cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
kmultidisiplin@uinsgd.ac.id
Editorial Address
A.H Nasution Street No.104
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Khazanah Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 27462803     DOI : https://doi.org/10.15575
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin" : 6 Documents clear
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW Dirman Nurjaman
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.13165

Abstract

Tulisan ini untuk menjelaskan landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dijadikan pedoman dalam setiap pembentukan perundang-undangan. Penerapan asas-asas terutama asas keterbukaan menjadi bagian terpenting harus dilaksanakan agar masyarakat paham maksud daripada pembentukan undang-undang Omnibus Law ini, sehingga mencegah terjadinya polemik dan penolakan dimasyarakat. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya penulis disini lebih menekankan kepada studi literatur.
PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Adi Rizka Permana
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.13166

Abstract

Sebagai negara yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum kontinental, Indonesia memilih sendi hukumnya, baik dalam pola pengaturan maupun pembangunan hukumnya, lebih diletakkan pada fungsi dan peran hukum tertulis peraturan perundang-undangan. Namun demekian, kehadiran hukum yurisprudensi meskipun merupakan sendi dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan begitu saja, karena ternyata memiliki fungsi dan peran yang sama dalam pembangunan hukum nasional. Pengakuan hukum yurisprudensi sebagai sumber hukum dan tempat menemukan hukum-hukum konkret, membuktikan keperluan bangsa ini memahaminya dengan baik. Yurisprudensi yaitu hasil akhir atau keputusan dari pengadilan, terutama (Mahkamah Agung) sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan keputusan tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan atau keputusan para hakim untuk mengadili perkara dan oleh pengadilan yang berada di bawahnya dijadikan sumber hukum. Khususnya kepada lingkungan peradilan (para hakim) yang mengembangkan hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum-hukum yurisprudensi yang berkualitas.
PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMOTONGAN NISAN SALIB DI KAWASAN PURBAYAN KOTA GEDE YOGYAKARTA Ismaya Dewi Priyani
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.13168

Abstract

Penelitian ini berangkat dari polemik terjadinya pemotongan nisan salib di  kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. Dalam isu yang berkembang dimasyarakat, tindakan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan intoleran dalam beragama. Kemudian peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pluralisme hukum serta bagaimana pandangan para akademisi dalam menyikapi kasus pemotongan nisan salib tersebut. Peneliti mendapatkan data kualitatif dengan melakukan wawancara, menggunakan metode penelitian  deskriptif analistis dan pendekatan kasus (case approach). Hasilnya bahwa konsep pluralisme hukum berkembang beriringan dengan munculnya pluralisme sosial. Pada masyarakat yang plural akan muncul pula hukum yang plural. Sentralisasi hukum menjadi percuma karena cenderung asosial. Pluralisme hukum menunjukan sistem hukum yang beragam dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Para akademisi yang menjadi narasumber, terhadap kasus pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta memiliki pandangan tindakan memotong nisan salib merupakan suatu bentuk intoleran. Kasus pemotongan nisan salib tersebut sebagai suatu cerminan keterbatasan pengaturan hukum sentral (skala nasional) dalam masyarakat yang plural. Kasus tersebut merupakan pelanggaran atas toleransi beragama di masyarakat.
RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII): DITINJAU DARI TINGKAT INFLASI DAN BESARNYA DEBT TO EQUITY RATIO (DER) Nia Kurnia Lestari; Muhammad Bilal Abdul Aziz
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.13169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat Inflasi dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham PT. Unilever indonesia, Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi, uji korelasi, analisis determinasi dan analisis uji t dan uji f, dengan menggunakan aplikasi sebagai alat bantu perhitungan. Laporan ke­uangan PT. Unilever Indonesia, Tbk. periode 2005-2015 dijadikan sebagai data yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan hasil uji signifikansi yang cukup kuat antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham (Y) yang berarti bahwa Rasio Solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio (DER) terkhusus dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup erat terhadap pembagian Return Saham pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic index (JII) terutama di PT Unilever Indonesia.
STUDI HISTORIS MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN OLEH SULTAN ABDUL HAMID II DI DINASTI OSMANI (1876-1909 M) Siti Alia; Rayma Nur Falah; Salsabiila Raudhatul Jannah; Slamet Muhammad Rahmat
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.13170

Abstract

Sultan Abdul Hamid II adalah seorang pedagang furniture dari kayu yang kemudian diangkat menjadi sultan Turki Utsmani karena kakak tirinya yang bernama Murad V yang sakit. Meskipun dirinya memerintah dengan sistem Monarki yang absolut, Abdul Hamid membuktikan jika dirinya sanggup bertahan selama 33 tahun dan memperbaiki kondisi negara yang sudah ada di ujung tanduk dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kami mengumpul data dengan metode historis, dengan mengambil interpretasi dari sumber dan keterangan secara kritis terhadap perkembangan di masanya dengan pertimbangan secara teliti. Sehingga ditemukannya Kebijakan Luar Negeri Sulta Abdul Hamid II. 
KEKUATAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Muhammad Andi Septiadi
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v2i2.15514

Abstract

Setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus diarahkan untuk kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun, para pembuat kebijakan merasa sulit untuk memasukkan kepentingan siswa dan publik ke dalam kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan hampir tidak pernah bebas nilai, dan oleh karena itu berbagai kepentingan akan terus mempengaruhi proses tersebut. Pada tataran ini, kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum seringkali terabaikan, dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan kebijakan. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6