cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2022): Agustus" : 5 Documents clear
RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 Grein George Theodoron Wutoy; Tri Nugroho
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.14891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa data.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Berap pada tahun 2022 adalah Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat output dan outcome yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata output  yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada outcome yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum terlaksanakan dengan baik karena  2 faktor pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.
Policy Formulation of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia Apriansyah Apriansyah; Fitri Kurnianingsih; Mahadiansar Mahadiansar
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15275

Abstract

Cleanliness is an inseparable part that is the obligation of every individual for survival; in the conditions of the COVID-19 pandemic, stakeholders have prepared policies in the health sector so that people get their right to live healthily. This study intends to evaluate the role of the government in managing sanitation programs during the COVID-19 pandemic, where policies previously needed to formulate solid policies. This research method uses a literature study where data analysis uses relevant secondary data so that it can be analyzed in depth using the concept of the policy implementation process. The results show that in the sanitation program during the COVID-19 pandemic, the government's role in setting agendas must refer to existing problems in the form of community group routines. Furthermore, the government's policy formulation must take a community-based approach that provides insight into the importance of sanitation program involvement and legitimacy. Finally, an evaluation of government policies must make breakthroughs and program initiations in each regional stakeholder by prioritizing innovations that can happen by the Indonesian people.
KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Diana Mahmuda; Wawan Budi Darmawan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GRABAH KASONGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Tiza Irma; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15271

Abstract

This study aims to see community empowerment in strengthening MSMEs for pottery craftsmen in Kasongan, Bantul in the midst of the COVID-19 pandemic. Because as is known that the COVID-19 pandemic is enough to cause a multidimensional crisis that has a very significant impact on economic movements. So that this economic sector feels a considerable impact from the COVID-19 pandemic, coupled with the various policies carried out by the Indonesian government. One of the affected sectors is the MSME sector located in Kasongan, Bantul.  During the COVID-19 pandemic, MSME players, especially the pottery craftsmen MSME group, were also affected where there was a decrease in pottery sales turnover and also a decrease in pottery production. However, the pottery craftsman MSME group was able to survive amid the uncertainty of the covid-19 pandemic. This is certainly influenced by several things, one of which is the efforts of the village government itself in empowering the community in strengthening MSMEs. Therefore, to determine community empowerment in strengthening MSMEs in the midst of the COVID-19 pandemic, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. So that it can see the social phenomena that occur directly and more deeply. From this study, the results were obtained that if you look at the empowerment of the three phases of empowerment, namely the Initial Phase, the Participatory Phase, and the Emancipatory Phase, then the empowerment of the community in Bangunjiwo for pottery MSME actors can be said to be successful. So that with these 3 phases, it can strengthen Kasongan pottery craftsmen to survive in the midst of the COVID-19 pandemic
Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Fendi Timur; R Widodo Triputro
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.14861

Abstract

Kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Pada kenyataannya, ia menghadapi beberapa masalah seperti: sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya dana, dan penggunaan yayasan lain yang tidak memadai. Rumusan masalah adalah: bagaimana implementasi kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambatnya? Metode penelitian: penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, dan objeknya adalah perangkat desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden. Untuk pemilihan informan digunakan teknik purposive, dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan dengan baik karena berdasarkan konstitusi yang ada melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti peraturan yang ada. Namun pelaksanaannya belum sempurna karena ada refocusing anggaran, pengetahuan pemangku kepentingan cukup tetapi perlu peningkatan kualitas SDM, peran aktif masyarakat dalam mengikuti program, monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, ia menghadapi beberapa masalah seperti: kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): Agustus Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol 2, No 3 (2021): Agustus Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): Desember Vol 1, No 3 (2020): Agustus Vol 1, No 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): Desember