cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luki Natika
Contact Email
wfaj@unsub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
wfaj@unsub.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01. KM 3 Subang, Jawa Barat
Location
Kab. subang,
Jawa barat
INDONESIA
The World of Financial Administration Journal
Published by Universitas Subang
ISSN : 27222209     EISSN : 27222217     DOI : 10.37950/wfaj
Core Subject : Social,
Social Sciences
The World Financial Administration Journal (WFAJ) is a scientific journal that publishes original articles on the latest knowledge, research or applied research and other developments in the fields of Financial Administration, Financial Policy, Central and Local Government Financial Management, Taxation, Banking, Financial Systems, Financial Management Of The Stock Market, Financial Management, Financial Sector Organization Leadership, Managerial archives, and offices. Since 2019 this journal has been published routinely twice a year (June and December). The main audience was academics, D3 diploma students, Bachelor, Postgraduate, practitioners and others interested in Financial Administration Issues
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Issue 1, Juni 2019" : 5 Documents clear
Analisa Dampak Rasio Modal Saham Terhadap Pengambalian Investasi Pada Perubahan Subsektor Rokok Periode 2015 Titin Kartini
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.754

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio modal saham terhadap return saham. Variabel yang digunakan meliputi ROE, PER, PTBV untuk mengukur rasio modal saham sementara return saham digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Populasi pada subsektor rokok terdapat 4 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling terdapat 2 perusahaan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel yang mewakili rasio modal saham yang meliputi ROE, PER, dan PTBV tidak berbengaruh terhadap return saham baik secara individu maupun bersama. The purpose of this study is to determine the effect of the ratio of stock capital to stock returns. The variables used include ROE, PER, PTBV to measure the share capital ratio while stock returns are used to measure company performance. The population in the cigarette subsector there are 4 companies using purposive sampling there are 2 companies that are sampled. Based on the results of research and multiple regression analysis that has been done, it can be seen that the variables that represent the capital stock ratio which includes ROE, PER, and PTBV have no effect on stock returns both individually and together.
Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang Deddy Suhardi; Luki Natika
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.755

Abstract

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh pasal 21, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut. PPh pasal 21 dipotong dan dipungut antara lain oleh pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun di serahkan kepada pihak pemerintah ataupun pihak ketiga. Sebagaimana proses perhitungan tersebut harus mengikuti aturan dan tarif yang berlaku. Kemudian di setorkan dan dilaporkan setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya. Perusahaan PT.Pertani (Persero) melakukan pemungutan dan perhitungan Pph pasal 21 oleh bendahara umum, serta melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan prosedur.Dengan adanya penelitian tentang Pajak Penghasilan, diharapkan agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan dapat menambah wawasan masyarakat khususnya terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. One type of tax is Income Tax (PPh) article 21 on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities undertaken by an individual tax subject in country.Given the lack of discussion about the income tax article 21, the authors feel interested to conduct research using observation and interview methods at PT. Pertani (Persero) Subang Marketing Unit, with the aim to know how the calculation and reporting Income Tax (PPh) Article 21. Income Tax Article 21 is deducted and collected, among others, by the employer, either an individual or an entity. The calculation of income tax article 21 is done directly by the employer or submitted to the government or a third party. As the calculation process must follow the rules and tariffs applicable. Then reported and reported once every month in the following month. PT.Pertani (Persero) Company collects and calculates Pph Article 21 by the general treasurer, and makes deposits and reporting in accordance with the procedures. With the existence of research on Income Tax, it is expected that all taxpayers can fulfill the obligation as it should, and can increase community insight especially to Article 21 Income Tax on employee's salary.
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang Luki Natika; Iwan Henri Kusnadi; Sri Dinarwati; Ade Suparman
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.756

Abstract

Retribusi pasar merupakan termasuk retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar merupakan imbal jasa atas penyediaan sarana pasar oleh pemerintah, oleh karenanya retribusi pasar memiliki peran yang berarti terhadap fungsi pelayanan pemerintah kepada publik dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarakan penelitian, diperoleh hasil bahwa Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah sarana dan prasarana dan partisipasi pedagang. Market levies constitute a general service levy collected from traders on the use of market facilities and granting placement permits by the Municipal Municipal Government. So the market levy consists of placement permit levies, kiosk retribution, retribution los, retribution, and parking levy. The market levy is a reward for the provision of market tools by the government, therefore market retribution has a significant role in the functioning of government services to the public and the improvement of the economic activities of the people. Based on the research, obtained the result that the Performance of Market Management in the Collection of Market Levies at the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency in general is not optimal. Factors that become obstacles of Market Management Performance in Market Levy Levy on Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency is a means and infrastructure and the participation of traders.
Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Karya Utama Jawa Barat Cabang Pagaden Ine Mariane
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.757

Abstract

PT.BPR KARYA UTAMA JABAR CABANG PAGADEN didirikan bertujuan untuk memperluas layanan kepada masyarakat lebih tercapai, membangun peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dipedesaan melalui kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit bagi masyarakat. Staf kredit adalah petugas Bank yang menangani pemberian kredit kepada calon nasabah baru dan nasabah lama. Staf kredit merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam organisasi Bank karena posisi staf kredit adalah dimana keuntungan Bank ada didalam kredit, dilihat dari fungsi dan tanggungjawab staf kredit dalam melaksanakan pekerjaan cukup berat karena ada target tersendiri untuk pemenuhan nasabah baru. PR KARYA UTAMA JABAR branch of PAGADEN was established aiming to expand services to the more established community, build an increase in income especially in rural communities through the business activities of collecting public funds and channeling in the form of credit to the community. Credit staff are bank officers who handle lending to prospective new customers and old customers. Credit staff is a very important part in the bank organization because the credit staff position is where the bank's profit is in credit, seen from the functions and responsibilities of the credit staff in carrying out quite heavy work because there are separate targets for the fulfillment of new customers.
Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang Yuyun Yuniarsih
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.758

Abstract

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kinerja, kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan/instansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan/instansi pemerintah. Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah. Sumber keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan Organisasi Tata Kerja baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang mengacu pada peraturan Bupati Subang diantaranya Peraturan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Penulis menemukan masalah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya, sering terjadi keterlambatan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini menghambat proses laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut. Didalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang sitem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesatu paragraf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi.Bab V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan. Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district is a government agency engaged in financial management local government district Subang. The financial statements are the most important medium for assessing the performance, economic conditions and achievements of the company / agency. The financial statements are the end result of the accounting process which provides an overview of the state of the financial position, results of operations, and changes in the financial position of a company / government agency. Financial administration is the management that covers all activities related to finance and the achievement of the goals of a corporate organization or government agencies. Financial resources at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The party who has the task of implementing the APBD management is the Head of the Regional Finance Management Unit (SKPKD) and acts as the Regional General Treasurer (BUD). Based on Subang Regency Regulation No. 72 of 2016 on Organization and Procedures of Regional Office in Subang Regency Government, has been in the form of new Working Organization Unit named Regional Financial Management Agency Subang District is the implementing element of Local Government in the field of Regional Financial Management and has a duty principal exercise of some regional authorities in the field of Regional Financial Management in accordance with applicable Laws and Regulations and based on the policies set by the Bupati. Financial reporting in Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang Regency refers to the regulation of Subang Regent such as Regulation No. 37 of 2015 on Financial Management System and Procedure Subang Regency Government. The author finds problems in the Regional Financial Management Agency (BPKD) in terms of financial reporting, often a delay in the Report of Accountability (LPJ). This inhibits the process of financial statements, which certainly has a negative impact on the Office. In the regulation of the Subang Regent No. 37 of 2015 on the system and procedures for financial management of the Subang Regency government, in Chapter V, the first part of paragraph 5 of Article 260 concerning the Accounting Firm's Financial Statements.Chapter V of Article 269 on the Reporting Entity Reporting System and Procedures

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 6 Issue 1, Juni 2024 Volume 5 Issue 2, Desember 2023 Volume 5 Issue 1, Juni 2023 Volume 4 Issue 2, Desember 2022 Volume 4 Issue 1 Juni 2022 Volume 3 Issue 2 Desember 2021 Volume 3 Issue 1 Juni 2021 Volume 2 Issue 2 Desember 2020 Volume 2 Issue 1 Juni 2020 Volume 1 Issue 2, Desember 2019 Volume 1 Issue 1, Juni 2019 More Issue