Garuda - Garba Rujukan Digital

SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Adi Nurhani Mufrih; Nur Taufiq Sanusi; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551

AbstrakSistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu.. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan penyawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memilki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai Muhtasib dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah.Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan. Abstractthe implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. Of course with the development and improvement of the sharia economy in Indonesia, it is necessary to always be specially supervised and DPS which acts as Muhtasib in supervision and DPS is given special authority besides controlling and assessing, but also providing policies and provisions related to permits before, and ongoing activities at Islamic banking sector.Keywords: Financial Services Authority, Islamic Banking, Islamic Law, Supervision System.

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI SAWAH DENGAN ADANYA DUA PIHAK PEMEGANG GADAI DI KABUPATEN BANTAENG Lilis Suriyani; Erlina Erlina; Rahma Amir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14675

AbstrakPeneliti bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai (di Kabupaten Bantaeng). Dikaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengatahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah dengan adanya dua pihak pemegang gadai, serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya dua pihak pemegang gadai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi populasi adalah penggadai, penerima gadai, dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai) untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh Bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Atau bisa saja dalam permasalahaan tersebut diajukan gugatan perbuatan melawan hukum setelah itu digugat perdata.Kata Kunci : Gadai, Perjanjian, Sengketa. AbstractResearches aim to clearly describe the issue of paddy mortgage holders (in Bantaeng Regenci). Reviewed by legal review with the purpose of finding out how the two-party mortgage agreement was executed, as well as how the dispute between the two parties was resolved. This type of research is descriptive-qualitative research, which is an analysis that describes a situation or ponemenon with words or sentences and then separated by category to draw conclusios. By using observation, interview and documentation methods. The populations is the pawnbroker, the mortgagee and the local community. Based on the research results it is conclude thet implementation of the existing pawnshop in karatuang District, Bantaeng District, Bantaeng District is generally in practice by means of the debtor (pensioner) approach the creditor (pawnshop) to vacate his farm (field) as collateral, where the right to use or control of the mortgage object is and the hands of the creditor (mortgagee) until the time of the agreement that as been determined when the time comes and the debtor returns a sum of money previously taken. In the settlement of cases in the Village Karatuang Bantaeng District such as the case experienced by Mr. Kamaruddin can be Resolved by filling a lawsuit, both lawsuits is filed against the law after being sued civilly.Keywords: Agreement, Dispute, Mortgage.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KELOMPOK SINOMAN DI KABUPATEN GOWA Mahatir Makmur; M. Thahir Maloko; Alimuddin Alimuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.18853

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (field research) dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mangalli. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini sudah biasa dipraktikan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Masyarakat membentuk sinoman karena memiliki manfaat yang sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran saat menghadapi musibah kematian dan juga sinoman ini mempererat silaturahmi. Adapun akad yang terdapat pada kelompok sinoman yaitu memiliki hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak sinoman, yaitu hak pihak sinoman mendapatkan bantuan dari kelompok sinoman sedangkan kewajiban pihak sinoman membayar Rp. 10.000 pada saat terjadi musibah kematian. Ketika kewajiban tidak dilakukan maka akan dikeluarkan dari sinoman dan tidak lagi mendapatkan bantuan sinoman. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada praktiknya dilakukan secara tertulis dan sejalan dengan hukum Islam karena rukun dan syarat akad pada kelompok sinoman terpenuhi.Kata Kunci : Akad, Hukum Islam, Sinoman. AbstractThis research is how to review Islamic law on the contract in the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency. This type of research is classified as qualitative (field research) with the determination approach used is juridical-normative. The data source of this research is the people of Mangalli Village. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data management and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained show that the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency is commonly practiced by people who have kinship or not. The community forms sinoman because it has very helpful benefits in easing the burden of expenses when facing a death disaster and also this sinoman strengthens friendship. The contract contained in the sinoman group, which has rights and obligations that bind the sinoman parties, namely the right of the sinoman party to get assistance from the sinoman group while the obligation of the sinoman party to pay Rp. 10,000 in the event of a death accident. When the obligation is not carried out, it will be removed from Sinoman and will no longer receive Sinoman assistance. Islamic law analysis of the contract in the sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency, is in practice carried out in writing and is in line with Islamic law because the harmonious and contract requirements of the Sinoman group are fulfilled.Keywords: Contract, Islamic law, Sinoman.

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung Masnayanti Masnayanti; Abdillah Mustari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10937

AbstrakKonsep pembagian harta waris dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yaitu Hukum bagian waris untuk anak, Hukum Bagian Warisan untuk Orang Tua, Hukum Bagian Waris untuk Duda atau Janda, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu Lain Ayah, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau Seayah, Bagian Waris Áṣabah al-furuḍ, Bagian Ahli Waris Áṣabah. Adapun dalam memutuskan perkara hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris antara saudara kandung, adapun dasar pertimbangan tersebut secara keseluruhan berpatokan kepada Hukum Islam (kewarisan). Adapun dasar pertimbangan tersebut pada sengketa harta waris antara saudara sekandung, tidak menemui kendala dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.Kata Kunci : Harta Waris, Pertimbangan Hakim, Saudara Kandung, Sengketa. AbstractThe concept of division of inheritance in Islamic law is divided into several parts, namely inheritance law for children, inheritance law for parents, inheritance law for widowers or widows, inheritance law for siblings, fatherhood, inheritance law for siblings or father, Section of Inheritance of Áṣabah al-furu, Section of Heirs of Áṣabah. As for deciding the case of a judge has a basis for consideration in resolving cases of inheritance disputes between siblings, while the basis for these considerations is based entirely on Islamic Law (inheritance). The basis for these considerations in inheritance disputes between siblings, doesn’t encounter obstacles because in the settlement of the dispute is settled in a family.Keywords: Disputes, Inheritance, Judge Considerations, Siblings.

Peran Hak Cipta Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Andi Baso Ilmar M
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.20117

AbstrakIndonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, kemudian bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penagakannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai ekonomis memiliki jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan. AbstractIndonesia as one of the countries that regulates the provisions of Intellectual Property Rights specifically Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Along with the rapid development of community creativity in the scope of Copyright which has economic value and can affect economic growth in society, then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how to enforce them. This writing aims to see how the role of intellectual property, especially copyright in development for the welfare of society. Such as the result of community creativity in the field of Copyright which can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah Ayu Reski Cahyani Putri Biri; Andi Safriani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang ada di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai bentuk transaksi pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai sawah di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis dan budaya Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Aparat Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam gadai menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa ketidaksahan dalam shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sehingga apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai secara berlebihan yang dilakukan oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa terbebani dikarenakan pihak rahin harus membayar hutang diluar hutang pokoknya sehingga bertentangan dalam syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Transaksi, Gadai

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH Randi Saputra; Ashabul Kahfi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15164

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai. AbstractThis research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortage Giver (Rahin) and The Mortage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA Indira Jamal; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622

AbstrakTransaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung gharar didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu tamyiz dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan urf, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai dasar hukum tersendiri dan juga aturan bagaimana baik dan buruknya bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung gharar atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.Kata Kunci : Jual Beli Online, Hukum Islam, KUH Perdata. AbstractOnline buying and selling transactions are allowed in Islamic law but must meet the pillars and conditions as stipulated in QS al-Baqarah/2: 282 and the Hadith of Muslim History. The scholars also agreed to justify this transaction if it doesn’t contain gharar in it. The requirements for the validity of buying and selling online according to Islamic Law and Article 1320 of the Civil Code each have similarities, in Islamic law the parties making the contract are tamyiz and in the Civil Code, namely legal skills. The difference in Islamic law is that the parties who make the contract are based on urf, and in the Civil Code, the legal skill limit of a person is 21 years. It has its own legal basis and also rules on how good and bad it is for sellers and buyers in online buying and selling transactions. The implications of this research are: 1) It is hoped that the community should take advantage of technological sophistication which is increasingly sophisticated because in Islamic law it is permissible to conduct online buying and selling transactions if it doesn’t contain gharar or fraud in it and there is clarity on the specific object of the transaction. 2) It is hoped that the public should know the conditions for allowing it according to Islamic law and Article 1320 of the Civil Code in the existing rules or legal basis, so as not to cause harm in it, the transaction can be safe and peaceful if the parties comply with the existing rules regarding buying and selling transactions. on line.Keywords: Buying and Selling Online, Islamic Law, Civil Code.

SISTEM KEMITRAAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rafika Sari; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942

AbstrakKemitraan Perusahaan Grab dengan driver dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bentuk kemitraan waralaba. Sedangkan dalam hukum Islam sistem kemitraan perusahaan Grab dengan driver masuk dalam kategori syirkah ‘inan. Upah yang diterima driver dipotong 20% sebagai profit bagi perusahaan. Beberapa syarat tentang ma’qud ‘alaih (aset, usaha, dan profit) belum sepenuhnya sesuai dengan syarat musyarakah dan dalam beberapa praktik masih ditemukan unsur-unsur kemitraan yang dilarang dalam Islam seperti adanya gharar dan kecurangan.Kata Kunci: Sistem Kemitraan, Transportasi Online, Hukum Islam. AbstractThe Grab Company partnership with drivers in Law number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises is a form of franchise partnership. Whereas in Islamic law the Grab company partnership system with drivers is included in the syirkah ‘inan category. Wages received by drivers are cut by 20% as profit for the company. Some conditions regarding ma'qud ‘alaih (assets, business, and profit) aren’t yet fully in accordance with the requirements of musharaka and in some practices elements of partnership are still prohibited in Islam such as gharar and cheating.Keywords: Partnership Systems, Online Transportation, Islamic Law.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR Nurmayasari Nurmayasari; Patimah Patimah; Rahmatiah HL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877

AbstrakPokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Isbat Nikah anak dibawah umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). Jenis penellitian ini tergolong dalam Kualitatif deskriptif yaitu merupakan jenis penelitian lapangan (File research) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah buku terkait judul, internet, dan karya ilmiah yang terkait dengan judul. Selain itu, metode observasi, wawancara dan studi dokumen juga digunakan dalam mengumpulkan sumber data. Kemudian instrument penelitian terdiri dari putusan hakim, pedoman wawancara, handphone dan alat tulis. Lalu teknik pengelolahan yang digunakan adalah identifikasi data, editing dan coding. Dan metode analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak. Dalam hal ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat nikah, baik perkara isbat nikah terhadap anak dibawah umur ataupun bukan. hanya saja ada pengecualian untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutamakan asas kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1.) pemerintah harus memberikan regulasi yang sangat ketat agar tidak ada lagi yang terjadi pernikahan anak dibawah umur sehingga tidak ada yang dapat dirugikan bagi masyarakat atau pemerintah. 2.) mengedukasi masyarakat tentang hukum perkawinan dan juga penerapannya merupakan salah satu langkah untuk memangkas penyelundupan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Anak dibawah umur, Putusan.AbstractThe problems of the research is how the Juridical Analysis of the Judge's Decision on the Marriage Isbat of minors (Study of Decision 0140/Pdt.P/PA/Pkj.). The type of research is classified as descriptive qualitative like of field research (file research) with the research approach used two approach are a normative and empirical approach. The data sources of this research are books related to the title, the internet, and scientific works related to the title. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and document studies. Then the research instrument consists of the judge's decision, interview guidelines, cellphones and stationery. Then the management techniques used are data identification, editing and coding. And the data analysis method is done by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The conclution of this research is that the Isbat of marriage can be carried out on marriages that are carried out legally according to the religion and beliefs of each party. In this case, the Pangkajene Religious Court did not legalize the Isbat marriage case, whether the marriage isbat case against minors or not. it's just that there are exceptions to grant the request by prioritizing the benefit principle. The implications of this research are: 1.) The government must to give regulations so that no more child marriages occur so that no one can be harmed for the community or the government. 2.) make socialization from government to educating the public about marriage law and its implementation is one of the steps to reduce legal smuggling in Indonesia.Keywords: Decision, Marrige Ratification, The Cild Marrige.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA