Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam
Aim and Scope AIM Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam is a peer-reviewed journal providing for educators, lawyer, scholars, and policy makers to address the current topics in the field of ecomonic and Islamic law from many perspective. Istidlal publishes original academic articles that deal with issues of relevance in theory of economy, Islamic law, methodology of Islamic law, budgeting in Islamic society, and practice in Sharia economy. Articles should focus on studies and systematic analysis that employ qualitative, quantitative, plural (mixed-methods), research and development (RnD). SCOPE The scop of Istidlal is wide range of disciplines that provide relevant research for current issues in ecomonic and Islamic law: Islamic business, accounting, banking management, and more. Istidlal welcomes papers in Indonesia, English, and Arabic.
Articles
156 Documents
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Dana Alokasi Khusus dalam APBN ]]>
<![CDATA[A. Muhyiddin Khotib]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.187 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v3i2.159
<![CDATA[Many thinkers and Muslim scholars who continuously strive to make zakat as the main alternative in overcoming social inequality in the economic field. This effort starts from the reformulation of thought to its application stage. Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi (born 1926) who has gassed the concept of zakat through his two books Fiqh al-Zakat and Musykilatu al-Faqri wa kaifa ‘alajaha al-Islam. His two works are concrete proof that zakat has a strategic position in overcoming poverty. In my opinion, one of the problems which has not completed at the concept level is that the position of zakat is equated with prayer, fasting, and pilgrimage as fiqh of worship. This results in positioning zakat on privacy matters so that the state feels limited in intervening in the management of zakat because it feels uneasy and there is fear of criticism of people who do not want the state to take care of one's privacy when practicing their worship. The reasons that motivated the writer to study zakat in a dissertation entitled "Reconstruction of Zakat on Prayer to Mu'amalah in the perspective of Maqashid al-Shari'ah. The conclusion is that zakat is mu'amalah jurisprudence which has the dimension of worship and it doesn’t have a social dimension.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Ansari Ansari]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.17 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v3i2.160
<![CDATA[Waqf specifically can help activities in society. However, the management of waqf of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Banyuwangi Regency is not professional because Nadzir's human resources are low. This research is a descriptive qualitative using a sociological empirical approach. The results of this research show that first, the waqf management of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah has categorized into Mahdhah worship (main worship), which is most of the waqf material is intended for physical development. Second, the problems of waqf management are the control system weakness and the lack of understanding and awareness of the society towards waqf. Third, efforts in waqf management must be carried out by an integrated and well-planned arrangement. Those include human resource development of Nadzhir, implementation of control and supervision system so that waqf can be managed optimally and beneficial for social interests.]]>
<![CDATA[Pembatalan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api dan Perubahan Jadwal Penumpang Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah ]]>
<![CDATA[Fawaid, Fawaid]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.326 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.204
<![CDATA[In conducting research, the authors use Islamic economic law research methods that adopt qualitative research methods including both primary data sources and secondary data, data collection techniques namely observation, interviews, documentation, data analysis techniques namely editing and organizing, checking the validity of data, and stages research stage. All this researchers use to find research results. The findings in this study are as follows: 1. In running a business as a transportation service provider, PT Kereta Api does not only focus on sales but also serves to cancel and change the schedules. 2. There are two kinds of cancellations, namely canceled buyers and canceled officers. 3. Cancellations and schedule changes are both manual and online. 4. Cancellation and schedule changes can be made as long as not exceeding the specified time limit. 5. In canceling and changing passengers' schedules, an administration fee of 25% of the ticket price is subject to administration.]]>
<![CDATA[Penerapan Manajemen Ekonomi Islam Pada Produksi Batik Labako UD. Bintang Timur Jember ]]>
<![CDATA[Achmad, Achmad]]>;
<![CDATA[Amir, Amir]]>;
<![CDATA[Azzahrah, Azzahrah]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.442 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.205
<![CDATA[Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktifitas ekonomi untuk memenuhi hajat hidup manusia. Produksi juga merupakan bagian dari ibadah. Sehingga aktifitas produksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang selaras dengan maqasid syari’ah. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor produksi yang digunakan UD. Bintang Timur dalam proses produksi batik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: (a) bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan tidak termasuk material yang membahayakan pada jiwa manusia; (b) sistem rekrutmen tenaga kerja didasarkan pada keinginan pemilik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri; (c) modal usaha bersumber dari kekayaan pemilik; dan (d) alat-alat pembatikan yang digunakan berasal dari bahan (alam) yang tidak dilarang oleh syariah Islam. Dalam hal manajerial, operasional UD. Bintang Timur telah menjalankan nilai-nilai syariah Islam. Pemilik selalu berusaha menjaga kepercayaan konsumen melalui penyediaan produk berkualitas dan seimbang dengan harga yang dibayar konsumen; menempatkan tenaga kerja sesuai potensi, bakat, dan kemampuannya masing-masing; membimbing dan mengawasi langsung setiap tahapan produksi; mengontrol setiap produk yang akan dipasarkan; melakukan transaksi dengan jujur, terbuka, dan memenuhi janji sesuai kontrak; serta memberi upah yang adil dan tepat waktu sesuai prestasi kerja karyawan.]]>
<![CDATA[Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith ]]>
<![CDATA[Zainol Hasan]]>;
<![CDATA[Mahyudi, Mahyudi]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.569 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.206
<![CDATA[Kapitalisme merupakan orde pergaulan hidup yang hadir dari sistem produksi, memisahkan pegawai rendahan dan alat-alat produksi. Dengan demikian, kapitalisme lebih mengemuka dari cara-cara produksi dan menjadi penyebab nilai lebih, karena tidak jatuh ke tangan kaum buruh, melainkan jatuh ke tangan kaum majikan. Karena itu pula, kapitalisme menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital dan sentralisasi kapital. Tidak terbantahkan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individual. Kendati demikian, orientasi individu merupakan tahap awal bagi kepentingan publik atau sosial. Dengan kata lain, sebuah sistem pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Adam Smith sebagai bapak kapitalisme menyatakan bahwa teori dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri dasar sistem tersebut.]]>
<![CDATA[Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah ]]>
<![CDATA[Moh. Asra]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.998 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.208
<![CDATA[Islam menganjurkan pada seluruh umatnya untuk bekerja dan mencari rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam seperti atau sama dengan seseorang yang jihad di jalan Allah. Berinvestasi dalam rangka mencari keuntungan yang halal sangat dianjurkan dalam syari’ah. Salah satu bentuk investasi adalah memperjualbelikan saham (surat berharga sebagai bukti kepemilikan pada sebuah perusahaan), yaitu bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan keuntungan. Saham merupakan barang atau aset yang dapat diperjualbelikan di di bursa efek. Jual-beli saham bukanlah merupakan hal baru di negeri ini. Perdaganagn seperti bursa saham ini regulasi dan sistemnya sudah terorganisir dengan baik. Jual-beli saham adalah salah satu dari sekian banyak macam transaksi jual-beli. Jual-beli dalam ekonomi Islam adalah jenis dari kegiatan bisnis yang dapat dilihat dari banyak aspek, misalnya dari fikih mu’amalah (Hukum Ekonomi Syari’ah). Jual-beli saham (surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan tertentu, tentu saja dibolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, diantaranya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung maysir dan sebagainya.]]>
<![CDATA[Paradigma Orientalis terhadap Islam: antara Subyektif dan Obyektif ]]>
<![CDATA[Nawawi , Nawawi]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.828 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.209
<![CDATA[Paradigma orientalis terhadap Islam ada yang bersifat subyektif dan obyektif. Para orientalis periode awal dalam menkaji Islam memiliki tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Eksistensi orientalisme bukan hanya wacana akademis tetapi memiliki motif politis, ekonomis dan keagamaan. Secara politis, kajian orientalis tentang duniaTimur untuk kepentingan politik kolonialisme Eropa dalam rangka menguasai dunia Islam. Namun dewasa ini orientalis mulai adanya kesadaran dalam mengkaji Islam secara obyektif sebagaimana dilakukan oleh orientalis dan Islamis. Pada umumnya orientalis lebih cenderung pada factor politik dan kecurigaan pada Islam. Sementara kajian kelompok Islamis terhadap Islam untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Karenaitu, orientalis perlu dilihat aspek positifnya. Pertama, buku referensi dari mereka sendiri. Kedua, koleksi naskah kuno lebih kaya daripada dunia Islam. Ketiga, cocok dengan pemikiran yang terbuka yang bisa menerima orang luar (outsider).]]>
<![CDATA[Telaah Fatwa tentang Nikah Siri ]]>
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.312 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.210
<![CDATA[This research discusses about Fatwa regarding Siri Marriage or known as Unregistered Marriage. In the other countries, this phenomenon called ‘Urfi Marriage. This research comprised in normative category because analyzing documents and literatures related to Fatwa regarding Siri Marriage. Qualitative Description is used as an approach to compare between Indonesian Ulema Council or Majelis Ulama Indonesia (“MUIâ€) with other five Fatwa councils from different countries: (1) Kingdom of Saudi Arabia (“KSAâ€), (2) Egypt, (3) Jordan, (4) Kuwait, and (5) Libya. The results show that in substance and procedure, Siri or ’Urfi Marriage activities in five nations are indifferent. The distinction only occurs on the naming aspect. Indonesia and KSA have the same terminology which is Siri Marriage, whereas three other countries employ ‘Urfi Marriage expression. From legal perspective, those five nations have similar concept that, if the marriage complies with the Islamic basis and requisite, then it fulfills legitimate sharia condition for marriage in Islam. But, to accomplish rights in civil law, it needs to register the marriage officially in the country’s appointed institution.]]>
<![CDATA[Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa ‘Iddah ]]>
<![CDATA[Hafidz Syuhud]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.688 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.212
<![CDATA[Pernikahan adalah menyatukan dua insan lawan jenis (laki-perempuan), dalam ruang lingkup perikahan terdapat masa tunggu (menunggu) yaitu masa yang disebut dengan “Iddahâ€. Dalam agama Islam adalah sebuah masa, dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oelh suaminya, baik diceraikan karena suami mati atau dicerai ketika suami masih hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Dalam masa menjalani iddah ini tidak menutup kemungkinan seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya karena alasan tertentu melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Dari hasil penelitian ini dikatakan, bahwa menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah hukumnyya tidak sah. Ulama’ fikih (madhhab yang empat) sepakat, bahwa tidak boleh bagi pria lain menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.]]>
<![CDATA[Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moh. Asra]]>
<![CDATA[ Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.749 KB)
|
DOI: 10.35316/istidlal.v4i2.263
<![CDATA[Generally, al-kafalah is an act of combining the dependents of the insurer and the main insurer related to claims about life, debt, goods, or work. Al-kafalah is implemented by the existence of the insurer, the main insurer, the insured, and the dependents. This research primary source is literature, using a qualitative descriptive approach. Shaykh Mustofa Al-Khin and Shaykh Mustofa Al-Bugha quote the wisdom of al-kafalah through the maqashid syariah. He both explained that the al-kafalah procedure made it easier for someone to meet their needs through the principle of helping. Al-kafalah can protect the possibilities that occur during the transaction or as long as the debt has not been paid. Al-kafalah has been widely applied in financial institutions such as banks, as well as e-commerce based on the al-kafalah bi al-ujrah system which has previously been permitted by contemporary scholars. Meanwhile, al-kafalah which is based on tabarru 'in Indonesia is only found in the Indonesian Health Card (KIS) mechanism.]]>
