cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
 1   2   3   4   5 
Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dewi Sartika; Lalu Adnan Ibrahim; Fatahullah Fatahullah; Muhammad Jailani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perspektif hukum Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum didukung dengan aturan teknis yang memadai tentang tahapan pencegahan, penanganan, rehabilitasi hingga reintegrasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Konteks perlindungan hukum meliputi kewajiban pemberian pendampingan hukum, penanganan melalui mekanisme diversi dan pemidanaan anak menjadi fokus dalam Undang-Undang tersebut yang memerlukan kejelasan tentang ketentuan secara teknis. Prinsip perlindungan yang diberikan haruslah mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat Budi Sutrisno; Kurniawan Kurniawan; Dwi Martini; Lalu Hayyan Ul Haq
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.48

Abstract

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena dalam keseharian mereka selalu bertindak sebagai konsumen. Kemudian, Kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan hukum masyarakat mengenai bagaimana dan kemana menegakkan hak-hak konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha.
Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis: (Di Desa Gelogor,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat) I Gusti Agung Wisudawan; Sumiati Ismail; L. Wira Pria Suhartana; Diman Ade Mulada
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.23

Abstract

Para pebisnis lebih tertarik menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa bisnis dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa sehingga akan tercapai Win-Win Solution, dalam penyelesaian sengketa bisnis. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat kemitraan ini diharapkan masyarakat yang ada di Desa Gelogor,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat akan meningkat pemahamannya tentang Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis. Hasilnya Perangkat Desa yang ada Di Desa Gelogor Kediri Lobar belum memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tehnik Mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis sehingga diperlukan Penyuluhan Hukum tentang Mediasi ini.
Bioteknologi Tradisional Dan Sumber Daya Genetika Indonesia: Kasus Pemanfaatan Oleh Industry Farmasi Dwi Martini; Diman Ade Mulada; Dewi Sartika
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.4

Abstract

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara yang kaya akan Sumber Daya Genetika (SDG), dimana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu hasil interaksi antara Sumber Daya Alam dengan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional. Dalam konteks industri, SDG dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru khususnya produk farmasi. kondisi ini melahirkan tarik ulur kepentingan antara Negara pemilik dengan pengguna sumber daya. Beberapa permasalahan yang dapat diformulasikan adalah berkaitan dengan bentuk pengaturan hukum SDG dan bioteknologi tradisional di Indonesia, faktor-faktor pemicu permasalahan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi dan bentuk pengaturan yang memadai bagi perlindungan kedua sumber daya di atas. Melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh jawaban bahwa Indonesia telah mengesahkan beberapa Perundang-undangan untuk melindungi SDG dan pengetahuan tradisional yang terkait, yang dapat dikategorisasikan menjadi Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual dan di luar Kekayaan Intelektual. Teridentifikasi tiga faktor pemicu permasalahan pemanfataan SDG dan bioteknologi tradisional. Bentuk pengaturan yang paling memadai berupa aturan sui generis dan penguatan kelembagaan. Untuk mengoptimalkan pengaturan di atas disarankan pembentukan database dan inventaris, penguatan sumber daya manusia dan perluasan sosialisasi kepada masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasinya Debitur Melalui Lembaga Kepailitan: (Studi terhadap putusan Pengadilan Niaga No : 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) Budi Sutrisno; Lewis Grindulu; Dwi Martini
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst dan tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit agar masalah utang piutang antar pihak bisa terselesaikan dengan baik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif. Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan simpulan sebagai berikut : bahwa Pertama, Aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst berisi para pihak, tentang duduk perkara, persidangan, dasar pertimbangan hukum, analisa pertimbangan pertimbangan oleh hakim dari bukti maupun hukumnya sebelum memutus, putusan hakim majelis yang terbuka untuk umum. Sedangkan hasil analisis penulis terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan melakukan silogisme hukum yaitu menarik peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah tepat kiranya hakim pengadilan niaga menetapkan termohon dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya. Kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu tindakan terhadap diri Debitor Pailit dimana terhadap diri Debitor pailit dapat dilakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari dan tindakan yang dilakukan terhadap harta pailit. berupa pengamanan harta debitur pailit yang kemudian pengurusan dan penguasaan harta kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang kesemuanya itu akan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antara debitur pailit dengan kreditur-kreduturnya dengan seadil-adilnya.
Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Fatahullah Fatahullah; Israfil Israfil; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.36

Abstract

Setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak untuk menikah dimanapun dan kapanpun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Terkadang pengaturan oleh negara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional maupun hukum dari negara lain, karena setiap negara memiliki system hukum masing-masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.
Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak Sudiarto Sudiarto; Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.32

Abstract

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDES, merupakan hak otonomi yang dimiliki oleh Desa, sebagai wadah dan tempat mengembangkan potensi Desa dan meningkatkan mutu ekonomi dan pembangunan suatu Desa, pengaturan BUMDES sendiri diatur dan terafiliasi dalam Undang-Undang Desa maupun peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa. Namun keberadaan BUMDES belum familiar di berbagai Daerah, salah satunya di wilayah Lombok Barat. salah satu Desa yang keberadaan BUMD masih belum maksimal adalah Desa Bagek Polak, Labuapi, Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode normative empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penulisan didapatkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat sendiri keberadaan BUMDES masih sanga minim, hal ini terlihat dari jumlah Desa adalah 119 , dengan jumlah BUMDES sebanyak 58 Desa, diantaranya 58 Desa yang memiliki BUMDES namun hanha 32 yang aktif, sedangkan yang lain kurang bahkan tidak aktif, dimana 40 % bentuk usaha simpan pinjam, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES masih belum banyak diminati oleh masyarakat.
Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar Yudhi Setiawan; Hirsanuddin Hirsanuddin; Muhaimin Muhaimin; Ari Rahmad Hakim B.F
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.44

Abstract

Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (Prudential Banking) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (good faith) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak prudent pelan tapi pasti akan akan membunuh dirinya sendiri.
Kebijakan Pemerintah Mengenai Standardisasi Produk Makanan Dan Minuman Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Moh. Saleh; Zaenal Arifin Dilaga; Khairus Febryan Fitrahadi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.24

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan standarisasi produk oleh pemerintah yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kedua pendekatan ini menitik beratkan pada hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif dan bagaimana pandangan para ahli tentang Standarisasi (SNI) yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat perkembangan ekonomi selama 30 tahun yang lalu menunjukkan keberhasilan tersebut diakui bahwa dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun keberhasilan itu diakui sebagaian besar memenuhi standar mutu/kualitas sehingga cenderung merugikan konsumen bahkan konsumen bukan saja rugi materi (uang) tetapi rugi fisik (kerancunan, cacat bahkan kematian). Kerugian yang diderita konsumenbaik materi danfisik kurang mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menjual yang tidak memenuhi standar mutu barang bahkan ada yang memalsukan barang
Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yudi Setiawan; Budi Sutrisno; Ari Hakim Budiawan Firdaus
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.5

Abstract

Pembiayaan kendaraan bermotor lahir dari Prinsip Kebebasan berkontrak. Primsip kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian baku yang bersifat “Take it or leave it”. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangakan kedudukan para pihak, maka upaya pelaksanaan prinsip keseimbangan ini memang tidak dapat ditemukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor namun dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.

Page 2 of 9 | Total Record : 90

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum