Aktual Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Articles
54 Documents
<![CDATA[TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dewi Bunga]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.440
<![CDATA[The globalization of crime incised a social reality where crimes can be committed across national borders and have an impact not only on the people of a country, but on the international community. Theoretically, there are several terms that are known to describe acts which are called crimes under international law, namely international crimes, transnational crimes, and national crimes with international dimensions. International crimes are crimes that threaten both directly and indirectly to international peace and security, affect many countries and have universal jurisdiction. The qualification of international crimes refers to crimes regulated in the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A / CONF.183 / 9 of 17 July 1998), namely crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and crime of aggression. Transnational crimes are transnational crimes regulated in international conventions.]]>
<![CDATA[KONSEP REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[adrie adrie]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.452
<![CDATA[To get a good government, bureaucratic reform is something that must be done from the beginning. Bureaucracy as a component of government must be returned to the functions, duties, and principles of public service. To develop public services that characterize good governance practice there are certainly many aspects that need to be addressed in the public bureaucracy. Writing of this scientific paper aims to know the concept of public service bureaucracy reform in the perspective of personnel law and to know the thinking of bureaucracy that can encourage good governance. Writing of this scientific paper using approach method that is normative juridical by way of researching library material which is secondary data and also referred [as] with research of library law. For data collection on the writing of this scientific paper, the author uses literature study techniques by reviewing data in the form of library materials by reading and studying literature books and legislation related to the issues discussed author. The conclusions of the writing of this scientific paper include: (1) The establishment of Regulation Number 5 of 2014 on the Civil State Apparatus enacted on January 15, 2014 which has brought new hope to accelerate the creation of a professional civil servants (ASN), free from political intervention, clean from corrupt practices, collusion and nepotism, able to provide public services for the community and able to perform the role as a glue of unity and national unity in order to achieve national goals; (2) Bureaucracy reform becomes an important part in realizing good governance. Bureaucracy reform is directed at efforts to prevent and accelerate the eradication of corruption in a sustainable manner, in creating good governance, clean governance, and free of KKN.]]>
<![CDATA[MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Sagung Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.454
<![CDATA[The research is a research which aims to find out the criminal law policy toward doctors, who do malpractice in hospital, and to know the criminal liability of hospital for doctors who do malpractice in health service, and to see the role of Government Hospital in protecting society from malpractice done by a doctor. By law, hospitals and doctors may be held criminally liable in accordance with the provisions of Article 46 of the Hospital Law, Article 359 of the Criminal Code, and Article 361 of the Criminal Code. Hospital corporations can also be held criminally liable in accordance with the provisions of superior respondent theory, hospital liability, and strict liability. Criminal law policies against malpractice doctors in hospitals may be granted in accordance with elements of the act committed by legal subjects, the existence of errors, the existence of acts committed are unlawful, the perpetrator capable of responsible, and the existence of exceptions to criminal elimination.]]>
<![CDATA[REGULASI PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.455
<![CDATA[The globalization of crime incised a social reality where crimes can be committed across national borders and have an impact not only on the people of a country, but on the international community. Theoretically, there are several terms that are known to describe acts which are called crimes under international law, namely international crimes, transnational crimes, and national crimes with international dimensions. International crimes are crimes that threaten both directly and indirectly to international peace and security, affect many countries and have universal jurisdiction. The qualification of international crimes refers to crimes regulated in the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A / CONF.183 / 9 of 17 July 1998), namely crimes of genocide; crimes against humanity; war crimes; and crime of aggression. Transnational crimes are transnational crimes regulated in international conventions.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I.B. Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.502
<![CDATA[Pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah akan adanya penyedia jasa kesehatan dengan konsumen pengguna jasa kesehatan. Pasien dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Status pasien sebagai konsumen jasa kesehatan, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemajuan di bidang kesehatan telah dapat menyembuhkan dan merawat kesehatan pasien untuk dalam jangka waktu tertentu. Namun, adakalanya sakit pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Untuk pasien yang yang telah lama sakit dan dirawat, dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien yang lebih dikenal dengan euthanasia atau dengan kata lain mercy killing. Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini meliputi beberapa masalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan euthanasia? yang kedua adalah apakah tindakan pihak keluarga pasien yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan euthanasia dikategorikan pelanggaran hukum ditinjau dari UU perlindungan konsumen? Peneliti hendak melakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada, kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia, menurut penulis sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan dimana di dalamnya juga harus membuat syarat dan prosedur yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ranah Socio Legal. Penelitian ini mengkaji hukum Undang-Undang sebagaimana oleh berbagai faktor sosial yang melahirkan aliran-aliran baru yang amat kritis pada pengkajian hukum yang beraliran legisme murni. Milanovic dan pengikutnya juga menyebutnya sebagai kajian dalam ranah the sociological jurisprudence, the functional jurisprudence, and the critical legal studies. Pendekatan yang digunakan adalah : conceptual approach, statue approach serta comparative approach]]>
<![CDATA[URGENSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL NON FISKAL TERKAIT FASILITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI BIDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Wiratny]]>;
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.557
<![CDATA[Investment is any form of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. In principle, investment is done without discrimination. The Government provides non-licensing services for investment, namely all forms of ease of fiscal services, and non-fiscal services as well as information on investment, in accordance with the provisions of legislation. Special non-fiscal services the government has issued a policy conducive to the acceleration of services. The policy is One Stop Integrated Service. This policy aims to assist investors in obtaining ease of services, fiscal facilities, and information on investment. One form of One Stop Integrated Service policy is the immigration facilities provided to foreign investors investing in Indonesia. It is expected that with this policy investment in Indonesia will increase and have a positive impact on the life of local people.]]>
<![CDATA[Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perusahaan Modal Ventura Asing ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.536
<![CDATA[The juridical basis for supervision of foreign venture capital companies is contained in the provisions of Capital Law No. 21 of 2008 concerning the Financial Services Authority (OJK), Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Minister of Finance Regulation No. 18 / PMK.010 / 2012 concerning Venture Capital Companies. Foreign venture capital companies that invest directly in Indonesia are a form of foreign investment. This is inseparable from the wide scope of foreign capital, which is defined as capital owned by foreign countries, individual foreign citizens, foreign business entities, foreign legal entities, and / or Indonesian legal entities whose capital is partly or wholly owned by foreign parties. Supervision of foreign investment is carried out by the Investment Coordinating Board in accordance with the provisions of Law No. 25 of 2007 concerning Investment. In accordance with the provisions in Permenkeu No. 18 / PMK / 0.10 / 2012 explained that the scope of supervision of venture capital carried out by the OJK is only limited to PMV Indonesia (Cooperatives or Limited Liability Companies). The implication is that OJK cannot supervise foreign PMVs that carry out direct financing. Because financing activities by foreign venture capital companies have intersecting rules, it is appropriate that foreign venture capital regulations only follow one specific rule. The regulation regarding financing institutions is only regulated in a Presidential Regulation. Although hierarchically, the status of the Perpres is an implementing regulation of the Law, the substance it regulates is not identical with the provisions of the Law which mandates it. Therefore, the provisions regarding financing activities should be regulated in a separate Law]]>
<![CDATA[TELAAH TEORITIS TERHADAP KONTRIBUSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Benyamin Tungga]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.537
<![CDATA[The development of the national economy in its achievement is inseparable from the role of the legal sector. Interdeterministis, between economic and law, two things that affect each other. That is, it can also start from the demands of the economic field to the field of law that can serve as a useful contribution to support economic growth. Law as a normative provision has a very important role and function in the field of economy. Scientific writing is intended to describe the legal theory in economic development. The results of the study provide an explanation that the economic system in Indonesia is Pancasila Economic System that was born in the heart of the nation that is Pancasila and UUD-45 and its interpretation. Therefore, the economic system of Pancasila is directly sourced from Pancasila, especially the fifth principle, namely: Social Justice for all Indonesian people and the mandate of Article 27 paragraph (2), Article 33-34 UUD-45 (4th Amendment). The fifth precept explains that all national and state orientations, economic, legal, social and cultural politics, are imbued with a spirit of comprehensive justice and destined for all Indonesians. Thus the legal contribution in the development of the Indonesian economy is a Pancasila economic system supported by the 1945 Constitution and its interpretation.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN NOMINEE TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI PASAL 26 AYAT (2) UUPA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Tanjung Eka Wijayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.538
<![CDATA[The nominee agreement is an agreement made between a person who by law can not be the subject of a particular land title (in this case the Right or the Right to Build). In this case a foreign national with an Indonesian citizen, which is intended for foreigners to possess the land of ownership or the right to use the building (de facto), but legally (de jure) of the land concerned on behalf of the Indonesian citizen. In other words, Indonesian citizen borrowed its name by foreigners citizen (acting as nominee). The existence of the obscurity of the norm in Article 26 paragraph (2) concerning whether the legal act of a foreigner / foreigner in a notarial deed called a nominee deed is valid for one year and thereafter if not transferred shall fall to the state having the same meaning and intent with the provision of Article 21 paragraph (3). This is particularly important to be considered since Article 26 paragraph (2) implicitly prohibits that legal acts directly or indirectly intended to transfer land rights from Indonesian citizens to foreigners / foreigners are null and void because the law and land fall to the State . Because the phrase that states other acts intended to directly or indirectly transfer the ownership rights to a stranger in Article 26 paragraph (2) of the BAL raises various interpretations (interpretations) so that there arises doubts that lead to the escape of norms (vague van normen).]]>
<![CDATA[Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles ]]>
<![CDATA[Riky Sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.539
<![CDATA[The basis of Pancasila justice is found in points 2 and 5, which reads the second principle of just and civilized humanity and the fourth principle of justice for all Indonesian people. Fair and civilized human values, that awareness of attitudes and behaviors that are in accordance with moral values in living together on the basis of the demands of conscience by treating things as they should. Humans need to be treated according to their dignity and dignity, as God's creatures who are equal and have the same rights and human obligations. Based on this value, there is absolutely recognition of human rights. The value of social justice for all Indonesians implies both the basis and the goal, namely the achievement of a just and prosperous Indonesian society both physically and mentally. Based on this value, justice is a very basic value that is expected by all nations. The expected Indonesian state is an Indonesian state that is just. Justice is described fundamentally by Aristotle, namely to know about justice and injustice, three main things must be discussed, namely what actions are associated with the term, what justice means, and between the two extreme points whether justice lies.]]>
