cover
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 100 Documents
KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i1.321

Abstract

This study is focused on the aspect of law enforcement, especially on tax law. The study additionally examines the process of tax laws enforcement that tends to emphasize on the criminal law rather than on administrative one. This research was conducted by using a normative juridical method focused on primary and secondary materials.The result of the research shows that merely emphasizing the criminal aspects of tax law enforcement will only jeopardizes the primary goal of tax administration in collecting tax revenue that is highly needed for public needs such as building schools, bridges, hospitals, fuel subsidies, and so on. Conversely, using an administrative approach will maximize tax revenue because it will make taxpayers and tax officers feel safe every time they face a tax dispute. Key words : Administrative law, criminal law, government spending.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS DI KOTA SINTANG) Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.221

Abstract

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i1.247

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlunya partisipasi dalam melestarikan seni budaya daerah yaitu kerajinan tenun ikat yang menjadi karakteristik desa Ensaid Panjang sebagi daerah wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, pengerajin tenun ikat 4 orang.
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT MENURUT OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT Genopepa Sedia
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.256

Abstract

The main task of the Village government is to carry out part of the authority of the subdistrict as a mandate given by the constitution and carry out other tasks based on applicable regulations. There are several inhibiting factors, but such things can still be anticipated by the government, which in this case is the head of the village or as another old law through motivations that are delivered directly and always increase the effectiveness of work and every government apparatus.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v8i2.460

Abstract

The protection of labour in Indonesia must be carried out by each entrepreneur or company that hire employee to work for the company for the purpose to have a responsibility toward the maintenance and the improvement of welfare, it is carried out as labour social security form which plays such commonly implemented or as a primary, provides a decent wage, an appropriate working hours based on the applicable regulations and the workers’ rights. The method used by the researcher is a sociological juridical approach with an descriptive research analysis. In data collecting, this reasearch used a field studies and literature. Moreover, the reasearcher used qualitative-descriptive for technique data analysing; the author does not use lists of tables, numbers and statistical formulas in thesis writing. The result of this research are; there is an employees of Indomaret occupied call as contract worker for 2 years and it is extended for 2 years continuously. In during that process the workers’ rights have not been fulfilled and the worker efforts their rights through deliberation but it does not got results. In conclusion, there is no protection regarding with the employment agreement in the specific time as stated in article 59 paragraph (2) and paragraph (4) which states that PKWT cannot be implemented for a permanent employee and in a period of more than 3 (three) years with a contract extension every once a year. Moreover, it can be interpreted in paragraph (7) which stated that the violations of Article 59 paragraph (2) and paragraph (4) this will result in the PKWT being legally changed to PKWTT. This research suggests several point of view, namely: to apply a legal protection to contract workers in accordance with the labour law, every workers has the rights that must be given, especially in the fields of wages, occupational safety and health. Likewise, for a contract workers who have not receive their rights as workers are required to seek settlement through an industrial relations quarrels.
PENERAPAN HUKUM TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.108

Abstract

Penerapan hukum terhadap ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten Sintang secara yuridis menjadi suatu model untuk menyelesaikan permasalahan administratif khususnya kerugian keuangan dan barang daerah dalam tataran pemerintah daerah yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang. Kedudukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan demikian menjadi kehendak pemerintah daerah dan bukan menjadi kehendak pembentuk Undang-Undang. bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian daerah dalam Permendagri tersebut adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeur). Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG Victor Emanuel
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.117

Abstract

Tanah Adat pada masyarakat adat Uud Danum khususnya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.dikenal dengan sebutan kelohkak dan diakui milik adat dan diatur dalam aturan hukum adat Uud Danum. Keberadaan Kelohkak diakui oleh pemerintah Kabupaten Sintang sehingga pemerintah Kabupaten Sintang memberikan wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hanya tidak dijelakan apa wujud perlindungan hukum yang dimaksud.
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i2.228

Abstract

This legal research entitled The Implementation of Legal Protection to the Victims in Process of Criminal Trial of Corruption. This background of this research was, the victims have not been pcotected in providing information either before the investigator or the court, in particularly the reporting witness of which submit report of the existence of criminal action of corruption. The emerging case was the position of victim as the verifying materials that hold important role in the verification process of a trial of criminal action of corruption, thus it causes the witness should be legally protected. How is the shape and practice of protection of which is given to the witness in the case of corruption criminal action and what barriers make the witness difficult to gain legal protection. In this legal writing, the author used normative juridical research method and sociological juridical method, wherein data analysis used was descriptive and qualitative methods, i.e. collected data will behalf as sources in drawing conclusion if the implementation of protection to the victim has been conducted appropriately to the theoretical principles of valid laws. The result of author’s research is that up to now the implementation of protection to the witness has not been conducted optimally, although there has been any legal shield protecting to the victim.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i2.238

Abstract

Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni. Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Sekretris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai dan Warga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari Pedoman Wawancara,Pedoman Observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan
SISTEM KEPEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG Sopian Sopian
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.259

Abstract

The Dayak Indigenous Peoples ownership system for land or land and growing crops on it lasts for a long time based on customary procedures and customs that apply and are in line with the laws and regulations that apply in this republic. The transfer of ownership, which ultimately resulted in the Dayak community being lost, ownership rights or management of the land or land they owned was thought to have occurred and even lasted, especially with the inclusion of large-scale plantation companies in this area. Land loss for Dayak people will sooner or later result in the fragility of food security resulting in weakening the potential for independent economic development. To deal with this reality Indigenous people must have a strategy of anticipating various possibilities, especially if there is a structured effort to defend their land or territory.

Page 1 of 10 | Total Record : 100