Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisa Dampak Rasio Modal Saham Terhadap Pengambalian Investasi Pada Perubahan Subsektor Rokok Periode 2015 Titin Kartini
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.754

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio modal saham terhadap return saham. Variabel yang digunakan meliputi ROE, PER, PTBV untuk mengukur rasio modal saham sementara return saham digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Populasi pada subsektor rokok terdapat 4 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling terdapat 2 perusahaan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel yang mewakili rasio modal saham yang meliputi ROE, PER, dan PTBV tidak berbengaruh terhadap return saham baik secara individu maupun bersama. The purpose of this study is to determine the effect of the ratio of stock capital to stock returns. The variables used include ROE, PER, PTBV to measure the share capital ratio while stock returns are used to measure company performance. The population in the cigarette subsector there are 4 companies using purposive sampling there are 2 companies that are sampled. Based on the results of research and multiple regression analysis that has been done, it can be seen that the variables that represent the capital stock ratio which includes ROE, PER, and PTBV have no effect on stock returns both individually and together.

Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang Deddy Suhardi; Luki Natika
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.755

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh pasal 21, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut. PPh pasal 21 dipotong dan dipungut antara lain oleh pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun di serahkan kepada pihak pemerintah ataupun pihak ketiga. Sebagaimana proses perhitungan tersebut harus mengikuti aturan dan tarif yang berlaku. Kemudian di setorkan dan dilaporkan setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya. Perusahaan PT.Pertani (Persero) melakukan pemungutan dan perhitungan Pph pasal 21 oleh bendahara umum, serta melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan prosedur.Dengan adanya penelitian tentang Pajak Penghasilan, diharapkan agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan dapat menambah wawasan masyarakat khususnya terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. One type of tax is Income Tax (PPh) article 21 on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities undertaken by an individual tax subject in country.Given the lack of discussion about the income tax article 21, the authors feel interested to conduct research using observation and interview methods at PT. Pertani (Persero) Subang Marketing Unit, with the aim to know how the calculation and reporting Income Tax (PPh) Article 21. Income Tax Article 21 is deducted and collected, among others, by the employer, either an individual or an entity. The calculation of income tax article 21 is done directly by the employer or submitted to the government or a third party. As the calculation process must follow the rules and tariffs applicable. Then reported and reported once every month in the following month. PT.Pertani (Persero) Company collects and calculates Pph Article 21 by the general treasurer, and makes deposits and reporting in accordance with the procedures. With the existence of research on Income Tax, it is expected that all taxpayers can fulfill the obligation as it should, and can increase community insight especially to Article 21 Income Tax on employee's salary.

Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang Luki Natika; Iwan Henri Kusnadi; Sri Dinarwati; Ade Suparman
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.756

Retribusi pasar merupakan termasuk retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar merupakan imbal jasa atas penyediaan sarana pasar oleh pemerintah, oleh karenanya retribusi pasar memiliki peran yang berarti terhadap fungsi pelayanan pemerintah kepada publik dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarakan penelitian, diperoleh hasil bahwa Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah sarana dan prasarana dan partisipasi pedagang. Market levies constitute a general service levy collected from traders on the use of market facilities and granting placement permits by the Municipal Municipal Government. So the market levy consists of placement permit levies, kiosk retribution, retribution los, retribution, and parking levy. The market levy is a reward for the provision of market tools by the government, therefore market retribution has a significant role in the functioning of government services to the public and the improvement of the economic activities of the people. Based on the research, obtained the result that the Performance of Market Management in the Collection of Market Levies at the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency in general is not optimal. Factors that become obstacles of Market Management Performance in Market Levy Levy on Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency is a means and infrastructure and the participation of traders.

Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Karya Utama Jawa Barat Cabang Pagaden Ine Mariane
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.757

PT.BPR KARYA UTAMA JABAR CABANG PAGADEN didirikan bertujuan untuk memperluas layanan kepada masyarakat lebih tercapai, membangun peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dipedesaan melalui kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit bagi masyarakat. Staf kredit adalah petugas Bank yang menangani pemberian kredit kepada calon nasabah baru dan nasabah lama. Staf kredit merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam organisasi Bank karena posisi staf kredit adalah dimana keuntungan Bank ada didalam kredit, dilihat dari fungsi dan tanggungjawab staf kredit dalam melaksanakan pekerjaan cukup berat karena ada target tersendiri untuk pemenuhan nasabah baru. PR KARYA UTAMA JABAR branch of PAGADEN was established aiming to expand services to the more established community, build an increase in income especially in rural communities through the business activities of collecting public funds and channeling in the form of credit to the community. Credit staff are bank officers who handle lending to prospective new customers and old customers. Credit staff is a very important part in the bank organization because the credit staff position is where the bank's profit is in credit, seen from the functions and responsibilities of the credit staff in carrying out quite heavy work because there are separate targets for the fulfillment of new customers.

Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang Yuyun Yuniarsih
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.758

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kinerja, kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan/instansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan/instansi pemerintah. Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah. Sumber keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan Organisasi Tata Kerja baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang mengacu pada peraturan Bupati Subang diantaranya Peraturan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Penulis menemukan masalah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya, sering terjadi keterlambatan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini menghambat proses laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut. Didalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang sitem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesatu paragraf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi.Bab V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan. Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district is a government agency engaged in financial management local government district Subang. The financial statements are the most important medium for assessing the performance, economic conditions and achievements of the company / agency. The financial statements are the end result of the accounting process which provides an overview of the state of the financial position, results of operations, and changes in the financial position of a company / government agency. Financial administration is the management that covers all activities related to finance and the achievement of the goals of a corporate organization or government agencies. Financial resources at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The party who has the task of implementing the APBD management is the Head of the Regional Finance Management Unit (SKPKD) and acts as the Regional General Treasurer (BUD). Based on Subang Regency Regulation No. 72 of 2016 on Organization and Procedures of Regional Office in Subang Regency Government, has been in the form of new Working Organization Unit named Regional Financial Management Agency Subang District is the implementing element of Local Government in the field of Regional Financial Management and has a duty principal exercise of some regional authorities in the field of Regional Financial Management in accordance with applicable Laws and Regulations and based on the policies set by the Bupati. Financial reporting in Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang Regency refers to the regulation of Subang Regent such as Regulation No. 37 of 2015 on Financial Management System and Procedure Subang Regency Government. The author finds problems in the Regional Financial Management Agency (BPKD) in terms of financial reporting, often a delay in the Report of Accountability (LPJ). This inhibits the process of financial statements, which certainly has a negative impact on the Office. In the regulation of the Subang Regent No. 37 of 2015 on the system and procedures for financial management of the Subang Regency government, in Chapter V, the first part of paragraph 5 of Article 260 concerning the Accounting Firm's Financial Statements.Chapter V of Article 269 on the Reporting Entity Reporting System and Procedures

Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Subang Saryanti Saryanti; Yayat Sudrajat
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.759

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Adalah salah satu bank milik pemerintah yang memiliki tugas/kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam berbentuk kredit, serta memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk adalah kredit pemilikan rumah (KPR). Berdasarkan kajian ini bahwa prosedur pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Terdiri dari : mengajukan surat permohonan kredit, wawancara, memenuhi persyaratan yang belum lengkap, mencari riwayat kredit calon debitur melalui database website Bank Indonesia (BI), verifikasi kunjungan (visit), penandatanganan daftar riwayat kredit beserta berkas aplikasi kredit oleh pihak Account Officer (AO), Bisnis Legal (BL), Cradit Risk (CR), manajer bisnis, pimpinan cabang, melakukan taksansi/ploting laporan pemeriksa akhir, pengecekan atas aspek yuridis atau legal atas dokumen agunan, pencairan dana kredit melalui pihak Hukum Administrai, mengingatkan kembali kepada debitur tentang jatuh tempo pembayaran angsuran kredit. PT.Bank Regional Development of West Java and Banten, Tbk. Is one of the government-owned banks that have the task or activity to raise funds from the community and channel again to the community in the form of credit, and provide other services. One type of credit provided by PT. Regional Development Bank of West Java and Banten, Tbk is a mortgage loan (KPR). Based on the results of the final task of providing homeownership loan (KPR) at PT. Regional Development Bank of West Java and Banten, Tbk. Consists of: submitting loan application letter, interviewing, fulfilling incomplete requirements, seeking credit history of debtor candidate through Bank Indonesia website (BI) website, visit verification, signing of credit history list and credit application file by Account Officer (AO), Legal Business (BL), Cradit Risk (CR), business manager, branch manager, performs taxa

Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang Nelli Sulistiana; Luki Natika
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.760

Pembangunan ekonomi di Jawa Barat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut dan terjadi kerugian besar. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Pengertian kredit menurut dimensi dimulai dari bahasa Yunani, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu antara bank dan penerima kredit, karena masing - masing yang terlibat memiliki komitmen dalam memberikan jaminan terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan yang telah terikat bersama. Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti sama dengan bank umum lainnya, yang membedakannya adalah persyaratan atau ketentuan bank tersebut. Persyaratan yang ada dalam Bank BTPN Purna Bakti yaitu ; dokumen inti, dikumen hukum, dokumen TBO, dokumen pelengkap. Hambatan yang dialami dalam proses pemberian kredit ada 2 yaitu ; eksternal dan internal. Yaitu kurangnya karyawan dalam bagian marketing, bermasalahnya pensiunan dan kurangnya pensiunan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Karena, mayoritas pensiunan berusia lanjut. Harus adanya penambahan karyawan dibagian marketing dan harus menjelaskan secara ekstra kepada nasabah agar memahami syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank pada saat akan mengajuakan kredit. Agar nasabah bisa memahami bagaimana proses kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang. Economic development in West Java is dependent on dynamic developments and the real contribution of the banking sector. The role of banks in economic development is to channel funds for economic activities, one of them in the form of credit for the community. In the case of bank activities providing credit facilities, the risk of loss is largely sourced from such activities, so that if not properly managed and accompanied by adequate supervision will threaten the survival of the bank and there is a big loss. The credit has a strategic position which as a source of money needed to finance every business need that can be emphasized as one of the keys of life for every human being. Understanding credit by dimension starting from the Greek language, credit comes from the word "credere" which means to believe. This means that the party who gives credit to trust the party receiving the credit, that the credit given will be paid. Agreement agreements provide a sense of security for both parties between the bank and the recipient of credit, because each involved has a commitment in providing assurance against all roles that aim to smooth in running that has been tied together. The general crediting process between one bank and another bank is not much different. The crediting process at Bank BTPN Purna Bakti is the same as other commercial banks, which distinguishes them from the terms or conditions of the bank. The requirements in BTPN Purna Bakti Bank are; core documents, legal documents, TBO documents, supplementary documents. Obstacles experienced in the process of granting credit there are 2 namely; external and internal. That is the lack of employees in the marketing department, the problem of pensioners and the lack of pensioners understand the terms and conditions set by the bank. Because, the majority of retired elderly. There should be additional employees in the marketing section and should explain extra to the customer to understand the terms and conditions that have been determined by the bank at the time will apply credit. So that customers can understand how the credit process at Bank BTPN Purna Bakti Subang Branch.

Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Asep Sumarna; Ade Suparman
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.761

Salah satu lembaga keuangan yang melayani masalah keuangan masyarakat yaitu PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak berdasarkan data yang di peroleh terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak yaitu menghimpun dana dan penyaluran kredit Peran bank dalam penyaluran kredit memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa merupakan usaha yang banyak menghasilkan keuntungan atau return yang tinggi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa di sebut OJK selaku lembaga yang mempunyai peran mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan yang ada di Indonesia meluncurkan sebuah sistem yang berbentuk aplikasi yang dinamakan dengan SLIK atau kepanjangan dari (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang diluncurkan dan digunakan secara meluas pada tanggal 1 januari 2018 untuk membantu pengawasan terhadap kreditur dan debitur dan dapat digunakan untuk bertukar informasi. One of the financial institutions that serves the public financial problems, namely PT. West Java and Banten Development Bank Jalancagak Sub-Branch Office based on the data obtained there are several activities carried out by PT. West Java and Banten Development Bank Jalancagak Sub-Branch Office is to raise funds and credit distribution The role of banks in lending is indeed undeniable that it is a business that generates high profits or returns. In this case the Financial Services Authority or commonly called OJK as an institution that has the role of overseeing all activities of financial institutions in Indonesia launches a system in the form of an application called SLIK or stands for (Financial Information Service System) which is launched and used extends on January 1, 2018 to help supervise creditors and debtors and can be used to exchange information.

Analisis Prosedur Terjadinya Piutang Pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang Iwan Henri Kusandi
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.762

Pada dasarnya, setiap perusahaan ataupun instansi baik yang bergerak di bidang jasa, dagang, maupun manufaktur, memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan di masa akan datang. PT. Pertani (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis, mengalami kerugian secara finansial akibat pendapatan dalam piutang. Kerugian yang dialami disebabkan oleh tidak sesuainya kebijakan dalam pemberian kredit dan tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam penagihan piutang kepada pelanggan. Menurut Soemarso, piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada saat melakukan penjualan. Piutang terbagi menjadi dua, piutang dagang, dan piutang non dagang. Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi piutang, serta terdapat beberapa resiko kerugian piutang. Semua pasti dialami oleh setiap perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit. Hal ini terjadi di Pertani yang sering memberikan kelonggaran tanpa menggunakan jatuh tempo pembayaran dan mempunyai kebijakan tersendiri, sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian. Semua memang berawal dari tidak sesuainya kebijakan pemberian kredit yang sudah diatur dalam standar prosedur operasional di Pertani. Lalu lemah atau kurangnya SDM untuk melaksanakan tugas khusus di bagian lapangan, terutama dalam penagihan piutang kepada pelanggan. Ada empat jenis piutang, yaitu piutang macet, lancar, sehat, dan tidak sehat. Walaupun Pertani memberlakukan termin pembayaran hanya sebagai formalitas, Pertani tetap bisa memantau kondisi piutang berdasarkan jenis piutang yang sudah digolongkan sesuai dengan umur piutang. Kondisi piutang yang ada di Pertani itu lebih banyak kondisi macet, dan tidak sehat. Dua kategori piutang tersebut merugikan perusahaan, dalam laporan laba rugi setiap bulannya itu tidak ada pengurangan jumlah piutang. Meskipun perusahaan mengalami keuntungan, tetapi dalam segi piutang itu sendiri justru merugikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran pelanggan untuk membayar piutangnya mereka kepada Pertani, dan dipihak Pertani pun kurang atau tidak adanya SDM yang ditugaskan khusus untuk bisa melakukan penagihan piutang yang rutin, minimal satu minggu sekali. Basically, any company or agency that is engaged in services, trade, or manufacturing, has the same goal to earn profits and maintain the company's sustainability in the future. PT. Pertani (Persero) is a company engaged in the field of Agribusiness, experiencing financial losses due to income in receivables. The losses suffered are caused by the inappropriate policies in the provision of credit and does not run effectively and efficiently in the collection of receivables to customers. According to Soemarso, accounts receivable is a habit for companies to give concessions to customers when making a sale. Accounts are divided into two, accounts receivable, and non-trade receivables. There are several factors in influencing accounts receivable, as well as there is some risk of loss of accounts receivable. All must be experienced by every company that sells goods or services on credit. This happens in Pertani which often gives leeway without using the due date of payment and has its own policy, thus making the company suffered losses. All indeed started from the inappropriate policy of lending that has been set in standard operating procedures in Pertani. Then weak or lack of human resources to carry out specific tasks in the field, especially in the collection of receivables to customers. There are four types of accounts receivable, namely bad debts, smooth, healthy, and unhealthy. Although Pertani imposes payment terms only as a formality, Pertani can still monitor the conditions of receivables based on the types of receivables that have been classified according to the age of receivables. The conditions of receivables in Pertani are more stagnant, and unhealthy. Two categories of receivables are detrimental to the company, in the monthly income statement there is no reduction in the amount of receivables. Although the company experienced a profit, but in terms of receivables itself is detrimental. This happens because there is no awareness of customers to pay their receivables to Pertani, and Pertani side also lack of or absence of human resources specially assigned to be able to collect receivables routine, at least once a week.

Analasis Kinerja Portofolio Saham Dengan Indeks Sharpe Jensen dan Treynor Pada Perusahaan Subsektor Rokok Periode 2015 Titin Kartini
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.763

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan yang tergabung dalam subsektor rokok melalui Indeks Sharpe, Jensen dan Treynor, sehingga dapat membantu investor didalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Objek penelitian ini dilakukan pada saham subsektor rokok tahun 2015. Sampel yang digunakan berdasarkan perusahaan rokok menurut sahamok. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil dari data yang telah diolah untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dari 3 saham perusahaan subsektor rokok yang dijadikan sebagai sampel penelitian, hanya saham perusahaan HMSP yang memberikan keuntungan berdasarkan perhitungan menggunakan ketiga metode, sehingga keputusan yang harus diambil oleh investor adalah membeli saham tersebut sebelum harganya undervalue. The purpose of this study is to determine the performance of companies incorporated in the cigarette subsector through the Sharpe Index, Jensen and Treynor, so that it can help investors in making the right investment decisions. The object of this study was conducted on the cigarette subsector stock in 2015. The sample used is based on cigarette companies according to stocks. Descriptive method is used to describe the results of data that has been processed to answer existing problems. Based on the results of research and analysis that has been done, it can be seen that from the 3 shares of the cigarette subsector company that are used as research samples, only HMSP company shares that provide benefits based on calculations using the three methods, so the decision to be taken by investors is to buy these shares before the price undervalue.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Luki Natika

Contact Email
wfaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wfaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01. KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Luki Natika

Contact Email wfaj@unsub.ac.id

Phone -

Journal Mail Official wfaj@unsub.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01. KM 3 Subang, Jawa Barat

Location Kab. subang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Luki Natika

Contact Email
wfaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wfaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01. KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA