cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : JURNAL ILMU HUKUM DAN ADMINISTRASI" : 5 Documents clear
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA RITE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima) Ariflin Ariflin; Noni Antika Khairunnisah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4153

Abstract

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada pada struktural kepemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat desa Rite terhadap pelaksaan perencanaan (MusrembangDes) bisa di katakana baik walaupun masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya pemerintah Desa Rite dalam menginformasikan kegiatan tersebut. (2) partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam hal Pembangunan atau Implementasi Program ini terbilang sangat tinggi, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Rite Masih memegang teguh nilai Goton Royong. (3) Partisipasi masyarakat Desa Rite dalam Pengontrolan atau evaluasi kinerja pemerintah Desa sangatlah tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rite memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap desanya. (4) Partisipasi masyarakat Desa Rite terhadap Pemeliharaan Pembanguna sangat tinggi, ini bisa dilihat dari terawatnya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dalam hal pemeliharaan masyarakat desa rite mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki ataupun merawat fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite.
Undang - Undung No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia M. Owairan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4164

Abstract

Perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas Negara. Oleh karena itu  penting untuk mewujudkan payung hukum yang memadai dalam upaya pemberantasan perdanganan orang. Memingat besarnya bahaya TPPO, baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan maka upaya sosialisasi secara intensi, efektif, dan komprehensif terhadap semua kalangan masyarakat luas diharapkan implementasi dan segala upayah pencegahan serta penanganan TPPO mendapat dukungan sehingga pemberantasan TPPO berjalan dengan lancer tanpa banyak kendala dalam pelaksaannya. Penerapan UU TPPO diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, keadilan kepada korban dan menurunnya tingkat kejahatan perdagangan orang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE FACEBOOK DI KOTA MATARAM Farida Ariany; Aminullah Aminullah; Erna Fitriatun
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4403

Abstract

Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online.Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.
Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online Nasrullah Nasrullah; Kasmar Kasmar; Syahrullah Syahrullah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi
analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Nurul Kusuma Astuti
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4232

Abstract

Children are potential successors to future generations who must be protected, including their physical and psychological health. Children are a group that requires attention in community health development efforts. This research was conducted with the aim of: Analyzing legal protection for victims who experience violence. This study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. Tis study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. This study uses a normative approach to legal (juridical) aspects through document studies. Legal protection for children regarding freedom and children’s human rights related to child welafare.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020)