Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 3 (2021): Agustus"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH FASILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIMMADE (SIM MASUK DESA) DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Bhayu Pratama, Nanda]]>;
<![CDATA[Pribadi, Ulung]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12667
<![CDATA[SIM Masuk Desa (SIMMADE) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepolisian Resor Bantul pada bulan September 2020. Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui SIMMADE diharapkan mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM serta memecah kerumunan yang terjadi pada SatPas Polres Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi, dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian kuantitatif dan juga dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMMADE atau variabel (X) terdiri dari fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Untuk melihat lebih jauh terhadap besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dapat dilihat dari hasil path koefisien. Hasil path coefficient menunjukkan hasil sebesar 0.753 yang berarti bahwa hasil path coefficient memiliki tingkat pengaruh yang baik dan kuat. Selain itu hasil statistik deskriptif terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE terletak pada interval penilaian 4.24-5.00 yaitu 4.44 yang memiliki penilaian sangat baik. ]]>
<![CDATA[PENGADAAN GAMELAN YANG AKUNTABEL DENGAN METODE TENDER DIKECUALIKAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Yuwono, Sumitro]]>;
<![CDATA[Nugroho, Tri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12669
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menjawab masalah: Bagaimana pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY dan apa kendala yang dihadapi? Hasil penelitian ini: Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY sudah dilaksanakan secara akuntabel. Alasannya, pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini: a. telah dilakukan secara transparan di semua tahapannya; b. telah dilaksanakan berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku; c. dikendalikan dengan SOP berdasarkan Perpres dan peraturan yang berlaku; d. Para Tenaga Teknis dan Pokja BLP dijamin kompetensinya; e. merupakan respon atas animo masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah a. belum adanya standar penentuan tenaga ahli dalam Tim Teknis; b. kesulitan memacu pengrajin untuk menyelesaikan sesuai target waktu; dan c. kekurangan pengrajin gamelan perunggu di wilayah DIY. ]]>
<![CDATA[Tantangan dan Strategi Akademisi Perempuan Dalam Pencapaian Gelar Akademik Tertinggi: Studi Kasus di Universitas Syiah Kuala ]]>
<![CDATA[Andini, Rita]]>;
<![CDATA[Safitri, Rini]]>;
<![CDATA[T, Ade]]>;
<![CDATA[Ikhsan Sulaiman, Muhammad]]>;
<![CDATA[Olivia, Monita]]>;
<![CDATA[L, Erika]]>;
<![CDATA[Pardede, Pardede]]>;
<![CDATA[Afifuddin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Suhendrayatna, Suhendrayatna]]>;
<![CDATA[Darusman, Darusman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12665
<![CDATA[niversitas Syiah Kuala atau ‘Unsyiah’ yang terletak di ujung pulau Sumatera, tergolong universitas menengah di Indonesia dengan kurang lebih 30.000 mahasiswa yang terdiri dari 132 program studi. Ini tercatat sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (HEI) tertua dan paling mapan di provinsi ini. Sekitar 2.200 dosen dipekerjakan dan didominasi oleh akademisi perempuan, yaitu hingga 56%. Dari total jumlah dosen, 38% sudah meraih gelar Doktor. Namun demikian, jumlah Guru Besar di semua fakultas masih sangat rendah (5%) dan didominasi oleh laki-laki. Hanya 15 dari total profesor (N= 73) adalah akademisi perempuan, berhasil “memecahkan langit-langit kacaâ€, dan akhirnya mencapai jabatan guru besar. Kondisi seperti itu juga menyiratkan kesenjangan yang sangat besar di bidang akademik, antara kedua jenis kelamin dalam mencapai karir terpenting mereka. Kajian ini melaporkan identifikasi dan kendala yang biasanya dihadapi serta faktor pendukung yang dibutuhkan oleh sivitas akademika perempuan dalam meraih jabatan guru besar di Unsyiah, yang juga dapat diterapkan sebagai kondisi umum di HEI lainnya. Kuesioner berbasis online digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta di sepuluh fakultas. Responden perempuan berusia antara 30-70 tahun, yang sebagian besar memiliki keluarga - telah berpartisipasi dalam kuesioner. Faktor-faktor diidentifikasi, dan disajikan dalam diagram. Studi ini menyarankan beberapa strategi dan beberapa rekomendasi terkait pengarusutamaan gender yang dimiliki oleh kebijakan dan praktik universitas yang mungkin berguna untuk meningkatkan jumlah profesor perempuan di institusi untuk jangka panjang.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Novalia, Savira]]>;
<![CDATA[Purnomo, Eko Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12668
<![CDATA[Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap sektor pariwisata. Dampak Covid-19 tidak hanya pada level nasional tetapi juga daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal penyumbang ekonomi tertinggi di DIY di dominasi oleh sektor pariwisata. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan serta strategi agar dampak akibat Covid-19 ini dapat berkurang. Perlu adanya kolaborasi antar pihak. Maka pemerintah mengeluarkan sebuah program yang nantinya program tersebut akan dikorelasikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Pada penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dan teori implementasi kebijakan yang terdiri atas dimensi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, web resmi pemerintah daerah dan berita online nasional. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12+ untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data hasil penelitian menemukan bahwa pertama, Covid-19 memberikan dampak yang buruk terhadap sektor pariwisata, dampak tersebut berdampak langsung pada ketenagakerjaan dan kegaiatan pariwisata lainnya seperti menurunnya jumlah wisatawan, menurunnya jumlah tenaga kerja pada hotel hal tersebut mengakibatkan banyak pekerja pada sektor ini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan segala masalah yang ada pemerintah membuat strategi dan kebijakan baru yang diharapkan mampu memulihkan sektor pariwisata dan ketenagakerjaan yang ada di dalamnya. ]]>
<![CDATA[Adakah isu dan perlukah solusi gender in leadership? ]]>
<![CDATA[Setyawati, Onny]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12666
<![CDATA[Gender study tidak sekedar memberi nilai tambah pengetahuan pada keilmuan (rekayasa atau sains) tertentu, akan tetapi juga merupakan entitas karena kurikulum pada perguruan tinggi dibangun menurut nilai budaya dan social, bukan hanya berdasarkan metode dan proses belajar/mengajar. Pengamatan pada studi kasus berikut fokus pada pengajar di jurusan Teknik Elektro. Terdapat kurang dari 20% dosen wanita di jurusan tersebut, namun sekitar 90% dari mereka memiliki posisi strategis pengambil keputusan. Oleh karena itu saat ini dapat dinyatakan bahwa isu gender bukanlah hal yang kritis. meskipun demikian lokakarya atau pelatihan terkait gender study tetap diperlukan, agar fenomena di bidang rekayasa ini tetap berkesinambungan.]]>
<![CDATA[Adakah isu dan perlukah solusi gender in leadership? ]]>
<![CDATA[Onny Setyawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12666
<![CDATA[Gender study tidak sekedar memberi nilai tambah pengetahuan pada keilmuan (rekayasa atau sains) tertentu, akan tetapi juga merupakan entitas karena kurikulum pada perguruan tinggi dibangun menurut nilai budaya dan social, bukan hanya berdasarkan metode dan proses belajar/mengajar. Pengamatan pada studi kasus berikut fokus pada pengajar di jurusan Teknik Elektro. Terdapat kurang dari 20% dosen wanita di jurusan tersebut, namun sekitar 90% dari mereka memiliki posisi strategis pengambil keputusan. Oleh karena itu saat ini dapat dinyatakan bahwa isu gender bukanlah hal yang kritis. meskipun demikian lokakarya atau pelatihan terkait gender study tetap diperlukan, agar fenomena di bidang rekayasa ini tetap berkesinambungan.]]>
<![CDATA[PENGARUH FASILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIMMADE (SIM MASUK DESA) DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Nanda Bhayu Pratama]]>;
<![CDATA[Ulung Pribadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12667
<![CDATA[SIM Masuk Desa (SIMMADE) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepolisian Resor Bantul pada bulan September 2020. Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui SIMMADE diharapkan mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM serta memecah kerumunan yang terjadi pada SatPas Polres Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi, dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian kuantitatif dan juga dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMMADE atau variabel (X) terdiri dari fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Untuk melihat lebih jauh terhadap besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dapat dilihat dari hasil path koefisien. Hasil path coefficient menunjukkan hasil sebesar 0.753 yang berarti bahwa hasil path coefficient memiliki tingkat pengaruh yang baik dan kuat. Selain itu hasil statistik deskriptif terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE terletak pada interval penilaian 4.24-5.00 yaitu 4.44 yang memiliki penilaian sangat baik. ]]>
<![CDATA[PENGADAAN GAMELAN YANG AKUNTABEL DENGAN METODE TENDER DIKECUALIKAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12669
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menjawab masalah: Bagaimana pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY dan apa kendala yang dihadapi? Hasil penelitian ini: Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY sudah dilaksanakan secara akuntabel. Alasannya, pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini: a. telah dilakukan secara transparan di semua tahapannya; b. telah dilaksanakan berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku; c. dikendalikan dengan SOP berdasarkan Perpres dan peraturan yang berlaku; d. Para Tenaga Teknis dan Pokja BLP dijamin kompetensinya; e. merupakan respon atas animo masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah a. belum adanya standar penentuan tenaga ahli dalam Tim Teknis; b. kesulitan memacu pengrajin untuk menyelesaikan sesuai target waktu; dan c. kekurangan pengrajin gamelan perunggu di wilayah DIY. ]]>
<![CDATA[ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Rahma Putri Khasanah]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12792
<![CDATA[Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19]]>
<![CDATA[BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Perhat Alfaz]]>;
<![CDATA[Suswanta Suswanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12793
<![CDATA[Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.]]>
