cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Yasir
Contact Email
yasir.tgk@gmail.com
Phone
+6285277930976
Journal Mail Official
fakhrulaceh2016@gmail.com
Editorial Address
Jl. Medan - Banda Aceh, Dilip Bukti, Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
SYARIAH: Journal of Islamic Law
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
ISSN : ""     EISSN : 27220834     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SYARIAH: Journal of Islamic Law is an open-access journal published by the Coordinator of the Private Islamic Colleges in the Region of Aceh (Kopertais Wilayah 5 Aceh) in cooperation with the Center for Research and Community Service (LP2M) STISNU Aceh. The journal is concerned with scientific publications relating to the study of Islamic law. Islamic law can be Islamic Economic Law, Islamic Family Law, Islamic Criminal Law, Islamic Constitutional Law, Zakat and Waqf Law, and Thought of Contemporary Islamic Law focused on the development of Islamic Law (sharia), and legislation which has done through library research, or field research. The publication of this academic journal is intended to enrich vocabulary Islamic law that has been developing in the present. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
PEWARISAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Al-Qaraḍāwi) Husamuddin MZ
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.60

Abstract

Dalam fikih disebutkan ada tiga larangan mewarisi, salah satunya adalah perbedaan agama (ikhtilāf al-dayn). Jumhur fukaha berpendapat bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Namun, ada fukaha yang membolehkan muslim mewarisi non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Dalam konteks kekinian, Al-Qaraḍāwi berpendapat sama dengan minoritas fukaha. Penulis tertarik meneliti bagaimana metode ijtihad yang dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda antara jumhur dan minoritas fukaha. Kemudian antara minoritas fukaha dengan Al-Qaraḍāwi yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Metode ijtihad tersebut dianalisis dengan menggunakan empat teori yaitu; teori asas keadilan dan maslahat, teori ta’abbudi dan ta’aqquli, teori mu’aqqad dan mu’abbad, serta teori takhṣīṣ. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik data liblary research (penelitian kepustakaan). Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) hadis larangan mewarisi antar agama adalah hadis ahad, dan hadis ahad itu merupakan ẓannī al-wurūd; (2) semua fukaha sepakat bahwa non-muslim tidak bisa mewarisi muslim. Terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum muslim mewarisi non-muslim, akibat adanya perbedaan metode ijtihad. Minoritas fukaha dan Al-Qaraḍāwi membolehkan muslim mewarisi non-muslim, namun ada perbedaan dalam metode ijtihad yang ditempuh. Minoritas fukaha yang diwakili Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim melakukan takṣīṣ, sedangkan Al-Qaraḍāwi melakukan takwil; (3) Al-Qaraḍāwi tidak konsisten dengan pandangannya yang menyebutkan bahwa maslahat dalam pewarisan adalah menguatkan ikatan keluarga. Karena secara logika lurus, larangan dzimmī —sebagai hasil dari takwil lafaz kafir— untuk menerima warisan dari muslim, hanya memandang maslahat secara sepihak, serta rawan terjadinya keretakan hubungan dalam keluarga; (4) kebolehan mewarisi antara muslim dengan non-Muslim, tidaklah bertentangan dengan prinsip umum Al-Quran yang universal.
SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA DI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM Taufiqul Hadi
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.61

Abstract

Sistem pembuktian sangat menentukan bagi hakim di dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktek sistem tersebut sangat terkait dengan konsep kebenaran formil, dimana tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinan (kebenaran materil), tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang. Tidak jarang, penyelesaian perkara dengan model seperti ini terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Penelitian ini mengkaji urgensitas kebenaran materil sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan agar dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus, maka seorang hakim dituntut agar dapat mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dan prinsip umum yang harus dipegang oleh seorang hakim ketika pembuktian perkara ada dua, yaitu: hakim harus mengetahui hakikat dakwaan/ gugatan dan hakim mengetahui hukum Allah atas kasus yang dihadapinya.
KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM IMAM KHOMEINI Hartati Hartati
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.62

Abstract

Demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Khomeni adalah sosok tokoh pembaharuan di negara Iran sebagai bapak revolusi fundamentalisme, hal ini tidak luput dari pola berfikirnya yang dipengaruhi oleh mistis, filsafat dan tasawufnya yang berlandaskan ajaran al-Qur’an dan Hadis. Konsep pemerintahan yang dianjurkannya  menuntut umat Islam harus terjun ke percaturan politik untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik dalam hal berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan maupun kemasyarakatan. Khomeini menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "demokrasi sejati". Oleh karena itu syarat menjadi pemimpin pemerintahan harus Islam. Kehendak rakyat itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kesejajaran kehendak itu dijaga dan dipelihara dengan mekanisme pengawasan wilayah al-faqih atas pemerintah konsep imamah atau dalam ajaran Syi’ah.
RELASI AGAMA DAN NEGARA: ANALISIS POLITIK NURCHOLISH MADJID Lismijar Lismijar
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.63

Abstract

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ide yang dipaparkan oleh Nurcholis Madjid tentang hubungan agam dan negara. Diantaranya adalah mengenai diskursus Islam dengan nation state, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi dan Islam dan Pluralisme. Salah satu bentuk formulasi pikirannya yang terkenal adalah jargon “Islam Yes, Muslim Party No!”. Jargon ini merupakan formulasi hubungan antara agama dan negara. Jargon ini juga ditujukan agar Muslim dapat memfokuskan perhatiannya pada Islam daripada kepada Institusi-institusinya. Dengan kata lain, Nurcholis Madjid mencoba mengembalikan Islam dalam bentuk Islam yang bersifat individual daripada sebuah partai Islam.
KONSEP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA MADANI Muzakkir Zabir
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.64

Abstract

Masyarakat sipil, pada dasarnya, memiliki ciri-ciri masyarakat yang demokratis, beretika dan bermoral, transparan, toleran, optimis, semangat, partisipasi, mendukung emansipasi dan kesetaraan hak. Masyarakat sipil adalah masyarakat sosial yang akan melindungi warganya dari negara yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Masyarakat sipil merupakan tiang utama dari sebuah kehidupan politik, karena mereka tidak saja melindungi masyarakat akan tetapi juga memformulasikan dan mengartikulasikan keinginan masyarakat.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN Fadli Fadli
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.55

Abstract

Islam adalah agama paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan tugasnya sebagai khalifah di permukaan bumi. Aturan Islam telah tertuang dalam sumber yang telah Rasūlullāh SAW tinggalkan empat belas abad yang silam yaitu al-Qur’an dan hadith. Dengan menyebarnya para Sahabat ke berbagai daerah, sehingga melahirkan banyak cendikiawan muslim yang mereka merupakan muridnya para sahabat yang kemudian dikenal dengan tabi‘in. Masa ini disebutkan dalam sejarah berkisar antara tahun 41 H sampai awal abad ke II H. Pada masa ini banyak terjadi kontroversialisme. Konsekuensi lain dari kontroversialisme pemahaman adalah meluasnya ruang ikhtilaf pada periode ini.Dalam batas-batas tertentu, karena perbedaan teori, formulasi, keadaan dan kondisi masyarakat, mereka sering berbeda dalam satu masalah yang sama. Seiring berjalan waktu, muncul seorang cendikiawan muslim di Andalusia (Spanyol sekarang). Beliau adalah Ibnu Hazm al-Andalusī. Beliau adalah salah seorang pengikut madhhab Hanbalī akan tetapi beliau melakukan pengemabngan pendapat sendiri yang agak berbeda dengan imamnya, sehingga timbul pertanyaan, apa saja pendapat beliau dalam fikih dan landasan berpikirnya serta apa saja pemikirannya yang dianggap relevan dengan masa sekarang. Hasil pemikiran beliau merujuk langsung dari al-Qur’an dan hadith. Di antara hasil pemikiran beliau yang relevansi dengan konteks sekarang adalah beliau membolehkan kepemimpinan dan kesaksian wanita serta konsep muzara‘ah dalam  sistim pertanian. Beliau melandaskan pendapatnya kepada praktek Aisyah r.a dan praktek yang dilakukan oleh Rasūlullāh SAW.
STATUS QUO PENDIDIKAN DAYAH; BOARDING SCHOOL DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM Mutia Mutia
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.56

Abstract

Pendidikan yang menganut sistem asrama (boarding school) telah lama muncul dalam khazanah pendidikan Islam, namun istilah boarding schoolitu sendiri dikenal masyarakat luas pada akhir tahun 90-an. Sekolah, madrasah atau dayah/pesantren yang menganut sistem boarding school menjadi tempat favorit bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Tujuan pembelajaran pada dayah/pesantren yang menganur sistem boarding school yaitu membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Selain mengajarkan pelajaran yang diajarkan pada pesantren Salafiyah ditambah juga dengan pelajaran umum sebagaimana yang berlaku dalam kurikulum Pendidikan Nasional atau kurikulum Kementerian Agama. Dalam sistem boarding school, selain materi pelajaran dayah dan madrasah juga ditambahkan dengan pelajaran ekskul yang mengarah kepada pengembanagan diri santri.
BIMBINGAN DAKWAH KEPADA PASANGAN GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR’IAH BIREUEN Saidaturrahmah Saidaturrahmah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.57

Abstract

Kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi keadaan - keadaan tertentu yang melenceng jauh dari tujuan pernikahan tersebut, sehingga apa yang yang menjadi idaman dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Seperti perceraian dari yang diusulkan oleh pihak istri atau suami terjadi gugat cerai meskipun dalam ajaran islam perceraian adalah suatu yang halal tetapi paling tidak  disukai Allah. Kemudian Bimbingan Dakwah kepada Pasangan Gugat Cerai sangat diperlukan oleh hakim mediator dalam proses mediasi terhadap pasangan gugat cerai dalam mediasi, walaupun para pihak pasangan gugat cerai setelah dilakukan proses mediasi ada juga yang bertekad bulat untuk bercerai tapi mereka bercerai secara baik-baik  setelah dilkukan proses mediasi.  Karena, para pihak pasangan gugat cerai dari pertama tidak berkomunikasi setelah terjadinya  proses mediasi berkomunikasi seperti biasanya kembali.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Salman Salman
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.58

Abstract

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di negara, di mana hal ini menyebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara yang tidak kecil, sehingga berdampakan negara-negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Penegakan   hukum   yang   dilakukan   secara   konvensional   untuk memberantas tindak pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan dalam upaya tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif profesional, serta berkesinambungan.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT Zaharullah Zaharullah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.59

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Baitul Mal kabupeten Pidie dalam mewujudkan pemanfaatan zakat sebagai sumber penigkatan ekonomi umat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Ranah penelitian adalah Baitul Mal, mustahiq dan muzakki. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan  menganalisa: a) strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat .b) efektifitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, dimana penulis mendeskripsi dan menganalisabagaimana strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam merumuskan strategi pemafaatan potensi zakat untuk peningkatan ekonomi umat, juga penulis menganalisa efektifitas dari pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi mushahik oleh Baitul Mal, tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisa dari efektifitas pemanfaatan potensi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Baitul Mal Kabupaten Pidie telah merumuskan dan menjalankan strategi yang berpotensi dapat mewujudkan peningkatan ekonomi umat lewat zakat, indikasinya dapat di lihat dari langkah-langkah penyusunan dan penerapan strategi. Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapakan Baitul Mal untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, menurut hemat penulis strategi ini belum menuai hasil yang efektif. 2) Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Mal Pidie.

Page 1 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)