Aktual Justice
Description Jurnal Aktual Justice adalah jurnal ilmiah ilmu hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang ilmu hukum Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian hukum yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Aktual Justice diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Scope Aktual Justice terbit diterbitkan secara online dua kali setahun oleh Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Yaitu di bulan Juni dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah Ilmu Hukum dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual, pemikiran kritis, dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Acara; Hukum Internasional; Hukum Adat; Hukum Pemerintahan; Hukum Bisnis; Hukum Kontemporer.
Articles
60 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG DIGUGAT KEMBALI ]]>
<![CDATA[Putu Eka Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.498
<![CDATA[When the bank debtors did not make the payment, the bank as the holder of the mortgage is bound in the credit agreement by obtaining fulfillment of the debtor's credit through an auction process as mandated by law. Problems will arise if the auction winner cannot own or control what he has won because the debtor uses the auction process on the collateral. Then the winner of the auction is a buyer with ‘good faith’ who must be protected by law, and legal protection for the buyer with ‘good faith’ as stated in article 584 of the Civil Code of ‘good faith’ exists if the property rights are obtained through one of the means to obtain property rights, where from that article It is known that some of the transfer of existing property rights cannot be separated from the existence of the agreement law in the Civil Code. Legal remedies that can be taken by the injured parties during the auction execution by the court if there is a rebuttal due to the lawsuit made by the original owner which is later won by the court's decision of the original owner, then the auction holder can submit legal remedies to the high court to resolve the problem by way of an appeal to the Supreme Court. This is because selling through an auction is a civil selling effort and legal remedies that can be taken within the scope of civil law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I.B. Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E. Purwani]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 1 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i1.502
<![CDATA[Pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah akan adanya penyedia jasa kesehatan dengan konsumen pengguna jasa kesehatan. Pasien dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Status pasien sebagai konsumen jasa kesehatan, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemajuan di bidang kesehatan telah dapat menyembuhkan dan merawat kesehatan pasien untuk dalam jangka waktu tertentu. Namun, adakalanya sakit pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Untuk pasien yang yang telah lama sakit dan dirawat, dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien yang lebih dikenal dengan euthanasia atau dengan kata lain mercy killing. Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini meliputi beberapa masalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan euthanasia? yang kedua adalah apakah tindakan pihak keluarga pasien yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan euthanasia dikategorikan pelanggaran hukum ditinjau dari UU perlindungan konsumen? Peneliti hendak melakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada, kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia, menurut penulis sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan dimana di dalamnya juga harus membuat syarat dan prosedur yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ranah Socio Legal. Penelitian ini mengkaji hukum Undang-Undang sebagaimana oleh berbagai faktor sosial yang melahirkan aliran-aliran baru yang amat kritis pada pengkajian hukum yang beraliran legisme murni. Milanovic dan pengikutnya juga menyebutnya sebagai kajian dalam ranah the sociological jurisprudence, the functional jurisprudence, and the critical legal studies. Pendekatan yang digunakan adalah : conceptual approach, statue approach serta comparative approach]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fajar Sugianto]]>;
<![CDATA[Denny Ardhi Wibowo]]>;
<![CDATA[Tomy Michael]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.518
<![CDATA[The Islamic inheritance law system is one of the inheritance law systems that apply in Indonesia. Presidential Instruction 1/1991 is a legal instrument that makes Islamic law a positive law in Indonesia, however, the development of the constitutional system and the legal system in Indonesia has undergone very rapid changes since the reform era. This raises new legal problems in the implementation of the Compilation of Islamic Laws considering that the position of Presidential Instruction 1/1991 in the statutory system is not known as statutory regulation.In the aspect of binding power, the Presidential Instruction cannot be applied to the public because it does not have general binding power and only binds inwardly against officials with a lower position in 1 (one) institution. Even so, the existence of Presidential Instruction 1/1991 is still recognized to this day considering that its substance was formed through a joint decision between the Minister of Religion and the Chief Justice of the Supreme Court. Thus, the Compilation of Islamic Law binds religious court judges who are under the environment of the Supreme Court. Judges can use the Compilation of Islamic Law as a legal basis for resolving disputes that occur between Muslim communities.]]>
<![CDATA[KEKHUSUSAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME ]]>
<![CDATA[Renni Sartika]]>;
<![CDATA[Sepuh A.I. Siregar]]>;
<![CDATA[Ni Putu Riyani Kartika Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.519
<![CDATA[The existence of the internet in human life is very supportive of all forms of human activity in today's digital era. However, technological advances with the use of the internet have resulted in the emergence of cybercrime or cyber crime. In its development, cyber crime requires special handling by the police in the process of investigation. For this reason, using normative juridical research, this study will examine the specificities of the cyber crime investigation process. In general, the process is almost the same as the criminal investigation process in general, except that it is carried out by cyber units or special units that have the task of carrying out cyber crime investigations. Apart from that, investigators of cybercrime will also use other special laws such as ITE, Consumer Protection, Banking, and so on.]]>
<![CDATA[PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Subekti Subekti]]>;
<![CDATA[Suyono Yoyok Ucuk]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.520
<![CDATA[There are three kinds of inheritance law in Indonesia, namely Islamic inheritance, Customary inheritance and BW inheritance. The scope of this writing is limited to customary inheritance law. The parts of customary law have a big influence on customary inheritance law and vice versa. Customary inheritance law has its own characteristics and characteristics that are unique to Indonesia, which is different from Islamic law and western law (BW). Because the difference lies in the natural background of the Indonesian people who have the philosophy of Pancasila with a society that is Bhinneka Tunggal Ika. The inheritance law that exists and applies in Indonesia to date is still not in the form of legal unification. The purpose of this study is to analyze the inheritance system according to the customary inheritance law related to the kinship system in Indonesia.The type of research used in this research is normative juridical research, namely research on legal systematic is research conducted on primary and secondary legal materials, the terms of reference used are the basic definitions contained in the legal system. The approach used is a conceptual approach, a statute approach and a case approach. Types of Legal Materials are primary legal materials and secondary legal materialsThe results of this study indicate that the inheritance system according to the Adat Inheritance Law does not refer to the kinship system of the customary law community. Customary law communities whose system of collective inheritance can occur are parental kinship systems. Heritage assets related to inheritance must be distinguished from the origin of the assets, because they are related to the kinship system that exists in the local customary law community, whether parental, patrilineal or matrilineal, because not all inheritance can be divided individually.]]>
<![CDATA[HUKUM WARIS DAN KEBUTUHAN BISNIS DALAM WARIS ]]>
<![CDATA[Nisa Permata Basti]]>;
<![CDATA[Sanggup L Agustian]]>;
<![CDATA[Sekar Wiji Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.521
<![CDATA[There are many branches of law related to business law, including Corporate Law, Insurance Law, Banking Law, Inheritance Law, Commercial Law, and so on. The three systems of inheritance law have different perspectives in determining who is the heir, as well as other matters concerning inheritance. This will be explained in the next chapter. The issue of inheritance law always has its own challenges in every case. Starting from the ones that are easy to handle to cases that cause minor wars between families, sometimes even lawyers seek profit from this inheritance law case.]]>
<![CDATA[MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN EFEKTIF DALAM SISTEM MULTIPARTAI ]]>
<![CDATA[Benyamin Tungga]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 1 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i1.522
<![CDATA[Multiparty system is a product of a pluralist or plural society structure, both in terms of religiosity, ethnicity, and socio-economic. The party system should support the formation of a strong and clean government system and increase the effectiveness of government or the level of representation, but in reality each party is more concerned with their respective interests. The multiparty system in a presidential system in Indonesia makes the government instability in Indonesia. This mix is believed to tend to give birth to minority presidents and divided governments. There are four important things that influence the multiparty system on presidential systems in Indonesia. First, the multiparty system affects the fragility of coalition ties in the DPR. Second, the excessive control of the DPR disrupts the effectiveness of government. Third, the multiparty system affects the power of the vice president which is more dominant in the government and Fourth, the president's prerogative rights are reduced.]]>
<![CDATA[Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perusahaan Modal Ventura Asing ]]>
<![CDATA[Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.536
<![CDATA[The juridical basis for supervision of foreign venture capital companies is contained in the provisions of Capital Law No. 21 of 2008 concerning the Financial Services Authority (OJK), Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Minister of Finance Regulation No. 18 / PMK.010 / 2012 concerning Venture Capital Companies. Foreign venture capital companies that invest directly in Indonesia are a form of foreign investment. This is inseparable from the wide scope of foreign capital, which is defined as capital owned by foreign countries, individual foreign citizens, foreign business entities, foreign legal entities, and / or Indonesian legal entities whose capital is partly or wholly owned by foreign parties. Supervision of foreign investment is carried out by the Investment Coordinating Board in accordance with the provisions of Law No. 25 of 2007 concerning Investment. In accordance with the provisions in Permenkeu No. 18 / PMK / 0.10 / 2012 explained that the scope of supervision of venture capital carried out by the OJK is only limited to PMV Indonesia (Cooperatives or Limited Liability Companies). The implication is that OJK cannot supervise foreign PMVs that carry out direct financing. Because financing activities by foreign venture capital companies have intersecting rules, it is appropriate that foreign venture capital regulations only follow one specific rule. The regulation regarding financing institutions is only regulated in a Presidential Regulation. Although hierarchically, the status of the Perpres is an implementing regulation of the Law, the substance it regulates is not identical with the provisions of the Law which mandates it. Therefore, the provisions regarding financing activities should be regulated in a separate Law]]>
<![CDATA[TELAAH TEORITIS TERHADAP KONTRIBUSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Benyamin Tungga]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.537
<![CDATA[The development of the national economy in its achievement is inseparable from the role of the legal sector. Interdeterministis, between economic and law, two things that affect each other. That is, it can also start from the demands of the economic field to the field of law that can serve as a useful contribution to support economic growth. Law as a normative provision has a very important role and function in the field of economy. Scientific writing is intended to describe the legal theory in economic development. The results of the study provide an explanation that the economic system in Indonesia is Pancasila Economic System that was born in the heart of the nation that is Pancasila and UUD-45 and its interpretation. Therefore, the economic system of Pancasila is directly sourced from Pancasila, especially the fifth principle, namely: Social Justice for all Indonesian people and the mandate of Article 27 paragraph (2), Article 33-34 UUD-45 (4th Amendment). The fifth precept explains that all national and state orientations, economic, legal, social and cultural politics, are imbued with a spirit of comprehensive justice and destined for all Indonesians. Thus the legal contribution in the development of the Indonesian economy is a Pancasila economic system supported by the 1945 Constitution and its interpretation.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN NOMINEE TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING (WNA) DITINJAU DARI PASAL 26 AYAT (2) UUPA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Tanjung Eka Wijayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 3 No 2 (2018): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v3i2.538
<![CDATA[The nominee agreement is an agreement made between a person who by law can not be the subject of a particular land title (in this case the Right or the Right to Build). In this case a foreign national with an Indonesian citizen, which is intended for foreigners to possess the land of ownership or the right to use the building (de facto), but legally (de jure) of the land concerned on behalf of the Indonesian citizen. In other words, Indonesian citizen borrowed its name by foreigners citizen (acting as nominee). The existence of the obscurity of the norm in Article 26 paragraph (2) concerning whether the legal act of a foreigner / foreigner in a notarial deed called a nominee deed is valid for one year and thereafter if not transferred shall fall to the state having the same meaning and intent with the provision of Article 21 paragraph (3). This is particularly important to be considered since Article 26 paragraph (2) implicitly prohibits that legal acts directly or indirectly intended to transfer land rights from Indonesian citizens to foreigners / foreigners are null and void because the law and land fall to the State . Because the phrase that states other acts intended to directly or indirectly transfer the ownership rights to a stranger in Article 26 paragraph (2) of the BAL raises various interpretations (interpretations) so that there arises doubts that lead to the escape of norms (vague van normen).]]>
