Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2019): Desember"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANAN AGROINDUSTRI GULA SEMUT (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo,kecamatan kokap ,Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Mohammad Ilham]]>;
<![CDATA[Zuhriyati, Erni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7615
<![CDATA[Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis collaborative governance yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaanya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen stakeholder masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.]]>
<![CDATA[ETIKA KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Setiawan, Anang]]>;
<![CDATA[Fauzi, Erinda Alfiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7614
<![CDATA[Dengan etika dan moralitas yang kuat maka diharapkan praktek korupsi di Indonesia akan menurun. Selain dengan etika dan moralitas yang kuat maka reformasi birokrasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Etika dalam politik atau penyelenggaraan pemerintah memang memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Pembahasan ini tentang bagaimana etika, moral dan contoh korupsi di Indonesia saling berhubungan. Pentingnya etika dan moral sebagai pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dimana membandingkan beberapa studi sebelumnya sebagai teori nilai budaya yang sama seperti diskusi sosial yang dilakukan di penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan etika kepemimpinan politik. Perilaku korupsi memang dipengaruhi oleh banyak hal , namun pada penelitian ini fokus membahas tentang dimana etika dan moralitas yang mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wijaya, Junior Hendri]]>;
<![CDATA[Zulfikar, Achmad]]>;
<![CDATA[Permatasari, Iman Amanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7841
<![CDATA[Indonesia berada di posisi ke enam yang menggunakan internet terbanyak di dunia. Peringkat ke enam terbesar ini di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet di dunia.Angka ini menunjukan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Populasi indonesia yang berjumlah 265,4 juta dengan memiliki 50% pengguna internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementation of electronic voting to enhance the quality of democracy in Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Periakanan Kabupaten kulon Progo) ]]>
<![CDATA[Nopriono, Nopriono]]>;
<![CDATA[Suswanta, Suswanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7799
<![CDATA[Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kesejahtraan dan kemiskinan di Kulon Progo adalah dengan bentuk kolaborasi dalam pembudidayaan ikan. Sehingga hal itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk collaborative governance yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan konsep pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bentuk collaborative governance yang dilkukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukan bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.]]>
<![CDATA[POLEMIK PRODUK LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI INDONESIA DARI TAHUN 2015-2017 ]]>
<![CDATA[Pratama, Prawira Yudha]]>;
<![CDATA[Sarmiasih, Mia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7798
<![CDATA[Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca Reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan performance baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa Orde Baru, maka pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi. Namun, didalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan. Pasca pemilu tahun 2014, tepatnya ditahun 2015 sampai 2017 ada beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) yang tidak bisa diselesesaikan dengan baik oleh badan legislatife ini. Â Tercatat pada tahun 2015 dari 39 RUU prioritas hanya 3 yang akan disahkan. Setelah itu tahun 2016 dari 50 RUU prioritas hanya 10 Yang akan disahkan dan ditahun 2017 daru 52 RUU perioritas hanya 6 yang akan disahkan, ini jelas bahwa produk legislasi yang diahasilakn sanglah minim. Ini disebabkan oleh ketidakadanya komitmen badan legislatife didalam penyelesaian RUU. Tarik ulur kepentingan diinternal serta kepentingan individu maupun kelompok juga salah satu penyelesaian dan pengesahan RUU menjadi tertunda sehingga tidakadanya keharmonisasian didalam Badan Legislatif.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Junior Hendri Wijaya]]>;
<![CDATA[Achmad Zulfikar]]>;
<![CDATA[Iman Amanda Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7841
<![CDATA[Indonesia berada di posisi ke enam yang menggunakan internet terbanyak di dunia. Peringkat ke enam terbesar ini di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet di dunia.Angka ini menunjukan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Populasi indonesia yang berjumlah 265,4 juta dengan memiliki 50% pengguna internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementation of electronic voting to enhance the quality of democracy in Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu.]]>
<![CDATA[Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia ]]>
<![CDATA[Setiawan, Anang]]>;
<![CDATA[Fauzi, Erinda Alfiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7614
<![CDATA[Dengan etika dan moralitas yang kuat maka diharapkan praktek korupsi di Indonesia akan menurun. Selain dengan etika dan moralitas yang kuat maka reformasi birokrasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Etika dalam politik atau penyelenggaraan pemerintah memang memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Pembahasan ini tentang bagaimana etika, moral dan contoh korupsi di Indonesia saling berhubungan. Pentingnya etika dan moral sebagai pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dimana membandingkan beberapa studi sebelumnya sebagai teori nilai budaya yang sama seperti diskusi sosial yang dilakukan di penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan etika kepemimpinan politik. Perilaku korupsi memang dipengaruhi oleh banyak hal , namun pada penelitian ini fokus membahas tentang dimana etika dan moralitas yang mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance dalam Pengembanan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Mohammad Ilham]]>;
<![CDATA[Zuhriyati, Erni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7615
<![CDATA[Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis collaborative governance yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaanya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen stakeholder masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.]]>
<![CDATA[Polemik Produk Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia dari Tahun 2015-2017 ]]>
<![CDATA[Prawira Yudha Pratama]]>;
<![CDATA[Mia Sarmiasih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7798
<![CDATA[Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca Reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan performance baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa Orde Baru, maka pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi. Namun, didalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan. Pasca pemilu tahun 2014, tepatnya ditahun 2015 sampai 2017 ada beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) yang tidak bisa diselesesaikan dengan baik oleh badan legislatife ini. Tercatat pada tahun 2015 dari 39 RUU prioritas hanya 3 yang akan disahkan. Setelah itu tahun 2016 dari 50 RUU prioritas hanya 10 Yang akan disahkan dan ditahun 2017 daru 52 RUU perioritas hanya 6 yang akan disahkan, ini jelas bahwa produk legislasi yang diahasilakn sanglah minim. Ini disebabkan oleh ketidakadanya komitmen badan legislatife didalam penyelesaian RUU. Tarik ulur kepentingan diinternal serta kepentingan individu maupun kelompok juga salah satu penyelesaian dan pengesahan RUU menjadi tertunda sehingga tidakadanya keharmonisasian didalam Badan Legislatif.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Periakanan Kabupaten kulon Progo) ]]>
<![CDATA[Nopriono Nopriono]]>;
<![CDATA[Suswanta Suswanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7799
<![CDATA[Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kesejahtraan dan kemiskinan di Kulon Progo adalah dengan bentuk kolaborasi dalam pembudidayaan ikan. Sehingga hal itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk collaborative governance yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan konsep pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bentuk collaborative governance yang dilkukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukan bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.]]>
