cover
Contact Name
Adi wibowo
Contact Email
adiwibowohmp@gmail.com
Phone
+6281330287245
Journal Mail Official
adiwibowohmp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir.H. Juanda No. 1 Berjan, Gebang Purworejo 54191 Jawa Tengah » Tel / fax : (0275)3128428 /
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
An-Nawa : Jurnal Studi Islam
ISSN : 26847922     EISSN : 26849437     DOI : https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1
Core Subject : Religion, Education,
An-Nawa aims to promote scientific publication on Islam its broadest sense covering textual, historical and empirical aspects, modern and contemporary periods, as the scholarly object of inquiry. It promotes multidisciplinary approaches to Islam and focuses with various perspectives of Islamic theology, Islamic philosophy, Islamic movements, Islamic education, Islamic politic, Islamic economy Islam and human rights, Islam and gender, Islam and environmental issues, Islam and culture, Islam and science, Islam and contemporary issues
Articles 67 Documents
Kritik Pemikiran Taqiyyudin Al-Nabhani tentang Zakat Uang Kertas Ri fa'i
Indonesia Vol 2 No 2 (2020): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v2i2.119

Abstract

Money is usability standard contained in the goods and labor. Money can be classified into two types, namely coins and paper money. Coin money is made ​​of minerals such as gold, silver, copper, tin and nickel. Paper money is money which is made ​​of paper, as a replacement of gold or silver or made ​​of a mixture of gold or silver or a mixture of both is secured wholly or partly by gold and silver. Paper money as a kind of currency that existed at this time has dominated the economy and replaced the gold and silver as a means of exchange. By the money, the actors of economic can conduct transactions anytime, anywhere, and with anyone easily and efficiently. This will certainly lead to the rapid development of the real sector, because it is considered an asset that can be used as a means of exchange and received by the general public, the Al-Nabhani charity requires it. In the excavation of law relating to zakat of paper money, al-Nabhani used the literal approach and used the method of qiyas. The lawyer-as the basis of qiyas are passages that describe the zakat of gold and silver as well as the Hadith that shows about currency and valuables, such as word riqqah, wariq, dinars and dirhams, hadith about diyat, and prohibition ihtikar. The essence of Allah forbade the hoarding of gold and silver, and ordered to remove the charity from both. The money is legal equated with gold and silver because there are 'illat that on the day of the gold and silver that paragraph applies as currency, in addition to his position as a mineral that has essential value. 'Illat is justifiable because history proves that gold and silver are the currency used to trade through out the life of the Prophet and the caliphs afterwards.
Iḥtikār dalam Pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi Imam Fakhruddin
Indonesia Vol 2 No 2 (2020): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v2i2.120

Abstract

Imam Ghazali berpendapat dalam kitabnya yang terkenal Iḥyā’ ̒Ulūmuddīn bahwa penimbunan itu terkait dengan jenis dan waktunya. Selanjutnya Imam Ghazali menyatakan, bahwa dari segi jenisnya, larangan penimbunan hanya terdiri dari makanan pokok saja, sedangkan sesuatu yang bukan makanan pokok dan tidak membantu makanan pokok seperti obat-obatan, pakaian, wewangian dan lainnya tidak dikenai larangan penimbunan. Sedangkan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām beliau berbeda pendapat dengan Imam Ghazali, bahwa beliau tidak secara spesifik menyebutkan jenis barang tertentu. Beliau mencontohkan pada zaman sekarang obat-obatan telah menjadi kebutuhan pokok manusia, demikian pula halnya dengan pakaian dan lain-lain. Dengan demikian dalam pandangannya haram hukumnya untuk menimbun setiap macam kebutuhan manusia seperti makanan, obat-obatan, pakaian, alat-alat sekolah, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang iḥtikār menurut pemikiran Imam Ghazali dan Yusuf Qardhawi. Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Uṣhūliyyah yaitu penggalian hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas. Sedangkan Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan tentang obyek yang akan diteliti. Dari penelitian ini Imam Ghazali mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna khusus, yaitu iḥtikār diharamkan hanya terhadap makanan kebutuhan pokok saja. Menurut beliau iḥtikār mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan konsep al-Maqāṣid al-Syar’iyyah. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Ghazali tentang iḥtikār diharamkan tergantung pada tingkat ke-maḍarat-an yang ditimbulkan. Sedangkan Yusuf Qardhawi mendasari pendapatnya dengan menggunakan dalil Hadis yang bermakna umum, yaitu iḥtikār diharamkan terhadap semua jenis barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pendapat Yusuf Qardhawi inilah yang relevan dengan kehidupan masa kini.
Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid
Indonesia Vol 2 No 2 (2020): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v2i2.121

Abstract

Yogyakarta is led by a Sultan who concurrently serves as governor. The sultan who ruled at this time, Sultan Hamengkubuwa X did not have a son to be appointed as crown prince but according to court customs, if he did not have a son then the royal throne would fall to the sultan's younger brother. At present, the Sultan has appointed his eldest daughter to be the legitimate heir to the royal throne, contrary to customs. This raises the pros and cons of the internal and external courts. This paper looks at the issue of the appointment of the crown princess as the victory of the struggle of the women's movement to achieve equal rights and degrees towards men
Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi Muhamad Ulul Albab Musaffa
Indonesia Vol 2 No 2 (2020): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v2i2.122

Abstract

Transaksi yang dilakukan antar manusia selalu membawa perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini memunculkan bentuk transaksi yang belum ada sebelumnya, bahkan bisa memberi kemudahan bagi tiap orang yang melakukan transaksi. Perkembangan yang signifikan ini harus bisa diiringi dengan pemahaman yang baik mengenai proses terjadinya transaksi dengan melihat akar terbentuknya akad, apakah sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan atau belum. Artikel ini membahas mengenai proses terjadinya akad dalam transaksi muamalah dengan memaparkan syarat dan rukun yang harus terpenuhi. rukun akad menurut mayoritas ulama terdiri dari tiga hal, yaitu orang yang berakad, objek akad dan ṣigah. Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: syarat terbentuknya akad (syurūṭ al-in’iqād), syarat keabsahan akad (syurūṭ al-ṣiḥaḥ), syarat berlakunya akibat hukum akad (syurūṭ al-nafadz) dan syarat mengikatnya akad (syurūṭ al-luzūm).
Dual Banking Systemdi Indonesiadalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Mukhlisha Dina Roski
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis politik hukum ekonomi Syariah tentang dual banking system di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan undang-undang yang mengatur Dual Banking System di Indonesia menggunakan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, ynag merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru negara tetangga. Faktor internal terdapat pada filosofis pancasila dan perundang-undangan. Pengaruh politik sangat kental terhadap penerapan dual banking system di Indonesia, juga karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralisme.
Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) Fuad Yanuar
Indonesia Vol 1 No 1 (2019): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i1.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan membantu menyampaikan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikeluarkan IAI dan BI sebagai suatu keberpihakan kedua lembaga itu terhadap perkembangan ekonomi pesantren dan untuk penyusunan laporan keuangan pesantren yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas tentang pos–pos akuntansi yang mungkin bisa digunakan dalam penyajian laporan keuangan pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dengan bahasa yang sederhana agar bisa bermanfaat bagi lingkungan pesantren dan tidak keluar dari PSAK No.45.
Zakat Para Youtuber dalam Pandangan Hukum Islam Ahmad Hujaj Nurrohim
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.133

Abstract

Zakah of YouTubers. Besides being a medium of entertainment and information, YouTube is currently one of the jobs. This article provides answers to the income problems of YouTubers. First, identify YouTuber income from the standpoint of Islamic law. Second, the pros and cons of the amount of zakat that must be excluded from their income Zakat Para YouTuber. Selain menjadi media hiburan dan informasi, YouTube saat ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan. Artikel ini memberikan jawaban terhadap masalah penghasilan para YouTuber.Pertama, mengidentifikasi penghasilan YouTuber dari sudut pandang hukum Islam. Kedua, pro-kontra besaran zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan mereka.
Nalar Metodologi Fiqh Imam Nawawi Tentang Jual Beli Buah Sebelum Layak Panen Achmad Nur Sobah
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.135

Abstract

Imam Nawawi memperbolehkan jual beli buah sebelum layak panen dengan syarat harus dipetik dan buah yang dipetik tersebut harus memiliki kemanfaaan bagi manusia. Dalam hal ini beliau secara teks, hukum yang diterapkan oleh Imam Nawawi tersebut bertentangan dengan hadis Nabi, pemikiran beliau tidak serta merta meninggalkan hadis, justru beliau mendatangkan Hadis yang secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa hukum jual beli buah sebelum layak panen diperbolehkan dengan syarat buah yang dibeli harus dipetik secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (Library Research). Data dianalisa dari kitab-kitab fiqh karya Imam Nawawi. Aspek yang diteliti dalam pembahasan ialah pemakaian serta penerapan dasar Al-quran, Hadis dan Ijmā’ serta argumentasi Imam Nawawi tentang persyaratan manfaat pada buah sebelum layak panen, kesahihan dalil, aspek manfaat dan mudarat atas konsekuensi hukum kebolehan jual beli buah sebelum layak panen dengan syarat harus langsung dipetik buahnya saat akad. Kesimpulan yang muncul pada pembahasan ini ialah, pertama bahwa penetapan hadis yang digunakan oleh Imam Nawawi sesuai dengan maksud hadis. Kedua, persyaratan manfaat atas buah yang buah sebelum layak panen sesuai dengan syara dan rukun jual beli. Ketiga, dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dinyatakan Şahīh serta Ijma yang dimaksud dalam istilah penentuannya ialah Ijma Zanni.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Subrogasi dalam Asuransi Syari’ah Anwar Ma'rufi
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.138

Abstract

Islamic insurance products and services adopt many conventional insurance mechanisms including subrogasi. In the aplication, it turned out to contain many problems. Therefore, author was intersted in studying criticaly. This papper was discussed by library research. The approach that used was normatif. The theories that used were the hawālah and takāful/tadāmun concepts. This papper had found that subrogasi was not suitable with islamic law (according to scholar of Hanafi, Maliki, Syafi’i, and Hanabilah) if it was aplicated in islamic insurance because the claim fund was taken from tabarru’ fund acumulation, not from insurance fund. Because of subrogasi contains the advantage and harmfull in islamic insurance, author recomend in order to use wakalah theory. The manager of islamic insurance is positioned as a representative of member to demand compensation against the gulty person
Pendekatan Maqāṣid al-syarī‘ah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi Landy T. Abdurrahman
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.139

Abstract

The Contemporary Maqāṣid asy-Syarī‘ah Approach in Economic Behavior The maqāṣid asy-Syarī‘ah (objectives of syariah) have become a growing discussion in the contemporary Islamic world. Maqāṣid asy-Syarī‘ah is now developed into an approach, not just as a concepts. The maqāṣid asy-Syarī‘ah approach should be applicable to various problems and also should be used to measure the extent to which the objectives of Shari'a are realized in human behavior also in human’s economic behavior. The maqāṣid asy-Syarī‘ah approach developed by Jasser Auda has put the maqāṣid asy-Syarī‘ah as a philosophical foundation for the existence of Islamic law. Maqāṣid asy-Syarī‘ah approach is no longer the normative measure of a Islamic law (fiqh) product, but rather the application and implications of the establishment of a product of Islamic law (fiqh).