cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam ERMA NOVITA VERANITA; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.18683

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution in the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village and to find out what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the research, that in the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village there was a transition (change) in the distribution of inheritance contained in the Bugis traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksannya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terjadi transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “oroane mallempa makunraie majjujung” artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksana nya hukum kewarisan Islam secara penuh  dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris  pada masyarakat Bugis Wajo tersebut, diharapkan suatu aturan yang dibentuk secara tertulis tentang Hukum kewarisan yang berlaku pada mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda Monalisa Ulfa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.13281

Abstract

This study aims to determine and analyze the causes of the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office and the form of legal protection for land rights owners due to the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office. The formulation of the problems raised are 1) what is the cause of the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office; 2) what is the form of legal protection for the owner of land rights due to the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office. The method used is the type of empirical juridical research. The results showed that 1) the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office was caused by factors, the Jambi City Land Office in the form of errors in measurement, officials did not check whether there were certificates of ownership rights on land before, were not careful in checking physical data and juridical data, there is no land map, the principle of elimination of contradictions is not applied and there is no announcement at the village office for 60 days. As for the parties in the form of incorrectly appointing the land boundary and domicile of one of the parties outside the city; 2) the form of legal protection for the owner of land rights due to the occurrence of double certificates at the Jambi City Land Office, efforts are made for each Land Office to provide land registration maps; through controlling the land registration process and through administrative controls related to land in the kelurahan. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi; 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi disebabkan oleh faktor-faktor, Kantor Pertanahan Kota Jambi berupa kesalahan dalam pengukuran, pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya, kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis, tidak adanya peta tanah, tidak diterapkannya asas deliminasi kontradiktur dan tidak dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari. Sedangkan untuk para pihak berupa salah menunjuk batas tanah dan domisili salah satu pihak di luar kota; 2) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi dilakukannya upaya tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah; melalui penertiban proses pendaftaran tanah dan melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di kelurahan.  
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit Puja Putri Neland
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.17378

Abstract

This Study aims  to analyze the arrangement for guaranteeing the warehouse receipt system in terms of the legislation in Indonesia and to find out and analyze the form of legal protection for warehouse receipt holders and recipients of warehouse receipt guarantee rights against bankrupt warehouse managers in terms of legislation in Indonesia. The research method is normative juridical, which is looking at legal issues from a norm by studying theories, legal principles and applicable laws and regulations to analyze how legal protection is for warehouse receipt holders and warehouse receipt guarantee recipients against bankrupt warehouse managers. in terms of Indonesian law. The result of the research is that warehouse receipts as securities can be guaranteed by way of handing over receivables in the name and intangible goods must be made with an authentic deed or an underhand deed, which is also regulated in Article 14 of the Warehouse Receipt System Law. Legal protection for warehouse receipt holders and recipients of collateral rights for warehouse receipts who experience bankruptcy, namely warehouse receipt holders and/or recipients of collateral rights for warehouse receipts receive compensation payments by claiming the payment at the guarantee institution. implementing agency pays at least 85% of the warehouse receipt issued by the warehouse manager who experienced the failure. Abstrak Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan penjaminan sistem resi gudang ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ditinjau dari perundang-undang di indonesia. Metode penelitian ialah yuridis normatif, yaitu melihat isu hukum dari suatu norma dengan mempelajari teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ditinjau dari perundang-undang di indonesia. Hasil penelitian adalah resi gudang sebagai surat berharga dapat dijaminkan dengan cara penyerahan piutang atas nama dan barang tak bertubuh harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang hal ini kembali diatur dalam Pasal 14 UU Sistem Resi Gudang. Perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang yang mengalami pailit yaitu pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan atas resi gudang menerima pembayaran ganti rugi dengan mengklaim pembayaraan tersebut pada lembaga jaminan. lembaga pelaksana membayarkan paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan tersebut.
Hak Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal Cyntia Angelina Nadapdap; Raffles Raffles; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18064

Abstract

This study aims to find out and analyze how legal protection is for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City and how to resolve legal protections for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City. This type of research is an empirical juridical research that aims to determine the extent to which the law works in society. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of consumer protection for users of illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been carried out optimally. This is due to the fact that the rights of consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices have not been fulfilled to obtain compensation and there are still business actors who refuse to provide compensation to consumers, this is contrary to Article 19 of the Consumer Protection Act. It was concluded that the right to compensation for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been fulfilled, so that legal protection for consumers has not been implemented properly.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya hak konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dan masih adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disimpulkan bahwa belum terpenuhinya hak ganti rugi konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi maka perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya.   Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen; Alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal
Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Shidqi Archieyevia Maydella Kurniawan; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18647

Abstract

Currently the human population is growing, it because people's interest and purchasing power for housing is continue to grow, this causes house prices to increase. The purpose of this study was to determine for knowing and analyze factors-factors that cause bad loan in agreement of house ownership credit (KPR) between debtors and PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi and for knowing and analyze settlement efforts bad loans in agreement of PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. This study used empirical juridical method. Based on this research, it is found that factors that cause bad loans in agreement of house ownership credit (KPR) is external factors it because Covid-19 Pandemic. From study conducted by the authors is known that factors-factors that cause bad loan in agreement of house ownership credit (KPR) is causing by external factors and internal. Settlement efforts which is conducted from debt in this study is used 2 (two) method, 5 (five) debtors used rescheduling and 5 (five) debtors used restructurisation.  Abstrak Saat ini populasi manusia semakin berkembang sehingga menyebabkan minat dan daya beli masyarakat akan tempat tinggal terus bertambah, hal tersebut menyebabkan harga rumah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara nasabah dengan PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Cabang Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah faktor eksternal dikarenakan pandemi Covid-19. Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh debitur dalam penelitian ini yaitu dengan 2 (dua) cara, yaitu 5 (lima) orang debitur penjadwalan ulang dan 5 (lima) orang debitur restrukturisasi.
Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta Shelly Asrika Fazlia; Dwi Suryahartati; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18693

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan.
Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid–19 Chaca Tiara Indah Sartika; Faizah Bafadhal; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18797

Abstract

Termination of Employment is the terminatiom of employment due to a vertaim matter which results in the terminatiom of rights and obligations between workers or workers or employers. The purpose of this study was to find out and analyze how the process of unilaterally termiating employment during the covid-19 pandemic was carried out by PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city and legal protection of employment during the Covid-19 pandemic for PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city. The research method used is juridical empirical. Data collection is an interview. The results of the research obtained are that layoffs must be in accordance with existing mechanisms and must be resolved through mediation, which means by means of negotiations to reach consensus. Legal protection for workers is divided into 2, firstly, legal protection for workers who are laid off with severance pay in accordance with Law Number 13 of 2003 concering manpower and secondly the issuance of various legal products and goverment policy program as well asthe implementation of legal programs issued to protect workers in life. Suggestion should PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi City conducted mediation to make decisions inaccordance with the Legislative Regulations covering the implementation of law due to the absence of statutory regulations. Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh atau pengusaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 secara sepihak yang dilakukan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi dan Perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 bagi pekerja PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data adalah wawancara. Hasil peneltian yang diperoleh adalah PHK harus sesuai dengan mekanisme yang ada dan harus melakukan penyelesaian secara mediasi yang berarti dengan cara perundingan untuk mencapai mufakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja dibagi menjadi 2, pertama perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK adanya uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahum 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan yang Kedua dikeluarkannya berbagai produk hukum dan program kebijakan pemerintah serta dilakukannya pengawasan terlaksananya program hukum yang telah dikeluarkan untuk melindungi pekerja dalam kelangsungan hidup. Saran hendanya pihak PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi melakukan mediasi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan guna menutup kekosongan hukum akibat ketidaan pelaksana peraturan Undang-Undang.
Keabsahan Perkawinan Via Video Conference Anisa Citra Riza; M. Amin Qodri; Sulhi Muhammad Daud
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18808

Abstract

This study aims to determine and analyze the validity of marriages and the application of marriage registration via video conference in Indonesia’s positive law which regulates marriage, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The issues raised are how the legality of marriage via video conference is in Indonesian positive law and how to apply marriage registration via video conference in Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research type, using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. From the results of research on the validity of marriage via video conference in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, for the validity of a marriage, the State has left it entirely to every religion. So that if a marriage via video conference is declared valid according to religious law, then the marriage is declared valid under positive Indonesian law as long as it does not conflict with the provisions of the applicable legislation. Marriage registration via video conference for Muslims prefers marriages remotely by being represented using a power of attorney. Registration of marriages via video conference for non-Muslims must be legal according to the laws and regulations. That is, if the marriage is religiously legal (Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law). so that those who marry by video conference are declared valid according to their religion, they are entitled to a marriage registration by the Civil Registry Office. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perkawinan dan penerapan pencatatan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana keabsahan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan pencatatan perkawinan via video conference dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian mengenai keabsahan perkawinan via video conference dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via video conference dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan via video conference bagi yang beragama Islam lebih menghendaki perkawinan secara jarak jauh dengan cara diwakilkan menggunakan surat kuasa. Pencatatan perkawinan via video conference bagi yang beragama non muslim pelaksanaannya harus sah menurut Peraturan Perundang-undangan. Maksudnya apabila perkawinan tersebut sah secara agama (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). sehingga bagi mereka yang menikah secara video conference dinyatakan sah menurut agamanya berhak mendapatkan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.
Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM Taufik Hidayat; Muskibah Muskibah; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18845

Abstract

Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. This study aims to determine and analyze the factors that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not register their trademarks and to find out how the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) trademarks in Jambi City. The formulation of the problem in this study 1). What are the factors that cause Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts of the government to provide protection against the importance of trademark registration in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi. The research method used is empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal research and can also be called field research, namely studying and reviewing applicable legal provisions and what is happening in society. The research location that the researchers examined was Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that UMKM brands with products in the form of services can be registered. The government has made many efforts in providing protection for trademark registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark. Abstrak Saat ini UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian negara, oleh karena sangatlah penting pendaftaran merek pada UMKM, agar merek UMKM tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya serta ntuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini 1). Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya. 2). Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.  
Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik Anggun Rezki Pebrina; Johni Najwan; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18966

Abstract

This study aims to: Determine the function and role of informed consent in a therapeutic agreement in terms of contract law. As for the formulation of the problem, namely: How is the function and role of informed consent in therapeutic agreements in terms of contract law. Using normative juridical research methods with research approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results showed that: For doctors, informed consent has a function to provide a sense of security in carrying out medical actions on patients, it can also be used as a means of self-defense against the possibility of claims or lawsuits from patients or their families if the results of medical actions lead to unwanted consequences. Meanwhile, for the patient, informed consent is an embodiment of the patient's right to receive information about the disease he or she is suffering from, what medical action will be taken, the worst possible outcome of the medical action taken, other alternative treatments, and the prognosis. Informed consent also gives patients the freedom to act and make medical decisions for themselves. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui fungsi dan peran informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana fungsi dan peranan informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bagi dokter informed consent memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, juga bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila hasil dari tindakan medis menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi pihak pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien untuk menerima informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang akan dilakukan, kemungkinan terburuk akibat tindakan medis yang dilakukan, alternatif pengobatan lainnya,serta prognosisinya. Informed consent juga memberi kebebasan bagi pasien untuk bertindak dan2mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri.

Page 9 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue