cover
Contact Name
Musa Thahir
Contact Email
musa.thahir@uin-suska.ac.id
Phone
+6285263678409
Journal Mail Official
annahl.stailepku@gmail.com
Editorial Address
Jl. Duyung No 34, Pekanbaru Telp. (0761) 572761, Website: www.staile.ac.id
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal An-Nahl
ISSN : 23552573     EISSN : 27234053     DOI : -
Jurnal An-Nahl merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah antar peminat ilmu syari’ah dalam bidang hukum Islam dan ekonomi Islam yang diterbitkan oleh STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun 2013, jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl" : 7 Documents clear
ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP: Membangun Karakter Wirausahawan Muslim dengan Pengetahuan berbasis Ekonomi Veni Reza
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.42

Abstract

Jumlah entrepreneur yang masih dibawah standar minimal dua persen, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan ideal. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan entrepreneurship. Muslimpreneur adalah aktor dalam kewirausahaan, memiliki tantangan yang luar biasa untuk menjadi entrepreneur sukses. Pada tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, muslimpreneur harus mampu menunjukkan jati dirinya dengan personality dan characteristic yang khas sebagai seorang muslim yang mampu menjalankan nilai-nilai keislamannya, juga menjadi modal dasar dalam aktivitas usahanya. Dengan pendekatan Knowladge Based Economy, seorang muslimpreneur harus berani melakukan perubahan. Melakukan perubahan dimulai dengan modal pengetahuan kemudian diimplementasikan dalam inovasi-inovasi. Baik dari aspek managerial function, business function, termasuk mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah Asrial Saputra
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.43

Abstract

Berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syari’ah dan fenomena yang terjadi saat ini. Dalam kenyataannya banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (pemilik barang) yang menjadikan beban bagi pegadaian dan harus melakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin. Pelelangan benda jaminan gadai dipegadaian syari’ah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga. Pelelangan benda jaminan gadai diPegadaian Syari’ah tidak terlepas dari aturan fatwa DSN. Dalam praktiknya ternyata terdapat ketidak sesuaian terhadap fatwa DSN, diantaranya tidak diwajibkannya rahin untuk membayar kekurangan hutang apabila benda jaminan tersebut telah dilelang. Maka oleh sebab itu dirumuskan permasalahan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syari’ah dan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah. Dalam menjelaskan dan menyimpulkan objek permasalahan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian field reseach penelitian kepustakaan (library reseach). Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan mendapatkan fakta-fakta di Pegadaian Syari’ah ketika marhun dijual dan hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak murtahin tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN dan Surat Bukti Rahn, Rahin wajib melunasi kekurangan hutang tersebut. Jika rahin tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak murtahin
PROBLEMATIKA PADA PERBANKAN SYARI’AH (Kontrak Pembiayaan Murabahah) Jaidil Kamal
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.44

Abstract

Salah satu produk bank syariah yang berdasarkan prinsip jual beli dan banyak dimanfaatkan di bank syariah ialah murabahah. Dalam praktiknya, terdapat persolaan murabahah yang menuai beberapa kritik, skema mark-up terhadap praktek di perbankan syariah. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan dan mendeskripsikan persoalan praktik transaksi Murabahah di lembaga keuangan syariah. Dimulai dengan kegelisahan akademik persoalan murabahah dari perbedaan pandangan tokoh. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi rumusannya adalah Bagaimanakah Kontrak Pembiayaan Murabahah pada Bank Syari’ah dengan metode penelitian kualitatif yang identik dengan metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian kualitatif ini merujuk pada data yang bersifat normatif yang sangat erat hubungannya dengan data-data kepustakaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan hasil dari penelitian ini adalah Bai’ al-Murâbahah termasuk jual-beli yang dibolehkan, yaitu jual-beli barang dengan harga yang pasti (harga pokok plus margin keuntungan) yang harus dibayar oleh pembeli (nasabah) pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, akad bai’ al- Murâbahah hukumnya sah (diperbolehkan), sedangkan yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama (fuqaha) adalah operasionalisasi akad bai’ al-Murâbahah menjadi sebuah produk dalam praktik perbankan.
PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar) Misra Netti
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.45

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pelarangan transgender menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar, Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya). Transgender (Perpindahan gender dari laki-laki ke perempuan yang memiliki jenis kelamin normal/sempuna). Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui tentang dalil pelarangan transgender baik dalam al-Qur’an mapun dalam hadis Nabi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber utama adalah kitab Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Hasil akhir dari penelitian ini dapat diambil kesimpualan yaitu: Buya Hamka menjelaskam dalam kitab tafsir al-Azhar, ia menyatakan transgender suatu perbuatan yang dilarang yaitu merujuk kepada dua dalil : pertama dalil menunjukkan kepada seseuatu yang merubah ciptaaan Allah dasarnya terdapat pada an-Nisa’ ayat 119, ar-Rum: 30 dan Bukhari tentang larangan merubah ciptaan Allah. Kedua dalil yang menunjukkan larangan menyerupai lawan jenis terdapat pada al-Baqarah ayat 216 dan at-Thurmudzi, Celaan (menyerupai lawan jenis) dalam hal ucapan dan cara jalan dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Melihat terhadap dampak dari perbuatan transgender tersebut maka tergolong kepada suatu yang dilarang. Kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kerusakan lain yang sebanding keadaannya. seorang transgender, dalam kehidupan bermasyarakat menyerupai lawan jenis saja, sudah banyak terdapat permasalahan mulai dari dicemoohan, dikucilkan, dan diskriminasi dalam kehidupan Apalagi transgender tersebut sampai melakukan operasi merubah jenis kelamin, resikonya lebih besar.
Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi Muhammad Muhsin Afwan; Andri
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.46

Abstract

Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan umat. Diantara yang mempopulerkan konsep ini ialah Yusuf Al Qardhawi. Beliau mencoba memadukan prinsip kemaslahatan dan koridor ushul fikih dalam konsep zakat profesi yang ia tawarkan. Namun sejak dicetuskannya, zakat profesi menyemai banyak polemik di tubuh umat Islam. Sebagian ulama menyatakan persetujuannya berlandaskan kemasalahatan yang dituju. Tidak jarang pula yang menolak karena menganggap lemahnya dalil dalam ijtihad ini. Penulis berusaha melakukan pengkajian terhadap ijtihad ini dengan mengacu pada konsep ushul fikih yang disepakati otoritasnya oleh para ulama. sebagaimana yang diketahui, ushul fikih merupakan rambu-rambu ijtihad yang harus dipatuhi oleh para mujtahid dalam menyimpulkan sebuah hukum. Dengan pendekatan yang objektif dan tetap menghargai otoritas ulama, penelitian ini menyimpulkan bahwa ijtihad Yusuf Al Qardhawi tentang zakat profesi menabrak koridor ushul fikih khususnya qias dalam ijtihadnya.
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah Murah Syahrial
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.47

Abstract

Berdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah pemenuhan).Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan pemenuhan syariahsangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalankan pemenuhan syariahdalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariahbelum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariaholeh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.
Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Masa Pandemi Covid-19 Putri Citra Setiawati
Jurnal An-Nahl Vol. 9 No. 1 (2022): An-Nahl
Publisher : STAI H.M Lukman Edy pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54576/annahl.v9i1.48

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan kecamatan Tambusai Utara berdasarkan prinsip kegiatan dan perkembanganya di masa pandemic Covid-19. Prinsip yang dilakukan oleh BUMDes syariah Kembang Setanjung menggunakan lima prinsip, sesuai dengan prinsip BUMDes yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Ada satu prinsip yang masih belum bisa di jalankan yaitu prinsip akuntabel. Evaluasi kegiatan BUMDes Syariah Kembang Setanjung selama masa covid-19 dalam hal keuntungan masih stabil, hanya saja BUMDes memerlukan terobosan baru untuk mendapatkan tambahan modal lagi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat bahkan menjadi permintaan dari masyarakat khususnya di Desa tanjung Medan

Page 1 of 1 | Total Record : 7