cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
kmultidisiplin@uinsgd.ac.id
Editorial Address
A.H Nasution Street No.104
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Khazanah Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 27462803     DOI : https://doi.org/10.15575
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin" : 6 Documents clear
DUAL-EARNER FAMILY DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM Rini Sulastri
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.15808

Abstract

Istri bekerja di sektor publik dan mendapatkan penghasilan, telah merubah pemahaman masyarakat tentang traditional earner menjadi dual earner family.  Artikel ini bertujuan untuk memotret fenomena dual earner family dari sudut pandang masyarakat dan pemahaman keagamaan Islam. Melalui literatur study, peneliti mengumpulkan artikel dari google scholar yang diterbitkan tahun 2017-2021 sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap dual earner family yaitu masih terdapat pemahaman traditional earner bahwa suami sebagai pencari nafkah keluarga; terdapat dukungan dari masyarakat dan keluarga pada seorang istri yang bekerja yang menimbulkan rasa nyaman; beban ganda perempuan dan konflik dalam keluarga sebagai konsekuensi dari dual earner family. Dual earner family dalam pandangan Islam yaitu istri yang bekerja tidak bertentangan dengan hukum Islam; Islam memperbolehkan istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga; Istri yang bekerja tentunya mendapatkan haknya menurut Islam.
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR Fahrul Umam; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17133

Abstract

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa, karena itu setiap orang harus menghargai dan menghormatinya. Namun, sering kali terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap hak yang sudah diberikan tuhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran HAM internasional karena warga sipil etnis Rohingya di diskriminasi dan disiksa serta dibunuh, oleh karena itu negara-negara di dunia harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang tejadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh hubungan diplomasi Indonesia dan Myanmar dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Myanmar.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan studi kepustakaan. Organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaaan berupa memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu membawa isu ini kedalam ranah internasional dengan melakukan hubungan diplomatik dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak korban berupa rumah sebagai tempat tinggal asalnya dan mendesak Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara nya tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pengaruh diplomasi Indonesia terhadap krisis kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mana sebelumnya pemerintahan menutup akses kemanusiaan terhadap korban konflik tersebut, disamping itu Negara Indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang dialami oleh negara Myanmar tersebut sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta daam memberikan bantuan tersebut.Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar
PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA fadli m; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17170

Abstract

Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana praktik korupsi tidak hanya terjadi di pejabat publik pemerintahan, tetapi juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap terjadi karena ada nya pengaruh dan intervensi politik dan penguasa. Untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan dua model tindakan yaitu represif dan preventif. Tindakan refresif menggunakan hukum pidana untuk menjerakan pelaku, dimana pelaku dihukum dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan moralitas, kedua upaya ditujukan untuk mencari sebab terjadi nya korupsi dan memperbaiki moralitas pelaku.Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum
AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR Moh. Anugrah Cahya Hermawan H
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17455

Abstract

Fidusia  merupakan  terobosan  bagi  dunia  usaha  dan  untuk  memberikan  jaminan  kepada investor, oleh karena itu obyek fidusia juga didaftarkan. Hal-hal terkait dengan perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia ini adalah: 1) piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran; 2) benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN Freddy Poernomo
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17520

Abstract

Governance is impossible without legislation and bureaucracy. Legislation is a source of government authority, both binding authority and discretionary authority, while the bureaucracy moves the wheels of government. The implementation of the wheels of government by the bureaucracy must be based on the authority according to the laws and regulations and the irregularities have legal implications in the form of legal responsibility by the bureaucracy. Deviations in the implementation of government authority by the bureaucracy can be in the form of abuse of authority, arbitrary actions, or arbitrary actions. The act of abuse of authority by the bureaucracy occurs when the three bureaucracies use their authority differently from the purpose for which the authority is granted by legislation. Arbitrary action when the bureaucracy does not give adequate consideration in making decisions or taking other actions. Actions without authority are bureaucratic actions that violate the limits of authority in the form of substance, time, or place. Bureaucratic responsibility due to irregularities in the implementation of authority can be in the form of administrative responsibilities such as canceling decisions that have been issued or criminal liability if the deviation has implications for state financial losses.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Joko Cahyono
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17586

Abstract

Penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa yang terjadi dalam kegiatan konstruksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kasus ini sering terjadi dalam kegiatan konstruksi, sengketa terjadi biasanya timbul dari keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa. Bagaimana cara menyelesaiakan sengketa konstruksi dengan biaya yang sangat murah, waktu yang sedikit, bahkan bisa menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan MA Nomor. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.

Page 1 of 1 | Total Record : 6