Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
The focus of Jurnal Widya Pranata Hukum is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues in Indonesia and around the world, among them: 1. Criminal Law 2. Private Law 3. Constitutional Law 4. Administrative Law 5. International Law 6. Procedural Law 7. Legal Theory 8. And other Law Science
Articles
118 Documents
<![CDATA[Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Rahmat, Doris]]>;
<![CDATA[Budi NU, Santoso]]>;
<![CDATA[Daniswara, Widya]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.423
<![CDATA[Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasKata kunci : Narapidana. Pembinaan]]>
<![CDATA[Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khair, Otti Ilham]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.442
<![CDATA[Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak]]>
<![CDATA[Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 ]]>
<![CDATA[Mahanani, Anajeng Esri Edhi]]>;
<![CDATA[Fitriana, Zuhda Mila]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Eko]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427
<![CDATA[Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.]]>
<![CDATA[Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Muammar, Helmi]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Wawan]]>;
<![CDATA[Fauzi, Fuad Nur]]>;
<![CDATA[Bambang T, Y Farid]]>;
<![CDATA[Tanihatu, Aryo Caesar]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.412
<![CDATA[Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.]]>
<![CDATA[Problematika Consumer Protection Dalam Kegiatan Usaha ]]>
<![CDATA[Asri, Cahya Purnama]]>;
<![CDATA[Artha, Bhenu]]>;
<![CDATA[Bahri, Bahri]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.545
<![CDATA[Problematika yang terjadi dalam consumer protection ialah kurangnya regulasi mengenai pengaturan standar minimal dan maksimal dalam nilai yang di keluarkan oleh setiap produk dan merek sehingga konsumen merasakan kebinggung dalam menentukan produk tersebut serta lemahnya pengawasan dapat mempengaruhi produsen dan pelaku usaha dalam menetapkan nilai sehingga berpotensi merugikan konsumen. komponen yang mempengaruhi consumer protection disebabkan oleh penerapan regulasi atau aturan consumer protection tidak komprehensif dan meninggalkan celah yang dapat merugikan hak-hak konsumen dalam ekosistem seluler, terutama jika melibatkan lembaga non-keuangan, dan perlindungan konsumen oleh lembaga non-keuangan jauh lebih lemah daripada perlindungan oleh layanan pembayaran bank ]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Munasto, Daud]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.541
<![CDATA[Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat†sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana matiâ€, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifatdeskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Muammar, Muammar]]>;
<![CDATA[Meldandy, Maulana]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.564
<![CDATA[The determination of additional punishment in the form of "replacement money" should ideally be equal or balanced with state financial losses as a result of criminal acts of corruption. Interesting in the decision of the Semarang District Court Number: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg there is an unequal determination of "replacement money" when compared to state financial losses resulting from criminal acts of corruption committed by the defendant in the "Budget" corruption case. Maintenance of Motorized Service Vehicles by the Chairperson of the Grobogan Regency DPRD for the 2009-2014 periodâ€. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach. In the approach to legislation (Statute Approach), the author describes the hierarchy, and the principles in the legislation. In addition, in this study the author uses aspects of a conceptual approach (Conceptual Approach), where the author tries to describe the concept of law by moving from the views of legal experts. In this study, it was found that regarding the legality of additional criminal charges in the form of replacement money in corruption cases, it is found in Article 18 paragraph (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption, namely "payment of compensation as much as possible equal to the property obtained from the crime of corruption". The judge's consideration in the decision above is concluded to be less relevant if it is associated with additional penalties in the verdict in the form of replacement money.Keywords: Corruption, Additional Criminal, Compensation Money]]>
<![CDATA[Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan ]]>
<![CDATA[Galang Windi Pratama, Toebagus]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.583
<![CDATA[Abstrak-Pelaksanaan E-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menurut penulis masih diragukan keefektifannya karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline namun sekarang harus dilakukan secara online tentunya mengarah pada polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya persidangan. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana sumber penelitian bersandar pada data yang diambil di lapangan dimana dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama yang didukung oleh literatur yang relevan. dianalisis menggunakan triangulasi data untuk memperoleh hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan sebagaimana dilihat pada penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2019 tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pemohon yang mendaftarkan perkaranya. E-Court masih perlu banyak perbaikan termasuk menambahkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Khairuddin, Khairuddin]]>;
<![CDATA[Budiarto, Djoko]]>;
<![CDATA[Erizal, Erizal]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.586
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidam membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Â dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta ]]>
<![CDATA[Wulan, Sri]]>;
<![CDATA[Hasrul, Muh]]>;
<![CDATA[Arisaputra, Muh Ilham]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v4i1.554
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seorang PPAT wajib menyimpan dengan baik lembar pertama akta yang dibuatnya. Namun belum ada aturan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta, karena penyimpanan lembar pertama tersebut, bagian dari protokol PPAT. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu dengan membuatkan surat keterangan bahwa benar pernah terjadi transaksi peralihan hak dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. Kemudian buku register di fotokopi dan dilegalisir, dst. (2) Upaya hukum oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar pertama akta, akibat kesalahan PPAT adalah dengan melakukan pengaduan pelanggaran oleh PPAT, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan laporan kepada MPPD dengan mencantumkan identitas pelapor dan terlapor dan melampirkan bukti.Kata kunci: Akta, PPAT, Tanggung Jawab]]>
