cover
Contact Name
putu ersa rahayu dewi
Contact Email
ersarahayu14@gmail.com
Phone
+6236221289
Journal Mail Official
ersarahayu14@gmail.com
Editorial Address
jalan pulau menjangan no 27 Buleleng
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu
ISSN : 25982850     EISSN : 27467627     DOI : -
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu [ISSN: 2598-2850] dikelola oleh Jurusan Dharma Sastra yang merupakan sumber inspirasi dan referensi dalam upaya pengembangan kualitas umat Hindu di bidang intelektual, emosional, dan juga spiritual sehingga umat Hindu dapat turut berperan serta dalam membangun bangsa Indonesia menuju kehidupan yang aman, tentram, dan damai
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
Fungsi dan Tujuan Nota Dinas Dalam Penyelenggaran Administrasi Negara Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i2.1156

Abstract

Nota dinas adalah alat komunikasi tertulis intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, beruapa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Nota dinas memiliki sifat yang internal maka nota dinas hanya dapat digunakan didalam satu instansi. Surat dinas dalam praktek hukum administrasi negara adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat dinas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Surat menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan memerlukan banyak waktu dan biaya. Tata Surat dinas yang baik akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan instalasi pemerintah.Kata kunci : Nota Dinas, Hukum Administrasi Negara, Pejabat, Administrasi, Pemerintahan.
KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DESA PAKRAMAN BULELENG Komang Ayu Suseni
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.717

Abstract

nurut garis keturunan patrilinial sebagai ahli waris dari pewaris (orang tuanya), tetapi dalam kehidupan masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya disebabkan karena berpindah agama dari agama Hindu ke agama lainnya.Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agam lain berdasarkan hukum adat waris Bali di Desa Pakraman Buleleng dan untuk mengetahui serta memahami status hukum bagi ahli waris yang berpindah agama dalam hukum adat waris Bali Desa Pakraman Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empris yaitu berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dimasyarakat dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun simpulan di dalam tulisan ini yaitu terhadap akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agama adalah ahli waris yang berpindah agama dalam hukum adat Bali di Desa Pakraman Buleleng adalah orang tersebut dicabut dari status ahli waris, sehingga hak dan kewajibannya kepada pewaris putus, baik yang berkaitan dengan agama, desa adat dan budaya masyarakat Bali.
IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA SEBAGAI KONSEP DASAR AGAMA HINDU (Kajian Psikologi Hukum) Ni Nyoman Mariadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.640

Abstract

Berdasarkan kodtratnya manusia adalah mahluk social (mahluk bermasyarakat). Dalam hubungannya dengan manusia sebagai mahluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia memiliki bermacam ragam kebutuhan batin maupun lahir, karena itu manusia selalu membutuhkan pegangan dan falsafah hidup yaitu aturan hidup (norma hukum) dan hukum agama, karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu kepentingan-kepentingan dan perasaan yang mengakui adanya Yang Maha Kuasa tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Masyarakat di Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradabannya sejak jaman dikenalnya kebudayaan yaitu falsafah hidup dengan konsep kosmologi TRI HITA KARANA . Konsep ini dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Permasalahannya adalah bagaimana berprilaku (berkarma) yang baik dan benar berdasarkan konsep Tri Hita Karana agar dapat memenuhi kewajiban didalam kehidupan dan berkehidupan untuk menuju kedamaian dan kebahagiaan ? Hal itu perlu adanya pemahaman untuk dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan, berprilaku sesuai dengan kehendak Ida Shangyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini Psikologi, hukum agama dan konsep Tri Hita Karanasangat berpengaruh dan saling menunjang, sertamenjadi faktor penting untuk tercapainya keseimbangan, ketentraman, dan kedamaian menuju kebahagian hidup. Ilmu psikologi dapat meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan berprilaku, juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa umat beragama
AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERALIHAN AGAMA DI DESA ADAT DALUNG Ida Bagus Putu Eka Suadnyana; I Wayan Titra Gunawijaya
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 1 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i1.708

Abstract

In Bali, the majority of the population is Hindu. Hinduism began to flourish in Bali since the 8th century, introduced by Rsi Markandeya (Ardhana, 2002: 62). While Protestant Christianity began to enter the first time to Bali in 1860 through missionaries Van Ect, De Vroom, and Van Der Jagt (Beyer, 2001: 3). Protestant Christian meeting with Hinduism first developed, religious transformation accompanied by harassment. Ulrich Beyer (2001: 5-7) reveals how missionary Tsang To Hang, a Christian and Missionary Alliance (CMA) envoy who obtained permission to come to Bali to baptize the eleven Balinese on 11 November 1931, asking that those who repent willing to burn the divine statues and destroy the family temple, because it is considered to be a place of demons and demons. As a result of this incident, the Balinese Hindu community fell injured feeling and held a defense and resistance against the flow that destroy their sacred traditions.
PERANAN DAN HAMBATAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN Putu Ary Prastya Ningrum
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.630

Abstract

Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di Negara ini semakin hari semakin bertambah, baik itu kasus yang begitu rumit, sederhana namun melibatkan masa yang ada., dimana pelaku hukum atau kejahatan itu adalah seorang tersangka yang telah melakukan perbuatan hukumanya dan harus menerima hasil dari perbuatanya. Namun kadang yang sering terjadi kesalahan dalam menentukan seorang tersangka dalam suatu kasus hukum dikarenakan pembuktian yang ada, mungkin karena bukti yang kurang maka penetapan tersangka dilakukan dengan cara terpaksa dengan hasil pemeriksaan seadanya. Jika mengingat setiap tersangka memiliki HAM, maka disinilah saat penyidikan bagi tersangka wajib dan bias menggunakanbantuan penasehat hukum guna mendampingi tersangka muntuk memperoleh haknya. Peranan bantuan hukum terhadap tersangka ini melindungi hak dan mengikuti bagaimana layaknya penyidikan bagi tersangkanya yang didampingi. Maka peranan bantuan hukum seorang penasehat dalam penyidikan itu sangat penting karena di sana seorang tersangka mendapat pendampingan khusus dan perlindungan haknya sebagai warga Negara walau masih dalam permasalahan hukum.
WEDA SRUTI SEBAGAI SUMBER DHARMA DALAM HUKUM HINDU Ida Ayu Aryani Kemenuh
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i2.1147

Abstract

Sumber dharma yaitu Weda Sruti, Weda Smrti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Weda Sruti merupakan salah satu sumber dharma dalam Hukum Hindu. Hukum Hindu berarti seluruh hukum perdata, maupun pidana Hindu. Weda Sruti sangat penting dipelajari oleh umat Hindu. Tujuannya agar umat melakukan perbuatan dharma/kebenaran. Weda Sruti adalah wahyu Tuhan (Brahm??). Weda Sruti didengarkan secara langsung oleh para Maha ??i. Veda ?ruti dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 1) Kitab Mantra, 2) Kitab Brahmana (Karma K???a), dan 3) Upanisad (Jana K???a). Perkembangan Weda Sruti sebagai sumber dharma dalam Hukum Hindu sangat diyakini oleh umat Hindu. Sifat Weda adalah Anadi Anantha. Ajaran dalam Weda Sruti menuntun umat berbuat dharma/kebenaran.Kata Kunci : Weda Sruti, Dharma, Hukum Hindu
Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 1 (2020): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i1.838

Abstract

Pemerintah dalam melakukan peran dan fungsinya harus melakukan tindakan-tindakan yang memiliki akibat hukum dan tidak memiliki akibat hukum merupakan subyek hukum dari pemerintah atau hukum administrasi negara. Dalam negara hukum asas legalitas merupakan asas yang paling di junjung tinggi oleh negara penganut sistem hukum ini. Asas legalitas memiliki tiga aspek, yakni aspek positif, aspek materiil positif, dan aspek negatif. Dalam aspek negatif dalam asas legalitas menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah dinyatakan tidak sah bilamana menentang peraturan yang lebih tinggi.Secara normatif, prinsip ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan namun dalam peraktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang ketat menjalankan prinsip ini dan ada pula yang tidak. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip ini dapat diabaikan.Kata Kunci : Kebijakan, Asas, legalitas, Administrasi, Publik, Hukum, Administrasi, Negara
PANDANGAN AGAMA HINDU TENTANG KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR MELALUI PROSES BAYI TABUNG Ni Nyoman Mariadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 2 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i2.699

Abstract

Perkawinan menurut hukum adat di Bali berlaku sistem kekerabatan Patrilinial dalam arti berguru laki (purusa), namun dapat dikecualikan jika terjadi perkawinan sentana rajeg yaitu perubahan status perempuan menjadi purusa (laki-laki). Sehingga dapat diartikan bahwa sistem kekerabatan Patrilinial berarti berpedoman kepada garis purusa. Tujuan perkawinn adalah untuk memperoleh keturunan, utamanya keturunan purusa. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana jika dalam perkawinan itu tidak bisa melahirkan keturunan?, sehingga untuk memperoleh anak menggunakan proses melalui suatu alat teknologi inseminasi buatan (bayi tabung), bukan melalui proses biologi, apakah anak tersebut diakui menurut adat Bali (menurut hukum Hindu)?. Pendapat tentang hal itu sangat kontroversial, karena Adat Bali sebagai pengejawantahan Hukum Hindu yang berpedoman kepada Kitab Menawa Dharmasastra. Sedangkan dalam Kitab Menawa Dharma Sastra tidak diatur tentang hal itu. Pandangan umat Hindu menganggap bahwa kelahiran anak melalui proses ini dianggap sudah melanggar ketentuan atau kuasa Tuhan. Namun dilihat dari tujuan dilakukan proses ini, sebagai jalan keluar dari kesulitan akibat tidak dapat hamil dengan cara alami (dengan cara senggama), maka perlu ditolong melalui cara inseminasi buatan dan bayi tabung, sepanjang metode yang dipergunakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum tersebut .berasal. Dengan demikian, secara inklusif kedudukan anak tersebut dapat dipersamakan dengan anak kandung, sehingga mereka mempunyai hubungan alimentasi baik secara keperdataan maupun pewarisan
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembangunan Di Sempadan Sungai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali I Wayan Suparta; Desak Ayu Putu Suciati
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 5, No 1 (2021): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v5i1.1164

Abstract

As a tourist destination, environmental management is crucial, because it is also an effort to satisfy tourists' appetite so that the attractiveness of tourists to visit is getting higher. Apart from that, environmental management also provides significant benefits and contributions to the smooth and sustainable implementation of development programs, especially in the tourism sector in Bali. Therefore, maintaining a well-ordered environment is the obligation of all existing communities. However, there are still many people who are not aware of the importance of environmental management so that there are still many violations related to the environment in Bali. For example, such as Water Pollution by Tofu Waste in Tukad Badung Denpasar, water pollution in Tukad Badung here is mostly carried out by small-scale home businesses, such as Tofu Businesses, most of which do not have an AMDAL (Medium Environmental Impact Analysis) permission for reasons of low profit. In addition, the cause of environmental damage in Bali area is due to development on the riverbanks, such as the construction of unlicensed houses that have a negative impact on the surrounding environment because the construction of these houses will create household waste that will pollute river water. Then the first problem can be formulated. How is the law enforcement carried out by the Bali Provincial Civil Service Police Unit against the buildings in the River Border and secondly what are the obstacles faced by the Bali Provincial Civil Service Police Unit in enforcing the law against riverbank offenders. Finally, it can be concluded that there are many types local government actions in controlling spatial use in river border areas. The type of action in its implementation has been regulated in a standard operating procedure (SOP) and can be classified as public government action. As well as that the factors that influence legal action in controlling spatial use in the riverbank area consist of driving and inhibiting factors. The driving factor is the factor of the law, the factor of law enforcement and the factor of facilities and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factor in controlling the use of space in the river border area in Bali province is influenced by community factors.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSONAL GUARANTEE ATAU COORPORATE GUARANTEE YANG TIMBUL DALAM KEPAILITAN I Nyoman Sulastra
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.722

Abstract

Perjanjian penjaminan terhadap debitor utama dan debitor penjamin (sebagai personal guarantor atau coorporate guarantor) yang timbul dalam kepailitan, bahwa akibat dari perjanjian penjaminan tersebut maka penjamin baik personal guarantor maupun corporate guarantor dapat dinyatakan sebagai debitor pailit, apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya serta piutang yang dijaminnya merupakan piutang konkuren. Namun apabila penjamin telah menggunakan hak istimewa yang diberikan kepadanya, maka berlaku prinsip bahwa penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditor, kecuali jika debitor utama ingkar janji serta harta benda debitor utama disita selanjutnya dilelang dan hasilnya tidak cukup untuk membayar hutang kepada kreditor, maka penjamin dapat ditagih untuk membayar hutang atau sisa hutang debitor utama yang belum terbayar tersebut.Group company dan holding company sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan, bahwa permohonan pailit terhadap group company tidak harus diajukan kepada holding company dan anak perusahaan secara sekaligus, karena keduanya merupakan suatu badan sebagai subjek hukum yang berbeda dan dapat pula memiliki kreditor yang berbeda pula. Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, namun hukum perseroan kita masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri. Hukum perseroan memberikan perlindungan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dengan berlakunya prinsip limited liability (prinsip keterbatasan tanggung jawab) atas ketidak mampuan anak perusahaan menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan group menyebabkan induk perusahaan memiliki peran ganda sebagai pemegang saham anak perusahaan sekaligus pimpinan sentral perusahaan group. Kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan menyebabkan induk perusahaan tidak hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham mengingat peran ganda perusahaan induk. Tanggung jawab ini diarahkan kepada perluasan tanggung jawab hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham sekaligus sebagai pimpinan sentral perusahaan group dengan menerapkan prinsip Piercing the corporate veil dan prinsip keseimbangan yang berkeadilan antara hak dan kewajiban induk perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang muncul dari hubungan tersebut.

Page 1 of 12 | Total Record : 119