cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020)" : 4 Documents clear
Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Masyhur Masyhur
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.1474

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki indentitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara.. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengaburkan ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin/anak zina, baik yang terdapat di dalam UU No. 1/1974 maupun KHI. Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai dasar yang kuat dari suatu bangsa, karena masih belum adanya ketegasan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang apakah akan melegalkan atau melarang pernikahan secara siri atau di bawah tangan. Serta saran yang penulis berikan adalah Anak sebagai generasi bangsa haruslah dilindungi hak-haknya.  
Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ramli Ramli
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.1677

Abstract

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur, baik itu kepala desa, sekertaris desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benbar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa  semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel
HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia) Evi Rosdiyanti; Abustam Abustan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3029

Abstract

Countries agreement contained in an international agreement in the form of bilateral agreements, regional and multilateral agreements that are binding on the parties and a law for that entered into an agreement (pacta sunt servanda). International agreements that have been agreed and validated in a ratification by a country, then the agreement is valid and binding upon all be a source of law for the enforcement of law in making decisions. This is true also in Indonesia. Any international agreement that has been followed by Indonesia, which is contained in a ratification requirement or not, still have the force of binding for both parties.
ASAL MULA HUKUM ADAT DAERAH BIMA Nani Anggriani
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3665

Abstract

Hukum Bicara Undang-undang Bandar Bima merupakan salah satu dari berbagai hukum adat yang pernah berlaku di Kerajaan Bima hingga kerajaan tersebut berubah menjadi kesultanan. Undang-undang ini memberikan satu pelajaran penting bahwa peradaban orang Bima pada waktu itu sudah tinggi karena dapat menciptakan undang-undang yang tersusun rapi dan ditaati oleh semua pedagang. Hal ini juga menandakan bahwa wilayah timur nusantara begitu penting posisinya karena menjadi persinggahan para pedagang asing. Sangat wajar jika hal ini berakibat pada begitu berwarna dan uniknya kebudayaan wilayah timur Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020)