cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Mei" : 6 Documents clear
PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK DALAM PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL Winanda Kusuma; A. Cery Kurnia
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.606

Abstract

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Jalinan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan. pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Isu hukum yang ditulis Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik; Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya. pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintahannya. di dalam gedung kedutaan (legation premises), yakni: 1). Sebagai tindakan yang bersifat sementara. 2). Suaka diplomatik kebiasaan setempat yang bersifat mengikat. 3).Aadanya suatu perjanjian khusus. hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatandan yurisdiksi territorial.
Pembelajaran Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana (Pendekatan Berbasis Masalah) Mohamad Rapik
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.674

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Dengan menerapkan penelitian empirik, penelitian ini berupaya untuk menganlisis bagaimana praktek pembelajaran mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana di kalangan mahasiswa. Metode klasik pengajaran hukum perbandingan menghasilkan siswa yang hanya bergantung pada materi pelajaran. Umumnya mahasiswa tersebut memperoleh pengetahuan tentang aspek yang berbeda dari hukum dan sistem hukum dari berbagai negara lain, tetapi merasa sulit untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan secara mandiri. Meskipun dulu cukup bagi mahasiswa untuk memahami hukum perbandingan dan beberapa aspek hukum pidana, hasil belajar mata kuliah tersebut telah berubah: mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan menulis tentang hukum perbandingan setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendekatan berupa pengkajian terhadap kasus-kasus yang hidup agar setiap mahasiswa dapat menikmati pembelajarna ini. Untuk itu diperlukan beberapa perubahan: pertama, mahasiswa harus lebih aktif dalam belajar dan melakukan lebih dari sekadar menerima pengetahuan secara pasif dari materi kuliah yang diberikan oleh dosennya; kedua, siswa harus mencari lebih banyak bahan referensi di luar silabus dan belajar menggunakan perpustakaan dan database online secara lebih efektif; dan ketiga, siswa harus meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, jika memungkinkan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) : Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada Ari Bakti Windi Aji; Defril Hidayat
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.793

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Fokus penelitian untuk mengetahui Pengaturan tentang Permasalahan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ; dan Pengaturan tentang Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Pengaturan Permasalahan Hukum Pilkada terdapat 6 (enam) item, yaitu : 1). Pelanggaran kode etik ; 2). Administratif ; 3). Sengketa Pilkada ; 4). Tindak Pidana Pilkada ; 5). Sengketa tata usaha negara Pilkada ; dan 6) Perselisihan hasil Pilkada. Pengaturan tersebut secara umum sudah baik, hanya saja terdapat beberapa catatan : masih belum jelasnya obyek sengketa permasalahan hukum sengketa Pilkada dan masih terdapat persinggungan hukum dalam Pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016, yaitu ada satu perbuatan hukum yang memiliki 2 (dua) sanksi hukum.   Kedua, pengaturan tentang penegakan hukum Pilkada secara umum sudah baik, namun terdapat beberapa catatan, yaitu : 1). Harus jelas limit waktu pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah agar tidak terjadi saling lempar kewenangan antara MA dan MK ; 2). Terdapat limit waktu yang harus dihapus atau setidak-tidaknya diubah karena berpotensi membunuh rasa keadilan (Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016) ; 3). Persentase angka sebagaimana Pasal 158 (a) dan (b) hendaknya dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ada pelanggaran hak konstititusional serta kecurangan yang terencana dan massif.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REGULASI SERTIFIKASI HALAL PADA PENGUSAHA KULINER DI KOTA PADANG PANJANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 M. Ibrahim Aziz
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan regulasi sertifikasi halal pada pengusaha kuliner di kota Padangpanjang, yang di dalamnya mengungkap sosialisasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh LPPOM MUI Sumbar, pemahaman pengusaha kuliner terhadap regulasi sertifikasi halal, dan perilaku pengusaha kuliner terhadap regulasi sertifikasi halal.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini  merupakan penelitian lapangan field research, teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan dengan beberapa pengusaha kuliner yang ada di kota PadangpanjangHasil  penelitian ini adalah sosialisasi dan pengawasan yang dilaksanakan LPPOM MUI Sumbar belum efektif, dari 5 pengusaha Rumah Makan hanya 2 pengusaha Rumah Makan (Rumah Makan Tanpa Nama dan Rumah Makan Putri Riau) yang mengetahui adanya sertifikasi halal untuk rumah makan/restoran. Perilaku sebagian pengusaha Rumah Makan telah memenuhi beberapa regulasi sertifikasi halal. Akan tetapi ada beberapa pengusaha Rumah Makan (Rumah Makan 4 Saudara, Rumah Makan Uniang  dan Rumah Makan Mamak) yang belum memperhatikan regulasi sertifikasi halal.Keyword: Regulasi Sertifikasi Halal, Pengusaha Kuliner, Padangpanjang
Keabsahan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Global DalamPerspektifHukum PerdaganganInternasional Ridanur Saputra Saputra
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.795

Abstract

Technological developments provide many conveniences for mankind, both conveniences related to work and daily activities to ease in trade matters. Bitcoin is part of a form of technological development, bitcoin is a digital currency (Cryptocurrency) circulating in cyberspace by using a blockchain system in transactions, with this system transactions with bitcoin are more systematic and secure. One of the advantages of bitcoin that is often considered is its low transaction costs, besides that data security is difficult to steal to privacy for those who need it, not only that the existence of bitcoin as a digital currency can also be used as a transaction tool or a tool used as a means of payment international trade. This study aims to find out whether the actual use of bitcoin as a transaction tool globally is permitted under national and international law, which then the author finds several obstacles in the application of bitcoin, one of which is the regulation related to the use of bitcoin as a digital currency that can be used as a tool of transaction. In Indonesia Bitcoin is regulated under Commodity Futures Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market (Crypto Assets) This regulation stipulates several provisions regarding the use of bitcoin in Indonesia where the principal in this regulation states that bitcoin is part of an asset. futures trading.Keywords : Bitcoin, cryptocurrency, International Trade
Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana Terhadap Para Kreditor (Putusan Pailit Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/2008) Arif Firman Bachtas; M Nanda Setiawan
RIO LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v3i1.798

Abstract

AbstrakTujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakantindakan yang tidak adil dan dapat merugi semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas asas tersebut antara lain: a. asas Keseimbangan; b. asas kelangsungan Usaha; c. asas keadilan. Dari contoh kasus putusan pailit PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator.Kata Kunci: Tanggung jawab, Kurator, Kepailitan, Perusahaan

Page 1 of 1 | Total Record : 6