cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2020)" : 5 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ALTENATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) MENURUT HUKUM ADAT BIMA Adhar Adhar; Ardiansyah Ardiansyah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1110

Abstract

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan banyak digunakan, karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak bersengketa, dan banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh dalam pengadialn resmi. Begitupun yang dilakukan masyarakat Bima dalam menyelesaiakan perkara keperdataan masih menggunkan hukum adat yang berlaku di daerah setempat dalam hal ini aturan yang dibuat oleh kesultanan Bima yang masih dipakai menjadi pengaturan dan tata cara penyelsaiannya di luar proses pengadilan. Hukum adat tanah Bima, dalam bahasa daerah Bima disebut “Hukum Bicara” yang tertulis dalam buku catatan-catatan kerajaan Sultanan Bima merupakan salinan dari naskah Hukum Bicara yang berlaku sejak abad sebelumnya. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat Bima yaitu dari perkara-perkara yang muncul di dalam perjanjian atau pun dalam sengketa keperdataan  jarang sampai ke pengadilan melainkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara Mediasi dan cara Negosiasi, sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat di Bima. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat di Kota Bima masih menjunjung tinggi Adat Istiadat yang telah lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang sudah ada dari zaman nenek moyang terdahulu. Selain itu rasa percaya serta rasa kekeluargaan juga  masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kota Bima khususnya dikalangan masyarakat awam terutama di kalangan petani yang melakukan Sewa-menyewa tanah pertanian seperti ini. Kemudian Proses Penyelesaian melalui Nogosiasi, dan Mediasi menurut hukum adat Bima yaitu adat merupakan cerminan dari padangan hidup yang ditempatkan pada istisusi sosial warga Bima sebagai suasuatu yang sakral. Sakralisasi hukum adat ini ditandai dengan ketaatan yang meniyikat setiap jiwa anggota masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa hukum adat mengatur penyelesaian yang berlandaskan musyawara mufakat dalam kehidupan masyarakat Bima di dalam jiwa dan proses-proses di luar Pengadilan. Proses negosisi merupakan cara paling utama yang dilakukan masyarakat hukum adat Bima dalam penyelesaian sengeketa dan jika tidak penyesaian dalam nogosiasi tidak memenuhi kata sepakat maka akan dilanjutkan ke mediasi, dimana melibatkan pihak ketiga yang berkompeten hal ini tokoh masyarakat yang ada di Bima sebagai mediator.
PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MILIK MASYARAKAT UNTUK KEPERLUAN REKONSTRUKSI SEMENTARA PASCA BENCANA GEMPA BUMI PADA DAERAH PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT Muhamad Mansyur
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1111

Abstract

Bencana Gempa Bumi  yang terjadi di Lombok menyebabkan rumah beserta tempat beribadah menjadi rusak dan tidak bias ditempati. Sejalan dengan itu, upaya rekonstruksi rumah pasca bencana gempa bumi di Lombok Khususnya di Lombok Barat merupakan kebutuhan dasar dan merupakSan bentuk dari hak asasi manusia. Penyedian lahan pertanahan yang luas untuk kebutuhan  rekontruksi pasca bencana alam gempa bumi sangatlah penting, dimana permasalahan yang terjadi saat ini adalah Penggunaan tanah pertanian milik pribadi masyarakat untuk keperluan Rekontruksi sementara dalam hal pembangunan tempat beribadah di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yaitu Bagaimana Upaya dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada Masyarakat yang digunakan tanah pertaniannya untuk kepentingan rekontruksi sementara Pasca bencana Gempa Bumi. bahwa Pemerintah khususnya Pemda Lombok Barat sedang dalam proses untuk melakukan Upaya rekontruksi pada daerah pemukiman dan perumahan yang terdampak gempa bumi di Lobar, dan pemerintah didalam melakukan rekontruksi tetap mengacu pada aturan dan atau undang-undang yang berlaku serta berpedoman terhadap inpres nomor 5 tahun 2018. Akan tetapi pemda Lombok Barat belum melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang dipergunakan tanahnya untuk keperluan rekontruksi sementara.
Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Ramli Ramli
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1676

Abstract

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenag, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuagan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Pada dasarnya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa: susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang. Pembagian urusan pemerintahan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsif demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalahnya adalah apasaja Tugas, Wewenang serta kewajiban kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas dan Wewenag serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERALIHAN URUSAN KEHUTANAN DARI KABUPATEN KE PROPINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Arif Hidayat
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1109

Abstract

Adanya perubahan pengalihan kewenangan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemeritahan daerah Provinsi secara normatif memberikan gambaran dalam urusan dibidang kehutanan menjadi urusan yang besar dihadapi oleh pemerintahan daerah provinsi, karena akan menghimpun dan menangani semua bidang kehutananan disemua Kabupaten/Kota, dengan demikian, pengalihan kewenangan ini akan berdampak pada urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi, salah satunya dibidang kehutanan. Pengaturan Urusan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Dasar Kehutanan Dalam urasan kehutanan mempunyai ketumaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implikasi yuridis terhadap peralihan urusan kehutanan dari Kabupaten ke Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu a. Dampak di Sektor ESDM merupakan sektor yang pelaksanaannya ditarik secara keseluruhan ke Provinsi, tanpa menyisakan satu urusan pun ke Kabupaten/Kota, dan b. Pemindahan kewenangan dari kabupaten/kota akan berdampak pada tiga aspek pertama yang sangat mendasar untuk pemerintah provinsi yaitu persoalan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama perizinan pada eksploitasi ESDM pada skala kecil. Kedua, untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu kapasitas fiskal Kabupaten/Kota yang akan semakin kecil untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Hal ini ditambah belum jelasnya pengaturan fiskal pasca pemberlakuan UU 23/2014. Sehingga potensi defisit akuntabilitas pengelolaan ESDM kepada masyarakat lokal, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakefisienan pengelolaan ESDM.
EFFORTS TO OVERCOME OBSTACLES FACED RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA ARMED FORCES AUTHORITY TO CONFRONT TERRORISM IN INDONESIA Arief Fahmi Lubis
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.3284

Abstract

The description of acts of terrorism as a crime against the state and is a serious threat to the sovereignty of each country. Terrorist acts in Indonesia can now be qualified as military threats, namely threats using organized armed forces that ar e considered to have capabilities that endanger the sovereignty of the state, the territorial integrity of the country, and the safety of the entire nation. The TNI's efforts to overcome obstacles in dealing with terrorism in Indonesia are carried out in accordance with the Perpu in dealing with it. Through the role of the TNI that is shown to the community and government, showing that the TNI carries out the rights and obligations according to its position, it carries out a function. From looking at these roles, we can illustrate that roles can also be interpreted as individual behavior, which is important for the social structure of society because social beings have a tendency to live in groups. also empirical juridical research, namely conducting studies based on observations of the handling of acts of terrorism in Indonesia involving the TNI. It can be concluded that TNI institutions can be used as material for consideration in the authority to deal with acts of terrorism.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020)