cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020" : 6 Documents clear
PENGETAHUAN HUKUM TENT ANG HUKUM ACARA PERDATA Halida Zia; Mario Agusta; Desy Afriyanti
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/.v1i2.404

Abstract

Hukum acara perdata  adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata materiil perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum materil terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri (Eigenrechting. Berbeda dengan hukum acara pidana yang telah memilki sumber hukum tersendiri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan sumber hukum acara perdata masih bermber dari beberapa undang-undang sektoral seperti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan serta beberapa undang-undang lainnya.Keywords: Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara perdata
KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO Windarto Windarto; Firya Oktaviany
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.405

Abstract

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat.Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungomeningkat kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, mennggunkan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum.  Key words: etika, media sosial
PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA TERHADAP PEJABAT SECARA PRIBADI DI LUAR FUNGSI KEDINASAN DAN JABATAN Cindy Oeliga; Yensi Afita
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.406

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan bagi pejabat yang menggunakan aset negara di luar fungsi jabatan dan kedinasan serta bagaimana dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibatnya. Penulisan ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis hubungan antar ketentuan hukum, hukum dalam hal ini bukan sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan juga yurisprudence (case law), nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam hidup bermasyarakat, asas-asas hukum, dan juga literature hukum yang berisi pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (the most highty qualified scholar’s opinion). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan dan penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindatanganan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Bentuk sanksi yang diberikan bagi pejabat atas kelalaian, penyalagunaan atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penyalahgunaan Aset Negara, Larangan, Sanksi
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kota Pekanbaru) Santy Santy
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.407

Abstract

Penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga idealnya mencari alternatif yang memulihkan keadaan seperti semula tetapi realitas sosial menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi penal masih cukup rendah sehingga harapan atas keadilan restorative justice untuk menjaga keharmonisan rumah tangga belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal dihubungkan dengan keadilan restoratif dan menentukan akibat hukum atas kesepakatan damai yang dihasilkan mediasi penal terhadap penyidikan tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru secara faktual cenderung diselesaikan secara formal (litigasi) diikuti dengan permohonan perceraian disebabkan upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar, yaitu (a) masalah operasional (lemahnya komunikasi penegak hukum dengan para pihak, keterbatasan waktu, tindak lanjut hasil medasi) (b) kualitas (kompetensi) penegak hukum (c) masalah kepatuhan pelaku untuk menjalankan kesepakatan mediasi terbukti dengan adanya pengulangan tindak kekerasan kepada korban (2) Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil proses mediasi penal menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berjalan di Kota Pekanbaru karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak supaya memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang. Penghentian penyidikan merupakan kebijakan diskresi penegak hukum di Kota Pekanbaru dengan syarat apabila pelaku mengingkari kesepakatan damai dengan mengulangi tindak pidana kekerasan maka langsung diproses secara formal (pengadilan).  Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, Keadilan Restoratif
TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Nirmala Sari
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.408

Abstract

Peneliti telah berusaha untuk meneliti dan mencermati mengenai Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepsi Asas Praduga Tidak Bersalah. Penelitian ini telah menemukan bahwa Implikasi hukum trial by the press terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.                      Tidak ada aturan dan ukuran yang jelas seorang wartawan atau lembaga pers untuk dikatakan  telah melakukan perbuatan trial by the press terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Trial By The Press sendiri adalah peradilan sepihak yang dilakukan oleh media massa dengan memberikan berita terus menerus  sehingga menarik opini public  untuk menghakimi tersangka atau terdakwa yang dianggap bersalah padahal proses perkara belumlah selesai atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga Trail by the press dapat mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan vonis dikarenakan tuntutan massa karena pemberitaan yang terus menerus. Pers memiliki undang-undang yang melindunginya yaitu diatur di Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.                      Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.                      Diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28f, bahwa:“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.                      Dan kebebasan pers juga merupakan hak asasi manusia yang dipertegas dalam pasal 19 Deklarasi Universa Hak Asasi Manusia bahwa;“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.Kata kunci : Trial By The Press, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tidak Bersalah.
HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA Denindah Olivia
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.409

Abstract

Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, tanpa adanya rasa takut atau campur tangan penting untuk eksis di tengah-tengah masyarakat yang demokratis, di mana setiap orang mendapatkan akses dalam menikmati hak asasi manusia. Sayangnya, pemerintah di berbagai negara di dunia seringkali memenjarakan orang disebabkan oleh pelaksanaan hak kebebasan berekspresi Pemerintah seringkali melarang penyampaian pidato yang mangandung ujaran kebencian, namun juga kedapatan melakukan penyalahgunaan wewenang mereka untuk membungkam keberagaman pendapat dari warganya, serta mengeluarkan regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mengkriminalisasi kebebasan berekspresi belakangan ini. Kebebasan berekspresi sedang berada dalam krisis dikarenakan perlindungannya terancam oleh adanya pihak berwenang yang bersifat represif terhadap aktivis, LSM serta individu yang kritis. Tulisan ini akan menganalisis hak kebebasan berekspresi sebagai suatu hak asasi manusia yang penegakkannya perlu untuk diperkuat di era modern dewasa ini.  Kata kunci : demokratis, hak asasi manusia, hak kebebasan ekspresi, regulasi, pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6