cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ZAMZAMI ZAINUDDIN
Contact Email
cut.muftia@gmail.com
Phone
+6282122342230
Journal Mail Official
cut.muftia@gmail.com
Editorial Address
Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe City, Aceh
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Asia-Pacific Journal of Public Policy
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
ISSN : -     EISSN : 27759911     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY (APJPP) is a publication media for Scientific Writing in the field of Public Administration, published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional. The journal was formerly named "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Nasional", is an open accessed journal, published periodically twice a year in April and October. Accepted manuscripts are in Bahasa Indonesia or English. We welcome other language articles, subject to translation cost before publication acceptance. APJPP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policy as follows: Public policy and management; Bureaucracy and Administration Development; Decentralization and Regional Autonomy; Local Government; South East-Asian Studies; Indonesian Studies; Public Management and Governance; Political sciences; Business Administration; and Any specifics issues of Humanities and Social Sciences. Our target audience is not just scholars, but also policy-makers and practitioners, including aspiring public sector leaders engaged in education and research in the growing global public service, policy, and administration, and governance community. We want to draw on the latest research – whether carried out by scholars or practitioners or indeed collaborations. We aim for – and encourage – the reporting of this research to be as clear and accessible to the widest possible audience, while maintaining the necessary rigour and scholarly standards. APJPP will include not just cutting edge research, but also: feature interviews or opinion pieces from leading scholars and policy-makers; a resources section for scholars and practitioners; symposia and debates; and themed issues of topics of special interest. Proposals in all these areas are always welcome
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Faktor Internal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Telepon Seluler Ikramuddin Ikramuddin
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis konsumen terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler. Sampel yang dianalisis sebanyak 100 orang pemakai berbagai merek telepon seluler di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan secara accidental sampling. Hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler dan faktor pribadi dan psikologis konsumen berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian produk telepon seluler.
Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang Nurzamli Nurzamli
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang penyelenggaraan terminal barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan truk barang tidak mematuhi peraturan walikota tersebut, sehingga banyak truk yang menurunkan barang dalam kota dan bahkan dipinggiran jalan nasional.
Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Armia Armia
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi dari penerapan negara hukum kesejahteraan adalah timbulnya kewenangan yang sangat luas bagi administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Badan/pejabat tata usaha negara diberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan diskresi atau freies ermessen terhadap hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tindakan tersebut tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tindakan administrasi juga harus mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan administrasi negara.
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KEMANDIRIAN LOKAL Risna Dewi Risna Dewi
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Penduduk miskin di pedesaan tidak mempunyai tempat dalam strategi ini, atau hanya mempunyai fungsi suportif yang bersifat skunder, yaitu pen-supply tenaga kerja yang berupah rendah. Di pedesaan memiliki posisi penduduk miskin yang amat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, sosial maupun fisik. Masyarakat di pedesaan seperti nelayan yang terbelenggu oleh mata rantai eksploitasi tauke- nelayan, tuna-wisma yang mengalami deprivasi oleh tuan tanah, petani gurem yang terjerat dalam belenggu utang-piutang dengan pelepasan uang dan berbagai permasalahan lainnya, Mengimplementasikan konsepsi kemandirian lokal pada bidang pembangunan dan organisasi. Pembangunan dipilih karena bersifat multi-disiplin dan kelihatannya sedang mengalami krisis paradigmatic yang parah, sedangkan pemilihan organisasi selaain didasari oleh pertimbangan yang sama, juga diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan penataan pemerintahan secara mendasar, sehingga menjadikan masyarakat di pedesaan yang mandiri
PROSEDUR PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Saiful Bahri Saiful Bahri
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki sumber daya manusia yang cukup potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan individu aparatnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Prosedur pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Secara keseluruhan, ada 4 (empat) faktor yang menpengaruhi BKPP dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan, peran kelembagaan, tekanan/ intervensi dan pengawasan. Namun faktor yang dominan adalah motivasi, di samping tekanan dan peran kelembagaan.
EFEKTIVITAS LIMA HARI KERJA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK RATNA FARIDA
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang efektivitas lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik yang berlokasi penelitiannya pada Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan lima hari kerja dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Camat Lhoksukon. Permasalahan yang terjadi bahwa efektivitas lima hari kerja bagi pegawai yaitu sejauh mana seseorang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi, dalam hal ini efektivitas digunakan untuk melihat kebijakan lima hari kerja yang meliputi jam kerja disiplin dan insentif. Dan juga terlihat adanya gejala atau fenomena antara lain, kantor pada siang hari sudah sepi karena tidak ada lagi aktivitas yang harus dikerjakan. Sehingga penerapan lima hari kerja menjadi anggaran Negara lebih banyak dan menjadi pemborosan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun prosedur memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang ditentukan secara furposive dan snowboll. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif yang menempuh langkah-langkah antara lain koleksi data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektivitas lima hari kerja memunculkan pengaruh positif yang memberikan kemajuan dalam pelayanan publik dan pengaruh negatif yang mengurangi implementasi kebijakan lima hari kerja di Kantor Camat Lhoksukon, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam efektivitas lima hari kerja belum bisa meningkatkan pelayanan publik, dikarenakan tidak didukung oleh faktor lainnya seperti minimnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan juga fasilitas kerja yang terbatas. Kesimpulan bahwa efektivitas lima hari kerja tidak mampu meningkatkan pelayanan publik, jika faktor pendukung seperti sumber daya aparatur yang berkualitas dan fasilitas kerja yang memadai belum tercukupi di Kantor Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA AMIRUDDIN HAMZAH
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tanah Luas. Dasar pertimbangan dipilihnya fokus dan lokasi penelitian ini karena program PKH sangat bermanfaat bagi RTSM dalam membantu biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak miskin, namun implementasi program PKH di Kecamatan Tanah Luas tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena banyak RTSM yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH dimaksud tetapi tidak didapatkannya Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya dana program bantuan PKH, adanya intervensi pihak ketiga dan adanya sebagian penerima bantuan yang menggunakan dana bantuan tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) serta hambatannya di Kecamatan Tanah Luas. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini jenis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara mengamati apa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi/kepustakaan. Teknik analisa data ditempuh langkah-langkah yaitu mentabulasi data, reduksi data, pengolahan data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Informan yang digunakan sebanyak 14 orang yang ditentukan secara purposif, terdiri dari camat, pendamping PKH, tokoh masyarakat dan penerima bantuan PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapat informan menyatakan bahwa implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tanah Luas belum terwujud sebagaimana diharapkan, karena masih ada sebagian RTSM tidak mendapatkan bantuan dimaksud, terbatasnya dana dan adanya intervensi pihak ketiga. Kesimpulannya bahwa kebijakan program keluarga harapan (PKH) sudah dilaksanakan walupun implementasinya belum sebagaimana diharapkan, karena masih banyak terdapat kelemahan seperti adanya intervensi, terbatasnya dana dan adanya pengalihan penggunaan bantuan yang tidak tepat sasaran. Kepada camat bersama pendamping PKH Kecamatan Tanah Luas agar mencari solusi yang terbaik agar semua hambatan dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan warga masyarakat Kecamatan Tanah Luas
DIAGNOSA DAN INTERVENSI TERHADAP ORGANISASI BIROKRASI KANTOR CAMAT BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE MUHAMMAD MUHAMMAD
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakikat keberadaan organisasi adalah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan bekerja sama. Organisasi hidup sebagai sistem selalu mengalami perkembangan dalam dinamika kehidupan yang selalu berubah. Bila organisasi stagnan ia akan ditinggalkan oleh pelanggan. Berbagai upaya dilakukan agar organisasi tetap hidup dan mengakomodir berbagai kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja organisasi dengan melakukan Pembinaan Organisasi (PO) dengan menerapkan diagnosa, dengan harapan agar Tujuan, Struktur, Tata hubungan, Sistem Penghargaan, Mekanisme Tata Kerja dan Kepemimpinan dalam organisasi terbangun bersinergi secara utuh untuk mewu judkan tujuan, tuntutan dan harapan. Bila didapati hal hal yang tidak sinergi sege ra dilakukan intervensi untuk melakukan change sehingga organisasi tetap eksis.
PENGAWASAN PEJABAT INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TEUKU MURAD
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang pengawasan Pejabat Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) bagi pegawai negeri sipil dengan lokasi penelitian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara. Pertimbangan dipilihnya fokus dan lokus tersebut berdasarkan fenomenalogi adanya gejala bahwa pada umumnya bendaharawan gaji yang memotong pajak penghasilan sebagai pengelola administrasi pajak dari 11.665 pegawai negeri sipil terlambat menyetor ke kas negara/daerah. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara dan hambatannya dalam penyelenggaraan pengawasan pengelolaan administrasi pajak penghasilan adalah terbatasnya sumber daya manusia,anggaran,sarana prasarana. Metode atau jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Tehnik memperoleh data digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan sebanyak 10 orang dari pejabat Inspektorat Kabupaten yang ditentukan berdasarkan purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan Pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan administrasi pajak penghasilan bersifat pengawasan fungsional melalui pengawasan langsung (inspeksi) dan tidak langsung berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya Kesimpulannya bahwa pengawasan sudah diselenggarakan oleh pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan administrasi pajak penghasilan secara fungsional dan pengawasan langsung sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan Namun pelaksanaannya dalam berbagai hal masih memerlukan peningkatan-peningkatan.
EFEKTIVITAS PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIS GAMPONG PASCA PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL Thanthawi Ishak
Asia-Pacific Journal of Public Policy Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini tentang efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memilih lokasi di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Permasalahan yang terjadi bahwa dari 47 gampong di Kecamatan Tanah Jambo Aye 16 gampong diantaranya telah memiliki sekretaris gampong berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun sudah 3 tahun bertugas belum memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong, sehingga tidak ada perbedaan antara pra dan pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peristiwa dan perilaku yang dapat diamati. Teknik memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui empat langkah yaitu koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Informan yang digunakan dalam penelitan ini sebanyak 16 orang terdiri dari Camat Tanah Jambo Aye bersama aparaturnya, imuem mukim, keuchik, dan tokoh masyarakat yang ditentukan berdasarkan purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 47 gampong yang ada di Kecamatan Tanah Jambo Aye baru 16 gampong yang sudah memiliki sekretaris gampong berstatus Pegawai Negeri Sipil. Kesimpulannya bahwa peran dan fungsi sekretaris gampong pasca pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di 16 gampong di Kecamatan Tanah Jambo Aye sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, walaupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terwujud secara efektif. Disarankan kepada Sekretaris Gampong yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dengan memiliki kompetensi dalam bidang administrasi. Kepada Camat dan Keuchik hendaknya selalu memantau, mengawasi serta memberikan bimbingan sehingga sekretaris gampong dapat bekerja secara efektif. Diharapkan agar Camat dapat mencari solusi yang terbaik agar sarana dan prasarana administrasi gampong dapat terpenuhi secara memadai seperti kantor keuchik, komputer dan buku-buku administrasi gampong.

Page 1 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023) Vol 9 No 1 (2023) Vol 8 No 2 (2022) Vol 8 No 1 (2022) Vol 7 No 2 (2021): Vol 7 No 2 (2021) Vol 7 No 1 (2021) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2020) Vol 5 No 2 (2019) Vol 5 No 1 (2019) Vol 4 No 2 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 4 No 1 (2018): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 3 No 2 (2017): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 2 No 1 (2016): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" Vol 1 No 1 (2015): Formerly named: "HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara" More Issue