cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Yasir
Contact Email
yasir.tgk@gmail.com
Phone
+6285277930976
Journal Mail Official
fakhrulaceh2016@gmail.com
Editorial Address
Jl. Medan - Banda Aceh, Dilip Bukti, Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
SYARIAH: Journal of Islamic Law
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
ISSN : ""     EISSN : 27220834     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SYARIAH: Journal of Islamic Law is an open-access journal published by the Coordinator of the Private Islamic Colleges in the Region of Aceh (Kopertais Wilayah 5 Aceh) in cooperation with the Center for Research and Community Service (LP2M) STISNU Aceh. The journal is concerned with scientific publications relating to the study of Islamic law. Islamic law can be Islamic Economic Law, Islamic Family Law, Islamic Criminal Law, Islamic Constitutional Law, Zakat and Waqf Law, and Thought of Contemporary Islamic Law focused on the development of Islamic Law (sharia), and legislation which has done through library research, or field research. The publication of this academic journal is intended to enrich vocabulary Islamic law that has been developing in the present. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT Zaharullah Zaharullah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.59

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Baitul Mal kabupeten Pidie dalam mewujudkan pemanfaatan zakat sebagai sumber penigkatan ekonomi umat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Ranah penelitian adalah Baitul Mal, mustahiq dan muzakki. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan  menganalisa: a) strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat .b) efektifitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, dimana penulis mendeskripsi dan menganalisabagaimana strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam merumuskan strategi pemafaatan potensi zakat untuk peningkatan ekonomi umat, juga penulis menganalisa efektifitas dari pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi mushahik oleh Baitul Mal, tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisa dari efektifitas pemanfaatan potensi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Baitul Mal Kabupaten Pidie telah merumuskan dan menjalankan strategi yang berpotensi dapat mewujudkan peningkatan ekonomi umat lewat zakat, indikasinya dapat di lihat dari langkah-langkah penyusunan dan penerapan strategi. Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapakan Baitul Mal untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, menurut hemat penulis strategi ini belum menuai hasil yang efektif. 2) Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Mal Pidie.
CONSUMER PROTECTION CONCERNING CIRCULATION OF BULK COOKING OIL AFTER THE ISSUANCE OF REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 80/M-Dag/Per/10/2014 Zahrul Fatahillah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i1.46

Abstract

After the issuance of the Trade Ministry Regulation No.80 / M-Dag / Per / 10/2014 on packaging compulsory of bulk cooking oil. Accordingly, bulk cooking oil labeling is required to guarantee consumer protection.  Yet, until the enactment of the ministry Regulation in 2020 bulk cooking oil is still sold in the market, however this is very detrimental to consumers. The main problems in this study are (1) what is the form of consumer protection law against the circulation of bulk cooking oil without labels? (2) what is the responsibility of the businessmen and the legal consequences of the circulation of cooking oil without labels? The purpose of this study is to determine the form of legal protection, responsibility of businessmen and the legal consequences of the circulation of cooking oil without a label after the issuance of the Minister of Trade Regulation on mandatory cooking oil. The writer will apply normative legal research, a study that places norms as research objects. The results showed that there are still many businessmen who do not label cooking oil due to lack of strictness both the government and the existing rules, so that it is very detrimental to consumers. It is suggested to the government to keep socializing to consumers about their rights and the importance of consuming labelled cooking oil and to provide legal protection so that consumers feel safe and comfortable in consuming cooking oil.
KONSEP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA MADANI Muzakkir Zabir
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.64

Abstract

Masyarakat sipil, pada dasarnya, memiliki ciri-ciri masyarakat yang demokratis, beretika dan bermoral, transparan, toleran, optimis, semangat, partisipasi, mendukung emansipasi dan kesetaraan hak. Masyarakat sipil adalah masyarakat sosial yang akan melindungi warganya dari negara yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Masyarakat sipil merupakan tiang utama dari sebuah kehidupan politik, karena mereka tidak saja melindungi masyarakat akan tetapi juga memformulasikan dan mengartikulasikan keinginan masyarakat.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN Fadli Fadli
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.55

Abstract

Islam adalah agama paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan tugasnya sebagai khalifah di permukaan bumi. Aturan Islam telah tertuang dalam sumber yang telah Rasūlullāh SAW tinggalkan empat belas abad yang silam yaitu al-Qur’an dan hadith. Dengan menyebarnya para Sahabat ke berbagai daerah, sehingga melahirkan banyak cendikiawan muslim yang mereka merupakan muridnya para sahabat yang kemudian dikenal dengan tabi‘in. Masa ini disebutkan dalam sejarah berkisar antara tahun 41 H sampai awal abad ke II H. Pada masa ini banyak terjadi kontroversialisme. Konsekuensi lain dari kontroversialisme pemahaman adalah meluasnya ruang ikhtilaf pada periode ini.Dalam batas-batas tertentu, karena perbedaan teori, formulasi, keadaan dan kondisi masyarakat, mereka sering berbeda dalam satu masalah yang sama. Seiring berjalan waktu, muncul seorang cendikiawan muslim di Andalusia (Spanyol sekarang). Beliau adalah Ibnu Hazm al-Andalusī. Beliau adalah salah seorang pengikut madhhab Hanbalī akan tetapi beliau melakukan pengemabngan pendapat sendiri yang agak berbeda dengan imamnya, sehingga timbul pertanyaan, apa saja pendapat beliau dalam fikih dan landasan berpikirnya serta apa saja pemikirannya yang dianggap relevan dengan masa sekarang. Hasil pemikiran beliau merujuk langsung dari al-Qur’an dan hadith. Di antara hasil pemikiran beliau yang relevansi dengan konteks sekarang adalah beliau membolehkan kepemimpinan dan kesaksian wanita serta konsep muzara‘ah dalam  sistim pertanian. Beliau melandaskan pendapatnya kepada praktek Aisyah r.a dan praktek yang dilakukan oleh Rasūlullāh SAW.
MODEL KOMUNIKASI FORUM MAJELIS TA’LIM SIRUL MUBTADIN DALAM MENARIK MINAT MASYARAKAT DI GAMPONG GRONG-GRONG KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA Saidaturrahmah Saidaturrahmah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i2.134

Abstract

Majelis ta’lim adalah tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan belajar mengajar (terutama bagi kaum wanita) dalam mempelajari atau mendalami, dan memaham iilmu agama dan sekaligus sebagai wadah melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan keselamatan kepada masyarakat. Keberadaan Majelis Ta’lim sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Gampong Grong-Grong Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena dengan adanya Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin ini masyarakat lebih terarah dan kehidupan juga semakin damai dan semakin taat dan paham tentang agama.Pengajar Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin adalah kunci utama yang mengajarkan masyarakat lebih terarah, disiplin dan lebih bijaksana dalam hidup.
PEWARISAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Al-Qaraḍāwi) Husamuddin MZ
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.60

Abstract

Dalam fikih disebutkan ada tiga larangan mewarisi, salah satunya adalah perbedaan agama (ikhtilāf al-dayn). Jumhur fukaha berpendapat bahwa antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Namun, ada fukaha yang membolehkan muslim mewarisi non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Dalam konteks kekinian, Al-Qaraḍāwi berpendapat sama dengan minoritas fukaha. Penulis tertarik meneliti bagaimana metode ijtihad yang dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda antara jumhur dan minoritas fukaha. Kemudian antara minoritas fukaha dengan Al-Qaraḍāwi yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Metode ijtihad tersebut dianalisis dengan menggunakan empat teori yaitu; teori asas keadilan dan maslahat, teori ta’abbudi dan ta’aqquli, teori mu’aqqad dan mu’abbad, serta teori takhṣīṣ. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik data liblary research (penelitian kepustakaan). Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) hadis larangan mewarisi antar agama adalah hadis ahad, dan hadis ahad itu merupakan ẓannī al-wurūd; (2) semua fukaha sepakat bahwa non-muslim tidak bisa mewarisi muslim. Terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum muslim mewarisi non-muslim, akibat adanya perbedaan metode ijtihad. Minoritas fukaha dan Al-Qaraḍāwi membolehkan muslim mewarisi non-muslim, namun ada perbedaan dalam metode ijtihad yang ditempuh. Minoritas fukaha yang diwakili Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim melakukan takṣīṣ, sedangkan Al-Qaraḍāwi melakukan takwil; (3) Al-Qaraḍāwi tidak konsisten dengan pandangannya yang menyebutkan bahwa maslahat dalam pewarisan adalah menguatkan ikatan keluarga. Karena secara logika lurus, larangan dzimmī —sebagai hasil dari takwil lafaz kafir— untuk menerima warisan dari muslim, hanya memandang maslahat secara sepihak, serta rawan terjadinya keretakan hubungan dalam keluarga; (4) kebolehan mewarisi antara muslim dengan non-Muslim, tidaklah bertentangan dengan prinsip umum Al-Quran yang universal.
THE LAW OF SHALAT MAKTUBAH FOR SURGICAL PATIENTS IN ACCORDANCE WITH SHAFI’I FIQH REVIEW Aria Sandra
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i1.47

Abstract

Based on the command of prayer from the verses of al-Qur`an, the Sunnah of the Prophet (peace be upon him) and the opinions of the scholars who are in the circle of Shafi'i schools and also in cross-school, missing the prayer is committing sin except for woman during menstruation. It is remission for them not to pray during menstruation, indeed, it is forbidden. Therefore, Salatmust be performed by every believer. Admittedly, whoever has some accuse due to illness, including someone who has just had surgery and impure with blood as prayer validation. This study examines the law of Maktubah prayers for surgical patient impure with blood as a barrier to prayer validation. The purpose of this study is to find out how the law of prayer is changed for surgical patients and how is the legal solution. The method used in this research is descriptive analysis and data collection through library research. The results of this study concluded that patients undergoing surgery must perform the five daily prayers due to respect for Waqtu. Even if the prayer must be repeated in the future after he recovers from his illness. In this case, the writer advised every Muslim to not looking for excuse to miss prayer.
THE HISTORY OF THE KING'S JURISDICTION AND THE RIGHT OF THE KING'S AUTHORITY IN JUDGING (An Interpretation of the Origins of Civil and Criminal Cases) Karimuddin Karimuddin
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i1.77

Abstract

Judiciary in the Airlangga era was held by the king himself, and corporal punishment was only imposed by the king and on robbers and thieves. However, it also becomes a reality, justice in ancient times was also carried out by certain officials. In fact, in royal territorial law units, the head of the unit also carries out the judiciary based on customary law. Some of the results of research by Dutch experts on the existence of a separation of the judiciary during the kingdom era in Indonesia, such as the pradata court and the unified court. Pradata cases were tried or decided by the king himself while unified cases were tried by royal officials. Therefore, the author wants to examine why the king's court is different from the court of certain officials within the kingdom. So based on the results of this study, the Pradata case is a case that endangers the crown, security, and order of the kingdom, for example creating riots in the kingdom, committing murder, persecution, robbery, and others. Whereas Padu cases are cases concerning individual people's interests, for example, disputes between communities that cannot be reconciled amicably, then cases like these are tried by royal officials. The reason for distinguishing the king's court from the official court is because the cases handled by the king's court are urgent and threaten the stability and integrity of the kingdom so that the handling must be strictly enforced by the king himself. While the judiciary officials handle cases of community disputes and these cases do not threaten the existence of the kingdom, so the handling is less urgent so they are left to the officials.
STATUS QUO PENDIDIKAN DAYAH; BOARDING SCHOOL DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM Mutia Mutia
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.56

Abstract

Pendidikan yang menganut sistem asrama (boarding school) telah lama muncul dalam khazanah pendidikan Islam, namun istilah boarding schoolitu sendiri dikenal masyarakat luas pada akhir tahun 90-an. Sekolah, madrasah atau dayah/pesantren yang menganut sistem boarding school menjadi tempat favorit bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Tujuan pembelajaran pada dayah/pesantren yang menganur sistem boarding school yaitu membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Selain mengajarkan pelajaran yang diajarkan pada pesantren Salafiyah ditambah juga dengan pelajaran umum sebagaimana yang berlaku dalam kurikulum Pendidikan Nasional atau kurikulum Kementerian Agama. Dalam sistem boarding school, selain materi pelajaran dayah dan madrasah juga ditambahkan dengan pelajaran ekskul yang mengarah kepada pengembanagan diri santri.
PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TERHADAP ZAKAT HASIL SAWIT Khairuddin Khairuddin
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i2.143

Abstract

Many people in Aceh are involved in oil palm plantations, including in Aceh Singkil, moreover, prices are stable, so it's no wonder that every community dreams of having oil palm plantations, oil palm products that generate a lot of money are a problem whether it is a type of zakat or not. The main problems in this research are (1) how is the review of Islamic law on the zakat law for oil palm? (2) what is the community's perception regarding the zakat law from oil palm plantations? The purpose of this study is to determine the law of oil palm zakat in the perspective of Islamic law and the perceptions of the Tanah Bara village community. The type of research the writer will use is descriptive method research with a qualitative approach. The data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the community's understanding of the zakat law from oil palm business is different, some people do not think that oil palm is a type of asset that must be zakat and others think that palm oil is a type of asset that must be paid zakat when it reaches the nisab of 653 kg or the value of zakat. Gold, namely 85 grams of gold in one year is issued 2.5% of zakat and is given to teachers of the Koran, relatives in the meaning of the word not according to the targets described in the Koran. 

Page 1 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)