cover
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria" : 10 Documents clear
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun Liliyani, Pertiwi; Nugroho, Tanjung; Titik Andari, Dwi Wulan
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.114

Abstract

Abstract: The inventory of Land Tenure, Ownership, Use, and Utilization (IP4T) which is conducted by the City/Regency Land Office, often constrained by limited human resources and State Budget (APBN). For the solution to solve the limited human resources and APBN, in the IP4T implementation, then it needs to conduct an activity based on the participation of society. An activity based on the participation of society is called the Participatory IP4T, in the context of IP4T. This research aims to find out the stages of the Participatory IP4T activity which involves parties, as well as to find out the benefits of the Participatory IP4T results for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity in Madiun Regency. This research used the descriptive method with the qualitative approach. The research results showed that the stages of Participatory IP4T consist of four stages namely: (1) Planning Stage, (2) Preparation, (3) Implementation, and (4) Supervision, Monitoring and Evaluation. The results of the Participatory IP4T activity was (1) Work Map which can be useful as the work map for the PTSL activity, (2) the textual and juridical data, can be utilized for the initial data of the PTSL data. The PTSL in Madiun Regency was supported by the existence of the Participatory IP4T activity.Keywords: participatory IP4T, APBN, PTSL. Intisari: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dan APBN yang terbatas dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, yang dalam konteks IP4T disebut IP4T Partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak serta mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan IP4T Partisipatif terdiri 4 tahapan yaitu: (1) Tahapan Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pelaksanaan, dan (4) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa: (1) Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, (2) Data yuridis dan tekstual yang dapat dimanfaatkan untuk data awal data PTSL. PTSL di Kabupaten Madiun didukung oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.Kata Kunci: IP4T partisipatif, APBN, PTSL.
Kajian Akurasi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung) Yulianto, Evan Sulton; Farid, Abdul Haris
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.113

Abstract

Abstract: The collection of physical data is regulated in JUKNIS PMNA/KBPN Number 3 of 1997. In the technical guidelines, determinate where the results of measuring and mapping land parcels have to accordance with determined tolerances, namely tolerance of distance, area, form and registration map. But in reality, the results of the measurement and mapping of land parcels by KJSKB still do not fulfill the tolerance requirements. This study aims to determine the level of accuracy of the results of measurements and mapping of land parcels conducted by KJSKB. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The comparison of distances in Butuh Village were 42 distances (36.52%) suitable and 73 distances (63.48%) did not, in Jeli Village, there were 74 distances (55.64%) suitable and 59 distances (44.36%) did not. The results of the comparison of area in Butuh Village are 23 land parcels (76.67%) suitable and 7 land parcels (23.33%) did not, in Jeli Village as many as 20 land parcels (66.67%) suitable and 10 land parcels (33.33%) did not. In addition to the form variables and registration maps, some land parcels do not match between the Measuring Image and the field conditions.Keywords: accuracy, measurement, mapping, KJSKB. Intisari: Pelaksanaan pengumpulan data fisik diatur dalam JUKNIS PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997. Di dalam Juknis tersebut, terdapat ketentuan dimana hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus sesuai dengan toleransi yang telah ditetapkan yaitu toleransi jarak, luas, bentuk, dan peta pendaftaran. Namun kenyataannya, hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh KJSKB masih belum memenuhi syarat toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh KJSKB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil perbandingan jarak di Desa Butuh sebanyak 42 jarak (36.52%) Sesuai dan 73 jarak (63.48%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 74 jarak (55.64%) Sesuai dan 59 jarak (44.36%) Tidak Sesuai. Hasil perbandingan luas di Desa Butuh sebanyak 23 bidang tanah (76.67%) Sesuai dan 7 bidang tanah (23.33%) Tidak Sesuai, di Desa Jeli sebanyak 20 bidang tanah (66.67%) Sesuai dan 10 bidang tanah (33.33%) Tidak Sesuai. Selain itu pada variabel bentuk dan peta pendaftaran, beberapa bidang tanah tidak sesuai antara Gambar Ukur dan keadaan lapangan.Kata Kunci: akurasi, pengukuran, pemetaan, KJSKB. 
Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore Sam, Irsal Marsudi; Setiowati, Setiowati; Riyadi, Rakhmat
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.112

Abstract

Abstract: Most of the land beach border Village Bintarore has been controlled and owned by the community. The purpose of this research are (1) to know the kind of land tenure, land ownership, land use and land utilization; (2) Land Office Policy in Bulukumba Regency granting land rights; (3) the suitability of the land use and land utilization with RTRW. The research was conducted using qualitative methods for data analysis, survey and interview methods for data collection and the use of the census method. Based on the results of the study are known: (1) land on the beach border Village Bintarore is controlled by the Government, the public and legal entities. Types of landholdings consists of State land and land ownership rights. Type of land use consists of the use of the open land for housing, services, government agencies, religious services, rental services, workshop, warehousing, graves, sports field, industry, trade and services mix. Land utilization type consists of utilization as a place of residence, mix, economic, social, agricultural and not utilized; (2) Bulukumba District Land Office do policies to keep providing land rights in the area of the border of the Bintarore Village beach, (3) there are 87,19% mismatch between the use and utilization of land at Bintarore Village beach border with RTRW.Keywords: IP4T, RTRW, beach border. Intisari: Sebagian besar tanah sempadan pantai Kelurahan Bintarore telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Jenis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pemberian hak atas tanah; (3) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara serta menggunakan metode sensus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Tanah di sempadan pantai Kelurahan Bintarore dikuasai oleh pemerintah, masyarakat dan badan hukum. Jenis pemilikan tanah terdiri dari tanah negara dan tanah hak milik. Jenis penggunaan tanah terdiri dari penggunaan untuk perumahan, tanah terbuka, jasa instansi pemerintah, jasa peribadatan, jasa sewa, perbengkelan, pergudangan, kuburan, lapangan olahraga, industri, jasa perdagangan dan kebun campuran. Jenis pemanfaatan tanah terdiri dari pemanfaatan sebagai tempat tinggal, campuran, ekonomi, sosial, pertanian dan tidak dimanfaatkan; (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba melakukan kebijakan untuk tetap memberikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai Kelurahan Bintarore (3) Terdapat 87,19% ketidaksesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai kelurahan Bintarore dengan RTRW.Kata Kunci: IP4T, RTRW, sempadan pantai. 
Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar Angkoso, Jefri Bangkit; Luthfi, Ahmad Nashih; Sudibyanung, Sudibyanung
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.111

Abstract

Abstract: There is inequality for land tenure and land ownership in Indonesia in recent decades. The Gini Index can be used to see the level of inequality in the distribution of land tenure and land ownership. The purpose of this research is to determine the distribution of land tenure and land ownership of agricultural land, the level of inequality, and the influencing factors. This research uses qualitative methods with case study strategies. The results of this study are in Ngungkal, in the largest class of land tenure and land ownership, 13.875 m² of agricultural land is only owned by 1 farmer family (0.59% of the total sample). In the smallest class, 13.766 m² of agricultural land is owned by 126 farmer families (11.30% of the total sample). In the largest class of land tenure and land ownership in Talok, 5.532 m² of agricultural land is owned by 1 farmer family (1,89% of the total sample), while on the smallest class 7.583 m² of agricultural land is owned by 29 farmer families (22,64% of the total sample). Gini Index in land tenure and land ownership of agricultural land in Ngungkal and Talok is high, namely 0.72 in Ngungkal and 0.52 in Talok. The small size of agricultural land owned by farmer families due to land fragmentation through legal actions in the form of buying and selling and grants, as well as legal events in the form of inheritance. Fragmentation of agricultural land in Nglegok Village causes the “gurem” effect on farm families, where the size of agricultural land which is initially small becomes even smaller.Keywords: agricultural land, inequality, gini index, gurem. Intisari: Ketimpangan penguasaan dan pemilikan terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, tingkat ketimpangannya dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah di Dusun Ngungkal, di kelas terbesar penguasaan dan pemilikan tanah, 13.875 m² lahan pertanian hanya dimiliki oleh 1 keluarga petani (0,59% dari total sampel). Di kelas terkecil, 13.766 m² tanah pertanian dimiliki oleh 126 keluarga petani (11,30% dari total sampel). Di kelas terbesar kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah di Dusun Talok, 5.532 m² tanah pertanian dimiliki oleh 1 keluarga petani (1,89% dari total sampel), sedangkan pada kelas terkecil, tanah pertanian seluas 7.583 m² dimiliki oleh 29 keluarga petani (22,64% dari total sampel). Indeks Gini penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Ngungkal dan Talok tergolong tinggi, yaitu 0,72 di Ngungkal dan 0,52 di Talok. Kecilnya luas tanah pertanian yang dimiliki kepala pertani akibat adanya fragmentasi tanah melalui perbuatan hukum berupa jual beli dan hibah, serta peristiwa hukum berupa pewarisan. Fragmentasi tanah pertanian di Desa Nglegok menyebabkan efek guremisasi pada keluarga petani, dimana luas tanah pertanian yang pada awalnya sudah kecil menjadi semakin kecil lagi.Kata kunci: tanah pertanian, ketimpangan, indeks gini, gurem.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan Nayoan, Farhan; Prasetyo, Priyo Katon
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.109

Abstract

Abstract: The phenomenon of people rejection that became one of the obstacles in the land acquisition for development of the public interest, was not happening in Muara Rupit Urban Village, Rupit Sub-district, North Musi Rawas Regency (Muratara), South Sumatera Province. In 2017, the land acquisition for the construction of office buildings and other supporting facilities could be done well and smoothly without any rejection from the local people whose land was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This research was qualitative research with descriptive approach. The results showed that the Muara Rupit community was actively  participated in the preparation and implementation stages of land acquisition. The Government strategy were using 2 (two) approach model, top down and bottom up planning.Keywords: land acquisition, people participation, government strategy. Intisari: Fenomena penolakan masyarakat yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, ternyata tidak terjadi di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana pendukung lainnya justru dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya penolakan dari masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Muara Rupit adalah berpartisipasi aktif dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah mengunakan 2 (dua) model pendekatan yaitu  top down planning dan bottom up planning.Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.
Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur Pratama, Agung; Suharno, Suharno; Syaifullah, Arief
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.108

Abstract

Abstract: One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are  1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok  District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS.Abstract: One of the key for successing the Complete Systematic Land Registration Project/ PTSL is efficient surveying and mapping. The purpose of this study was to determine variations in cadastral Surveying and mapping techniques used in PTSL East Lombok Regency. The research used qualitative-descriptive method with interview techniques, documentation and direct observation at the research location. Population and sample are all officers whom related to surveying and mapping activities in East Lombok district land office. The result of this research are  1) there are variations in cadastral Surveying and mapping techniques of the East Lombok  District Land Office; 2) an efficient Surveying technique is to use satellite observation techniques using Geodetic Geo Fennel GPS RTK devices which are an average of 50 fields per day for settlements and rice fields; 3) factors that influence are the availability of tools, human resources (measuring and mapping officers), the community as the applicant and the village apparatus, the area of land, the arrangement of land, the form of land, tool batteries, radio transmitter signals, reference points and multipath. Keywords: Surveying, Mapping, PTSL, Efficient, GPS. Intisari: Salah satu kunci keberhasilan PTSL terdapat pada pengukuran dan pemetaannya. Maka perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral yang digunakan pada PTSL Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Populasi dan sampel yaitu semua petugas yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan Kab. Lombok Timur. Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan data bahwa 1) terdapat variasi teknik-teknik pengukuran dan pemetaan kadastral Kantor Pertanahan Kab. Lombok Timur yaitu, 3 teknik pengukuran dan 3 teknik pemetaan; 2) teknik pengukuran yang efisien adalah dengan menggunakan teknik pengamatan satelit menggunakan alat GPS RTK Geodetic Geo Fennel yaitu rata-rata 50 bidang perhari untuk pemukiman maupun persawahan; 3) faktor-faktor yang berpengaruh adalah ketersedian alat, sumber daya manusia (petugas ukur dan pemetaan), masyarakat sebagai pemohon dan perangkat desa, luas bidang tanah, penataan bidang tanah, bentuk bidang tanah, baterai alat, sinyal pemancar radio, titik referensi dan multipath.Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, PTSL, Efisien, GPS.
Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan Irawan, Dedy Setyo; Wulansari, Harvini
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.107

Abstract

Abstract: Complete Systematic Land Registration is a program which taken by the government in providing legal certainty in the field of land in Indonesia. PTSL activities at Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency Land Office are carried out with third parties. Before starting the measurement, it is necessary to carry out the contradictoire delimitatie principle to ensure legal certainty of ownership of land rights. The research used a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis carried out by compiling logically proportional statements to answer research questions. Problem analysis is carried out by making a description based on premier data and secondary data obtained through interviews and observations of implementation. The results of the research showed that the implementation of the contradictoire delimitatie principle is broadly following PP. No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No. 3 of 1997. The results of the study also showed that there were obstacles in the implementation of the contradictoire delimitatie principle, such as the third parties were not following technical guidelines No. 01 / JUKNIS-300/1/2018 annex 10 in the making of measurement drawings. Quality control is needed to improve the quality of work and results of third party products and minimize land problems in the future.Keywords: principle of contradictoire delimitation, third party. Intisari : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya melalui tahapan asas contradictoire delimitatie untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang dilakukan yaitu dengan menyusun pernyataan-pernyataan proposional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa permasalahan dilakukan dengan membuat uraian berdasarkan data premier dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie secara garis besar telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 1997 dan PMNA KaBPN No. 3 Tahun 1997. Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yakni  pembuatan Gambar Ukur oleh Pihak Ketiga tidak sesuai dengan pedoman JUKNIS No. 01/JUKNIS-300/1/2018 lampiran 10. Sehingga diperlukan pengawasan kendali mutu terkait pekerjaan dan hasil produk dari Pihak Ketiga agar kedepannya hasil pekerjaan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menjadi permasalahan pertanahan dikemudian hari.Kata Kunci : asas contradictoire delimitatie, pihak ketiga.
Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah Nugraha, Septriyadi; Guntur, I Gusti Nyoman; Kistiyah, Sri
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.106

Abstract

Abstract: In 2018, PTSL implementations at Padang have an obstacles specifically in Limau Manis Village. This obstacle caused by the people rejection. Therefore, Padang city land office must have a strategy to reduce the obstacles. The purpose of this study is to find: 1) the causes of people rejection of PTSL, and 2) the strategy from Padang city land office in order to do the communal land registration with PTSL. The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants were chosen by purposive sampling, they were structural officials at Padang city land office and the head of inheritance (MKW). The results of this study is: 1) the traditional leader of KAN Limau Manis is currently trying to maintain the continuity of the communal land, but PTSL program is considered to actually support the privatization so that  caused rejection of the PTSL implementation, and 2) the main strategy to solve the problem in the registration of communal land is to make common perceptions about the registration of communal land along with the ganggam bauntuak above it, between the traditional leader, indigenous peoples, and Padang city land office.Keywords: communal land, kaum, PTSL, west sumatra. Intisari: Pada tahun 2018, PTSL di Kota Padang menemui hambatan di Kelurahan Limau Manis. Hambatan ini diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) penyebab penolakan masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan 2) strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Interaksi Simbolik. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala Waris (MKW). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) pimpinan adat di KAN Limau Manis saat ini sedang berusaha mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi yang sedang terjadi sehingga menimbulkan penolakan terhadap pelaksanaan PTSL, dan 2) strategi utama untuk menyelesaiakan permasalahan dalam pendaftaran tanah ulayat kaum ialah dengan melakukan penyamaan persepsi antara pimpinan adat, masyarakat adat, dan Kantah Kota Padang terkait pendaftaran tanah ulayat kaum beserta ganggam bauntuak yang ada di atasnya.Kata Kunci: tanah ulayat, kaum, PTSL, sumatera barat. 
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah di Kabupaten Pangandaran Fakhrizatullah, Rizka; Martanto, Rochmat; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.104

Abstract

Abstract: Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.Keyword: tourism, facilities and infrastructure, thematic maps. Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.
Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Riyadi, Agung Dini; Salim, Nazir; Mujiati, Mujiati
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i2.105

Abstract

Abstract: Semarang Regency Land Office implemented community empowerment after asset legalization activities in 2009 in Sumogawe Village, namely by providing access to reforms aimed at increasing the potential of community businesses in Sumogawe Village to improve welfare. The purpose of this research is to find out the form of participation of the Semarang Regency Land Office, and the level of welfare after community empowerment in Sumogawe Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, that is by describing as clearly as possible the implementation of community empowerment as an effort to improve the welfare of post-adjudication activities. Data is collected through observation, study of document, and interviews with people of the community. The results of this research are 1) the form of community empowerment in Sumogawe Village after the adjudication activity by providing access to capital to develop the dairy cattle dairy business, 2) the role of Semarang Regency Land Office, by mass land treaties, assisting access to business capital from banks, counseling and mentoring of dairy cattle businesses, and marketing of dairy cow products, 3) The enhancement welfare of Sumogawe Village community is marked by the increase of people's income from the business sector of dairy cow milk.Keyword: community welfare, community empowerment, agrarian reform, access reform. Intisari: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan legalisasi aset tahun 2009 di Desa Sumogawe yaitu dengan memberikan akses reform yang bertujuan untuk meningkatkan potensi usaha masyarakat yang ada di Desa Sumogawe sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumogawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sejelas-jelasnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan ajudikasi. Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian yaitu 1) bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sumogawe pasca kegiatan ajudikasi yaitu dengan memberikan akses modal untuk mengembangkan usaha ternak susu sapi perah, 2) peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu dengan pensertipikatan tanah massal, membantu akses modal usaha dari perbankan, penyuluhan dan pendampingan usaha ternak susu sapi perah, dan pemasaran produk olahan susu sapi perah, 3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumogawe yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor usaha susu sapi perah.Kata Kunci: kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, akses reform.

Page 1 of 1 | Total Record : 10