cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021" : 6 Documents clear
Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Malverino Fitrah Laksana
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.567

Abstract

The right to a fair and impartial trial is a basic right of every human being. This right is universal, applies anywhere, anytime and to anyone without discrimination. This has been stated in the 1945 Constitution which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law. Based on these provisions, everyone has the right to a fair and impartial court. Legal aid is believed to be one of the means and efforts to create a fair trial process. However, the legal problem or legal problem that the author wants to examine is the lack of seriousness in the practice of justice, especially criminal justice. One of them is only as a formality, even though these rights and obligations are to defend from the side of legal certainty and justice. Therefore, examining the sociological reasons for the benefits of legal aid for the defendant, namely legal aid only as a formality without providing meaningful defense in every examination and examining the practices that should be carried out in legal aid in order to provide legal benefits and certainty to legal aid recipients, especially the defendant in obtaining legal assistance. in the Padang District Court Class IA. This research uses an empirical juridical approach, namely the method of approaching the problem by looking at the positive law that applies normatively by connecting the reality in the field, this research uses interview techniques and collects data and tables and is processed by the editing process. Based on the results of research conducted in the jurisdiction of the Padang Class IA District Court, the obstacles for the defendant to obtain legal assistance in the jurisdiction of the Padang Class IA District Court are the imbalance between the number of justice seekers and lawyers or legal aid providers, the number of legal aid providers is insufficient, the process for Obtaining legal assistance is difficult, as for the obstacles we encountered during the process of assisting the defendant, namely the difficulty of communicating with the defendant, constraints in finance or funds, because it requires costs or funds to summon expert witnesses in the examination of witnesses in criminal cases. It is recommended for Advocates to carry out the provision of legal aid even though the legal advisors are still insufficient or inadequate. Keywords: Barriers to Legal Aid, Defendant, Criminal Court.       AbstrakHak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia.Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Hal ini sudah tertuang ke dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court).Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (fair trial). Akan tetapi masalah hukum atau legal problem yang penulis ingin mengkaji adalah adanya ketidak seriusan dalam praktek peradilan khususnya peradilan pidana. Salah satunya hanya sebagai formalitas, padahal hak dan kewajiban ini  adalah untuk membela dari sisi kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu mengkaji alasan sosiologis dari manfaat bantuan hukum bagi terdakwa yaitu bantuan hukum hanya sebagai formalitas tanpa memberikan pembelaan berarti dalam setiap pemeriksaan dan mengkaji praktek yang seharusnya dilakukan dalam bantuan hukum agar memberikan manfaat dan kepastian hukum kepada penerima bantuan hukum khususnya terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang berlaku secara normatif dengan menghubungkan kenyataan di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan data dan tabel serta diolah dengan proses editing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, hambatan bagi terdakwa dalam memperoleh  bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah  tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum, jumlah pemberi bantuan hukum kurang, proses untuk mendapatkan bantuan hukum itu susah, adapun kendala yang kita temui selama proses pendampingan terdakwa yaitu susahnya komunikasi dengan terdakwa,kendala dalam keuangan atau dana, karena diperlukannya biaya atau dana untuk memanggil saksi ahli dalam pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana. Disarankan kepada Advokat untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kendati penasihat hukum masih kurang atau belum memadai.Kata Kunci:  Hambatan Bantuan Hukum, Terdakwa, Peradilan Pidana
Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit Fadel Muhammad
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.568

Abstract

Bankruptcy is general confiscation of all property owned by the Debtor who is declared bankrupt by a legally binding decision or inkracht van gewijsde where in this case the management and settlement is carried out by a curator appointed by the Commercial Court under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties, the curator is not only about how to save the bankruptcy assets that have been collected and then distributed to creditors, but as far as possible can increase the value of the bankruptcy assets. Thus, curators are required to have integrity that is guided by truth and justice and must comply with professional and ethical standards with the aim of avoiding conflicts of interest with debtors and creditors. Based on the description above, the author is interested in writing about the legal principles of the curator's functions and duties as executor of the bankruptcy decision against the Debtor at the Commercial Court. This research method is normative juridical. As for the results of the research and discussion that there are three principles used by the curator in carrying out his function as executor of the decision of the Commercial Court in a bankruptcy case, the principle of justice for a curator is being able to be fair when recording all bankruptcy assets, whether hidden or real, seeking or maximizing bankruptcy assets, maintaining or increasing the value of bankruptcy assets, selling bankruptcy assets at the maximum price, In general it can be said that balance is a condition in which there is harmony or harmony, and is not biased or skewed on certain matters, taking into account the proportions of each. each of the components that surround it. The provisions regarding the principle of independence are emphasized in the Code of Ethics for the Indonesian Curators and Administrators Association (AKPI) which states that in every appointment received, members of the Indonesian Curators and Administrators Association (hereinafter referred to as “members”) must be independent and free from any influence. Keywords: Legal Principles, Curator, Executor of Commercial Court Decisions in Bankruptcy Cases. Abstrak19Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh Debitor yang dinyatakan pailit oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde dimana dalam hal ini pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan demikian, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitur maupun Kreditur.Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai asas hukum dari fungsi dan tugas Kurator sebagai pelaksana dari putusan pailit terhadap Debitur pada Pengadilan Niaga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian dan pembahasannya Bahwa ada tiga asas yang di pakai Kurator dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana putusan Pengadilan Niaga dalam perkara pailit, Asas keadilan bagi seorang Kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan dimana  terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsional  masing-masing komponen-komponen yang melingkupinya. ketentuan  mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun Kata Kunci: Asas Hukum, Kurator, Pelaksana Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Pailit.
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Bank Nagari Atika Wulan Dari
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.569

Abstract

smoothness and progress of its business. In this effort, agreements arise for the progress and development of the company. However, in a work agreement, the position of the parties is often unequal. This unequal position turned out to have consequences for the agreement for a certain time. This is because the position of the employer is sometimes stronger than the worker so that the worker is in the category of the weak group. Conversely, if workers have dedication and professionalism in their fields, they will be stronger than employers in terms of wages. The implementation of the Work Agreement between Contract Workers and Bank Nagari is a Specific Time Work Agreement (PKWT) which in the implementation of the work agreement, the work agreement between contract workers and Bank Nagari is carried out for a period of 1 year and can be extended. In accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The form and content of the agreement/contract at Bank Nagari with contract workers are in writing. Meanwhile, in its implementation, contract workers are required to sign a work agreement that has been made by the Nagari Bank and is mutually agreed upon. As well as contract workers must also carry out their work in accordance with the Company's Operating Standards (SOP) that have been determined by the Bank. Keywords: Agreement, Employment Contract, Bank Nagari.     AbstrakBank Nagari dalam usahanya tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kelancaran dan kemajuan usahanya. Dalam usaha tersebut, timbul suatu perjanjian-perjanjian demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Namun didalam perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ini ternyata membawa konsekuensi pada perjanjian untuk waktu tertentu.  Hal ini dikarenakan kedudukan majikan adakalanya lebih kuat daripada pekerja sehingga pekerja berada dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila pekerja mempunyai dedikasi dan profesionalisme dalam bidangnya, maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam hal pengupahan. Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja Kontrak dengan Bank Nagari ialah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana didalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut , perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan Bank Nagari dilaksanakan dalam jangka waktu 1tahun dan dapat diperpanjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk dan isi perjanjian/kontrak di Bank Nagari dengan pekerja kontrak bersifat tertulis. Sedangkan pelaksanaannya, pekerja kontrak diharuskan menandatangani perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pihak Bank Nagari dan disepakati bersama. Serta pekerja kontrak juga harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) yang telah ditentukan pihak Bank. Kata Kunci: Perjanjian, Kontrak Kerja, Bank Nagari. 
Penemuan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Lelang Aset Jaminan (Sebagai Akibat Kepailitan) Desti Suryani
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.570

Abstract

Setting Mortgage Against the Execution of Mortgage Guarantee Assets by Creditors During the Bankruptcy Process, In fact, there are still legal loopholes that can allow unlawful acts to occur, so there are still opportunities for certain parties who for their interests then commit violations of the law . Several legal loopholes related to the arrangement of execution of mortgage assets that the author can conclude from this research include, among others, the first Pmk No. 93/2010 Does Not Strictly Regulate Criteria for Public Appraisers Who Can Conduct Assessments, It Only Stipulates That Appraisals Are Conducted By Public Appraisers Registered at the Ministry of Finance and Having a Public Appraiser Permit Number That is, the assessment is already a valid appraisal result. This results in the public appraiser being able to be arbitrary in determining his assessment. The second is the absence of strict provisions or regulations in determining the results of the determination of the price (in this case the price of the land which is the object of the guarantee placed on the mortgage), for example, it cannot be lower than the price that should be (reasonable). Keywords: Legal Discovery; Act against the law; Auction; Collateral Asset AbstrakPengaturan hak tanggungan terhadap eksekusi aset jaminan hak tanggungan oleh kreditor pada saat proses kepailitan, dalam kenyataannya masih memiliki celah-celah hukum yang dapat memungkinnya terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga masih ada peluang bagi pihak-pihak tertentu yang demi kepentingannya kemudian melakukan pelanggaran- pelanggaran hukum. Beberapa celah hukum terkait  pengaturan  eksekusi aset jaminan hak tanggungan yang dapat penulis simpulkan  dari  penelitian ini antara lain, yang pertama yaitu pmk no. 93/2010 tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penilai publik yang dapat melakukan penilaian, hanya diatur bahwa penilaian dilakukan oleh penilai publik yang terdaftar di kementerian keuangan dan memiliki nomor izin penilai publik. Artinya, penilaian tersebut sudah  merupakan  hasil  penilaian (appraisal) yang sah. Hal tersebut mengakibatkan penilai publik menjadi bisa sewenang-wenang dalam menentukan penilaiannya. Yang kedua yaitu tidak adanya ketentuan atau peraturan yang tegas dalam menentukan hasil penentuan harga (dalam hal ini  harga  tanah  yang menjadi objek jaminan yang diletakkan hak tanggungan), misalnya tidak boleh lebih rendah dari harga yang seharusnya (wajar). Kata Kunci: Penemuan Hukum; Perbuatan Melawan Hukum; Lelang; Aset Jaminan
Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia M. Nanda Setiawan; Khaidir Saleh
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.571

Abstract

Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community so that corruption can be classified as an extraordinary crime (extra-ordinary crimes). Therefore, its eradication must also be carried out in an extraordinary manner (extra-enforcement). Since the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, villages have been given the authority to manage finances independently. This has only happened since 72 years of Indonesia's independence. On the other hand, this authority is certainly not easy, especially since it has only been three years since the village has learned to manage finances and development independently and self-managed. Along with that, since 2015, 2016 and 2017, various problems have occurred. Conflicts between community groups develop. On the other hand, social relations are tenuous. The potential for conflict is not only triggered by a lack of apparatus resources in managing village finances, but also due to minimal morality and increasing public suspicion due to a lack of transparency, the management of village funds provided by the government is often corrupted by irresponsible elements starting with budget inflation, budget abuse, fictitious projects and fictitious financial reports, here the author wants to see how the opportunities and challenges of eradicating corruption in the field of village fund management are. This research uses normative juridical research. The problem approach used in this study includes a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The management of village funds is often corrupted by irresponsible elements, this is due to the lack of supervision and morality by irresponsible village heads, this opens up opportunities to commit criminal acts of corruption by the village head because the funds allocated by the state to each village around almost Rp. 1,684,270,802,200..- for the welfare of the village, however, these funds are often misappropriated by practicing budget abuse, embezzlement, fictitious reports, fictitious activities/projects, and inflated budgets. The current challenge in managing village funds by the government and law enforcement officers is getting tougher, this is because there are still many unscrupulous village heads who do not understand the real use of village funds. there is another loss to the state due to corruption. Keywords: Opportunity; Challenge; Corruption Crimes; Village Fund.         AbstrakTindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak –hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra-ordinary crimes).  Oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga (extra-enforcemen). Sejak berlakunya Undang-undang Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Ini baru terjadi sejak 72 tahun Indonesia merdeka. Di sisi yang lain, kewenangan ini tentu tidak mudah, apalagi baru tiga tahun desa belajar mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri dan swakelola. Seiring dengan itu pula, sejak 2015, 2016 dan tahun 2017, berbagai masalah terjadi. Konflik antar kelompok masyarakat terbangun. Di sisi yang lain hubungan sosial menjadi renggang. Potensi konflik bukan hanya saja dipicu oleh kurangnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, tapi juga akibat moralitas yang minim serta kecurigaan masyarakat meningkat akibat kurangnya transparansi, pengelolaan dana desa yang diberi oleh pemerintah sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab mulai dengan penggelembungan anggaran, penyalahgunaan anggaran, Proyek Fiktif dan laporan keuangan yang fiktif, disini penulis ingin melihat bagaimana peluang dan tantangan pemberantasan korupsi dibidang pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengelolaan dana desa sering kali dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab , hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan  moralitas oleh oknum-oknumm kepala desa yang tidak bertanggung jawab hal ini membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh kepala desa sebab dana yang digelotorkan oleh negara untuk masing-masing desa sekitar hampir Rp. 1.684.270.802.200..- demi kesejahteraan desa tersebut, namun dana tersebut  sering kali diselewengkan dengan melakukan praktik penyalahgunaan anggaran , penggelapan, laporan fiktif, kegiatan/proyek fiktif, dan penggelembungan anggaran. Tantangan saat ini dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah dan aparat penegak hukum semakin berat hal ini dikarenakan masih banyak nya oknum-oknum kepala desa yang tidak mengerti tentang kegunaan dana desa yag sesungguhnya untuk kedepannya diharapkan pengawasan lebih diperketat dalam dan penggunaan, pengelolaan dana desa, tidak ada lagi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Peluang; Tantangan; Tindak Pidana Korupsi; Dana Desa. 
Eksistensi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014 Harry Setya Nugraha
RIO LAW JURNAL Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v2i1.572

Abstract

The presence of the Constitutional Court's Decision Number 79/PUU-XII/2014 brought fresh air to the strengthening of DPD institutions. However, not a few parties still question the actual existence of the DPD in the Indonesian constitutional system, especially in terms of legislative authority. This article will try to discuss the existence of DPD legislative authority after the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-XII/2014 and effective ways to strengthen the existence of DPD legislative authority in the Indonesian constitutional system. The methodology used is a normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, as well as a qualitative descriptive analysis. This article concludes that although the DPD legislative authority exists de jure through the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-XII/2014, the de facto legislative authority of the DPD cannot be said to exist for two reasons. If the state is committed to strengthening the legislative authority of the DPD, then the constitutional steps that must be taken are not enough just to rely on the Constitutional Court's decision or by making changes to the MD3 Law. The thing that needs to be done is to formulate Article 22D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia using diction which contains obligatory norms. The only way to reformulate the Article is by way of the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keyword: State Institution, DPD, Law Undang   AbstrakHadirnya Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 membawa angin segar terhadap penguatan kelembagaan DPD. Namun begitu, tidak sedikit pihak masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal kewenangan legislasi. Artikel ini akan coba membahas soal eksistensi kewenangan legislasi DPD pasca Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 dan cara yang efektif untuk memperkuat eksistensi kewenangan legislasi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa meskipun secara de jure kewenangan legislasi DPD eksis melalui Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014, namun secara de facto kewenangan legislasi DPD belum dapat dikatakan eksis oleh karena dua alasan. Jika negara berkomitmen untuk menguatkan kewenangan legislasi DPD, maka langkah konstitusional yang harus dilakukan tidaklah cukup hanya dengan bergantung pada putusan MK maupun dengan dilakukannya kembali perubahan terhadap UU MD3. Hal yang perlu dilakukan adalah merumuskan Pasal 22D UUD NRI 1945 dengan menggunakan diksi yang mengandung norma obligatoir. Satu satunya cara untuk merumuskan kembali Pasal tersebut adalah dengan cara Perubahan UUD NRI 1945.Keyword: Lembaga Negara, DPD, Undang-Undang

Page 1 of 1 | Total Record : 6