cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
PENGATURAN MUTU PRODUK PANGAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN Mario Agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.333

Abstract

Pangan merupakan salah saltu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Hasil dari kegiatan mengonsumsi produk pangan pada gilirannya akan berpengaruh juga pada kondisi kesehatan fisik/jasmani atau mental/rohani. Menginat pentingnya pangan bagi hidup dan kehidupan manusia, maka pangan haruslah juga memenuhi kriteria ataupun standar kesehatan, dalam artian aman dikonsumsi. Amatlah penting mengetahui pengaturan mutu produk pangan di Indonesia, agar pelaku usaha produk pangan maupun masyarakat selaku konsumen mengetahui produk pangan yang aman dan nyaman dikonsumsi dan terlindungi dari bahaya ataupun dampak buruk dari suatu produk pangan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Kata Kunci: Pengaturan, mutu, Produk Pangan
PRANATA SOSIAL, BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Halida Zia; Nirmala Sari; Ade Vicky Erlita
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.451

Abstract

Sosiologi berasal dari kata yunani yaitu sosio masyarakat dan logos (ilmu)  yang artinya ilmu yang mempelajari masyarakat atau dinamika masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat atau pranata sosial hukum mengatur masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dan seluruh kaidah baik struktur sosial, pranata sosial,kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.sosiologi merupakan suatu ilmu sosial yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan. Induk dari ilmu pengetahuan adalah filsafat. Filsafat adalah bagaimana seorang filsuf mencari sebuah kebenaran yang di rumuskan melalui teori.filsuf menemukan gejala-gejala terhadap sesuatu pada saat perenungan. Filsafat mengakaji ilmu sosial dan ilmu alam.Kata kunci: Pranata sosial, budaya hukum, sosiologi
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Agung Nugraha; Nirmala Sari; Gusila Ningsih; Mindi Syahri Ramdani
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.334

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD, DPRD). Pemilihan DPR, DPD, DPRD secara langsung merupakan suatu pembelajaran demokratis bagi masyarakat, yang diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilihan DPR, DPD, DPRD, guna untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannyaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila penyelengara pemilihan yang mempenyai integritas, profesional, dan akuntabilitas. Artikel ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum yaitu dalam penyusunan daftar pemilih yang buruk.Kekeliruan pendataan pemilih,jumlah pemilih yang simpang siurdan munculnya, adanya pemilih ganda, pemilih yang belum terdata merupakan persoalan dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Dalam hal ini Pemerintah harus mempercepat regulasi data kependudukan, sehingga carut marut DPT dalam penyelenggaraan pemilu dapat di atasi, hal ini juga bermanfaat bagi terjaminnya hak konstitusional seluruh warga Negara dalam menyalurkan aspirasi Kata Kunci: Peranan, KPU, Pemutakhiran Data
KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS Mario Agusta; Chindy Oeliga Yensi Afita; Syafrinia Syafrinia
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.452

Abstract

Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegak martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Maha Esa, adil, bijaksana berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bemakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA Adinda Febriana; Viona Salsabila
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.335

Abstract

Artikel  ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694. Pengaturan bentuk tindak pidana korupsi (suap) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang memiliki beberapa persamaan baik dalam pengaturan rumusan tindak pidana nya maupun dalam pengaturan sanksi pidana. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pengaturan tindak pidana suap. Kesimpulan: Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Surahanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 memiliki persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi (suap) yang meliputi subjek hukum, unsur-unsur pada pasal, bentuk suapan, rumusan sanksi yang digunakan, pola perumusan pidana, pola ancaman pidana, dan besaran ancaman pidana. Kata kunci :Perbandingan, Tindak Pidana Suap, Indonesia, Malaysi
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA Denindah Olivia; Sinta Dewi Rosadi; Rika Ratna Permata
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.453

Abstract

Dampak menyeluruh yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia akibat dari wabah virus Covid-19 mensyaratkan adanya upaya penanggulangan yang perlu untuk ditempuh oleh pemerintah. Salah satu temuan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi bernama PeduliLindungi diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk melakukan tracing, tracking, warning and fencing pengguna aplikasi guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pengguna aplikasi perlu melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan data pribadi. Meskipun aplikasi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas, namun penyelenggaraan aplikasi ini juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi harus sesuai dengan prinsip dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dipahaminya penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaran aplikasi PeduliLindungi dan CovidSafe dan dianalisisnya perlindungan data pribadi di Indonesia dengan melakukan perbandingan regulasi di negara Australia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengadopsi pengaturan di Australia tentang pemberian sanksi kepada penyalanggunaan data pribadi pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir.  Kata Kunci : Covid-19, Peduli Lindungi, Perlindungan Data Pribadi, Indonesia, Australia.
PENGATURAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PARLIEMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU Siti Aminah; Halida Zia; Cindy Oeliga Yensi Afita; Yohanes Sitorus
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.331

Abstract

Artikel  ini bertujuan 1) untuk memahami dan menganalisis pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik yang dianut Indonesia; 2) untuk memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dengan alasan tersebut di atas memiliki akibat terjadinya perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2) akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bahwa ketentuan parliamentary threshold dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD.Kata kunci:  Pengaturan,                  Ambang      Batas     Perolehan     Suara     (Parliementary                             Threshold), Pemilihan Umum Anggota DPR.
KODE ETIK PROFESI JAKSA YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN PERJA NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007 TTG KODE PERILAKU JAKSA Khaidir Saleh; Halida Zia; Abid Muflihin
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.449

Abstract

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas ke­jaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negera yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menja­lankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.Kata Kunci: Kode etik profesi, jaksa, undang undang
HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Khaidir Saleh; Mario Agusta; Weni Weni
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.454

Abstract

Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingaan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Semua persoalan dan konflik kepentingan yang ada di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dari sinilah fungsi hukum dan masyarakat berkaitan. hukum mengandung unsur aturan perilaku manusia, sedangkan regulasi dipegang oleh badan resmi yang memiliki wewenang. Sementara untuk karakteristik yang melekat dalam hukum, menurutnya karena adanya perintah dan larangan. Larangan dan perintah harus dipatuhi dan dipatuhi oleh orang-orang dan adanya sanksi hukum yang ketat. Intinya hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku dan hubungan yang ada di masyarakat. Baik dilakukan oleh satu orang dengan orang lain, individu dengan negara dan mengatur hubungan institusi yang ada di negara tersebut. dengan hukum, kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri.Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Sosiologi Hukum
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN Eko Nuriyatman; Trias Hernanda
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.332

Abstract

This scientific article contains writings about the juridical review of local government law regarding mining activities in Indonesia. In this article the researcher discusses two things, namely the authority of the regional government in mining and inconsistencies between local government laws and coal mineral laws. The research method used in writing this article is a normative research method, the legal concept used is that proposed by Soetondyo Wigyosoebroto who has five legal concepts, but in this article the author uses the second and fifth concept concepts presented by Soetondyo Wigyosoebroto. Based on the results of writing this article, it is found that after the issuance of Law Number 23 of 2014 the authority to grant mining activities permits lies with the provincial government and this is contrary to what is contained in Law Number 4 of 2009, so that in the application of the lex principle applies specialis derogate legi generalisi. The development of mining activities that occur in Indonesia has a very large impact on mining activities, with the authority for mining activities having the aim that management of mining activities is not centralized and can increase the economy and increase local revenue. Keyword: Regional Government, Mining, Licensing.

Page 1 of 3 | Total Record : 29