cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 71 Documents
Evaluasi Program Desa Inovasi Budidaya Ikan Patin Perkasa Ditengah Pandemi Covid-19 : (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) Edy Sutanto
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i3.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Desa Inovasi patin Perkasa ditengah pandemi Covid-19 di Tulungagung, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product). Penelitian difokuskan pada 4 komponen yaitu: 1) Konteks terdiri dari landasan hukum, analisis kebutuhan, latar belakang program, tujuan program dan potensi/ peluang daerah. 2) Input terdiri dari sumber daya manusia, kesiapan penyuluh, kesiapan pelaku utama, karakter/ kondisi desa, strategi dan perencanaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan. 3) Proses terdiri dari pelaksanaan kegiatan program, kinerja penyuluh, kinerja pelaku utama dan identifikasi masalah. 4) Produk terdiri dari keberhasilan program, dampak dan keberlanjutan program. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Selanjutnya, data dianalisis dengan teknik deskriptif analitik non statistik dan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi dan di Desa Inovasi Kendalbulur, Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum dalam kondisi baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pada masing – masing komponen evaluasi yaitu: 1) komponen context mendapatkan persentase sebesar 92% berada pada kategori sangat baik, 2) komponen input mendapatkan persentase sebesar 73% berada pada kategori baik 3) komponen proses mendapatkan persentase sebesar 74% berada pada kategori baik 4) komponen product mendapatkan persentase sebesar berada pada kategori baik 62%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pula pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19 menjadi kurang efektif dan hasilnya tidak maksimal. Hal ini karena, kondisi Pandemi mengakibatkan terjadinya beberapa kendala seperti pada prosesnya tim pelaksana BRPI terbatas untuk dapat meninjau lokasi secara langsung. Selain itu, produk hasil dari pelaksanaan program tidak dapat terjual dengan maksimal yang diakibatkan overproduksi dan turunnya harga pasar. This research was conducted to evaluate the implementation Desa Inovasi patin Perkasa program during the Covid-19 pandemic in Tulungagung, using the CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation model. The research focused on 4 components, namely: 1) Context consisting of legal basis, needs analysis, program background, program objectives and regional potential/opportunities. 2) Input consisting of human resources, readiness of penyuluh, readiness of main actors, character/condition of village, strategy and planning, facilities and financing. 3) The process consists of the implementation of program activities, the performance of penyuluh, the performance of the main actors and the identification of problems. 4) Products consisting of program success, impact and program sustainability.The research method used is a descriptive evaluation with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observations, document studies and questionnaires. Furthermore, the data were analyzed by non-statistical descriptive analytical techniques and also quantitative descriptive. The research was conducted at the Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi and in the Desa Inovasi Kendalbulur, Tulungagung.The results showed that the program implementation was generally in good condition. This can be seen from the results of the evaluation on each component, namely: 1) the context component gets a percentage of 92% in the very good category, 2) the input component gets a percentage of 73% is in the good category 3) the process component gets a percentage of 74% is in the good category 4) product components get a percentage of 62% in the good category. Based on the results of the study, it can also be seen that the implementation of the program during the Covid-19 pandemic has become less effective and the results are not optimal. This is because the Covid-19 Pandemic conditions have resulted in several obstacles as in the process of program implementation, the BRPI team is limited to directly observing the program locations. In addition, the products result cannot be sold optimally due to overproduction and falling market prices.
Pola Koordinasi Kelembagaan Dalam Penataan Ruang Kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat Akhmad Makchul Makchul
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i3.97

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan pola koordinasi kelembagaan dalam penataan ruang untuk mengatasi konflik pengelolaan sumberdaya di kawasan Senggigi, Nusa Tenggara Barat. Adapun analisis data yang dilakukan adalah (1) analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang, dan (b) analisis fungsi dan wewenang kelembagaan. Analisis penentuan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang menggunakan metode Analytical Hierarchy Process/AHP, sedangkan dalam menganalisis fungsi dan wewenang kelembagaan digunakan metode deskriptif kualitatif dengan matrik analisis fungsi wewenang. Hasil identifikasi konflik pemanfaatan ruang, diperoleh gambaran bahwa faktor penyebab konflik pemanfaatan ruang adalah adanya perbedaan pemanfaatan ruang antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kondisi faktual di lapangan. Faktor penyebab konflik kewenangan yaitu terdapat lebih dari satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab pengelolaan sumberdaya, dan belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam rangka mengatasi konflik pemanfaatan ruang adalah dengan mengutamakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai hasil AHP. Selain itu, dalam rangka mengatasi konflik fungsi dan wewenang kelembagaan adalah memberi kewenangan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, perlu dilakukan pola koordinasi kelembagaan dengan model pengelolaan secara kolaboratif dengan melibatkan semua instansi terkait secara proporsional.
Pengaruh Tata Kelola, Motivasi dan Disiplin terhadap Prestasi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Bacharudin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i3.90

Abstract

Tujuan Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) III Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing masing. Keberhasilannya tergantung pada dua faktor, yakni: Pertama, Peserta diklat, yang tergambar dari capaian prestasi dalam evaluasi diklatpim III. Kedua, BPSDMD Nusa Tenggara Barat, yang tergambar dari tata kelola diklat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dua faktor tersebut dengan menggunakan variabel tata kelola diklat, motivasi, disiplin, dan prestasi peserta. Populasi penelitian meliputi semua peserta diklat berjumlah 40 orang. Teknik analisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menemukan bahwa prestasi peserta diklat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tata kelola diklat, motivasi, dan disiplin peserta secara parsial, maupun secara simultan. Dengan demikian, naik turunnya variabel tata kelola diklat, motivasi dan disiplin peserta akan mempengaruhi tingkat prestasi peserta diklat. Temuan lainnya adalah Widyaiswara sebagai faktor paling esensial dalam tata kelola diklat harus selalu meningkatkan kompetensinya, baik secara mandiri maupun memperoleh fasilitasi dari organisasi BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di masa depan peserta diklat perlu dibebastugaskan dari beban tugas administratif perkantoran sehingga dapat mencurahkan alokasi waktunya hanya untuk pendidikan dan pelatihan.
Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Herry Supardan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i3.92

Abstract

Permasalahan realisasi dana hibah relatif lebih rendah dibandingkan dengan bantuan sosial dan bantuan keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta belum efektif. Berdasarkan data penyampaian laporan penggunaan dana hibah tidak tepat waktu yang akan berdampak negatif dan menjadi temuan aparat pengawasan internal/pemeriksa eksternal serta akan menjadi catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Shubungan hal tersebut penulis akan meneliti Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah di Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana hibah di Pemprov DKI Jakarta ditinjau dari aspek : 1) Ketepatan waktu. 2) Pencapaian tujuan. 3) Program dan sasaran. 4) Anggaran. 5) Prosedur/Mekanisme. Metodologi penelitian mengguna kan penelitian Mixed Method yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan/menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan study dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa 1) Pada ketepatan waktu bahwa lembaga yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebanyak 35,73% diberikan surat tegoran dan/atau penundaan pencaiaran berikutnya. 2) Pencapaian tujuan yang dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebesar 87,22% 3) Program dan sasaran untuk urusan masyarakat yang peduli, urusan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama dan menjunjung persatuan kelompok masyarakat sebesar 83% 4)Anggaran untuk lembaga penerima dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada sistem e budgeting dan tidak duplikasi anggaran OPD/UKPD 5) Untuk mekanisme/prosesdur administrasi pelaksanaan survey kelayakan dan monitoring evaluasi oleh OPD/UKPD sesuai dengan SOP namun dilakukan secara konvensional sehingga sering terbentur dengan keterbatasan SDM dan memerlukan waktu untuk peninjauan kebeberapa lokasi. Kesimpulan bahwa pelaporan, monitoring dan evaluasi serta survey ke lembaga penerima dana hibah agar menggunakan sistem elektronik (tekhnologi digital) The problem of the realization of grant funds is relatively lower than social assistance and financial assistance, this indicates that the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government has not been effective. Based on the data on the submission of reports on the use of grant funds that are not timely which will have a negative impact and become the findings of the internal supervisory apparatus/external examiner and will be recorded in the Regional Government Financial Report (LKPD). In this connection the author will examine the Effectiveness of Grant Fund Management in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the management of grant funds in the DKI Jakarta Provincial Government in terms of aspects: 1) Timeliness. 2) Goal achievement. 3) Programs and targets. 4) Budget. 5) Procedure/Mechanism. The research methodology uses Mixed Method research, which is a research method that combines / combines quantitative research methods with qualitative research methods. Sources of data in the form of primary and secondary data with data collection techniques through questionnaires, interviews and study documentation. In this study, it was shown that 1) On timeliness that institutions that were not punctual in submitting reports on the use of grant funds as much as 35.73% were given warning letters and/or postponement of the next disbursement. 2) Achievement of objectives that can be realized in the form of government concern for the community by 87.22% 3) Programs and targets for caring community affairs, religious affairs, fostering religious harmony and upholding community group unity by 83% 4) Budget for recipient institutions grant funds are adjusted to the availability and financial capacity of the region and refers to the e-budgeting system and does not duplicate the OPD/UKPD budget 5) For administrative mechanisms/procedures for the implementation of feasibility surveys and evaluation monitoring by OPD/UKPD in accordance with SOPs but carried out conventionally so that they often collide limited human resources and requires time for a review of several locations. The conclusion is that reporting, monitoring and evaluation as well as surveys to grant recipient institutions use electronic systems (digital technology)
Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan Hot Jungjungan Simamora
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i3.95

Abstract

Peran Pengawas Ketenagakerjaan adalah sebagai wujud kehadiran Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak tenaga kerja. Salah satu tenaga kerja yang dimaksud adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Untuk memastikan itu terwujud, maka prinsip tata kelola pemerintahan dalam perlindungan PMI oleh Pengawas Ketenagakerjaan harus diterapkan seefektif mungkin. Ini dimaksudkan agar pemenuhan dan penegakan HAM sebagai warga negara dan juga sebagai PMI dapat terwujud pada bidang hukum, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap PMI melalui pengawasan ketenagakerjaan. Metode yang dilakukan adalah triangulasi menggunakan instrument observasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen. Selain itu, penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus yang dikembangkan dengan merekrut informan yang terdiri dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan bagian Manajerial (Pejabat Struktural) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian Ketenagakerjaan, dan Informan yang dianggap menguasai informasi tentang permasalahan praktek Good Governance dalam perlindungan PMI. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2019 hingga Januari 2020 dengan mengambil lokus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa nilai korelasi PMI dari 26 negara sebesar 0,969, 0,739 dan 0,874; masing-masing untuk tahun 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik penempatan PMI di berbagai negara memiliki hubungan yang kuat dan sangat besar. Berkenaan dengan Good Governance disampaikan rekomendasi agar dilakukan pemberian motivasi agar Pengawas Ketenagakerjaan memaksimalkan pengawasan pada objek PMI, membentuk tim kerjasama BNP2PMI dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan dalam perlindungan PMI
Pengukuran Kualitas Layanan Pendidikan Metode Servqual Dalam Rangka Menciptakan Loyalitas Peserta Pada Latsar CPNS Tantry Nugroho
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i4.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepuasan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) bagi CPNS yang berasal dari Kabupaten Muko-Muko yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artikel ini menekankan kembali peran widyaiswara dan penyelenggara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan Diklat dalam rangka menciptakan loyalitas peserta. Kepuasan peserta Diklat terhadap kualitas pelayanan diukur dengan metode Servqual yang meliputi 5 dimensi : (1) daya tanggap (responsiveness), (2) empati (emphaty), (3) bukti langsung (tangibles), (4) kehandalan (realibility), dan (5) jaminan (assurance). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner terhadap 39 peserta Latsar. Data diolah secara kuantitatif deskriptif. Dari kelima dimensi pengukuran, dua dimensi pelayanan memperoleh nilai rata-rata rendah (tidak puas) yakni empathy dan tangibles, yakni dengan nilai 4,278. Sedangkan untuk dimensi responsiveness, realibility dan assurance mendapatkan nilai rata-rata kepuasan 4,462; 4,471 dan 4,530, artinya peserta puas terhadap pelayanan widyaiswara dan penyelenggara terhadap ketiga dimensi tersebut. Diperlukan strategi yang masif untuk dapat memperbaiki kualitas layanan pada dimensi empathy dan tangibles agar peserta mendapatkan kepuasan, serta loyalitas peserta dan lembaga asal peserta Diklat dapat tercapai. This study aims to measure the extent of satisfaction of the participants of Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) for CPNS from Muko-Muko District which is organized by Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. This article re-emphasizes the role of widyaiswara and organizers in maintaining and improving the quality of education and training activities in order to create customer loyalty. Training participants' satisfaction with service quality is measured by the Servqual method which includes 5 dimensions: (1) responsiveness, (2) empathy, (3) tangibles evidence, (4) reliability, and (5) assurance. The data collection technique was using a questionnaire to 39 Latsar participants. The data were processed in descriptive quantitative. Of the five dimensions of measurement, the two service dimensions obtained a low average score (dissatisfied), namely empathy and tangibles, with a value of 4.278. Meanwhile, for the dimensions of responsiveness, reliability and assurance, the average score of satisfaction was 4.462; 4,471 and 4,530, meaning that the participants were satisfied with the services of the lecturers and organizers of the three dimensions. A massive strategy is needed to be able to improve service quality on the dimensions of empathy and tangibles so the customer get satisfaction, which is the participants and they institutions origins loyalty can be achieved
Pemberian Stimulus Ekonomi JPS Gemilang pada Era Pandemi COVID-19 di Provinsi NTB Tahun 2020 Hartina
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i4.98

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem koordinasi dan kolaborasi dalam penyaluran paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di saat awal pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan analisa data model Miles & Huberman. Hasil dari analisis data tersebut menunjukan hasil bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan multi pihak dalam menyukseskan JPS Gemilang. Hal ini terlihat dari keberadaan kebijakan terkait pembentukan Gugus Tugas yang melibatkan hampir semua instansi secara vertikal, perbankan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi wanita. Sementara itu, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dilakukan melalui rapat koordinasi dan kunjungan kerja. Namun, koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan dengan intens belum mampu menyelesaikan validasi data untuk menentukan sasaran kelompok penerima bantuan (KPB) dalam forum musyawarah desa/kelurahan. Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sister merupakan pola kolaborasi yang tepat dalam memotivasi UKM/IKM yang terdampak pandemi Covid-19 untuk aktif kembali berproduksi dan mampu memulihkan kepercayaan diri pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM)/Industri Kecil dan Menengah (IKM), Selain itu, UMKM Sister juga sangat efektif untuk mensosialisasikan pemberdayaan UKM. Pada akhirnya, koordinasi dan kolaborasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi NTB karena: a) pelaksanaan JPS Gemilang tahap 1, 2 dan 3 dapat diselesaikan tepat waktu dengan paket sembako hasil produk Lokal; b) produk IKM/UKM melalui UMKM Sister mampu menghasilkan isi paket JPS Gemilang dengan berbagai jenis komoditas dalam jumlah besar serta dalam kurun waktu yang relatif singkat; serta c) dapat memotivasi sekitar 4.630 IKM/UKM untuk berpartisipasi aktif diakhir proses mendukung suksesnya JPS Gemilang.
Faktor- Faktor Determinasi Keberlanjutan Proyek Perubahan Peserta Diklatpim Tingkat IV Pada Pemerintah Provinsi NTB Maulana Razak
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i4.99

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberlanjutan proyek perubahan pasca Diklatpim IV dalam jangka menengah dan jangka panjang, untuk mengetahui pengaruh dukungan anggaran, komitmen pimpinan dan dukungan stakeholder, sarana dan prasarana serta prestasi Diklat terhadap keberlanjutan proyek perubahan pada Diklatpim IV pada Pemerintah Provinsi NTB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif (Mixed Methods), dimana metode kuantitatif digunakan untuk melihat korelasi yang terjadi antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), sedangkan metode kualitatif digunakan dalam melakukan wawancara pada seluruh populasi sampel, yakni alumni Diklatpim IV Tahun 2018 sebanyak 35 orang. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda yakni model persamaan regresi, hasil hipotesis (hasil uji t) dan koefisien determinasi, sebelum data dianalisis maka dilakukan pengujian kualitas instrumen. Hasil penelitian menunjukkan 1) Jumlah alumni yang melanjutkan proyek perubahan dalam jangka menengah sebanyak 6 orang (17,1 %), jumlah alumni yang dapat melanjutkan proyek perubahan dalam jangka panjang sebanyak 4 orang (11,4 %), 2) Dukungan Anggaran berpengaruh 25,7 %; 3) Komitmen Pimpinan berpengaruh sebesar 21,9 %; 4) Dukungan Stakeholder terkait tidak berpengaruh signifikan sebesar 13,3 %; 5) Dukungan Sarana dan Prasarana berpengaruh signifikan sebesar 27,8 % dan 6) Prestasi Diklat tidak berpengaruh signifikan sebesar 1,6 %. Beberapa alasan proyek perubahan tidak dapat berlanjut disebabkan atara lain: tidak tersediannya anggaran, adanya mutasi jabatan alumni, adanya mutasi staf dari alumni, adanya kendala dalam penyelesaian administrasi serta adanya perubahan kebijakan didalam instansi dan diluar instansi alumni.
Efktivitas Penerapan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Melalui Pola Satu Pintu pada BPSDM Provinsi Papua Blasius Waluyo Sejati
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i4.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Penerapan Pendidikan Dan Pelatihan pola satu pintu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose. Peneliti melakukan ekplorisasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan efektivitas penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan telaah dokumen dan didukung dengan dokumen yang terkait, dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data meliputi data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Selama ini dilihat dari segi pencapaian tujuan,Integrasi dan adaptasi belum sepenuhnya dikatakan efektif karena berbagi permaslahan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, oleh karena itu, guna menjawab berbagi permasalahan dalam mengefektivkan penerapan pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menurut pendapat penulis ditemukan bahwa diperlukan penerapan pola baru berupa kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu.Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar menerapkan pendidikan dan pelatihan tersebut dengan menggunakan pola satu pintu, serta diperlukan payung hukum yang tegas berupa peraturan Gubernur terkait penerapan pendidikan dan pelatihan pola satu pintu sebagai dasar penerapannya.
Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Di Kabupaten Bandung Barat anne berliana
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v2i4.104

Abstract

Kegiatan penyuluhan tidak hanya sebuah proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana konsultasi, pelatihan, dan aktivitas lain yang dapat mengubah perilaku para peternak agar lebih handal dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kompetensi Penyuluh Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Penggunaan metode tersebut bisa menjadi rujukan teori yang tepat sesuai dengan permasalahan selama proses penelitian berlangsung. Hasil observasi pengembangan kompetensi penyuluh pertanian adalah delapan indikator penilaian kompetensi penyuluh, bahwa hanya dua indikator yang dapat memenuhi kriteria tinggi serta dua indikator yang dinilai tidak memenuhi standar penilaian, dan empat indikator lainya masuk dalam kategori sedang. Sehubungan dengan hasil penelitian di lapangan dikaitkan dengan 3 standar kompetensi, yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komptensi Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bandung Barat tergolong sedang. Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka perlunya strategi peningkatan pengembangan kompetensi penyuluh Pertanian melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta pemberian dukungan. Jenis dan jalur kompetensi teknis oleh Pemerintah Daerah. Kompetensi Manajerial tergolong sedang dan kurang, perlu difasilitasi untuk mengikuti diklat Manajemen penyuluhan, maupun Diklat teknis penyuluhan yang dapat dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan LAN.