cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022" : 5 Documents clear
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA Aldy Putu Nagendra; Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk meneliti efektivitas penerapan e-tilang khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya sejak diberlakukannya sampai dengan tahun 2020 berdasarkan sumber bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan peraturan pelaksana lainnya. Adapun fokus masalah ditujukan pada bagaimanakah penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengumpulan sumber data dan peraturan melalui wawancara dan kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan hasil penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surabaya telah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan dilihat dari dampak turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun bersangkutan sebagaimana dalam periode penelitian yang dilakukan.. Kata Kunci: e-Tilang, Efektivitas, Polrestabes Surabaya.
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA TANGERANG Chika Salsabila; Eva Eviany; Lalu Muh. Danial; Yusi Eva Batubara
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran Perda mengenai izin mendirikan bangunan masih marak terjadi akibat keterbatasan lahan kosong dan harga tanah yang semakin meningkat hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban bangunan liar dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung serta upaya mengatasi hambatan tersebut dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Serta faktor pendukung yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Satpol PP Kota Tangerang agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas- dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Tangerang dapat dipantau dengan mudah. Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Bangunan Liar.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI Gatot Sambas Junaedi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589

Abstract

Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas, serta melaksanakan pelindungan masyarakat, namun realita yang terjadi di lapangan peran dari satpol pp tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum. Sehubungan hal tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedalam apa peran satpol pp kabupaten sukabumi dalam menegakan Perda dan Perkada serta dalam pelaksanaan trantibumtranmas. Methode penelitian disini menggunakan methode penelitian kualitatif. Setiap Data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan Teknik analytical datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan dengan terstruktur, sistemasis dan masif, dengan rincian giat diantaranya Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada, Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat, Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan, Operasi Penertiban IMB, Operasi Pekat, Operasi Tertib Spanduk, Operasi Minuman Keras, Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran, Patroli Kewilayahan Siskamling dll. Adapun kesimpulan terkait Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Penyelenggara Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat, Menegakan Perda dan Pelindung Masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sukabumi sudah Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif diwilayah kabupaten sukabumi. Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Paraja, Penegakan Peraturan Daerah.
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU Khaliza Tiar
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2757

Abstract

Minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang bisa menjadi ancaman bagi ketentraman, dan ketertiban di lingkungan. Konsumsi minuman beralkohol dapat memicu terjadinya tindak pidana dan masalah lainnya hingga dapat menimbulkan korban jiwa. Menyikapi dampak negatif tersebut, Pemda Kabupaten Indramayu mengesahkan Perda yang melarang peredaran minuman beralkohol untuk mewujudkan Indramayu zero alcohol. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki andil besar sebagai perangkat daerah penegak Perda dan Perkada. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran peranan Satpol PP, faktor penghambat dan pendukung, serta upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP dapat dikatakan telah melaksanakan peranannya dengan baik dengan menekan angka peredaran minuman beralkohol untuk menghentikan peredarannya di. Faktor-faktor pendukung dan penghambat ditemukan dalam upaya penegakan Perda. Upaya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, berkoordinasi dengan instansi lain, serta melakukan razia atau giat operasi penegakan Perda. Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.
PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BOGOR Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Abstract

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah berimplikasi pada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. Metode penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 orang informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Bogor meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penegakkan peraturan daerah, dan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bogor dilakukan dengan dukungan kekuatan personil Satpol PP, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, keterlibatan anggota masyarakat melalui inovasi kampung tertib. Kata Kunci: Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019