Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 3 (2020): Agustus"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAHAN DAN PELAKU USAHA BATIK JUMPUTAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KAMPUNG TAHUNAN YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Nayuni, Ayu Pingkan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.12540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara terperinci bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kopukmnakertrans dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif batik jumputan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa inovasi yang dilakukan Dinas Kopukmnakertrans adalah mengikuti dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dengan mengadakan pameran dan pelatihan. Dan inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan telah dilakukan dengan sangat baik yaitu terdapatnya beberapa manfaat bagi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19, terdapat kesesuain dengan kebutuhan masyarakat, memeliki tingkat kerumitan yang rendah, dan telah dilakukan uji publik terlebih dahulu serta keberhasilan dari inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan dapat mudah diamati. Sedangkan untuk hambatan dalam melakukan inovasi antara lain: berkurangnya tenaga kerja, berkurangnya kegiatan produksi akibat pandemi Covid-19 dan hambatan modal dari pemerintah.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA KALIKONDANG KABUPATEN DEMAK ]]>
<![CDATA[Hardiyanti, Kiki]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.10506
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak khususnya pada TPA Kalikondang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung, dokumentasi, dan observasi, serta data sekunder melalui jurnal dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan lima kriteria yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektifitas pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang Masih belum optimal dikarenakan sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping; Efesiensi Masih belum optimalnya karena penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan sampah, pembuatan pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, biaya pengelolaan sampah terfokus hanya pada pembelian tanah dan BBM truk pengangkut sampah; Kecukupan masih belum optimal karena pengelolaan sampah yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan jadwal seharusnya; Perataan masih belum optimal karena pembiayaan masih berfokus pada pembelian BBM untuk truk pengangkutan sampah dan pebelian tanah; Responsivitas masih belum optimal karena masih terdapat pengaduan dari masyarakat seperti bau dan air lindi, serta solusi yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi; Ketepatan masih belum optimal karena penggunaan gas metan hanya sebatas keperluan pekerja di TPA Kalikondang.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Hermoko, Roni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11047
<![CDATA[Semakin tingginya persentase Lansia di Indonesia akan menambah beban pemerintah karena akan menambah angka ketergantungan/dependency ratio. Untuk mengurangi beban pemerintah diperlukan sebuah program pemberdayaan bagi Lansia potensial. Salah satu program yang sudah ada adalah Program UEP bagi Lansia Potensial sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mengurangi beban pemerintah dengan terwujudnya Lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat. Kajian ini memaparkan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program UEP bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta. Faktor yang memberikan pengaruh positif dalam implementasi program antara lain kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur birokrasi yang simple structure, model komunikasi dan koordinasi secara formal dan informal; kondisi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta variabel penerima manfaat yang dilihat dari mudahnya program dilaksanakan dan perubahan positif untuk kehidupan sosial penerima manfaat. Variabel yang memberikan pengaruh negatif antara lain variabel konten kebijakan yaitu belum adanya peraturan tentang Lansia di Provinsi dan Kota, tidak sampainya pesan peraturan nasional kepada implementor; variabel kapasitas organisasi tentang sumberdaya yaitu kurangnya pelatihan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan program, variabel kondisi lingkungan terkait dukungan pemerintah Kelurahan yang kurang memberikan perhatian dan Dinas Sosial tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi program. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan adanya advokasi ke Pemerintah Kota untuk segera memiliki peraturan yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan program, mendorong Dinas Sosial untuk segera memiliki SOP monitoring dan evaluasi program, mendorong Pemerintah Kelurahan untuk melakukan inisiasi kegiatan kelanjutusiaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSM yang menjadi pendamping program. Kata kunci: Implementasi Program, Lanjut Usia Potensial, Usaha Ekonomi Produktif.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPERATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (PANGGUNGHARJO, CANDEN, DLINGO DAN TIRTOHARJO) KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Stiadi, Evan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11048
<![CDATA[BUMDes merupakan lembaga untuk memberdayakan masyarakat desa dalam aspek sosial-ekonomi. Di era pembangunan desa, pemerintah berupaya untuk mendorong mendirikan BUMDes sehingga lembaga ini terus banyak bermunculan. Dari BUMDes yang telah berjalan hanya beberapa BUMDes yang mempu memberikan kontribusi untuk pembengunan masyarakat desa yang disalurkan ke Pemerintahan Desa melalui APBDes maupun dirasakan langsung oleh masyarakat. Selajutnya, masih banyak BUMDes-BUMDes yang memiliki persoalan sehingga BUMDes tidak bisa berjalan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa jauh upaya memberdayakan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komperatif di Desa Panggungharjo-BUMDes Panggung Lestari, Canden-BUMDes Amrih Makmur, Dlingo-BUMDes Giritama dan Desa Tirtohargo-BUMDes Harum. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga komponen pemeberdayaan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. pertama, Memberikan Sosialisasi. Kedua, Memeberikan Pelatihan dan pengembangan. Desa panggungharjo dan Desa Dlingo memberikan pelatihan dan pengembangan dalam unit kegiatan BUMDes kepada penelola dan masyarakat desa, sedangkan Desa Canden dan desa tirtohargo kurang maksimal dalam pemberian pelatihan dan pengembangan. ketiga, Partisipasi Masyarakat di antaranya; pertisipasi dalam keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes yang mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara kontiniu akan memberikan efektifitas dalam pengelolaannya, sedangkan BUMDes yang dikelola secara internal Pemerintahan desa dan sedikit melibatkan masyarakat kecenderungannya tidak berjalan efektif.  Kata kunci: Pemberdayaan; Partisipasi; BUMDes. ]]>
<![CDATA[SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Siskasari, Agista]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11203
<![CDATA[Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. untuk mewujdukan Kota Layak Anak diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaboratuve Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah melibatkan pemerintah, swasta dan civil society dalam melaksanakan program Kampung Ranah Anak (KRA).]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAHAN DAN PELAKU USAHA BATIK JUMPUTAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KAMPUNG TAHUNAN YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.12540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara terperinci bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kopukmnakertrans dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif batik jumputan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa inovasi yang dilakukan Dinas Kopukmnakertrans adalah mengikuti dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dengan mengadakan pameran dan pelatihan. Dan inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan telah dilakukan dengan sangat baik yaitu terdapatnya beberapa manfaat bagi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19, terdapat kesesuain dengan kebutuhan masyarakat, memeliki tingkat kerumitan yang rendah, dan telah dilakukan uji publik terlebih dahulu serta keberhasilan dari inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan dapat mudah diamati. Sedangkan untuk hambatan dalam melakukan inovasi antara lain: berkurangnya tenaga kerja, berkurangnya kegiatan produksi akibat pandemi Covid-19 dan hambatan modal dari pemerintah.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH dI TPA KALIKONDANG KABUPATEN DEMAK ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.10506
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak khususnya pada TPA Kalikondang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung, dokumentasi, dan observasi, serta data sekunder melalui jurnal dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan lima kriteria yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektifitas pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang Masih belum optimal dikarenakan sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping; Efesiensi Masih belum optimalnya karena penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan sampah, pembuatan pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, biaya pengelolaan sampah terfokus hanya pada pembelian tanah dan BBM truk pengangkut sampah; Kecukupan masih belum optimal karena pengelolaan sampah yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan jadwal seharusnya; Perataan masih belum optimal karena pembiayaan masih berfokus pada pembelian BBM untuk truk pengangkutan sampah dan pebelian tanah; Responsivitas masih belum optimal karena masih terdapat pengaduan dari masyarakat seperti bau dan air lindi, serta solusi yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi; Ketepatan masih belum optimal karena penggunaan gas metan hanya sebatas keperluan pekerja di TPA Kalikondang.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11047
<![CDATA[Semakin tingginya persentase Lansia di Indonesia akan menambah beban pemerintah karena akan menambah angka ketergantungan/dependency ratio. Untuk mengurangi beban pemerintah diperlukan sebuah program pemberdayaan bagi Lansia potensial. Salah satu program yang sudah ada adalah Program UEP bagi Lansia Potensial sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mengurangi beban pemerintah dengan terwujudnya Lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat. Kajian ini memaparkan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program UEP bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta. Faktor yang memberikan pengaruh positif dalam implementasi program antara lain kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur birokrasi yang simple structure, model komunikasi dan koordinasi secara formal dan informal; kondisi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta variabel penerima manfaat yang dilihat dari mudahnya program dilaksanakan dan perubahan positif untuk kehidupan sosial penerima manfaat. Variabel yang memberikan pengaruh negatif antara lain variabel konten kebijakan yaitu belum adanya peraturan tentang Lansia di Provinsi dan Kota, tidak sampainya pesan peraturan nasional kepada implementor; variabel kapasitas organisasi tentang sumberdaya yaitu kurangnya pelatihan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan program, variabel kondisi lingkungan terkait dukungan pemerintah Kelurahan yang kurang memberikan perhatian dan Dinas Sosial tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi program. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan adanya advokasi ke Pemerintah Kota untuk segera memiliki peraturan yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan program, mendorong Dinas Sosial untuk segera memiliki SOP monitoring dan evaluasi program, mendorong Pemerintah Kelurahan untuk melakukan inisiasi kegiatan kelanjutusiaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSM yang menjadi pendamping program. Kata kunci: Implementasi Program, Lanjut Usia Potensial, Usaha Ekonomi Produktif.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPERATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (PANGGUNGHARJO, CANDEN, DLINGO DAN TIRTOHARJO) KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Evan Stiadi]]>;
<![CDATA[Muchammad Zaenuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11048
<![CDATA[BUMDes merupakan lembaga untuk memberdayakan masyarakat desa dalam aspek sosial-ekonomi. Di era pembangunan desa, pemerintah berupaya untuk mendorong mendirikan BUMDes sehingga lembaga ini terus banyak bermunculan. Dari BUMDes yang telah berjalan hanya beberapa BUMDes yang mempu memberikan kontribusi untuk pembengunan masyarakat desa yang disalurkan ke Pemerintahan Desa melalui APBDes maupun dirasakan langsung oleh masyarakat. Selajutnya, masih banyak BUMDes-BUMDes yang memiliki persoalan sehingga BUMDes tidak bisa berjalan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa jauh upaya memberdayakan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komperatif di Desa Panggungharjo-BUMDes Panggung Lestari, Canden-BUMDes Amrih Makmur, Dlingo-BUMDes Giritama dan Desa Tirtohargo-BUMDes Harum. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga komponen pemeberdayaan masyarakat berbasis partisipasi melalui BUMDes. pertama, Memberikan Sosialisasi. Kedua, Memeberikan Pelatihan dan pengembangan. Desa panggungharjo dan Desa Dlingo memberikan pelatihan dan pengembangan dalam unit kegiatan BUMDes kepada penelola dan masyarakat desa, sedangkan Desa Canden dan desa tirtohargo kurang maksimal dalam pemberian pelatihan dan pengembangan. ketiga, Partisipasi Masyarakat di antaranya; pertisipasi dalam keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes yang mempertimbangkan aspek pemberdayaan masyarakat secara kontiniu akan memberikan efektifitas dalam pengelolaannya, sedangkan BUMDes yang dikelola secara internal Pemerintahan desa dan sedikit melibatkan masyarakat kecenderungannya tidak berjalan efektif. Kata kunci: Pemberdayaan; Partisipasi; BUMDes. ]]>
<![CDATA[SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Agista Siskasari]]>;
<![CDATA[Awang Darumurti]]>;
<![CDATA[Ane Permatasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11203
<![CDATA[Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. untuk mewujdukan Kota Layak Anak diperlukan Collaborative Governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaboratuve Governance dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen telah melibatkan pemerintah, swasta dan civil society dalam melaksanakan program Kampung Ranah Anak (KRA).]]>
