cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ilham Zitri
Contact Email
jgop.fisip@ummat.ac.id
Phone
+6287863988310
Journal Mail Official
jgop.fisip@ummat.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Government and Politics (JGOP)
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 2774728X     EISSN : 26863391     DOI : https://search.crossref.org/?q=Journal+of+Governme
Core Subject : Social,
Environmental Science
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 63 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat Muhammad aprian jailani; Muhammad Ali; Siti Hasanah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2812

Abstract

Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuaatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Ketepatan waktu tidak sesuai rencana, harusnya percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.. Selain itu ketersedian anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakoptimalan implementor dalam melaksanakan rehab-rekontruksi rumah rakyat di NTB. 
Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Pelesrtarian Dan Keberlanjutan Tata Ruang Daerah Suhardi Suhardi; Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 1 (2019): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i1.945

Abstract

Setiap daerah otonom diberikan hak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk menetapkan berbagai kebijakan sesuai kewenangan masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah berupa pengelolaan tata ruang daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan, kependudukan, kemampuan keuangan dan sumber daya manusia sebagai potensi yang dimiliki. Penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang diharapkan dapat mengefisienkan pembangunan dan meminimalisir konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Untuk melihat upaya pemerintah kabupaten lombok timur dalam mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan tata ruang daerah akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menjabarkan hasil temuan lapangan dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi serta analisis data yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendalaa-kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan pelesrtarian dan  keberlanjutan  tata ruang daerah yakni berkaitan dengan pertanian, kehutanan, pelestarian sumber daya air, masalah Tata Guna Tanah, ketidakserasian Pola Penggunaan Tanah, partisipasi masyarakat, masalah  penegakan hukum dan pertambangan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan hukum.
Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif SDM Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan Endro Tri Susdarwono
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3238

Abstract

The purpose of this study is to describe governance related to alternative defense human resources in the context of defense budget efficiency embodied in the human resources of the reserve components and defense support components. This research is a qualitative research. This type of research uses a comprehensive analytic study and an analytical normative approach. The discussion regarding defense human resources needed to build a defense force includes active military, compulsory or conscripted military, voluntary military or reserve components and supporting components. Active military and mandatory military in relation to service are almost the same, it's just that the mandatory military has a limited period of service in accordance with the rules of the state. In taking into account the human resources of defense, it is not only active military and conscription, but includes reserve and supporting components. Human resource management is essentially a cycle from recruitment to separation - then the actual defense HR management must be carried out continuously. So thus, the management of human resources for defense of existing human resources (TNI personnel) must be carried out continuously, starting from recruitment, education, use, welfare, and separation. The TNI is a major component in the national defense system supported by the Komcad and Komduk. Two mandates of the national defense law that have not yet been resolved are the Komcad Draft Law and the Komduk Draft Law. And based on the description of human resource management, it is very important that this draft law be completed.
Pola Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Dikabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat Tahun 2018 (Studi Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Lombok Timur) Hidayatullah Hidayatullah; Muhammad Faizun Fikri
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2228

Abstract

Dalam pengawasan pemilu, badan pengawas pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat karena masyarakatlah merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di Negara demokrasi. Pengawasan partisipatif sangat penting dilakukan terutama ditempat-tempat yang privat dan akses jauh dari pusat pengawasan. Pengawasan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan proses terhapan pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah di Lombok Timur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deksriptif dengan memperoleh data-data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama; para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya sudah mengintruksikan kepada masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pilkada melalui kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan bawaslu kabupaten. Kedua: Meskipun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, PPK telah berupaya mengimplementasikan tugas dan Fungsinya, khususnya dalam menjaga, mengawasi serta mendorong Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lombok Timur namun masih terdapat Masyarakat yang tidak Pro Aktif melaksanakan Pengawasan dan menggunakan Hak Politiknya
Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nurinaya, Nurinaya
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4706

Abstract

Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabillities terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan   concern   antara   kedua   negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan leading sector kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade dalam implementasi  kebijakan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta  disability-friendly  terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Indonesia Meiwanda, Geovani; Eka Nizmi, Yuznarida
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4827

Abstract

Sejak tahun 1982, Asia Tenggara menghadapi kabut asap hampir setiap tahun, yang disebabkan oleh asap dari pembakaran rumput, hutan, dan gambut yang hampir semuanya terjadi di Indonesia. Asap ini mempengaruhi kesehatan dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkungan lintas batas pertama yang coba ditangani secara kolektif oleh ASEAN. Interaksi di tingkat ASEAN berpedoman pada ASEAN Way, dan yang sering diperdebatkan adalah apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya membuat negara-negara yang ada mampu berinteraksi secara efektif di tingkat regional. Makalah ini akan fokus pada kompleksitas mengatasi masalah kabut asap lintas batas ini. Kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas. antar anggota dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dengan meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat, dalam mekanisme pemantauan dan kepatuhan jangka panjang
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Anggraeni, Wilfirda Charismanur; Ningtiyas, Wulan Puspita; Alimah, Nurdiyah Mufidatul
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4857

Abstract

This article aims to find out government policies in strengthening  SMEs during the Covid-19 pandemic in Indonesia. This is done to map government policies in strengthening these  SMEs and map what government strategies are needed to complement these policies. The research method used in writing this article is the literature review method from various sources related to government policies in dealing with  SMEs during the Covid-19 pandemic. The results of this literature review show that the government has issued a policy in order to empower  SMEs in a covid-19 pandemic situation. There are several  SMEs protection schemes implemented by the government, namely (a) providing social assistance to poor and vulnerable  SMEs actors (b tax intensive for SMEs   (c) relaxation and credit restructuring for  SMEs (d) Expansion of  SMEs Working Model Financing (e) Provision of Product Support. To support government policy, several short-term strategies and long-term strategies need to be considered by the government. The short-term strategy is related to implementing strict health protocols, providing opportunities and encouraging digital services to support SMEs, socializing business associations, simplifying administrative processes, and encouraging changes in business strategies. The long-term strategy is related to efforts to prepare a roadmap for developing SMEs, building digital technology as a platform for  SMEs business processes, developing modern  SMEs business models, and encouraging collaboration between the government and corporations in empowering SMEs.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM LAYANAN BUS RAPID TRANSIT DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2019: STUDI TENTANG KEGAGALAN KOLABORASI Fitriyani, Elisa; Suharto, Didik Gunawan
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4862

Abstract

This research aims to analyze the success and the effectiveness of collaborative governance process in bus rapid transit service in Surakarta City. The object of research is collaborative process in bus rapid transit service in Surakarta City in 2010-2019. This research was conducted through descriptive qualitative approach. Techniques of collecting data used were in-depth interview and documentation source deriving from relevant document. Informant of research consisted of related stakeholder: Surakarta City Transportation Service Office, Transportation Technical Implementing Unit (TIU) of Surakarta City, Perum DAMRI Surakarta, and PT. Bengawan Solo Trans. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. The result of research shows firstly that face to face process is a preliminary step in establishing cooperation through direct dialog between stakeholder. Trust building process has been conducted since face-to-face dialogue aiming to keep the collaboration running well. Commitment to process is displayed in the form of Memorandum of Understanding (MoU) document and consortium establishment, PT. Bengawan Solo Trans. Shared understanding effort is implemented in the form of both formal and non-formal routine meeting. Collaborative process loses its momentum in intermediate outcome phase due to the loss suffered from by Perum DAMRI, thereby affecting the good cycle incentive in building trust and commitment. Secondly, in relation to successful collaboration, network structure has been created formally and there are written agreement and contract. The commitment to a common purpose wanes gradually ending up in cooperation contract termination. Trust among the participant also wanes due to stakeholders’ non-performance. Governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, and information sharing has been stated formally in Memorandum of Understanding and has run normatively. In the aspect of access to resources, collaborative process fails along with the unavailable financial resource to subsidize bus rapid transit service. Collaborative governance process in bus rapid transit service needs the available access to adequate resource.
Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia Baharuddin, Tawakkal; Salahudin, Salahudin; Qodir, Zuly; Jubba, Hasse
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.4686

Abstract

Tujuan penelitian ini sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19 dan munculnya isu-isu penerapan new normal di Indonesia. New normal sebagai upaya merehabilitasi sebuah wilayah atau daerah yang sedang mengalami situasi pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis menggunakan Nvivo 12 Plus dan Google Trend. Hasil studi ini menjelaskan bahwa, new normal merupakan proyeksi terhadap perbaikan ekonomi secara nasional selama periode COVID-19. Upaya diberlakukannya new normal sebagai kontribusi perbaikan pada aspek ekonomi nasional, sosial, politik dan pemanfaatan teknologi. Adapun dalam penerapannya juga diperlukan beberapa kajian dari pemerintah untuk mengukur dan mengetahui standar kesiapan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan. Selain itu, juga diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat secara bersama di dalam fase transisi new normal tersebut. Dalam periode transisi penerapan new normal juga perlu memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang secara bertahap dapat belajar dan beradaptasi melalui interaksi sosial tentang keseimbangan dan fase-fase yang baru pada komunitas sosial.
Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Kabut Asap Di Indonesia Geovani Meiwanda; Yusnarida Eka Nizmi
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5353

Abstract

Sejak tahun 1982, Asia Tenggara menghadapi kabut asap hampir setiap tahun, yang disebabkan oleh asap dari pembakaran rumput, hutan, dan gambut yang hampir semuanya terjadi di Indonesia. Asap ini mempengaruhi kesehatan dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkungan lintas batas pertama yang coba ditangani secara kolektif oleh ASEAN. Interaksi di tingkat ASEAN berpedoman pada ASEAN Way, dan yang sering diperdebatkan adalah apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya membuat negara-negara yang ada mampu berinteraksi secara efektif di tingkat regional. Makalah ini akan fokus pada kompleksitas mengatasi masalah kabut asap lintas batas ini. Kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas. antar anggota dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dengan meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat, dalam mekanisme pemantauan dan kepatuhan jangka panjang.

Page 3 of 7 | Total Record : 63

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): JULI Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): JULI Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juli Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juli Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juli