cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 119 Documents
 3   4   5   6   7 
Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru di Yogyakarta Pitasari Pitasari; I Gusti Nyoman Guntur; Sri Kistiyah
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.835 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.66

Abstract

Abstract: The relinquishment of rights in the acquisition of land for the development of public interests is influenced by the subject of land rights. In the case of the subject of rights in the form of a legal entity, the relinquishment of rights is not only with the deliberation of the parties to reach an agreement, but approval from the government that often creates problems are required. This study aims to determine the problems and strategies to accelerate the completion of the release of rights from waqf land, village land, and government agency land for New Airport in Special Region of Yogyakarta construction. The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study are: first the problem of the release is the difficulty of finding a replacement land, the length of time the permit, and there are differences in the meaning of the compensation. Second, the strategy to accelerate the settlement is to provide compensation in the form of money, simplification of licensing for the release from the government on it, and the government agency's land is contributed to the construction of the airport based on the request for guidance. Basically the mechanism for the release of the three types of land status must obtain permission from the government on it.Keywords: waqf land, village land, government agency land, land acquisition. Intisari: Pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum salah satunya dipengaruhi oleh subjek hak atas tanahnya. Dalam hal subjek hak berupa badan hukum, maka pelepasan hak tidak hanya dengan musyawarah para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun diperlukan persetujuan dari pemerintah di atasnya. Persetujuan dari pemerintah di atasnya sering menimbulkan permasalahan sebagai persyaratan pelepasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi percepatan penyelesaian pelepasan hak yang berasal dari tanah wakaf, tanah desa, dan tanah instansi pemerintah untuk pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa problematika pelepasan tanah adalah kesulitan mencari tanah pengganti, lamanya waktu perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan terdapat perbedaan pemaknaan dalam pemberian ganti kerugian. Berikutnya, strategi percepatan penyelesainnya adalah memberikan ganti kerugian berupa uang, penyederhanaan perizinan pelepasan dari pemerintah di atasnya, dan tanah instansi pemerintah dikontribusikan untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan permohonan petunjuk. Pada dasarnya mekanisme pelepasan dari ketiga jenis status tanah tersebut harus memperoleh izin dari pemerintah di atasnya.  Kata Kunci: tanah wakaf, tanah desa, tanah instansi pemerintah, pengadaan tanah.
Permodelan 3D Cadastre Untuk Penyajian Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Andi Ryan E.K Mappatombong; Eko Budi Wahyono; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.473 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.67

Abstract

Abstract: The development of property in the Karebosi area in Makassar City, leads to the use of basements as building support resulting in a wider space that can function as a commercial space. The surface of the land is used as public facilities and social activities while the basement is used for private commercial shopping centers. The use of 3D Cadastre concept in the field of land surface and basement utilization can provide information about the land parcel and the boundaries of the 3D property itself. Referring to Indonesian land law, the 3D Cadastre concept should be applied in the basement use right registration. This research was conducted using qualitative descriptive methods with 3D spatial and juridical normative approaches in the application of 3D Cadastre models in Indonesia. This research was conducted in the Karebosi area in Makassar City. Data analysis in this study carried out qualitatively. The data of the research is in the form of interviews, 3D models of the Karebosi region, and applicable regulations. The results of the research showed that Cadastre 3D can provide complete information on the use of land surface and basement in Karebosi using the Hybrid Cadastre concept with an alternative Registration of Physical Object that combines 2D registration for land parcels and 3D registration for property boundaries for 3D physical objects. Keywords: 3D cadastre, basement. Intisari: Perkembangan properti dengan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai penunjang bangunan di atasnya (basement), telah berkembang mencakup fungsi lebih luas sebagai ruang komersil seperti yang terjadi pada Kawasan Karebosi di Kota Makassar. Permukaan tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum dan kegiatan sosial sedangkan ruang bawah tanahnya dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan komersil yang bersifat privat. Konsep 3D Cadastre diterapkan sebagai metode penyelesaian penggunaan permukaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah yang multi penggunaan dan pemanfaatan agar menyajikan informasi dengan batasan penguasaan properti 3D. Mengacu pada hukum tanah nasional dengan pendekatan peraturan yang berlaku di Indonesia agar nantinya konsep 3D Cadastre dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi pendaftaran hak untuk pemanfaatan ruang bawah tanah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial 3D dan yuridis normatif untuk penerapan model Cadastre 3D di Indonesia dengan sampel kawasan Karebosi di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif berupa hasil wawancara, pembuatan permodelan 3D pada kawasan Karebosi dan analisis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui permodelan Cadastre 3D pada kawasan Karebosi dapat memberikan informasi terhadap penggunaan permukaan bidang tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanahnya dengan batasan lebih detail menggunakan konsep model Hybrid Cadastre dengan alternatif Registration of Physical Object, yaitu dengan mengkombinasikan pendaftaran 2D untuk persil tanah dan pendaftaran 3D untuk batasan properti atas objek-objek fisik 3D. Pada solusi ini dilakukan pendaftaran atas persil 2D yang digabungkan dengan pendaftaran ruang hak yang dibatasi dengan bentuk fisik objek dalam ruang 3D.Kata Kunci: 3D cadastre, ruang bawah tanah.
Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi SIAP (Studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul) Budi Nur Cahyono; Aristiono Nugroho; Asih Retno Dewi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.343 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.68

Abstract

Abstract: The target of Complete Systematic Land Registration (PTSL) increased from year to year. To support in achieving that big target, ATR / BPN DIY Regional Office made various innovations, one of the innovations was applying a computer application called SIAP application. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This method used in this research was descriptive qualitative with case study approach. The results showed that: 1) The role of the Bantul District Land Office was socializing the PTSL and SIAP applications, the Srimulyo Village Government coordinated and conducted technical guidance on Pokmas, and Pokmas played a role as field implementers. The community actively participated in the socialization related to PTSL, fulfilling the completeness of PTSL documents needed in the SIAP application, and actively asking information relating to PTSL, especially regarding filing. 2) The Bantul Regency Land Office, Srimulyo Village Government, and Srimulyo Village Pokmas have a strategy to involve the community and play an active role in the implementation of PTSL with the SIAP application that is conducting intensive socialization and providing necessary assistance such as facilities and infrastructure. The Srimulyo Village Government also modified the SIAP application according to the PTSL needs in Srimulyo Village.Keywords: PTSL, Application, Strategy. Intisari: Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap naik dari tahun ke tahun.Untuk menunjang pencapaian target yang tergolong cukup besar tersebut, Kantor Wilayah ATR/BPN DIY melakukan berbagai inovasi, salah satunya yaitu dengan Aplikasi SIAP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran serta strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, Bantul. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat berperan aktif mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan PTSL, memenuhi kelengkapan berkas-berkas PTSL yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP, dan aktif menanyakan informasi yang berkaitan dengan PTSL terutama mengenai pemberkasan, 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo, dan Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi untuk melibatkan masyarakat dan berperan aktif dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu melakukan sosialisasi secara intens dan memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan seperti sarana dan prasarana. Pemerintah Desa Srimulyo juga modifikasi terhadap Aplikasi SIAP sesuai kebutuhan PTSL di Desa Srimulyo.Kata Kunci: PTSL, Aplikasi, Strategi.
Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan) Utami Anggraini; Slamet Muryono
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.441 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.69

Abstract

Abstract: The ministry of ATR/BPN as a public servant requires a change in the current manual system used to store and manage land documents which is considered ineffective and inefficient because requiring a lot of time and power to distribute document. Document search is difficult and requires a long time if the documents aren’t stored appropriately. One of the land offices which have implemented digital land document management is the Land Office of Lubulinggau. The purpose of this study is to determine digital land document management and to determine the prospect of using it for land services. The research method in the present study was qualitative method with descriptive approach. The utilization prospect was analyzed by SWOT. Based on the research result digital land document management in the Land Office of Lubuklinggau used Land Document Information Application (i-Wak). The utilization prospects of digital land document management were: first, relatively faster land document search than the manual system could improve public services. Second, it was a crosscheck of data on GeoKKP and documents in the archives. Third, human resources (HR) can be trained with certain program to manage land documents. Fourth, it could be strengthened by legislations on digital documents and management by the central government. Fifth, there was electronic land document application media with central database, which was electronic land document management system (SLOKA ETNIK).Keywords: digital land document, land office, utilization prospect Intisari: Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan publik membutuhkan suatu perubahan terhadap pengelolaan dokumen pertanahan dari manual ke digital karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Sementara itu dalam hal pencarian dokumen sulit dilakukan apabila dokumen tidak disimpan dengan teratur. Salah satu kantor pertanahan yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan warkah secara digital adalah Kantor Pertanahan Kota Lubulinggau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan prospek pemanfaatannya untuk pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk prospek pemanfaatannya dianalisis dengan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah digital menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Prospek Pemanfaatan yang diperoleh adalah: pertama, pencarian warkah relatif lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Kedua, suatu kegiatan kroscek data yang ada di Aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di ruang arsip. Ketiga, bisa dilakukan pelatihan SDM dengan program tertentu untuk pengelolaan warkah. Keempat, dapat diperkuat dengan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen digital oleh pemerintah pusat. Kelima, alternatif media aplikasi warkah elektronik dengan database terpusat yaitu SLOKA ETNIK.Kata Kunci: warkah digital, kantor pertanahan, prospek pemanfaatan
Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi LOCUS GIS dan MAPIT GIS Untuk Pengumpulan Data Pendaftaran Tanah Muhammad Mahirda Ariwibowo; Suharno Suharno; Wahyuni Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.982 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.70

Abstract

Abstract: The activity of collecting land registration data is the main stage in the Complete Systematic Land Registration program (PTSL). Nowadays, the acceleration strategy by utilizing information technology such as Locus GIS and Mapit GIS as an android-based application for support land data collection activities has been widely used, both free and paid. Therefore, the factors of effectiveness of the application are important to be considered by the users so that they can be used appropriately and optimally according to user needs. This study aims to explore important matters related to the features owned and their advantages and disadvantages and usability of applications for collecting land registration data. Mix methods were used in this study which combines two approaches, namely qualitative and quantitative approach. The data of this study was collected through interview, observation and questionnaire. The result of this study shows that 1) Application features of Locus GIS and Mapit GIS  can be used for land data collection by considering the advantages and disadvantages of each; 2) The results of evaluating the utility test toward both applications for land data collection in accordance with ISO / IEC 9126-1 and ISO / IEC 9126-4 standards shows that it is equivalent to "Good" in the ratings and "Very Effective" in the categories.Keyword: The Effectiveness, Locus GIS, Mapit GIS, PTSL. Intisari: Pengumpulan data pendaftaran tanah menjadi tahapan utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Strategi percepatan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Locus GIS dan Mapit GIS sebagai aplikasi berbasis android untuk mendukung kegiatan pengumpulan data pertanahan telah banyak digunakan dari yang gratis maupun yang berbayar. Maka dari itu faktor efektivitas aplikasi menjadi penting untuk dipertimbangkan pengguna sehingga bisa dimanfaatkan secara tepat dan optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hal penting terkait fitur yang dimiliki beserta kelebihan dan kekurangannya dan kedayagunaan aplikasi untuk pengumpulan data pendaftaran tanah. Penelitian dilakukan menggunakan mix methods yang menggabungkan dua bentuk pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara, observasi dan pemberian kuesioner. Hasil penelitian ini 1) Fitur Aplikasi Locus GIS dan Mapit GIS dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data pertanahan dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangan masing-masing; 2) Hasil evaluasi uji kedayagunaan kedua aplikasi untuk pengumpulan data pertanahan sesuai  standar ISO/IEC 9126-1 dan  ISO/IEC 9126-4 menunjukkan hasil dengan penilaian “Baik” dan kategori “Sangat Efektif”.Kata Kunci: Efektivitas, Locus GIS, Mapit GIS, PTSL.
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) Achmad Kusyaeri; Bambang Suyudi; Rochmat Martanto
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1114.896 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.71

Abstract

Abstract: Complete Systematic Land Registration/ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a land registration program in Indonesia which is targeted to be completed in 2025. The availability of a working map is an initial requirement in the preparation of PTSL implementation. The implementation of PTSL 2018 in Karanganyar Regency targeted to register 35,195 parcels of land. The registration map can be used as a reference for making PTSL Working Maps. Collecting physical data and identifying land parcels can be carried out by the community. This study aimed to (1) find the community participation in preparing working maps at the Land Office of Karanganyar Regency, and (2) know the use of working maps. To achieve these objectives, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach to describe and examine the making of a working map. The results of this study showed that the community provided the PBB, DHKP, and CSRT maps in 2014 that used as a basic source for the development of the current PTSL map. Working maps used in mapping a complete village.Keyword: community participation, work map, PTSL. Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh indonesia yang akan diselesai pada tahun 2025. Ketersediaan peta kerja merupakan proses awal dalam persiapan pelaksanaan PTSL. Kabupaten Karanganyar dalam program PTSL 2018 menargetkan 35.195 bidang tanah terdaftar. Ketersediaan infrastruktur berupa peta dasar pendaftaran dapat jadi acuan pembuatan Peta Kerja PTSL. Optimalisasi dan simplikasi pelaksanaan kegiatan PTSL dalam pengumpulan data fisik dan indentifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bentuk partsipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; (2) mengetahui pemanfaatan peta kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses penyiapan peta kerja. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam penyiapan peta kerja dalam bentuk sumbangan materi berupa barang peta PBB, DHKP dan CSRT yang dijadikan sumber data pembangunan peta dasar pendaftaran yang selesai pada tahun 2014 dan dijadikan acuan peta kerja PTSL saat ini. Pemanfaatan peta kerja digunakan sebagai pemetaan desa lengkap.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, peta kerja, PTSL 
Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan) Annis Naryana; Sudibyanung Sudibyanung; Sukmo Pinuji
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.199 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.72

Abstract

Abstract:  The study aims to determine the implementation of small–scale land procurement for development in Karanganyar Regency and to find out the factors that encourage and hinder the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency. The research method is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study was: interviews and documentation.  The results of the study indicate that the mechanism for small–scale land procurement for development for the implementation of small–scale land procurement is only an agreement with landowners. The factors that drive the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development in Karanganyar Regency are: a) Arrangements regarding planning for small–scale land procurement indicate that the nature of planning and preparation in the land procurement stage is a synchronization stage between development needs with the location where the land was procured. b) Public consultation and socialization are very important stages and must be carried out according to the provisions. The factors that hinder the success of the implementation of small–scale land procurement, especially for development, are determining the price of land to be purchased by agencies that need land. The strategy for overcoming the inhibiting factors for the successful implementation of small–scale land procurement, especially for development in Districts of Karanganyar, is that the relevant agencies carry out deliberations on compensation pricing with village officials and the community until a price agreement is found. Keywords: driving, inhibiting, small–scale land procurement Intisari:  Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat bagi keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan dilakukan dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Faktor–faktor yang mendorong bagi keberhasilan yaitu: a) Pengaturan mengenai perencanaan pengadaan tanah untuk skala kecil. b) Konsultasi publik dan sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan. Faktor–faktor yang menghambat yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yaitu instansi terkait melaksanakan kembali musyawarah penetapan harga ganti kerugian dengah para aparat kelurahan dan masyarakat hingga ditemukan kesepakatan harga. Kata Kunci: pendorong, penghambat, pengadaan tanah skala kecil
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro Fariz Wahyu Aditya; Sarjita Sarjita; Yendi Sufyandi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.163 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.73

Abstract

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL–PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktiknya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis 
Desa Taruba dan "penolakannya" Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Titin Lestari; Haryo Budhiawan; Akur Nurasa
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.882 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.74

Abstract

Abstract: PTSL is essentially welcomed by Indonesian people because it’s cheaper, but not all villages are enthusiastic to PTSL program because some villages refuse to follow the program, including Taruba Village, Sahu Sub-district, West Halmahera Regency. The purpose of the present study was to determine the factors causing rejection to PTSL program in Taruba Village and solutions for rejection to PTSL to avoid similar thing in the future. The research method was qualitative research method with descriptive approach.  Based on the research result, the factors causing the rejection were: (1) people refused to divide/split their lands although the lands exceed the maximum registration limit; (2) PTSL fee is considered high if they had to divide/split the land, while the economic situation was poor; (3) there was internal village issue due to differences in political views. Solutions for PTSL rejection are: (1) issuing local regulation; (2) charging the entire or part of PTSL cost to APBD; (3) making legal agreement.Keywords: PTSL, SKB of 3 Ministers, Cost, Rejection. Intisari: Pelaksanaan PTSL pada dasarnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia karena biayanya yang lebih murah, namun ternyata tidak semua desa antusias pada program PTSL karena masih terdapat desa yang menolak untuk mengikuti program ini, salah satunya yaitu Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan program PTSL di Desa Taruba serta solusi untuk mengatasi penolakan PTSL sehingga kedepannya tidak terjadi hal serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab penolakan yaitu: (1) masyarakat menolak untuk membagi/memecah bidang tanah mereka, sementara luas tanah mereka melebihi batas maksimum yang dapat didaftarkan; (2) biaya persiapan PTSL yang dianggap besar terutama ketika dilakukan pemecahan/pembagian tanah mereka, sementara kondisi ekonomi mereka terbilang rendah; (3) adanya masalah internal desa dimana perbedaan pandangan politik menjadi penyebabnya. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi penolakan PTSL yaitu: (1) perlu diterbitkan peraturan daerah; (2) seluruh atau sebagian pembiayaan PTSL dapat dibebankan dalam APBD; (3) dilakukan perjanjian yang sah.Kata Kunci: PTSL, SKB 3 Menteri, Biaya, Penolakan.
Pemanfaatan Peta Tematik dalam Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah di Kabupaten Pangandaran Fakhrizatullah, Rizka; Martanto, Rochmat; Sufyandi, Yendi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.934 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i2.104

Abstract

Abstract: Pangandaran is a district with a coastline of 91 Km, so this district has the potential for coastal tourism that needs to be developed. As a new regency of regional autonomy, demands to carry out construction of facilities and infrastructure to support tourism need to be increased. This study aims to determine the distribution of facilities and infrastructure that need to be developed and to know the factors that influence the determination of the construction of facilities and infrastructure. This research uses qualitative method, data collection is done through literature review and interviews. The results of the study indicate that the factors affecting the distribution of infrastructure include land use, population density, tourism objects, land slope and disaster vulnerability. The analysis shows that the distribution of villages suitable for the development of infrastructure includes the villages of Wonoharjo, Babadan, Pananjang and Pangandaran Village.Keyword: tourism, facilities and infrastructure, thematic maps. Intisari: Pangandaran merupakan kabupaten dengan garis pantai sepanjang 91 Km, sehingga kabupaten ini memiliki potensi pariwisata pantai yang perlu dikembangkan. Sebagai Kabupaten yang baru melakukan otonomi daerah, tuntutan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pariwisata perlu ditingkatkan. Kajian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sebaran sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pembangunan sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran sarana prasarana meliputi penggunaan lahan, kepadatan penduduk, obyek wisata, kemiringan lahan dan kerawanan bencana. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sebaran desa yang sesuai untuk pengembangan sarana prasarana meliputi Desa Wonoharjo, Babadan, Pananjang dan Desa Pangandaran.Kata kunci: pariwisata, sarana dan prasarana, peta tematik.

Page 5 of 12 | Total Record : 119

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Jan-Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue