cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Abas
Contact Email
jurnaljustisi.fh@ubpkarawang.ac.id
Phone
+6285318977135
Journal Mail Official
jurnaljustisi.fh@ubpkarawang.ac.id
Editorial Address
Universitas Buana Perjuangan Karawang Jalan Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Justisi : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Buana Perjuangan Karawang
ISSN : 25282638     EISSN : 25805460     DOI : https://doi.org/10.36805/jjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada bulan september 2016, yang telah memuat artikel-artikel pendidikan khususnya ilmu hukum dan akan mewadahi serta memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan hukum. JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum terbit 2 kali dalam 1 tahun di bulan September dan Maret pada setiap volumenya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI BISNIS Muhammad Gary Gagarin Akbar
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.77

Abstract

ABSTRAK Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi bertugas sebagai perwakilan perseroan dalam menjalankan perseroan. Dalam prakteknya, direksi sering kali dirugikan akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya harmonisasi undang-undang mengenai definisi keuangan negara sehingga memungkinkan direksi dikenakan tindak pidana korupsi jika direksi dalam mengambil keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jika direksi dalam mengambil suatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum maka direksi menjadi takut untuk mengadakan transaksi bisnis. Karena itu dalam hal ini sangat dibutuhkan doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan transaksi bisnis agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Selain itu, jika direksi membuat keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian untuk perseroan dikarenakan ultra vires atau melampaui kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi tersebut tidak bisa dilindungi oleh doktrin Business Judgement Rule. Dalam hal direksi melakukan tindakan ultra vires, maka direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 97 ayat (3) UUPT, pasal ini menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi apabila direksi tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, kemudian direksi BUMN juga dapat dikenakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kata Kunci: Direksi, BUMN, Business Judgement Rule ABSTRACT Directors have a very important role for company. Directors like soul of the company, impossible a company without directors. Directors served as representative of the company in running the company. In practice, directors are often adversely affected business decision taken. This is caused by the absence of harmonization of legislation on the definition of state finances so as to enable the directors subject to corruption if the directors in making business decisions result in losses for the company. If the directors in taking a decision not to get legal protection, the directors be afraid to conduct business transactions. Therefore in this case is necessary doctrine of Business Judgment Rule as legal protection for directors in the transaction of business so that they can carry out their duties to the fullest. In addition, if directors make business decisions causing losses to the company due to the ultra vires or beyond the authority specified in the statutes or regulations applicable law, the directors can not be protected by the doctrine of the Business Judgment Rule. In the event that the directors act ultra vires, the directors may be subject to Article 97 paragraph (3) of legislation limited liability company, this article states that each member of the board of directors fully responsible to the personal property if the directors of wrongdoing or negligence which resulted in the company at a disadvantage, then the board of directors SOE also be subject to Article 1365 of the unlawful act that caused financial losses to others, it must pay compensation to the injured party. Keywords : Directors, State Owned Enterprises, Business Judgement Rule (BJR)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DARI PUTUSAN HAKIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Eigen Justisi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.78

Abstract

ABSTRAK Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembagalembaga kompeten dalam system peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana perkosaan dari putusan hakim dihubungkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa pemberian hukuman pidana hanya dibatasi dengan maksimal berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena tidak adanya batas minimal, maka dalam praktiknya pemberian hukuman dalam kasus perkosaan sangat jauh dari harapan korban. Tak jarang hakim hanya memberikan hukuman misalnya, 5 tahun/ 8 tahun penjara. Kata kunci: efektivitas, perkosaan, korban, hakim The problem of sexual violence in Indonesia, especially against women and children need more intensive attention and serious again. This is because there is a tendency that the victims women and children are often neglected by the competent institutions in the criminal justice system, which should provide sufficient attention and protection under the law. In this study, researchers used a method of approach to the sociology of law that is the approach that analyzes of how the reactions and interactions that occur when a system of norms at work in the community with regard to the effectiveness of law enforcement of the criminal act of rape of a verdict is connected by Act No. 13 of 2006 concerning protection of witnesses and victims. Based on the research conducted, that the provision of criminal penalties is limited to the maximum under the terms of the law. Hence the absence of a minimum limit, then in practice the provision of punishment in cases of rape is very far from the expectations of victims. Not infrequently judges only impose penalties, for example, 5 years / 8 years in prison. Keywords: effectiveness, rape, vicims, judges.
ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA Deny Guntara
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.79

Abstract

ABSTRACT In this paper outlined the key points of the insurance, the definition of insurance, types of insurance, insurance terms, and legislation related to insurance as basic knowledge for people who are learning simple about insurance Keywords: the key points of the insurance, insurance law ABSTRAK Dalam makalah ini diuraikan poin-poin penting tentang asuransi, definisi asuransi, jenis-jenis asuransi, istilah-istilah dalam asuransi, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan asuransi sebagai pengetahuan dasar bagi orang yang sedang belajar secara sederhana tentang asuransi. Kata kunci : poin-poin penting dalam asuransi, hukum asuransi
PENGGUNAAN INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA OLEH KARYAWAN KEPADA PERUSAHAAN SESAMA PESERTA TENDER DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Anwar Hidayat
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.80

Abstract

ABSTRAK Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Pelanggaran terhadap rahasia dagang sering terjadi baik antara pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan perorangan maupun pengusaha dengan karyawannya. Berdasar pada latar belakang tersebut maka muncul permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimana penggunaan informasi yang bersifat rahasia dan tanggung jawab kerahasiaan perusahaan oleh karyawan dihubungkan dengan prinsip kerahasiaan dan Undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Jo Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Rahasia dagang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Akan tetapi akibat dari persaingan usaha yang tidak sehat diantara para pelaku bisnis khususnya persaingan usaha di bidang bisnis kontruksi pembangunan fasilitas umum, membuat para pelaku usaha menggunakan segala cara untuk memenangkan tender yang diadakan oleh penyelenggara tender termasuk dengan atau tanpa hak menggunakan informasi rahasia milik perusahaan lain guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia yang bernilai ekonomis dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memanfaatkan pekerja/karyawan perusahaan pemilik informasi yang berkewajiban menjaga informasi. Persoalannya bagaimana penggunaan informasi yang bersifat rahasia oleh karyawan berdasarkan prinsip kerahasiaan dan bagaimana tanggung jawab karyawan yang menggunakan informasi rahasia di bidang jasa kontruksi. Kata Kunci: Informasi Rahasia, Tanggung Jawab Karyawan ABSTRACT Competition is an integral part of the life faced by entrepreneurs in achieving the objective of obtaining maximum profits and outperform other companies and keep the profit. Violation of trade secrets often occurs between businessmen with businessmen, entrepreneurs with individuals and employers with employees. Based on this background, the emerging issues to be examined as to how the use of confidential information and the duty of confidentiality to the company by the employees associated with the principle of confidentiality and Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets Jo Act No. 13 of 2003 on employment. Trade secrets is one of the intellectual property rights granted protection by the state through legislation. However, as a result of unhealthy competition among businesses, especially competition in the field of construction business construction of public facilities, businesses make use of all means to win the tender held by the organizer of the tender including with or without the right to take / use of confidential information other companies in order to benefit as much as possible. The means used to obtain confidential infromasi economic value is done in many ways one of them to take advantage of workers / employees of the company owner is obliged to maintain information information. The use of confidential information by employees of the company is a violation of the principle of confidentiality and the provisions of the legislation, especially Trade Secrets Act and the Employment Act which requires the responsibility of the employees who use confidential information to the company of fellow bidders. Keywords: Secret Information, The Responsibility Of The Employee.
HAK-HAK ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010) Irma Garwan
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.81

Abstract

Abstrak Perkawinan Siri adalah salah satu bentuk masalah yang tejadi di Negara Indonesia saat ini . Permasalahn ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak dilaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustad sebagai Penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah menganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam . karena sekedar menyangkut aspek administrative. Hanya saja jika suatu perwainan tidak dicatatkan, maka suamiistri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Dampak positif maupun negative juga menyertai praktk perkawinan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga dampak negatifnya adalah merugikan banyak pihak terutama hak dan kewajiban wanita dan anakanak dari perkawinan siri tersebut. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki Akte Nikah, secara Yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kata Kunci: Hak-hak anak dari pernikahan siri, peerceraian Abstract Siri marriage is one form of the problem that occurred in the State of Indonesia today. Cases is very difficult to be monitored by the authorities, because those who perform marriages this series not reported their marriage to the competent authorities in this case the Office of Religious Affairs (KUA) to Muslims and the Civil Registry for the non-Muslims. Wedding series is usually done before the community leader or cleric as a prince, or some are performed by customs only then are not reported to the authorities to be listed in accordance with the law No.1 of 1974 on Marriage in Article 2 paragraph (2) which reads "every marriage is recorded in accordance with the legislation in force. As for the issue of marriage registration were not carried out would not interfere with the validity of a marriage that has been conducted in accordance with Islamic law. because simply linked to administrative aspects. Only if a perwainan is not listed, then the couple have no authentic evidence that it has executed a valid marriage. As a result, the views from the juridical aspect, the marriage is not recognized by the government, so it does not have the force of law. Positive and negative impacts also accompany praktk marriage siri them to minimize their positive impact through free sex adultery. On the other hand also the negative impact is detrimental to many parties, especially the rights and obligations of women and children from the marriage siri. As a result of the consequences of the marriage that do not have a Marriage Certificate, in Juridical husband or wife and children who are born unable to perform civil legal action related to the household. Her children will only be recognized by the State as a child beyond the mating just have a civil relationship with her mother and her mother's family. Keywords: Children's rights from siri marriage, divorce
Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Farhan Asyhadi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.82

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang merubah/menambah norma hukum Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu bukti nyata akan peran lembaga Pengadilan dalam memikirkan nasib dan masa depan anak yang lahir diluar perkawinan itu terhadap laki-laki sebagai ayah biologisnya, maka dengan norma hukum baru itu, Hakim-hakim pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya diharapkan mampu menjabarkan hak-hak keperdataan anak luar nikah dalam putusan-putusannya, agar kedepan hak-hak keperdataan anak seperti itu terhadap laki-laki sebagai ayah biologisnya terjamin sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan wajar sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perkawinan Children Married Outside After The Decision Of The Constitutional Court Number: 46 / PUU-VIII / 2010 Relating To Protection Against Civil Rights Child Outside Of Marriage Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, which modified / legal norm of Article 43 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage is one of the first concrete evidence of the role of the Court in thinking about the fate and future of children born outside the marriage of a man as the biological father, then the norms of the new law, judges court religion in accordance with the authority is expected to describe the civil rights of children out of wedlock in its decisions, that future civil rights to children as against men as the biological father assured so as to live it to the fair as it should without discrimination. Keywords: The Constitutional Court, Marriage
KEWAJIBAN BIDAN DALAM MENANGGULANGI KEMATIAN IBU DAN KEMATIAN BAYI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 441.8/KEP.1076-DINKES/2014 TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM PENYELAMATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR Sartika Dewi
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v1i1.111

Abstract

ABSTRAK Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandasan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkan, kapan dan dimanapun dia berada. Kementrian Kesehatan telah mengembangkan serangkaian model terobosan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan komplikasi kegawatdaruratan ibu dan bayi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan mengingat UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kementrian Kesehatan memberikan terobosan terbaru dalam penangananan AKI dan AKB dengan meluncurkan program EMAS (expanding, maternal, and newborn survival). Sijariemas Kabupaten Karawang adalah sistem informasi komunikasi jejaring rujukan gawat darurat ibu dan bayi baru lahir, yang telah diintegrasikan dengan karawang sehat dan KEPGUB No 441.8/Kep.1076-Dinkes/2014 Tentang Tim Koordinasi Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Kata kunci : Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB), Program SijariEMAS ABSTRCAK Midwives provide continuous midwifery services and plenary, focusing on the aspects of prevention, promotion to partnership and empowerment grounded together with other health professionals are always ready to serve anyone in need, whenever and wherever he is. The Ministry of Health has developed a series of models based breakthrough information and communication technology in order to improve the quality of emergency services maternal and infant complications and to improve the efficiency and effectiveness of referral systems considering Act No. 36 of 2009 on Health. The Ministry of Health provides the latest breakthroughs in the handling of this MMR and IMR by launching a program GOLD (expanding, maternal, and newborn survival). Sijariemas Karawang is the communication of information systems emergency referral network of mothers and newborns, which has been integrated with healthy karawang and KEPGUB No. 441.8 / Kep.1076-DHO / 2014 About the Program Coordination Team Rescue Mother and Newborn Keywords: Maternal Mortality (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR), EMAS Karawang

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2024): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2023): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2023): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2016): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum More Issue