cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024" : 10 Documents clear
MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG DALAM DIALEKTIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL: SUBVERSI ATAU REKONSILIASI? Aurora Jillena Meliala
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1320

Abstract

Hegemoni Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang kian mempengaruhi struktur hukum dan pengambilan kebijakan ekonomi negara menimbulkan pertanyaan bagi negara berkembang: sejauh mana negara dapat mengambil bagian dalam peta geopolitik ekonomi yang dijanjikan terbuka oleh GATT? Peran putusan WTO yang menekankan sisi substansial prosedural nyatanya tidak lagi cukup. Berbagai isu berkembang lainnya termasuk derivasi pengaturan special and differential treatment kian dipertanyakan. Tulisan bermaksud menjadi bahan permenungan sejauh mana WTO telah mengambil bagian dalam tata kelola global dan langkah apa yang harus dilakukan kedepannya? Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai referensi perdagangan internasional yang tidak terbatas pada sumber hukum. Pada akhir kesimpulan, penulis mempreskripsikan beberapa faktor isu berkembang yang juga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan produk hukum perdagangan internasional.
Urgensi Penguatan Implementasi terkait Perlindungan Data Pribadi bagi Pemodal sektor Jasa Keuangan Equity Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparasi terhadap Negara Malaysia)
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1410

Abstract

AbstrakPesatnya perkembangan teknologi hingga memasuki ranah finansial memberikan kemudahan bagi masyarakatuntuk mengakses investasi secara digital. Salah satunya dalam jenis investasi Equity Crowdfunding (ECF) yangmarak digunakan oleh pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai alternatif permodalan.Selain UMKM, kemudahan yang ditawarkan ECF turut berdampak bagi masyarakat luas yang dapat melakukaninvestasi secara digital dengan efisien. Namun, sangat disayangkan bahwa kemudahan yang ditawarkan belummampu menutup risiko kejahatan terhadap data pribadi milik pemodal. Hingga kini, pengaturan perlindungandata pribadi dalam ECF masih terpaku pada POJK No. 57/POJK.04/2020 dalam Bab VI-VII dengan kewajibanutama pada penyelenggara dan UU PDP. Selain ketentuan yang bersifat fundamental-teknis, belum terdapatlembaga independen yang secara khusus berwenang dalam menangani perlindungan data pribadi. UU PDP yangmengamanatkan pembentukan lembaga independen dalam perlindungan data pribadi tidak kunjungmemberikan petunjuk akan eksistensinya. Penulisan ini bertujuan mengulas aspek perlindungan data pribadipemodal ECF di Indonesia dalam POJK dan UU PDP yang disertai dengan perbandingan terhadap Malaysiadalam regulasi ECF dan PDP Malaysia, serta memiliki Komisi Penasihat Perlindungan Data Pribadi. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa Aspek PDP di Indonesia masih cukup tertinggal penegakannya dibandingkandengan Malaysia, sehingga dibutuhkan penyegeraan terhadap implementasi PDP di samping ketentuannormatif.Kata Kunci: Data Pribadi, Equity crowdfunding, Komisi, Pemodal, Teknologi Finansial. AbstractThe rapid development of technology into financial sector makes people easier to access investments. Forinstance is in Equity Crowdfunding (ECF) investment which is widely used by Small Enterprises (SMEs)entrepreneurs as an alternative to capital. Beside SMEs, all convenience offered by ECF also has an positiveimpact for public to invest efficiently. However, beside all the conveniences offered, there is still risk of crimeagainst investors personal data. Currently, the regulation on personal data protection in ECF still refering to POJKNo. 57/POJK.04/2020 in Chapters VI-VII with main obligations to the organizers and the PDP Law. Moreover,there is no independent institution that is specifically handling personal data protection. The PDP Law, whichmandates the establishment of an independent institution to protect personal data, has not indicate any clue ofits existence. This paper aims to review personal data protection of ECF investors in Indonesia based on POJK andPDP Act, accompanied by comparisons with Malaysian ECF and PDP Act, who also has Personal Data ProtectionCommission. The results of this paper shows that PDP in Indonesia is still lagging behind in enforcementcompared to Malaysia, so it requires immediate implementation of PDP beside normative provisions.Keywords: Personal Data, Equity crowdfunding, Commissions, Investors, Financial Technology
Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia Putri Siti Salma; Hajar Khalis Nirbita; Fatimah Az Zahra
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1619

Abstract

Abstrak Pernikahan merupakan dambaan setiap pasangan. Bila membahas mengenai pernikahan dalam agama Islam, maka akan berbicara juga perihal wali nikah. Anak hasil perzinaan terutama anak perempuan kerap kali menghadapi permasalahan mengenai peran wali nikah. Oleh karena itu, diperlukan pemastian terpenuhinya hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang membutuhkan wali nikah terlepas dari status kelahiran seorang anak perempuan bilamana dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat ditemukan pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil perzinaan yang masih relevan dengan terpenuhinya hak asasi manusia seseorang. Kehadiran pengaturan peran wali hakim sudah menyempurnakan terpenuhinya hak asasi tersebut. Dalam hal seseorang tidak terpenuhi hak asasinya, maka dapat melakukan pengajuan wali hakim untuk dapat menikah sesuai dengan haknya.
Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1633

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi informasi yang cepat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan literasi digital yang memadai. Hal ini memunculkan penyalahgunaan internet, seperti kasus revenge porn, yang merupakan kejahatan siber yang merugikan korban secara fisik dan daring. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum dan viktimologi dapat melindungi korban dan mencegah kejahatan revenge porn dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sangat tidak memadai. Dengan adanya UU TPKS, kini terdapat kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan bagi korban. Dari perspektif viktimologi, korban revenge porn dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak bersalah atau tidak berpartisipasi, meskipun mereka terlibat dalam pembuatan konten. Faktor utama terjadinya victim blaming dalam kasus revenge porn adalah ketidakadilan gender dan mitos pemerkosaan. UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn. Namun, perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta peningkatan kesadaran akan ketidakadilan gender tetap diperlukan.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) Debora Sinaga; Ivana Lidya
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1644

Abstract

Salah satu dari pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemunculan berbagai modus dan cara melakukan kejahatan seperti perbuatan revenge porn. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum tertulis yang relevan, teori hukum yang berlaku juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus. Kasus yang diangkat di dalam penelitian ini adalah kasus revenge porn oleh Alwi Husein Maolana, dimana ia menyebarkan video yang melanggar kesusilaan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pertanggungjawaban pelaku tentu dibutuhkan demi memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Begitupun perlindungan korban harus diberikan mengingat dampak kejahatan yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateril seperti beban emosional dan rasa malu. Meskipun Alwi Husein Maolana terbukti bersalah karena sengaja dan bertahap mendistribusikan materi yang melanggar kesusilaan melalui media sosial sebagaimana dilandaskan pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE, tetapi UU ITE dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang sepantasnya bagi korban karena kurangnya sanksi yang dibebankan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik menolak permintaan korban untuk menghapus (take down) konten tersebut. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang dapat memulihkan kerugian materi maupun immaterial.
TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI ATAS INVESTASI ASING PADA PROYEK ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI INDONESIA Hessy Oktiarifadah; Charisa Dwi Santika; Fathia Ariandini Zulhian
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1647

Abstract

Indonesia telah mencanangkan program menuju Net Zero Emission (NZE) pada visi RPJPN 2025-2045 yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam transisi energi pada proyek-proyek EBT. Kendati demikian, pengembangan sektor EBT di Indonesia masih merekam beberapa daftar kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan akan dana dan daya tarik investasi menjadi urgensi utama pemerintah dalam pengembangan teknologi EBT yang memadai. Berbagai upaya kebijakan dikeluarkan pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan ekosistem investasi dan akselerasi proyek strategis nasional, seperti melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Untuk mengatasi kendala tersebut, penanaman modal dari pihak asing berupa Foreign Direct Investment (FDI) menjadi solusi penting pendanaan sektor EBT yang besar. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi kerjasama antara pemerintah, investor, maupun lembaga keuangan dalam akselerasi penyelenggaraan iklim investasi yang kondusif.
Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan Berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Beneficial Owner di Indonesia Enji Monica
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1649

Abstract

AbstrakPenulisan artikel ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi seorang beneficial owner pada sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement (pinjam nama). Mengingat beneficial owner dapat melakukan pengendalian sebuah Korporasi tanpa namanya tercantum di dalam struktur kepengurusan dari sebuah Korporasi sehingga mengakibatkan dapat terhindarnya beneficial owner dari pertanggungjawaban pidana Korporasi dengan berlindung dibalik organ nominee. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai keabsahan dari sebuah Korporasi yang didirikan berdasarkan nominee arrangement antara beneficial owner dan organ nominee. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis secara kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah Korporasi yang pendiriannya didasarkan oleh nominee arrangement tetap dinyatakan sah demi hukum. Beda halnya dengan perjanjian nominee karena nominee arrangement yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Beneficial owner dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan Korporasi dan pengurusnya bila dapat dibuktikannya unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.
Peran Teknologi Blockchain Sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0 Blassyus Bevry Sinaga; Raia Putri Noer Azzura
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1651

Abstract

Lahirnya prinsip Era Society 5.0 yang didorong oleh maraknya digitalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bidang hukum. Di satu sisi, era ini membawa kemajuan dan efisiensi, seperti sistem identitas terdesentralisasi, smart contracts, dan tokenisasi hak privasi. Akan tetapi, di sisi lain, timbul pula tantangan seperti peningkatan cybercrime dan penipuan online. Dengan metode yuridis-empiris didukung dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder untuk menganalisis pentingnya disrupsi proses penegakan hukum berbasis digitalisasi, mengingat saat ini masyarakat modern sudah memasuki Era Society 5.0. Sayangnya hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan teknologi blockchain sebagai sarana transparansi hukum di Indonesia. Keberadaan regulasi holistik yang mendukung adaptasi teknologi blockchain dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi urgensi untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan humanis. Adanya usulan pembaharuan hukum ini diharapkan mampu mendorong Indonesia maju dalam arus digitalisasi Era Society 5.0, serta menciptakan lingkungan penegakan hukum yang adil dan berbasis humanisasi di dunia maya yang semakin terhubung.
Stabilizing Unequal Positions in Copyright Licensing Agreements in Book Publishing: Comparison of Approach between the European Union and Indonesia Angga Priancha; Annisa Elda; Aurizza Amanda; Fardy Laksana Bambang; Regina Sihombing
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1657

Abstract

Book publishing involves licensing agreements between authors and publishers, often leading to inequitable compensation due to imbalanced bargaining power. This research employs doctrinal legal methodology to analyze and compare copyright licensing norms in both the EU and Indonesia. The EU Directive on Copyright in the Digital Single Market (“EU CDSM Directives”) prioritizes enhancing copyright protections and enforcing party rights among member states, particularly emphasizing authors' rights to renegotiate contracts under specific conditions. It is proposed that Indonesia should adopt guidelines that prioritize authors' interests in licensing contracts, acknowledging their disadvantaged bargaining position. Implementing such measures through regulations like Presidential Decrees could streamline processes, thus benefiting authors. Additionally, Indonesia should tailor EU CDSM Directives to local contexts, ensuring enhanced protection and fairer contracts for authors.
Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Kevin Darmawan; Enggarekso Diar; Marcella Amanda Panjaitan
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1658

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan beneficial ownership dalam Penanaman Modal Asing yang terdaftar dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia dan pengaruhnya terhadap iklim bisnis serta legalitas operasi perusahaan dengan struktur nominee. Metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deduktif, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan dipadukan dengan studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menyoroti bahwa investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia cenderung melanggar DNI yang berdampak besar pada sektor strategis ekonomi lokal, umumnya pelanggaran ini terjadi menggunakan nominee structure. Pelanggaran ketentuan kepemilikan asing dalam DNI terhadap kegiatan operasi perusahaan dapat berujung pada pembubaran perusahaan atau pencabutan izin usaha, hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JUNI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue