cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1: Februari 2020" : 5 Documents clear
PENGATURAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PARLIEMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU Siti Aminah; Halida Zia; Cindy Oeliga Yensi Afita; Yohanes Sitorus
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.331

Abstract

Artikel  ini bertujuan 1) untuk memahami dan menganalisis pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik yang dianut Indonesia; 2) untuk memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dengan alasan tersebut di atas memiliki akibat terjadinya perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2) akibat hukum terhadap pengaturan Parliamentary Threshold terhadap partai politik di parlemen bahwa ketentuan parliamentary threshold dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD.Kata kunci:  Pengaturan,                  Ambang      Batas     Perolehan     Suara     (Parliementary                             Threshold), Pemilihan Umum Anggota DPR.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN Eko Nuriyatman; Trias Hernanda
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.332

Abstract

This scientific article contains writings about the juridical review of local government law regarding mining activities in Indonesia. In this article the researcher discusses two things, namely the authority of the regional government in mining and inconsistencies between local government laws and coal mineral laws. The research method used in writing this article is a normative research method, the legal concept used is that proposed by Soetondyo Wigyosoebroto who has five legal concepts, but in this article the author uses the second and fifth concept concepts presented by Soetondyo Wigyosoebroto. Based on the results of writing this article, it is found that after the issuance of Law Number 23 of 2014 the authority to grant mining activities permits lies with the provincial government and this is contrary to what is contained in Law Number 4 of 2009, so that in the application of the lex principle applies specialis derogate legi generalisi. The development of mining activities that occur in Indonesia has a very large impact on mining activities, with the authority for mining activities having the aim that management of mining activities is not centralized and can increase the economy and increase local revenue. Keyword: Regional Government, Mining, Licensing.
PENGATURAN MUTU PRODUK PANGAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN Mario Agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.333

Abstract

Pangan merupakan salah saltu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Hasil dari kegiatan mengonsumsi produk pangan pada gilirannya akan berpengaruh juga pada kondisi kesehatan fisik/jasmani atau mental/rohani. Menginat pentingnya pangan bagi hidup dan kehidupan manusia, maka pangan haruslah juga memenuhi kriteria ataupun standar kesehatan, dalam artian aman dikonsumsi. Amatlah penting mengetahui pengaturan mutu produk pangan di Indonesia, agar pelaku usaha produk pangan maupun masyarakat selaku konsumen mengetahui produk pangan yang aman dan nyaman dikonsumsi dan terlindungi dari bahaya ataupun dampak buruk dari suatu produk pangan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Kata Kunci: Pengaturan, mutu, Produk Pangan
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Agung Nugraha; Nirmala Sari; Gusila Ningsih; Mindi Syahri Ramdani
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.334

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD, DPRD). Pemilihan DPR, DPD, DPRD secara langsung merupakan suatu pembelajaran demokratis bagi masyarakat, yang diharapkan dapat membentuk kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilihan DPR, DPD, DPRD, guna untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannyaPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila penyelengara pemilihan yang mempenyai integritas, profesional, dan akuntabilitas. Artikel ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum yaitu dalam penyusunan daftar pemilih yang buruk.Kekeliruan pendataan pemilih,jumlah pemilih yang simpang siurdan munculnya, adanya pemilih ganda, pemilih yang belum terdata merupakan persoalan dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Dalam hal ini Pemerintah harus mempercepat regulasi data kependudukan, sehingga carut marut DPT dalam penyelenggaraan pemilu dapat di atasi, hal ini juga bermanfaat bagi terjaminnya hak konstitusional seluruh warga Negara dalam menyalurkan aspirasi Kata Kunci: Peranan, KPU, Pemutakhiran Data
PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SUAP) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA Adinda Febriana; Viona Salsabila
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.335

Abstract

Artikel  ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Malaysia yang menggunakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694. Pengaturan bentuk tindak pidana korupsi (suap) dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang memiliki beberapa persamaan baik dalam pengaturan rumusan tindak pidana nya maupun dalam pengaturan sanksi pidana. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pengaturan tindak pidana suap. Kesimpulan: Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Surahanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 memiliki persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi (suap) yang meliputi subjek hukum, unsur-unsur pada pasal, bentuk suapan, rumusan sanksi yang digunakan, pola perumusan pidana, pola ancaman pidana, dan besaran ancaman pidana. Kata kunci :Perbandingan, Tindak Pidana Suap, Indonesia, Malaysi

Page 1 of 1 | Total Record : 5