Khazanah Multidisiplin
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Articles
71 Documents
<![CDATA[PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adi Rizka Permana]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v2i2.13166
<![CDATA[Sebagai negara yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum kontinental, Indonesia memilih sendi hukumnya, baik dalam pola pengaturan maupun pembangunan hukumnya, lebih diletakkan pada fungsi dan peran hukum tertulis peraturan perundang-undangan. Namun demekian, kehadiran hukum yurisprudensi meskipun merupakan sendi dari negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon, pada akhirnya tidak dapat dihindarkan begitu saja, karena ternyata memiliki fungsi dan peran yang sama dalam pembangunan hukum nasional. Pengakuan hukum yurisprudensi sebagai sumber hukum dan tempat menemukan hukum-hukum konkret, membuktikan keperluan bangsa ini memahaminya dengan baik. Yurisprudensi yaitu hasil akhir atau keputusan dari pengadilan, terutama (Mahkamah Agung) sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia mengeluarkan keputusan tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan atau keputusan para hakim untuk mengadili perkara dan oleh pengadilan yang berada di bawahnya dijadikan sumber hukum. Khususnya kepada lingkungan peradilan (para hakim) yang mengembangkan hukum melalui praktik-praktik peradilan, sudah saatnya membangun dan menciptakan hukum-hukum yurisprudensi yang berkualitas.]]>
<![CDATA[PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMOTONGAN NISAN SALIB DI KAWASAN PURBAYAN KOTA GEDE YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Ismaya Dewi Priyani]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v2i2.13168
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari polemik terjadinya pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta. Dalam isu yang berkembang dimasyarakat, tindakan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan intoleran dalam beragama. Kemudian peneliti mengaitkan kasus tersebut dengan pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pluralisme hukum serta bagaimana pandangan para akademisi dalam menyikapi kasus pemotongan nisan salib tersebut. Peneliti mendapatkan data kualitatif dengan melakukan wawancara, menggunakan metode penelitian deskriptif analistis dan pendekatan kasus (case approach). Hasilnya bahwa konsep pluralisme hukum berkembang beriringan dengan munculnya pluralisme sosial. Pada masyarakat yang plural akan muncul pula hukum yang plural. Sentralisasi hukum menjadi percuma karena cenderung asosial. Pluralisme hukum menunjukan sistem hukum yang beragam dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Para akademisi yang menjadi narasumber, terhadap kasus pemotongan nisan salib di kawasan Purbayan Kota Gede Yogyakarta memiliki pandangan tindakan memotong nisan salib merupakan suatu bentuk intoleran. Kasus pemotongan nisan salib tersebut sebagai suatu cerminan keterbatasan pengaturan hukum sentral (skala nasional) dalam masyarakat yang plural. Kasus tersebut merupakan pelanggaran atas toleransi beragama di masyarakat.]]>
<![CDATA[RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII): DITINJAU DARI TINGKAT INFLASI DAN BESARNYA DEBT TO EQUITY RATIO (DER) ]]>
<![CDATA[Nia Kurnia Lestari]]>;
<![CDATA[Muhammad Bilal Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v2i2.13169
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat Inflasi dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham PT. Unilever indonesia, Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis regresi, uji korelasi, analisis determinasi dan analisis uji t dan uji f, dengan menggunakan aplikasi sebagai alat bantu perhitungan. Laporan keuangan PT. Unilever Indonesia, Tbk. periode 2005-2015 dijadikan sebagai data yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan hasil uji signifikansi yang cukup kuat antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham (Y) yang berarti bahwa Rasio Solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio (DER) terkhusus dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup erat terhadap pembagian Return Saham pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic index (JII) terutama di PT Unilever Indonesia.]]>
<![CDATA[STUDI HISTORIS MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG DITERAPKAN OLEH SULTAN ABDUL HAMID II DI DINASTI OSMANI (1876-1909 M) ]]>
<![CDATA[Siti Alia]]>;
<![CDATA[Rayma Nur Falah]]>;
<![CDATA[Salsabiila Raudhatul Jannah]]>;
<![CDATA[Slamet Muhammad Rahmat]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v2i2.13170
<![CDATA[Sultan Abdul Hamid II adalah seorang pedagang furniture dari kayu yang kemudian diangkat menjadi sultan Turki Utsmani karena kakak tirinya yang bernama Murad V yang sakit. Meskipun dirinya memerintah dengan sistem Monarki yang absolut, Abdul Hamid membuktikan jika dirinya sanggup bertahan selama 33 tahun dan memperbaiki kondisi negara yang sudah ada di ujung tanduk dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kami mengumpul data dengan metode historis, dengan mengambil interpretasi dari sumber dan keterangan secara kritis terhadap perkembangan di masanya dengan pertimbangan secara teliti. Sehingga ditemukannya Kebijakan Luar Negeri Sulta Abdul Hamid II. ]]>
<![CDATA[KEKUATAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Andi Septiadi]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 2 (2021): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v2i2.15514
<![CDATA[Setiap kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus diarahkan untuk kepentingan terbaik siswa dan masyarakat umum. Namun, para pembuat kebijakan merasa sulit untuk memasukkan kepentingan siswa dan publik ke dalam kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pembuatan kebijakan hampir tidak pernah bebas nilai, dan oleh karena itu berbagai kepentingan akan terus mempengaruhi proses tersebut. Pada tataran ini, kepentingan mahasiswa dan masyarakat umum seringkali terabaikan, dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kapitalis di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan kebijakan. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, dan dapat diamati dalam keadaan ini bahwa politik negara memainkan peran penting dalam menentukan jalur pertumbuhan pendidikan suatu negara. ]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN PUBLIK SEJAK TAHUN 2018-2020 ]]>
<![CDATA[Idah Wahidah]]>;
<![CDATA[Ami Afriyani]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.15757
<![CDATA[Dilakukan kajian analisis tren perkembangan penelitian bidang administrasi publik dengan kata kunci “Public Service” tahun 2018 - 2020. Kajian bertujuan untuk mengetahui: (1) perkembangan jumlah publikasi internasional bidang “Public Service” pada database Sciencedirect yang terindex Scopus dari tahun 2018 -2020; (2) jurnal inti dalam publikasi internasional dengan kata kunci “Public Service”; (3) peta perkembangan publikasi internasional penelitian bidang instrumentasi berdasarkan kata kunci (co-word) dan berdasarkan pengarang (co- author). Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran melalui www.sciencedirect.com dengan katagori, judul artikel, abstrak, dan kata kunci, dalam kurun waktu 2018-2020. Data berupa jumlah publikasi pertahun, jurnal yang memuat artikel bidang Public service, penulis, dan subjek dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2010. Sedangkan untuk tren perkembangan publikasi internasional bidang pelayanan publik dianalisis dengan menggunakan sofware VosViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan bidang ilmu administrasi publik dengan tema public service tahun 2018 - 2020 yang terindek di Scopus tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai selisih 999 publikasi dari tahun sebelumnya. Publikasi internasional bidang Public service terbanyak dipublikasikan pada Jurnal of Cleaner Production dengan jumlah 304 publikasi. Hasil penelitian berdasarkan kata kunci dengan Peta perkembangan bidang pelayanan publik berdasarkan co- word mengelompok menjadi 10 kluster dan co-author mengelompok menjadi 13 penulis yang memiliki network terbanyak.]]>
<![CDATA[DUAL-EARNER FAMILY DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Rini Sulastri]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.15808
<![CDATA[Istri bekerja di sektor publik dan mendapatkan penghasilan, telah merubah pemahaman masyarakat tentang traditional earner menjadi dual earner family. Artikel ini bertujuan untuk memotret fenomena dual earner family dari sudut pandang masyarakat dan pemahaman keagamaan Islam. Melalui literatur study, peneliti mengumpulkan artikel dari google scholar yang diterbitkan tahun 2017-2021 sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap dual earner family yaitu masih terdapat pemahaman traditional earner bahwa suami sebagai pencari nafkah keluarga; terdapat dukungan dari masyarakat dan keluarga pada seorang istri yang bekerja yang menimbulkan rasa nyaman; beban ganda perempuan dan konflik dalam keluarga sebagai konsekuensi dari dual earner family. Dual earner family dalam pandangan Islam yaitu istri yang bekerja tidak bertentangan dengan hukum Islam; Islam memperbolehkan istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga; Istri yang bekerja tentunya mendapatkan haknya menurut Islam.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR ]]>
<![CDATA[Fahrul Umam]]>;
<![CDATA[Is Kandar]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17133
<![CDATA[Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa, karena itu setiap orang harus menghargai dan menghormatinya. Namun, sering kali terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap hak yang sudah diberikan tuhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran HAM internasional karena warga sipil etnis Rohingya di diskriminasi dan disiksa serta dibunuh, oleh karena itu negara-negara di dunia harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang tejadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh hubungan diplomasi Indonesia dan Myanmar dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Myanmar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan studi kepustakaan. Organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaaan berupa memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu membawa isu ini kedalam ranah internasional dengan melakukan hubungan diplomatik dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak korban berupa rumah sebagai tempat tinggal asalnya dan mendesak Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara nya tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pengaruh diplomasi Indonesia terhadap krisis kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mana sebelumnya pemerintahan menutup akses kemanusiaan terhadap korban konflik tersebut, disamping itu Negara Indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang dialami oleh negara Myanmar tersebut sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta daam memberikan bantuan tersebut.Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar]]>
<![CDATA[PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[fadli m]]>;
<![CDATA[Is Kandar]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17170
<![CDATA[Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana praktik korupsi tidak hanya terjadi di pejabat publik pemerintahan, tetapi juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap terjadi karena ada nya pengaruh dan intervensi politik dan penguasa. Untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan dua model tindakan yaitu represif dan preventif. Tindakan refresif menggunakan hukum pidana untuk menjerakan pelaku, dimana pelaku dihukum dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan moralitas, kedua upaya ditujukan untuk mencari sebab terjadi nya korupsi dan memperbaiki moralitas pelaku.Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Moh. Anugrah Cahya Hermawan H]]>
<![CDATA[ Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/kl.v3i1.17455
<![CDATA[Fidusia merupakan terobosan bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu obyek fidusia juga didaftarkan. Hal-hal terkait dengan perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia ini adalah: 1) piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran; 2) benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.]]>
