cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 119 Documents
 1   2   3   4   5 
Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga Rima Kurniasih; Sukayadi Sukayadi; Priyo Katon Prasetyo
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.568 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.27

Abstract

Abstract: The construction of Bendung Slinga in Purbalingga Regency begins with land acquisition carried out in 2009 and 2010, but the land acquisition process has not been completed in the land rights certificate, especially the object that comes from the village cash lands of Banjaran. The purpose of this research is to explain the implementation of land acquisition for Development of Bendung Slinga in Banjaran Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency and explain the constraints faced and the solution. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the implementation of land acquisition for the construction of Bendung Slinga until the payment of compensation has been implemented in accordance with the prevailing regulations, namely Perpres 65/2006 and Perkaban 3/2007. Problems that occur is not complete the condition of the release of cash land Banjaran village which became the object of land acquisition. Terms of release that can not be fulfilled are village regulations, permission of the bupati, and permission of the governor. In addition, replacement land for disbursed village cash lands has not been fully controlled by the Banjaran Village Government and has not yet registered its land rights on behalf of the Banjaran Village Government. Keywords: land acquisition, Bendung Slinga, village cash land. Intisari: Pembangunan Bendung Slinga di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2010, Namun proses pengadaan tanahnya belum selesai pada tahap sertipikasi hak atas tanah, terutama objek yang berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) Banjaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan menjelaskan kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Slinga sampai dengan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perpres 65/2006 dan Perkaban 3/2007. Permasalahan yang terjadi adalah belum lengkapnya syarat pelepasan TKD Banjaran yang menjadi obyek pengadaan tanah. Syarat pelepasan yang belum dapat dipenuhi yaitu peraturan desa, izin bupati, dan izin gubernur. Selain itu, tanah pengganti untuk tanah kas desa yang dilepaskan belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Banjaran dan belum didaftarkan hak atas tanahnya atas nama Pemerintah Desa Banjaran. Kata kunci: pengadaan tanah, Bendung Slinga, tanah kas desa.
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah di Kawasan Padat Bangunan Hanggas Wirapradeksa; Tanjung Nugroho; Muhammad Arif Suhattanto
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (936.459 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.28

Abstract

Abstract: GNSS CORS as one of land and area measuring instrument has the weakness of limited range of base station and can only be used in open area. Nowadays, this weakness can be overcome by mobile base station technology. One GNSS tool that uses mobile base station technology is Galaxy G1, South type. Another advantage is that, it can capture the Beidou satellite signal so that the satellite configuration becomes better. Thus, the researcher conducted a study with the aims (1) to know the difference between accuracy of measurement MBS South Galaxy G1 with and without Beidou satellites; (2) to test the accuracy of the results of measurements using Mobile Base Station South Galaxy G1 type towards the results of measurements with Electronic Total Station (ETS) in the densely building area. This research used a comparison experimental research method with a quantitative approach. The results of the analysis show that (1) the coordinates of the observation with Beidou have an average horizontal accuracy of 0.025 m, while the results of the calculation of coordinates without Beidou have an average horizontal accuracy of 0.421 m. (2) The difference between the MBS South Galaxy G1 coordinate value and the terrestrial coordinate value is 0.132 m on average. The results of the t-test with a significance level of 5% found that the MBS South Galaxy G1 coordinate value has a significant difference to the terrestrial coordinate value. Keywords: mbs, south galaxy g1 Intisari: CORS sebagai salah satu alat ukur bidang tanah mempunyai kelemahan terbatasnya jangkauan base station dan hanya dapat digunakan di daerah terbuka. Kelemahan tersebut kini dapat diatasi dengan adanya teknologi MBS. Salah satu alat GNSS yang menggunakan teknologi MBS adalah South tipe Galaxy G1. Kelebihan lain adalah dapat menangkap sinyal satelit Beidou sehingga konstalasi satelitnya lebih baik. Berdasarkan hal tersebut peneliti ini bertujuan (1) mengetahui perbedaan ketelitian hasil pengukuran MBS South Galaxy G1 dengan dan tanpa satelit Beidou; (2) menguji ketelitian hasil pengukuran menggunakan MBS South Tipe Galaxy G1 terhadap hasil pengukuran dengan Electronik Total Station (ETS) pada kawasan padat bangunan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen perbandingan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis diketahui (1) Koordinat pengamatan dengan Beidou memiliki ketelitian horisontal rata-rata sebesar 0.025 m, sedangkan hasil perhitungan koordinat tanpa Beidou memiliki ketelitian horisontal rata-rata sebesar 0.421 m. (2) Perbedaan nilai koordinat MBS South Galaxy G1 terhadap nilai koordinat terestris rata-rata sebesar 0.132 m. Hasil uji t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa nilai koordinat MBS South Galaxy G1 memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai koordinat terestris. Kata Kunci: mbs, south galaxy g1.
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta) Setyabella Prima Putri; Senthot Sudirman; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.719 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.29

Abstract

Abstract: Land Acquisition for public interest in Kulon Progo Regency is a procedure that must be implemented before initializing the new airport, which will replace the function of Adisutjipto airport. It facing much rejection during the process, so that it takes long time in completion. That also causing the identification and inventory process to be inhibited so that the land valuation process can’t be done perfectly. Their compensation won’t be given directly to the land owner, but through the consignment procedure that deposited at the District Court. This research is conducted by descriptive qualitative method. The results show that the assessment of the land is done well, although there is a discretionary decision, so that re-assessment is conducted in different time. The payment mechanism of compensation through consignment also done according to procedures, although the requirement of rejection letter from the party who is not eligible can’t be fulfilled, because it can be suspended due to the large interest for the land acquisition process of the new airport. Keywords: land assessment, consignment, land acquisition Intisari: Pembangunan bandara udara baru yang dapat menggantikan fungsi bandara udara Adisutjipto sudah tidak dapat dielakkan lagi. Pembangunan bandara udara baru dilaksanakan melalui prosedur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penolakan terhadap pembangunan bandara udara terjadi dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penilaian dan mekanisme konsinyasi terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan oleh pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian bidang tanah secara keseluruhan sudah sesuai prosedur yang ada, akan tetapi terdapat putusan diskresi terhadap bidang tanah yang sebelumnya tidak dapat dilakukan penilaian secara keseluruhan kemudian dilakukan penilaian ulang di luar waktu yang telah ditentukan. Mekanisme pembayaran ganti kerugian melalui konsinyasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dalam proses permohonan registrasi konsinyasi terdapat satu syarat terkait dengan surat penolakan dari pihak yang berhak yang tidak dapat dilampirkan, hal tersebut dapat ditangguhkan mengingat besarnya kepentingan kelancaran proses pengadaan tanah pembangunan bandara udara baru ini. Kata Kunci: penilaian bidang, konsinyasi, pengadaan tanah
Korelasi Kinerja Pegawai Terhadap Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2017 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) Waode Rima Pratiwi; Suharno Suharno; Dwi Wulan Titik Andari
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.93 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.30

Abstract

Abstract: The Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) 2017 at the Land Office of Semarang Regency successfully completed the entire target of 50,000 fields with achievement of 100% realization. The success of a Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity is related from the Executor (ASN) side of the activity which will relate to the performance of the employees in carrying out PTSL activities, so it is necessary to prove this in order to optimize the performance of employees and various factors that support the performance of these employees in carrying out activities in accordance with the planned targets. This research is a survey research quantitative approach with research location in Land Office of Semarang Regency. Technique of data collection used are spreading questionnaires to respondents and study documents. Technique of data analysis is conducted by using Pearson Product Moment (PPM) correlation analysis using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program. The results showed that based on the test results of each employee performance supporting variable the most dominant positive and significant correlations were member variables, as evidenced by the correlation coefficient value r = 0.393 *, p-value = 0.029 with a significance of 97.1%, if the ability of members improved it will increase success in implementing PTSL. Overall, a significant positive correlation between employee performance against the success of PTSL implementation in 2017, as evidenced by the correlation coefficient r = 0.360, p-value = 0.016 with a significance of 98.4%, if the factors that affect employee performance are improved it will increase success in PTSL implementation. Based on the test results, the research hypothesis can be accepted. Keywords: correlation, employee performance, PTSL. Intisari: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berhasil menyelesaikan seluruh target 100 %. Keberhasilan PTSL berhubungan erat dengan Pelaksana (ASN), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan PTSL. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif, analisa data dilaksanakan menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pendukung kinerja pegawai yang paling dominan berkorelasi positif dan signifikan adalah variabel anggota, terbukti dengan nilai koefisien korelasi korelasi r=0.393*, p-value= 0.029 dengan signifikasi sebesar 97.1%, jika kemampuan anggota ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PTSL. Secara keseluruhan, korelasi positif yang siginifikan antara kinerja pegawai terhadap keberhasilan pelaksanaan PTSL Tahun 2017, terbukti dengan nilai koefisien korelasi r = 0.360, p-value= 0.016 dengan signifikasi sebesar 98.4%, jika faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai ditingkatkan maka akan meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PTSL. Kata kunci: korelasi, kinerja pegawai, PTSL.
Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Amran AS Wahidin; Sutaryono Sutaryono; Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.001 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.31

Abstract

Abstract: Implementation of spatial utilization control activities in Mamuju Regency, West Sulawesi Province, is not running optimally because the Regional Regulation on Regional Spatial Planning (Perda RTRW) of Mamuju Regency has not been issued. This regulation vacuum has a great impact in the service of the application for the granting of a location permit and change permit for land use, especially in terms of fulfilling the permit requirements in the form of an application of land technical considerations carried out by the Land Office of Mamuju Regency, while the Land Technical Consideration Service which contains technical studies of land stewardship and availability the land must be in accordance with the Spatial Plan of the territory. Phase The activities of land technical considerations at the Land Office of Mamuju Regency are carried out in accordance with the Cash No. 2 of 2011, in addition to its implementation in accordance with spatial planning, the Land Office added a recommendation letter from the Public Works and Spatial Planning office, the Agriculture Service and the Plantation Service in the attachment to the application requirements. The Role of Land Technical Considerations as an Instrument for Spatial Utilization in Mamuju Regency, namely Land Technical Consideration is the main requirement in obtaining a Permit for Land Use Change and Location Permit, this is because in the Minutes of Land Technical Consideration there is a technical study on Land Stewardship and Technical Assessment of Land Availability. Keywords: control, space utilization, land technical considerations Intisari: Kekosongan Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Mamuju berdampak dalam pelayanan permohonan pemberian Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan tanah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk megetahui pelaksanan dan peran pertimbangan teknis pertanahan dalam ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah, Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Metode Kulitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunan Tanah. Peran Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai Intrumen Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju merupakan syarat utama, didalam mendapatkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dan Izin Lokasi. Saran seharusnya yang menjadi dasar dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan tanah berupa Surat Keputusan. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju segera mensahkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Kata Kunci : pengendalian, pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan
Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul) Anisa Sekarsari; Haryo Budhiawan; Akur Nurasa
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.021 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.32

Abstract

Abstract: In order to give the assurance of legal certainty, certainty of rights and legal protection to holders and owners of land rights, the land registration shall be carried out. However, there is still a land dispute which now become a homework for The Government. This is because the certificate which should be a strong evidentiary can not guaranteed the legal certainty for the owner, so the person who right the land can blocking the certificate of land rights at Land Office. The issuance of Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Office Number 13 Year of 2017 concerning the Procedures of Block and Sita which expected to create uniformity, standardization in recording process and abolition of registration blocked, it turns out not all the rules can be implemented at The Land Office of Sleman and Bantul Regency.The result of this research shows that blocking certificate process at Sleman Land Office and Bantul Land Office have a policy that the applicant is required to pay the blocking recording fee after the blocking received. Makes a potential loss to the (PNBP) which should be owned by Land Office for faced the problem of KKPweb application which have not been able to accomodate the time period of blocking. Keywords : blocking certificate, blocking, registration blocked Intisari: Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta perlindungan hukum kepada pemegang dan pemilik hak atas tanah, maka dilaksanakan pendaftaran tanah. Namun demikian, masih saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Hal ini disebabkan karena, sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin kepastian hukum pemiliknya sehingga pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat melakukan blokir sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dikeluarkannya Permen ATR/Kepala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang diharapkan bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir ternyata tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pencatatan blokir di kantor pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terdapat kebijakan yaitu pemohon diwajibkan membayar biaya pencatatan blokir setelah blokirnya diterima membuat potensial loss terhadap (PNBP) yang seharusnya didapat kantor pertanahan untuk kendala yang dihadapi yaitu Aplikasi KKPweb yang belum dapat mengakomodir jangka waktu blokir. Kata Kunci: blokir sertipikat, pemblokiran, pencatatan blokir
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah Irpan Muhamad Ilham Kosasih; Bambang Suyudi; Eko Budi Wahyono
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.944 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.33

Abstract

Abstract: Implementation of land measurement using CORS / JRSP has constraints, namely the limited availability of base stations, resulting in unreachable areas. Rapid technological developments enable base stations are brought directly in the mesaurement location. The technology is called mobile base station. The purpose of this study is to 1) test whether there is a significant difference between the coordinates of the land Parcels boundary point using Mobile Base station South Type Galaxy G1 to CORS / JRSP and Static (Post Processing) coordinate values, 2) test the accuracy of the measurement results using Mobile Base station South Type Galaxy G1 against CORS / JRSP and Static (Post Processing).The research method that has been used is experiment with comparative experiment with quantitative approach. The sample is divided into 2 categories that is in therange of 5-10 Km and 10-15 Km from base station of Land Office of Sleman Regency. Data were analyzed using t test at significance level (?) 5%.Based on the analysis performed, it is known 1) At 5% significance level there are no significant difference between the coordinate values that are resulted by using Mobile Base Station South type Galaxy G1 using CORS / JRSP and using Static (Post Processing) in range 5-10 Km and 10-15 Km from Base station. but the coordinate value that are resulted by using Mobile Base Station South type Galaxy G1 using CORS / JRSP are not fulfilling the tolerance according to PMNA / KBPN Number 3 Year 1997. 2) The accuracy of coordinates value using Mobile Base station South Galaxy type G1 are smaller than with CORS / JRSP but greater than Static (Post Processing) based on horizontal accuracy parameter (HRMS). Keywords: CORS/JRSP, Mobile Base station, SOUTH Galaxy G1 Intisari: Pada pelaksanaan pengukuran bidang tanah menggunakan CORS/JRSP terdapat hambatan yaitu terbatasnya ketersediaan base station, mengakibatkan adanya wilayah yang tidak terjangkau. Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan base station dapat dibawa langsung di lapangan. Teknologi tersebut dinamakan mobile base station. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran titik batas bidang tanah menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik (Post Processing), 2) menguji ketelitian hasil pengukuran menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP dan Statik (Post Processing). Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan perbandingan (comparative experiment) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel terbagi dalam 2 kategori yaitu pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15 Km dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan dengan Uji t pada taraf signifikansi (?) 5%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui 1) Perbedaan nilai koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik (Post Processing) pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15 Km dari Base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan hasil uji t dengan taraf signifikansi 5% tidak berbeda signifikan akan tetapi tidak memenuhi toleransi sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, 2) Ketelitian hasil pengukuran berdasarkan parameter ketelitian horizontal (HRMS) didapatkan hasil yaitu ketelitian Mobile Base station South tipe Galaxy G1 lebih kecil dibandingkan dengan CORS/JRSP akan tetapi lebih besar dibandingkan dengan Statik (Post Processing). Kata Kunci: CORS/JRSP, Mobile Base station, SOUTH Galaxy G1
Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) Mitta Ramadany Wael; Sarjita Sarjita; Mujiati Mujiati
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (901.856 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.34

Abstract

Abstract: The implementation of the announcement agency in land registration to apply the principle of publicity, but in its implementation according to PP 24 of 1997 and the PTSL regulation there is a difference in both the number of days of implementation and the status of registered parcels. This research used legal research methods is a normative law research methods and empirical juridical law that aims to determine the existence of the announcement agency in the implementation of PTSL and find out the legal consequences of the announcement agency on the legality of the Land Rights Certificate. The result of this research is the existence of the announcement agency in PP No. 24 of 1997 is different from the implementation of PTSL. Explicitly in PP No. 24 of 1997 the announcement was only carried out for customary land for 30 days and the announcement of state land was not implemented while the existence of the announcement agency in PTSL did not differentiate the status of the land, either state land or customary land, the announcement was still held for 14 calendar days. In accordance with the hierarchy of state the Government Regulation has a higher position than the Ministerial Regulation, this causes the making of the regulations below must refer to the regulations above so as not to collide/counter-productive. This rule collision will cause a legal gap if there is a lawsuit in the Administrative Court, so the product can be legally flawed and canceled. Kata Kunci : existence, announcement agency and PTSL Intisari: Pelaksanaan lembaga pengumuman sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) terdapat perbedaan baik dalam jumlah hari pelaksanaan maupun status bidang tanah yang didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga pengumuman dalam pelaksanaan PTSL dan mengetahui konsekuensinya terhadap legalitas sertipikat hak atas tanah. Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi lembaga pengumuman dalam PP No. 24 Tahun 1997 berbeda dengan pelaksanaan dalam PTSL. Secara tegas dalam PP No. 24 Tahun 1997 pengumuman hanya dilaksanakan untuk tanah adat selama 30 hari dan untuk tanah tanah negara tidak dilaksanakan pengumuman, sedangkan eksistensi lembaga pengumuman dalam PTSL tidak membedakan status tanah, baik itu tanah negara maupun tanah adat tetap dilakukan pengumuman selama 14 hari kalender. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan menteri, hal ini menyebabkan pembuatan peraturan yang di bawah harus merujuk kepada peraturan yang ada di atasnya supaya tidak bertabrakan/kontra produktif. Tabrakan aturan ini akan menimbulkan celah hukum apabila terjadinya suatu gugatan di PTUN, sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi cacat hukum dan dibatalkan. Kata Kunci : eksistensi, lembaga pengumuman dan PTSL
Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah) Febsy Niandyti; Yendi Sufyandi; Westi Utami
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2418.454 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.35

Abstract

Abstract: The industry has a great influence on the economy of Semarang Regency by becoming the largest contributor to Gross Regional Domestic Product (GRDP). The rapid industrial development from 2011-2017 has an impact on the decrease of agricultural land area, besides that industrial development has implication on land use mismatch of Spatial Plan. This study describes the results of descriptive qualitative analysis with spatial approach from the impact of industrial development on land use change and land use suitability for industry in 2017 against Spatial Plan. The analysis shows that, first, the impact of industrial development on land use change in Semarang regency in 2011-2017 resulted in the amount of agricultural land decreased by 253,32 Ha. The biggest land use change occurred on industrial land use that is 146,10 Ha (28,84%). Second, the use of land for industry in 2017 of 288,05 Ha has been in accordance with the spatial plan is in accordance with the industrial designation area, while the land with an area of 202,02 Ha is used for industries that are not in accordance with the industrial designation area. Keywords: Land Use Change, The Industry, The Suitability of The Spatial Plans Intisari: Industri telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Semarang dengan menjadi penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pesatnya perkembangan industri dari tahun 2011-2017 berdampak pada penurunan luas tanah pertanian, disamping itu perkembangan industri tersebut berimplikasi pada ketidaksesuaian penggunaan tanah tehadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini menjelaskan mengenai hasil analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan dari dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah serta kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 terhadap RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Kedua, penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri. Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, industri, kesesuaian RTRW
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu Fitria Nur Faizah Ekawati; M Nazir Salim; Westi Utami
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1367.547 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i3.37

Abstract

Abstract: The Agrarian Reform Program of Jokowi’s era allocated land from the release of forest area of 4,1 million ha trough the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) spread over 159 regencies/cities. The PPTKH proposal can only be done once by the community in the district unit. Therefore, participatory mapping is necessary so that the community can prepare the Inver PTKH proposal material. This study aims to explain the implementation, benefits and constraints of participatory mapping for proposing TORA in forest areas. The research method used was descriptive qualitative with spatial pattern analysis. Data collection is done by observation, interviews and document studies. Conduct participatory mapping with using Scaled 2D Mapping and semi-observation participatory. The results show that the benefits of participatory mapping are: the transfer of knowledge of the community, the preparation of a PPTKH proposed database for the community, and a working map for the Inver PTKH Team. The study was conducted to be an effective method of PPTKH socialization because it was carried out to the public so that the purpose of PPTKH can be understood directly.Keywords: agrarian reform, PPTKH, participatory mappingIntisari: Program Reforma Agraria era Jokowi mengalokasikan tanah dari pelepasan kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang tersebar dalam 159 kabupaten/kota. Usulan PPTKH hanya dapat dilakukan satu kali oleh masyarakat dalam satuan wilayah kabupaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan partisipatif untuk membantu masyarakat agar dapat menyiapkan bahan usulan Inver PTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan, manfaat dan kendala pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis pola keruangan. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Pelaksanaan pemetaan partisipatif dengan teknik Scaled 2D Mapping dan observasi semi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat adanya pemetaan partisipatif adalah transfer of knowledge masyarakat, penyiapan data base usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH. Kajian yang dilakukan menjadi metode sosialisasi PPTKH yang efektif karena dilakukan kepada masyarakat sehingga maksud PPTKH dapat dipahami secara langsung.Kata Kunci: Reforma Agraria, PPTKH, Pemetaan Partisipatif

Page 3 of 12 | Total Record : 119

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Jan-Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue