cover
Contact Name
Moh. Fathoni
Contact Email
jurnalaladalah@gmail.com
Phone
+62331-487550
Journal Mail Official
jurnal.aladalah@iain-jember.ac.id
Editorial Address
Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kaliwates, Jember, East Java, Indonesia 68136
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al'Adalah
ISSN : 14107406     EISSN : 26848368     DOI : https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1
Islam dan Sosial Kemasyarakatan Islam dan Pendidikan Islam dan Budaya Islam dan Politik Islam dan Sejarah
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020" : 7 Documents clear
KONSEP ‘AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DALAM AL-QUR’AN PERSPECTIVE MUFASSIRIN DAN FUQAHA’ Muh Gufron Hidayatullah
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.22

Abstract

Amar Makruf Nahi Mungkar begitu penting untuk dipelajari dan diterapkan karena sangat manfaat dalam kehidupan. Metode penelitian ini melalui pendekatan gabungan antara beberapa metode yaitu metode kausal komparatif, merupakan penyelidikan perbandingan serta hubungan sebab akibat, Kualitatif Normatif: Yaitu dengan Melihat dan mendalami tindakan pelaku amar makruf nahi mungkar dalam memakai konsep kemudian disesuaikan dengan fenomena yang ada dan pendekatan studi literature untuk menemukan berbagai konsep teori amar makruf nahi mungkar melalui al-qur’an, kitab klasik, buku, dan sebagainya kemudian data tersebut di analis. Hasil dan kesimpulan Secara spesipik, konsep amar makruf melihat kemampuan subyek amar makruf nahi mungkar dan menyesuikan kepada objeknya. Sehingga dengan teori ini akan sesuia dengan fase-fase dakwah.
INTERELATION OF ISLAM AND TRADITIONAL JAVA Tri Wahyudi Ramdhan
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.23

Abstract

The interrelation between religion and culture is very closely related to the traditions of human life so that religion often gives birth to culture or civilization for the enjoyment of human life on the surface of the earth. In the view of some sociologists, it is said that Islam is called the religion of civilization. In the case of the interrelation between religion and culture for the Javanese as the majority ethnic group in the archipelago, it is an interesting thing to study. Islam entered Java in a peaceful way, starting with the common people until gradually entering the palace level. The Javanese responded well to the entry of Islam to Java. Because Islam easily socializes with Javanese people. Javanese people are fascinated by Islamic teachings that introduce the unity of Allah. Islam is mixed with Javanese culture because Islam is intended to facilitate the spread of its religion. However, until now, Javanese culture is still attached to Islamic teachings, which are still mostly adhered to by Javanese people. Thus the author tries to discuss how the true beliefs that develop from the interrelation of religion (Islam) and Javanese culture, the response of Javanese culture to Islam and the response of Islam to Javanese cultur
PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ’AH Siti Nurul Fatimah T
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.28

Abstract

Status perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi perkawinan di KUA yang wajib dicantumkan oleh kedua calon pengantin agar pernikahannya dapat diselenggarakan. Seseorang yang belum pernah menikah dianggap perawan/jejaka sedangkan yang sudah pernah menikah dianggap sudah janda/duda. Namun saat ini, kasus seks diluar pernikahan semakin merajalela dan banyak wanita yang hamil diluar pernikahan khususnya di Kota Malang. Sehingga, hal tersebut terdapat ketidakjelasan pada sebuah form status perkawinan yang harus diisi. Misalnya pada wanita yang hamil diluar pernikahan maka statusnya tetap yang dicantumkan adalah perawan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi makna status perkawinan dalam administrasi perkawinan menurut KUA, apa konsekuensi hukum jika terjadi kebohongan status perkawinan, serta bagaimana menurut KUA di Kota Malang terhadap pemakanaan status perkawinan tersebut perspektif Maqāshid Syarī’ah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa terjadi perbedaan interpretasi perawan/jejaka dan janda/duda antara hukum Islam dan ketentuan administrasi perkawinan yang berdasarkan peraturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Menurut KUA, status perkawinan mengacu pada identitas diri yang terdapat di KTP masing-masing. Akibat hukum bagi mereka yang berbohong atas status perkawinannya, maka perkawinannya dapat dibatalkan demi hukum oleh pihak yang berwenang. Interpretasi status perkawinan yang berdasarkan KTP, sesungguhnya telah sesuai dengan Maqashid syari’ah pada sektor Hifdz al-‘Irdhi. The inclusion of marital status is one of the requirements in Marriage Administrative at Religious Affairs Office (KUA) that should be fulfilled for the future bride/groom to perform marriage. The one who has not married considered as virgin/bachelor while the one who has married considered as widow/widower. Based on todays phenomenon, married by accident has become well known thing and there are many women who are pregnant without even married, especially in Malang. Thus, there is a lack of clarity on the form of marital status that must be filled. For example, for women who are pregnant out of wedlock, the status listed is a virgin. Therefore, this study aims to find out the interpretation of marital status meaning in marriage administration according to KUA, how the law effect for marital status untruth according to KUA, and how the view of KUA through the marital status meaning in marital administrative based on Maqashid Sharia perspective. The research is field research. The result of the research shows that: different interpretation of virgin/bachelor and widow/widower happen between Islamic law and marriage administration provision which is based on the marriage rule of law in Indonesia. According to KUA, marital status refers to the personal identity that is shown in their personal identity card. The law effect for those who falsify their marital status from thier personal identity card, the marriage can be canceled for the sake of law by the authorities party The interpretation of marriage status that is based on personal identity card, indeed appropriate with Maqashid Sharia in Hifdz al-‘Irdhi sector.
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA Abd. Muni
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.27

Abstract

Latar belakang lahirnya sebuah konstitusi yaitu berangkat dari kontrak sosial atau general egreement antara mayoritas rakyat terkait konstruksi yang diidealkan oleh sebuah negara. Konstitusi tersebut dibutuhkan oleh warga negara untuk mengakomudir kepentingan mereka bersama agar dapat dilindungi. Adapun kepentingan yang paling fundamental dari setiap warga negara yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi salah satu bagian sentral di dalam konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan proteksi hitam di atas putih, melainkan wajib memberikan garansi berbagai nilai dan norma yang dijadikan rujukan oleh lembaga peradilan dalam menunaikan tugasnya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. The existence of a constitution is from a social contract or general egreement between people related to the idealized construction of a country. The constitution is needed by citizens to communicate their common interests to be protected. The most fundamental interests of citizens are protection of human rights (HAM) which is one of the important parts of the constitution. In this case, the constitution not only provides guarantees and protection in black and white, but also must provide guarantees of various values and norms used as a reference by the judiciary in fulfilling its duties as God's Representative on earth.
PEMIKIRAN POLITIK KEBANGSAAN SAID NURSI DI TENGAH TRANSISI TURKI MENUJU REPUBLIK Ahmad Fajar Shodik; Muhammad Faiz; Hasbi Sen
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.26

Abstract

Artikel ini berusaha untuk mengkaji prinsip-prinsip politik kebangsaan Said Nursi (1877-1960 M) yang ia praktikkan di Turki, yakni dengan memilih jalan perjuangan politik secara kultural. Wujud perjuangan-nya adalah dengan dakwah keimanan dan pengungkapan hakikat alquran serta menghindari politik identitas atau politisasi agama demi kepentingan-kepentingan politik yang sesaat dan sektarian serta mengorbankan kepentingan umat Islam secara umum. Kajian ini mencoba menganalisa prinsip-prinsip politik Nursi seperti asas tauhid, musyawarah, kebebasan, persamaan, keadilan, serta nilai-nilai yang mendasarinya. Kajian ini mendapati bahwa pandangan politik kebangsaan Said Nursi ia implementasikan dalam dakwah Risalah Nur yang selalu mengedepankan al-‘amal al-ijabi (aksi positif) dan meng-hindarkan aksi destruktif dan negatif mesti tidak sehaluan dengan kebijakan pemerintah sekular Turki ketika itu. This paper seeks to examine the national political principles of Said Nursi (1877-1960) which he practiced in Turkey, namely by choosing the path of cultural political struggle. The form of struggle is through the propagation of faith and disclosure of the essence of the Koran and avoiding identity politics or the politicization of religion for temporary and sectarian political interests and at the expense of the interests of Muslims in general. This study tries to analyze the political principles of Nursi, such as the principles of tawhid, deliberation, freedom, equality, justice, and the underlying values. This study found that the national political view of Said Nursi that he implemented in the preaching of Risalah Nur, which always put forward al-'Aamal al-ijabi (positive action) and prevented destructive and negative actions must not align with the policies of the Turkish secular government at that time.
AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH JASSER AUDA Nur Komala
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.25

Abstract

Dalam konsep fiqh waris pengganti seperti cucu tidak berhak mendapatkan warisan dari kakek karena terhalang oleh bapaknya. Jika kakek ingin memindahkan hartanya maka harus dengan melalui jalan wasiat atau hibah bukan warisan. Namun dalam KHI Pasal 185 memperbolehkan dan memberi peluang kepada cucu untuk mendapatkan warisan meskipun besar bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah mursalah Jasser Auda yang menitikberatkan pada keadilan. In fiqh concept surrogate heir, a grandchild, did not get the inheritance from the grandfather because it was blocked by his father. If grandfather wants to move his property must go through the will or grant. However, in Compilation of Islamic Law article 185 allows grandchild to get an inheritance even though the portion cannot be greater than the heir. It is in line with the concept of maslahah mursalah of Jasser Auda that emphasizes to justice.
FIQH PLURALISME; KAJIAN TENTANG MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Taufiqurrohman Rifa’i
Al'adalah Vol. 23 No. 1 (2020): Jurnal Al-'Adalah 2020
Publisher : LP2M IAIN Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v23i1.24

Abstract

Multikulturalisme sering dipersepsi sebagai politik pengajaran dan nilai keragaman pada tatanan masyarakat plural. Dua istilah tersebut sebenarnya terkait erat dengan dunia pendidikan yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengecualikan (mutually exclusive), bahkan dapat dikatakan ibarat dua sisi uang yang berbeda. Diperlukan landasan pengetahuan yang berupa konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dan perbedaan yang sederajat, suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, dan konsep-konsep lain yang relevan. Dalam Islam tidak sesempit yang dipahami oleh segelintir orang, yakni adanya di antara mereka memahami pluralisme hanya berkisar pada konsep modern dan barat. Demikian pula bahwa sangatlah tidak tepat anggapan yang mengatakan Islam itu sangat eksklusif dan tertutup, tidak siap menerima perbedaan dan kera-gaman. Oleh karena itu untuk menilai Islam, seseorang harus memahami Islam secara sempurna atau secara kaffah. Dengan demikian penulis ingin menyajikan konsep pluralism dalam pandangan Al-qur’an.

Page 1 of 1 | Total Record : 7