cover
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria" : 10 Documents clear
Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi) Sutadi, Rayyan Dimas; Luthfi, Ahmad Nashih; Mujiburrohman, Dian Aries
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.11

Abstract

Abstract: One of the policy undertaken by the Government of Indonesia in take care of the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land is Agrarian Reform. The implementation of agrarian reform that has produced various kinds of legal products still raises figures of inequality in the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land, it’s make the implementation of agrarian reform program was like walking in place. Therefore the purpose of this study is to analyze agrarian reform policies in the three implementation periods in terms of the regulations that have been issued by comparison of each era of implementation of the four principles of land governence.The method in this research is use normative law research method, this research were reviewed from various aspects such as aspects of theor, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation, and explanation in each articles. This approach is undertaken in order to understand the philosophy of the rule of law overtime, as well as to understand the changing and evolving of philosophy underlying the rule of law relating to the topic that was researched.The result of the research conduct that the legal product policy produced in three era of agrarian reform period in Indonesia the implementation of the Old Order era can be carried out well, because of the five main regulations and legislation produced can be used the four principles of land governence. The conclusion is the resulting law product policy can be used as a reference in the implementation of agrarian reform in Indonesia. Keyword: Agrarian Reform, Law Policy Product, Land Governence. Intisari: Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Pelaksanaan reforma agraria yang sudah menghasilkan berbagai macam produk hukum kebijakan masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan reforma agraria pada tiga periode pelaksanaan yang ditinjau dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dengan perbandingan masing-masing era pelaksanaan terhadap empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktrur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia periode pelaksanaan pada era orde lama  reforma agraria dapat dijalankan dengan baik, karena dari kelima pokok peraturan dan perundangan yang dihasilkan memenuhi empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan. Sehingga dapat dikatakan kebijakan produk hukum yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.Kata Kunci: Reforma Agraria, Produk Hukum Kebijakan, Tata Kelola Pertanahan.
Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk Pembenahan Data Spasial Pertanahan (Studi di Desa Karangpakis, Kabupaten Cilacap) Wijayanto, Danang Dwi; Wahyono, Eko Budi; Utami, Westi
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.10

Abstract

Abstract : Photo Map that came from the Unmanned Aerial Vehivle can be used to help collecting physical data in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL). One of the UAV photo map utilization is as a Basic Map or work map. Before being used as a reference for collecting physical data, all registered land fields (Cluster 4) at the PTSL location must be plotted on the Basic Map and then corrected based on the appearance of the UAV photo map. Based on the results of the analysis it was concluded that the entire field of Cluster 4 plots above the UAV Photo Map must be corrected in both the mapped and uncharted land in the GeoKKP system. Field of Cluster 4 p that have been mapped are addressed by utilizing the features in ArcGIS and AutocadMAP software and for uncharted field of Cluster 4 were used by the Geographical Index Mapping (GIM) method.Keyword : Photo Map, UAV, Cluster 4 Intisari : Peta Foto yang berasal dari Wahana pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehivle) dapat dipergunakan untuk membantu pengumpulan data fisik dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).  Salah satu pemanfaatan peta foto UAV adalah sebagai Peta Dasar atau peta kerja. Sebelum dipergunakan sebagai acuan pengumpulan data fisik, seluruh bidang tanah terdaftar (Kluster 4) di lokasi PTSL harus diplotkan di Peta Dasar tersebut dan kemudian dilakukan pembenahan berdasarkan kenampakan peta foto UAV. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa keseluruhan bidang tanah Kluster 4 yang diplotkan diatas Peta Foto UAV harus dilakukan pembenahan baik bidang tanah yang sudah terpetakan dan yang belum terpetakan di sistem GeoKKP. Bidang tanah Kluster 4 yang sudah terpetakan dibenahi dengan memanfaatkan fitur dalam sotware ArcGIS dan AutocadMAP dan untuk bidang tanah Kluster 4 yang belum terpetakan dipergunakan metode Geographical Index Mapping (GIM).Kata Kunci : Peta Foto UAV, Pembenahan, Kluster 4
Pemanfaatan Receiver Gnss Berbiaya Rendah “Expandable-Gnss” dengan Metode Post-Processing Kinematic dalam Pengukuran Kadastral Chodiq, Rizka Dita Samsudin Al; Nugroho, Tanjung; Suyudi, Bambang
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.9

Abstract

Abstract: Utilization of GNSS receiver by RTK method is expected to accelerate the land parcels measurement in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. However, due to the expensive price, the number of current GNSS receivers is not yet comparable with the existing targets and work loads. Utilization of low-cost GNSS receiver can be a solution to the situation. One of the low-cost GNSS receivers is Expandable-GNSS (E-GNSS). The limitation of RTK method, related to the dependence of data communication during observation can be solved by the Post-Processing Kinematic (PPK) method. This research aims to test the accuracy of observations using E-GNSS with PPK method. The comparator in this research is the result of observation using GNSS receiver with static method. Data were analyzed by comparing the differences of coordinates between the three sample groups based on the baseline length classification, and also compared the coordinate differences between the two methods and the tolerance test based on the provisions of the PMNA / KBPN Technical Guidelines Number 3 of 1997. Based on the analysis indicates an increase in coordinate difference proportional to the length of the baseline. Statistical analysis also shows that there are significant differences between the coordinates of both methods, but still meet the fault tolerance point of 0.250 m. The length of the measured land parcels also meets the tolerance based on the provisions of the PMNA / KBPN Technical Guidelines Number 3 of 1997.Keywords: Cadastral, Low-Cost GNSS Receiver, Post-Processing Kinematic Intisari: Pemanfaatan receiver GNSS dengan metode RTK diharapkan dapat mempercepat kegiatan pengukuran bidang tanah di Kementerian ATR/BPN. Akan tetapi, karena harga receiver GNSS yang relatif mahal menyebabkan jumlahnya belum sebanding dengan target dan beban pekerjaan yang ada. Pemanfaatan receiver GNSS berbiaya rendah dapat menjadi solusi keadaan tersebut. Salah satu receiver GNSS berbiaya rendah adalah Expandable-GNSS (E-GNSS). Sedangkan keterbatasan metode RTK, terkait ketergantungan akan komunikasi data selama pengamatan dapat di atasi dengan penggunaan metode Post-Processing Kinematic (PPK). Pada penelitian ini, dilakukan pengujian ketelitian hasil pengamatan menggunakan E-GNSS dengan metode PPK. Sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan menggunakan receiver GNSS dengan metode statik. Analisis dilakukan dengan membandingkan perbedaan koordinat kedua metode antar kelompok sampel berdasarkan klasifikasi panjang baseline, selain itu juga dibandingkan perbedaan koordinat hasil pengamatan antara kedua metode serta uji toleransi berdasarkan ketentuan pada Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan perbedaan koordinat sebanding dengan semakin panjang baseline. Analisis statistik juga menunjukkan terdapat perbedaan signifikan koordinat yang dihasilkan kedua metode, akan tetapi masih memenuhi toleransi kesalahan titik sebesar 0,250 m. Panjang sisi bidang tanah hasil pengukuran juga memenuhi toleransi berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.Kata kunci: Kadastral, Receiver GNSS Berbiaya Rendah, Post-Processing Kinematic
Penyelesaian Atas “Tanah Sisa” dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung Tsaurah, Zahra Ats; Sembiring, Julius; Laksamana, Rofik
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.8

Abstract

IntisariBerdasarkan Pasal 35 Undang-undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012, “tanah sisa” pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan ganti kerugian secara utuh atas permintaan dari pemilik tanah. Senyatanya, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang Provinsi Lampung belum diberikan ganti kerugian terhadap “tanah sisa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria tanah sisa dibagi berdasarkan penggunaan tanahnya, yaitu tanah pertanian dan tanah non pertanian. Kriteria tanah sisa pertanian adalah kondisi tanaman, hasil produksi, bentuk tanah dan akses tanah. Kriteria tanah sisa non pertanian adalah kondisi tanah, kenyamanan pemilik, bentuk tanah dan akses tanah. Mekanisme ganti kerugian tanah sisa yang paling baik digunakan adalah berbarengan dengan ganti kerugian trase tol. Langkah yang perlu dilakukan adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah perlu memberikan petunjuk teknis mengenai kriteria tanah sisa dan Panitia Pengadaan Tanah di Lampung harus segera melakukan tindaklanjut atas kepemilikan tanah sisa. Kata Kunci : pengadaan tanah, tanah sisa, JTTS, penelitian  AbstractBased on Article 35 of Land Acquisition Law Number 2 Year 2012, "residual land" on Land Acquisition for public purposes may be entirely redeemed at the request of the landowner. In fact, the land acquisition for the construction of Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) inTerbanggi Besar - PematangPanggang, Lampung Province has not been compensated for "residual land".The results of this researchare that the residual land criterias are divided based on the land use, that is agricultural land and non-agricultural land. Criterias for agricultural land are the condition of plant,  the results of  its production, the shape of  land and the access of land. . Criterias for non-agricultural land arethe condition of the land, the comfort of the owner, the shape of the land and the access of the land. The best compensation mechanism of residual land was given at the same time with the trace area. Steps that need to be done are the Director General of Land Acquisition needs to provide technical guidance on the criteria of residual land and the Land Acquisition Committee in Lampung should immediately follow up the ownership of the residual land. Kata Kunci : Land acquisition, residual land, JTTS, research
Penyelesaian Sengketa Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan Sholihah, Siti Arifatun; Budhiawan, Haryo; Sarjita, Sarjita
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.7

Abstract

Abstract : The right through the yard of another is a form of social function of land rights that reflected in Article 6 of the UUPA. The social function of land rights itself tends to shift toward individual concepts, leading to the non-fulfillment of the social function of land rights. This can lead to disagreements, such as disputes over road access of yard. This study aims to determine the problems encountered in the settlement of access of yard disputes and the pattern of settlement through Mediation, State Administrative Court and General Courts. The research method used is empirical law research method with case approach done to 3 (three) cases related to access of yard disputes. The results showed that the problems faced in the settlement of access of yard disputes is the lack of detailed regulations on the dedication of the yard, and the unoptimal implementation of the provisions related to the access of yard in the first land registration. In relation to its implementation, dispute settlement through Mediation can be said to solve the problem more thoroughly than the handling of disputes through the judiciary, especially related to the maintenance of land registration data. Keywords : Dispute Resolution, Access of  Yard, Social Function of Land Rights Intisari : Hak melalui pekarangan orang lain merupakan salah satu wujud fungsi sosial hak atas tanah yang jiwanya tercermin dalam Pasal 6 UUPA. Fungsi sosial hak atas tanah sendiri cenderung mengalami pergeseran menuju konsep individual, yang berujung pada tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, seperti sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan serta pola penyelesaiannya melalui Mediasi, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus yang dilakukan terhadap 3 (tiga) kasus terkait sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa akses jalan bidang tanah pekarangan adalah belum tersedianya peraturan detail mengenai pengabdian pekarangan, serta belum optimalnya pelaksanaan ketentuan terkait akses jalan bidang tanah pekarangan pada pendaftaran tanah pertama kali. Terkait pelaksanaannya, penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dikatakan menyelesaikan masalah secara lebih tuntas dibandingkan dengan penanganan sengketa melalui lembaga peradilan, terutama terkait dengan pemeliharaan data pendaftaran tanahnya. Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali Sastrawan, I Putu Dody; Guntur, I Gusti Nyoman; Andari, Dwi Wulan Titik
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.6

Abstract

Abstract: Druwe Desa land is a customary whose management is implemented and belongs to desa pakraman. Although it has been acknowledged juridically, but the existence of Druwe Desa land in Bali is experiencing a vacuum related to the legal subject. On that basis, desa pakraman is appointed as subject of rights with respect to its land through the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial/Head of National Land Agency Number 276/Kep-19.2/X/2017. The purpose of this research is to: (1) Make map of distribution of Druwe Desa land; (2) Describe the importance of strengthening the right to Druwe Desa land; (3) Describe the procedures for strengthening the right to Druwe Desa land; (4) Describe the benefits of the strengthening of Druwe Desa land rights. To achieve these objectives, qualitative research methods with ethnographic approach are used to understand the efforts of the community in maintaining the existence of Druwe Desa land. The results of this study indicate the potential shifting of the status of Druwe Desa land ownership that can indirectly threaten its existence. For that reason, it is necessary to strengthen the right to Druwe Desa land so that there will be no problems that can reduce the existence of asset of desa pakraman. Steps that need to be taken is the process of certification to obtain legal certainty.Keywords:   Druwe Desa land, desa pakraman, Existence, Tri Hita Karana, Awig-Awig  Intisari: Tanah Druwe Desa merupakan tanah adat yang pengelolaannya dilaksanakan dan menjadi milik desa pakraman. Meskipun sudah diakui secara yuridis, namun keberadaan tanah Druwe Desa di Bali mengalami kekosongan terkait subjek hukumnya. Atas dasar itulah, desa pakraman ditunjuk sebagai subjek hak berkenaan dengan tanah miliknya melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Membuat peta sebaran tanah Druwe Desa; (2) Mendeskripsikan pentingnya penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (3) Mendeskripsikan tata cara penguatan hak atas tanah Druwe Desa; (4) Mendeskripsikan manfaat hasil penguatan hak atas tanah Druwe Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami upaya masyarakat dalam menjaga eksistensi tanah Druwe Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe Desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan hak atas tanah Druwe Desa agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengurangi keberadaan aset desa pakraman tersebut. Langkah yang perlu diambil adalah proses pensertipikatan untuk mendapatkan kepastian hukum.Kata Kunci:    Tanah Druwe Desa, desa pakraman, Eksistensi, Tri Hita Karana, Awig-Awig Pendah
Model Spasial Penentuan Lokasi untuk Objek Bank Tanah di Kabupaten Sleman Arfian, Arfian; Muryono, Slamet; Sudibyanung, Sudibyanung
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.5

Abstract

 Abstract: The conception of a land bank is intended as an activity undertaken by the Government to provide land, which will be allocated for future use for various development purposes. Implementation of land bank can not be separated from spatial data. Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) both at Provincial and Regency/City Land Offices is deemed necessary to contribute on the realization of the institution of land bank in providing spatial data. This study aims to determine and demonstrate spatial model in determining the location f of land banks based on land market data and physical characteristics of the soil in Godean Sub-district, Sleman Regency.The research used descriptive qualitative method with spatial approach technique. Space variable was considered as the main variable in each analysis and sampling method. The subject of land bank was considered as land that allegedly indicated as abandoned land. The data was obtained from interview, observation and document studies. The results showed: (1) To determine object of land for land bank purpose, several spatial data obtained from Land Office of Sleman Regency were used, which are Administration Map, Land Use Map (2017), Land Capability Map, Land Value Zone Map (2017), Distribution Land Value  Map (2018); and Abandoned Land Map. (2) Spatial model of land bank using Dynamics Spatial Model Land Banking has three main components, which arepotential abandoned land, soil physical characteristics, and land market data. The three components has characteristic of the dimension of space, time and process dynamics, related to the processes in the earth science, ecology, sociology and economics.Keywords: object of land bank, spatial data, land physic, land market. Intisari: Konsepsi bank tanah dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari untuk berbagai kepentingan pembangunan. Penyelenggaraan bank tanah tidak dapat lepas dari data spasial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baik di Kantor Wilayah Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/ dipandang perlu membantu mewujudkan lembaga bank tanah dalam hal penyediaan data spasial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan model spasial dalam penentuan lokasi untuk penyelenggaraan bank tanah berdasarkan data pasar tanah dan karakteristik fisik tanah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan (spatial approach) dimana variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis dan metode sampling yang menjadi sampel yaitu persebaran objek bank tanah yaitu tanah yang diduga terindikasi tanah terlantar. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penentuan lokasi objek tanah untuk bank tanah dilakukanmemanfaatkan data spasialyang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman; yakni meliputi, Peta Administrasi; Peta Penggunaan Tanah Tahun 2017; Peta Kemampuan Tanah; Peta Zona Nilai Tanah Tahun 2017; Peta Persebaran Nilai Tanah Tahun 2018; dan Peta Tanah Terlantar.(2)Model spasial bank tanah menggunakan metode Dynamics Spatial Model Land Bankingmemiliki tiga komponen utama, yaitu tanah yang diduga terindikasi terlantar, karakteristik fisik tanah, dan data pasar tanah, yang memiliki dimensi ruang, waktu dan proses dinamiknya, baik yang terkait dengan proses-proses dalam ilmu kebumian, ekologi, sosiologi maupun ekonomi. Kata kunci: objek bank tanah, data spasial, fisik tanah dan pasar tanah
Pemberian Ganti Kerugian Tanah Kas Desa untuk Jalan Tol Solo Mantingan II: Problematika Pelaksanaannya Chrisnawati, Rangga Agung; Kistiyah, Sri; Prasetyo, Priyo Katon
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.4

Abstract

Abstract: Land is the government's capital in carrying out various developments in the public interest. Regulation about the release of land acquisition objects besides individual land contributes to the constraints that become problematic in every land acquisition carried out by the government. This research that aims to find out the problematic compensation of village's treasure land in Masaran Subdistrict and the efforts carried out by the Land Acquisition Committee carried out with descriptive qualitative methods. The result of the research is based on the interview result, the researcher documentation at the research location. The problems faced are a) The difficulty of finding replacement land; b) the procedur of disposal village's treasure land; c) Human resources; and d) The rest of the compensation money. While the efforts are a) The Village Goverment active in finding replacement land; b) Active communication between related agencies and also with sellers of replacement land; c) Assistance in making and completing of filing files for village's treasure land disposal.Keywords: land acquisition, compensation, the village's treasure land Intisari: Tanah merupakan modal pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan untuk kepentingan umum. Pengaturan mengenai pelepasan objek pengadaan tanah selain tanah perseorangan menyumbangkan kendala yang menjadi problematika dalam setiap pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah.. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui problematika ganti kerugian tanah kas desa di Kecamatan Masaran serta upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi. Problematika yang dihadapi adalah a) Kesulitan mencari tanah pengganti; b) Prosedur pelepasan tanah kas desa; c) Sumber daya manusia; dan d) Sisa uang ganti kerugian. Sedangkan upaya yang dilaksanakan adalah a) Desa aktif dalam mencari tanah pengganti dengan memberi pengumuman dan komunikasi dengan warga; b) Komunikasi aktif antar instansi yang terkait dan antara desa dengan penjual calon tanah pengganti; c) Pendampingan dalam membuat dan melengkapi berkas-berkas pengajuan pelepasan tanah kas desa.Kata Kunci: pengadaan tanah, ganti rugi, tanah kas desa 
Kontribusi Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat di Jawa Tengah Istiningdyah, Restu; Sutaryono, Sutaryono; Wahyuni, Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.2

Abstract

Abstract: This research aims to determine the contribution of land redistribution activities carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency on Key Performance Indicators (IKU) which is compiled namely the percentage increase in income of people receiving agrarian reform. Data analysis is done by using spatial pattern to give description of distribution of land redistribution and contribution of land redistribution activity to IKU which have been prepared. The difference of formula applied in calculation of IKU cause unclear amount of contribution of a strategic program especially redistribution of land to IKU. Re-formulation of IKU is the percentage of increase in income of recipients of agrarian reform needs to be done so that the contribution of a strategic activity undertaken can be measured clearly. Keywords : contribution, land redistribution, Key Performance Indicators Intisari:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola keruangan untuk memberikan gambaran sebaran pelaksanaan redistribusi tanah dan kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap IKU yang telah disusun. Adanya perbedaan rumus yang diterapkan dalam perhitungan IKU menyebabkan ketidakjelasan besaran kontribusi suatu program strategis khususnya redistribusi tanah terhadap IKU. Perumusan ulang IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu dilakukan sehingga kontribusi suatu kegiatan strategis yang dilaksanakan dapat diukur dengan jelas.  Kata Kunci : Kontribusi, redistribusi tanah, Indikator Kinerja Utama
Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kurniawan, Wahyu Andi; Setiowati, Setiowati; Supriyanti, Theresia
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v1i1.1

Abstract

Abstract: The implementation of the PTSL Program by the government annually has the objective that all land parcels in Indonesia can be fully registered by 2025. One of the products of the implementation of the PTSL Program is the ownership of a land titling certificate that has social and economic impact on the community. Given the social and economic impacts of land rights certificates, the public's expectation of the PTSL Program will increase. This study aims to analyze the relationship and the influence of social and economic factors felt by the community with expectations on the implementation of PTSL in 2017. The research method used is quantitative by using a measure of Likert scale which is then analyzed based on correlation coefficient and regression so it is known that the relationship and the influence of social and economic factors with expectations of private universities. The result of this research is there is a significant correlation between social factor and economic factor with expectation to PTSL equal to 0,531 so that can be categorized as strong relation with significance value 0,000 <0,05. There is a significant influence between social factors and economic factors with expectations of PTSL of 0.298 with a significance value of 0.000 <0.05.Keywords: complete systematic land registry, public expectations, social and economic factor Intisari: Pelaksanaan Program PTSL oleh pemerintah setiap tahunnya memiliki tujuan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. Salah satu produk dari pelaksanaan Program PTSL adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Dengan adanya dampak sosial dan ekonomi dari sertipikat hak atas tanah maka harapan masyarakat terhadap Program PTSL akan semakin meningkat.Penelitian ini bertujuanmenganalisis hubungan dan pengaruh faktor sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan ekspektasi terhadap pelaksanaan PTSL pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan alat ukur berupa skala likert yang kemudian dianalisis berdasarkan koefisien korelasi dan regresi sehingga diketahui besar hubungan dan pengaruh faktor sosial dan ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL.Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,531 sehingga dapat dikategorikan sebagai hubungan yang kuat dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial dan faktor ekonomi dengan ekspektasi terhadap PTSL sebesar 0,298 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap, ekspektasi masyarakat, faktor sosial dan ekonomi

Page 1 of 1 | Total Record : 10