cover
Contact Name
Muhammad Yasir
Contact Email
yasir.tgk@gmail.com
Phone
+6285277930976
Journal Mail Official
fakhrulaceh2016@gmail.com
Editorial Address
Jl. Medan - Banda Aceh, Dilip Bukti, Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
SYARIAH: Journal of Islamic Law
ISSN : ""     EISSN : 27220834     DOI : -
SYARIAH: Journal of Islamic Law is an open-access journal published by the Coordinator of the Private Islamic Colleges in the Region of Aceh (Kopertais Wilayah 5 Aceh) in cooperation with the Center for Research and Community Service (LP2M) STISNU Aceh. The journal is concerned with scientific publications relating to the study of Islamic law. Islamic law can be Islamic Economic Law, Islamic Family Law, Islamic Criminal Law, Islamic Constitutional Law, Zakat and Waqf Law, and Thought of Contemporary Islamic Law focused on the development of Islamic Law (sharia), and legislation which has done through library research, or field research. The publication of this academic journal is intended to enrich vocabulary Islamic law that has been developing in the present. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT Zaharullah Zaharullah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.59

Abstract

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Baitul Mal kabupeten Pidie dalam mewujudkan pemanfaatan zakat sebagai sumber penigkatan ekonomi umat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Ranah penelitian adalah Baitul Mal, mustahiq dan muzakki. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan  menganalisa: a) strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat .b) efektifitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, dimana penulis mendeskripsi dan menganalisabagaimana strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam merumuskan strategi pemafaatan potensi zakat untuk peningkatan ekonomi umat, juga penulis menganalisa efektifitas dari pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi mushahik oleh Baitul Mal, tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisa dari efektifitas pemanfaatan potensi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Baitul Mal Kabupaten Pidie telah merumuskan dan menjalankan strategi yang berpotensi dapat mewujudkan peningkatan ekonomi umat lewat zakat, indikasinya dapat di lihat dari langkah-langkah penyusunan dan penerapan strategi. Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapakan Baitul Mal untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, menurut hemat penulis strategi ini belum menuai hasil yang efektif. 2) Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Mal Pidie.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN Fadli Fadli
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.55

Abstract

Islam adalah agama paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan tugasnya sebagai khalifah di permukaan bumi. Aturan Islam telah tertuang dalam sumber yang telah Rasūlullāh SAW tinggalkan empat belas abad yang silam yaitu al-Qur’an dan hadith. Dengan menyebarnya para Sahabat ke berbagai daerah, sehingga melahirkan banyak cendikiawan muslim yang mereka merupakan muridnya para sahabat yang kemudian dikenal dengan tabi‘in. Masa ini disebutkan dalam sejarah berkisar antara tahun 41 H sampai awal abad ke II H. Pada masa ini banyak terjadi kontroversialisme. Konsekuensi lain dari kontroversialisme pemahaman adalah meluasnya ruang ikhtilaf pada periode ini.Dalam batas-batas tertentu, karena perbedaan teori, formulasi, keadaan dan kondisi masyarakat, mereka sering berbeda dalam satu masalah yang sama. Seiring berjalan waktu, muncul seorang cendikiawan muslim di Andalusia (Spanyol sekarang). Beliau adalah Ibnu Hazm al-Andalusī. Beliau adalah salah seorang pengikut madhhab Hanbalī akan tetapi beliau melakukan pengemabngan pendapat sendiri yang agak berbeda dengan imamnya, sehingga timbul pertanyaan, apa saja pendapat beliau dalam fikih dan landasan berpikirnya serta apa saja pemikirannya yang dianggap relevan dengan masa sekarang. Hasil pemikiran beliau merujuk langsung dari al-Qur’an dan hadith. Di antara hasil pemikiran beliau yang relevansi dengan konteks sekarang adalah beliau membolehkan kepemimpinan dan kesaksian wanita serta konsep muzara‘ah dalam  sistim pertanian. Beliau melandaskan pendapatnya kepada praktek Aisyah r.a dan praktek yang dilakukan oleh Rasūlullāh SAW.
STATUS QUO PENDIDIKAN DAYAH; BOARDING SCHOOL DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM Mutia Mutia
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.56

Abstract

Pendidikan yang menganut sistem asrama (boarding school) telah lama muncul dalam khazanah pendidikan Islam, namun istilah boarding schoolitu sendiri dikenal masyarakat luas pada akhir tahun 90-an. Sekolah, madrasah atau dayah/pesantren yang menganut sistem boarding school menjadi tempat favorit bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Tujuan pembelajaran pada dayah/pesantren yang menganur sistem boarding school yaitu membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Selain mengajarkan pelajaran yang diajarkan pada pesantren Salafiyah ditambah juga dengan pelajaran umum sebagaimana yang berlaku dalam kurikulum Pendidikan Nasional atau kurikulum Kementerian Agama. Dalam sistem boarding school, selain materi pelajaran dayah dan madrasah juga ditambahkan dengan pelajaran ekskul yang mengarah kepada pengembanagan diri santri.
PEMBEBANAN UANG HANTARAN DALAM MAHAR NIKAH (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah) Syarkawi Syarkawi
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.87

Abstract

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Perkawinan Merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang juga merupakan perbuatan yang dianjurkan Allah Swt kepada hambanya. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt karena perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenteram, damai dan sejahtera lahir dan batin.Yang menjadi rumusan masalah adalah apa saja yang menyebabkan dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan bagaimana pandangan fiqh syᾱfi’iyyah terhadap pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah. Yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut fiqh syᾱfi’iyyah terhadap dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah. Teknik penelitian dalam setiap penulisan karya ilmiah harus mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas, penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, Dengan melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Maka, penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.
BIMBINGAN DAKWAH KEPADA PASANGAN GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR’IAH BIREUEN Saidaturrahmah Saidaturrahmah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.57

Abstract

Kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi keadaan - keadaan tertentu yang melenceng jauh dari tujuan pernikahan tersebut, sehingga apa yang yang menjadi idaman dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Seperti perceraian dari yang diusulkan oleh pihak istri atau suami terjadi gugat cerai meskipun dalam ajaran islam perceraian adalah suatu yang halal tetapi paling tidak  disukai Allah. Kemudian Bimbingan Dakwah kepada Pasangan Gugat Cerai sangat diperlukan oleh hakim mediator dalam proses mediasi terhadap pasangan gugat cerai dalam mediasi, walaupun para pihak pasangan gugat cerai setelah dilakukan proses mediasi ada juga yang bertekad bulat untuk bercerai tapi mereka bercerai secara baik-baik  setelah dilkukan proses mediasi.  Karena, para pihak pasangan gugat cerai dari pertama tidak berkomunikasi setelah terjadinya  proses mediasi berkomunikasi seperti biasanya kembali.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Salman Salman
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.58

Abstract

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di negara, di mana hal ini menyebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara yang tidak kecil, sehingga berdampakan negara-negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Penegakan   hukum   yang   dilakukan   secara   konvensional   untuk memberantas tindak pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan dalam upaya tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif profesional, serta berkesinambungan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6