cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : JURNAL ILMU HUKUM DAN ADMINISTRASI" : 5 Documents clear
ANALISIS FUNGSI PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Adhar Adhar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.1107

Abstract

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach) yaitu pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Fungsi PPATK dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berdasarkan Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 kewenangan PPATK mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana Pencucian Uang, dan aturan pelaksanaan Kepres Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari fungsi PPATK tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, PPATK hanya diberi kewenangan menganalisis transaksi keuangan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh negara atau korban dari tindak pidana dilakukan, sehingga PPATK berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang. Maka dilihat dari fungsinya PPATK tidak masuk kepada sistem peradilan pidana terpadu (Criminal Justice System Integrand) hanya membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana pencucian uang.
PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT STUDI PENGADILAN AGAMA BIMA Ahmadin Ahmadin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.3599

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya,  maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat  pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai  Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.
ANALISIS SISTEM MANAJEMEN MUTU IKIP MATARAM (Studi Kasus LPMI IKIP Mataram) Evi Rosdiyanti; Noni Antika Khairunnisah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4163

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Implementasi system manajemen mutu ikip mataram adalah implementasi penjaminan mutu di unit kerja lingkungan IKIP Mataram LPMI bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UMPF) melakukan monitoring dan evaluasi mutu internal menggunakan instrumen Evaluasi Mutu internal (EMI). Instrumen EMI tersebut diisi terlebih dahulu oleh masing-masing program studi, kemudian di monitoring oleh tim LPMI dan UPMF. dalam melakukan monitirong dan evaliasi LPMI dapat memperbaiki dan mengembangkan pelayanan administrasi, akademik  dan kemahasiswaan disetiap unit. Kendala dalam implementasi system penjaminan mutu ikip mataram adalah 1). kurangnya pemehaman dosen karyawan terhadap system penjaminan mutu ikip mataram. 2). belum memiliki auditor internal yang bersertifikat untuk melakukan audit kegiatan disetiap unit kerja. 3). Minimnya sosialisasi LPMI IKIP Mataram tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) keseluruh unit kerja di lingkungan IKIP Mataram. 4). Minimnya dokumen mutu yang dimiliki oleh unit kerja terutama Biro, Lembaga dan UPT.
PENGARUH PENDATAAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Edy Sahlan; Yusuf Yusuf; Dodo Susanto
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4592

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2022. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Maka diperoleh saran-saran sebagai berikut; Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal mengatur anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya dibanding anggaran yang  lebih mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah ; Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
IMPLEMENTASI PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, MOTIVASI KERJA, DAN ETOS KERJA ISLAM DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN Muhamad Guntur; Evi Rosdiyanti; Farid Farid
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4838

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas permasalahan yang terjadi dalam lingkup kinerja karyawan di Koperasi PNM Pancasila Wera. Maka dari itu melakukan pelaksanaan pengetahuan, keterampilan, motivasi kerja, dan etos kerja Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan. Mengingat sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peningkatan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi PNM Pancasila Wera berupa pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pemahaman motivasi kerja dan etos kerja Islam guna semakin meningkatnya kinerja karyawan yang baik dan berdampak pada pelayanan yang cepat. (2) Kendala yang terjadi di Koperasi PNM Pancasila Wera terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang sering terjadi kurangnya pemahaman karyawan atas tugas yang diberikan, sedangkan kendala eksternal berupa terbatasnya pemateri yang dibutuhkan dan alat pemenuhan motivasi kerja. (3) Atas kendala yang terjadi, solusi yang tepat atas seluruh aspek kendala adalah memberikan reward/fee kepada karyawan yang telah menyelesaikan targetnya, dengan begitu akan meningkatkan kinerja karyawan dan jumlah anggota/nasabah untuk menggunakan produk yang dijual

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020)