cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022): April" : 5 Documents clear
Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021 Khairur Rasyid; Awang Darumurti
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.13476

Abstract

KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. Dengan adanya pembangunan KEK Mandalika ini merupakan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi dibidang pariwisata yang besar bagi perekonomian daerah maupun negara. Akan tetapi permasalahan yang kerap terjadi di area KEK Mandalika yaitu persoalan payung hukum mengenai tumpang tindih soal lahan tanah dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk Collaborative Governance.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau catatan dan prilaku orang-orang yang diamati. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan melalui stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan peran masing-masing satakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika adalah pihak BUMN yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengolala utama atas KEK Mandalika, DPMPTSP Kab. Lombok Tengah sebagai administrator pemerintahan daerah, masyarakat sebagai wirausaha atau pedagang, dan pihak swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari sebagai rekan kerja penyedia jasa pembangunan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur proses kolaborasi sudah berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengenai meningkatkan lagi pada aspek dialog dan komunikasi, agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dengan masyarakat setempat sehingga dapat mempelancar dalam pengerjaan KEK Mandalika.
Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Polres X Tahun 2021 Ardiyanti Ardiyanti; R. Widodo Triputro
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14466

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pelayanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polres X, Polda Y. Pelayanan SIM selalu ditingkatkan karena SIM merupakan alat kontrol dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai identitas diri para pengemudi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan mampu mengemudikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang ingin memiliki SIM harus memenuhi prosedur dalam pembuatan SIM. Kesadaran hukum masyarakat yang telah terbentuk harus dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan penerbitan SIM yang baik Meskipun peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, masih terdapat kendala, serta faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan SIM Polres X selalu ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan ruang pelayanan SIM Polres X menyebabkan adanya hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM oleh Satpas SIM Polres X. Selanjutnya data tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah kemampuan petugas Satpas Polres X dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM di Polres X sudah sangat baik. Petugas di Polres X sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Empati dan simpati yang ditunjukkan oleh petugas di Polres X dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan maupun penerbitan SIM baru.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Jenjang Kepangkatan di Universitas Syiah Kuala Rita Andini; Rini Safitri; Ade T; Muhammad Ikhsan Sulaiman; Monita Olivia; Erika L; Pardede Pardede; Muhammad Afifuddin; Suhendrayatna Suhendrayatna; Darusman Darusman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sivitas akademika Universitas Syah Kuala untuk mencapai jenjang Kepala Dosen (LK) dan Guru Besar/Guru Besar. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam menentukan kebijakan tingkat kepangkatan berdasarkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Program PUG yang telah dilaksanakan secara eksplisit dalam 'Gender Equality Plans in (Marine) Research Projects' atau disingkat Baltic Gender yang didanai dari program Horizon 2020 Uni-Europe dapat dijadikan acuan sebagai program 'stimulasi' bagi dosen perempuan dan peneliti untuk dapat mengembangkan kapasitas dan daya saingnya. Fasilitas kelembagaan yang mempertimbangkan beban ganda bagi dosen perempuan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas 'penitipan anak' hingga jam kerja normal, bagi dosen dan staf yang memiliki anak usia pra sekolah sehingga dosen perempuan juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan produktif. dan kegiatan penelitian yang dinamis. . Selain itu, program insentif dana penelitian yang mempertimbangkan 'insentif' untuk pembayaran fasilitas penitipan anak selain insentif tambahan untuk dana penelitian dan publikasi juga dapat dipertimbangkan untuk dosen perempuan dengan beban ganda; khususnya yang berstatus single parent dengan jabatan Ketua Lektor. Namun, 'creme de la-creme' adalah semua kebijakan yang tertulis secara eksplisit ramah gender bagi dosen perempuan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi yang mengikat mereka pada jenjang turunannya tanpa mengurangi kondusifitas akademik (penelitian dan pendidikan) suasana. Karena sebuah kematian tanpa aturan yang mengikat secara formal dari sebuah institusi sangat penting untuk keberlangsungan di masa yang akan datang (sustainability). Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk transformasi kelembagaan sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian para pemimpin tingkat tinggi, tentunya akan berdampak positif dalam jangka panjang terkait dengan target Unsyiah untuk mencapai World Class University Based Imtaq.
Tata Kelola Kearsipan dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Krisnawati Krisnawati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14319

Abstract

Penyusutan arsip dalam suatu organisasi atau instansi harus dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam kinerja organisasi. Penyusutan arsip juga berfungsi untuk  mengurangi arsip in aktif yang tidak memiliki nilai guna arsip. Penyusutan arsip mempunyai tiga tahapan, yaitu pemindahan arsip, penyerahan dan pemusnahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses optimalisasi penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambatnya, serta penyusutan arsip yang berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti ikut terlibat secara langsung sebagai instrumen penelitian. Hasil dari penyusutan bisa berupa non arsip yang nantinya bisa dilanjutkan proses pemusnahan arsip, arsip yang masih harus disimpan karena masih dipergunakan dalam kegiatan organisasi meskipun nilai gunanya sudah menurun (arsip dinamis in aktif) ataupun berupa produk arsip statis yang bersifat permanen dan tidak bisa dimusnahkan. Arsip statis inilah yang bisa dijadikan salah satu indikator kinerja bagi  pemerintah daerah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Semakin banyak arsip statis yang tercipta maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.
Bibliometric Analysis: Forest Fire Controlling Policy in Indonesia Mutia Rahmah
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14353

Abstract

This study aims to identify and analyze the intensity of research developments with the topic of forest fire controlling policy in Indonesia in the last five years from 2017 to 2021 through bibliometric analysis. The research method uses a literature review with data collection through the publish or perish software from the google scholar database with the keywords “forest fire Indonesia,” “forest fire management, Indonesia,” forest fire control, Indonesia,” and “forest fire policy, Indonesia.” Data analysis using the VOSviewer application. The results showed 154 journal articles discussing forest fire controlling policy in Indonesia between 2017 and 2021 accessed on December 18, 2021. The term "implementation" became the most central and widely discussed term in previous studies. As a comparison, in 2021, the terms "coordination policy" and "annual forest fire” will be the last issues to be discussed. The limitation of this study is research using the Google Scholar database. It is open to all articles, including journals, reports, papers assignments, and articles that have been uploaded to the Google database. In addition, incomplete metadata such as year and source of publication become undetectable when filtered. Following research, more analysis will be conducted using other indexing databases like Scopus or Web of Science.

Page 1 of 1 | Total Record : 5