cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN KONFLIK RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH DILIHAT DARI HUKUM TANAH NASIONAL: STUDI KASUS RECLAIMING DAN PENDUDUKAN TANAH ANTARA PT. AGRI ANDALAS, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII DAN WARGA DESA TANAH ABANG DI DESA TANAH ABANG, KECAMATAN TALO, Muhammad Fauzan Hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to know what factors that motivates the society occupying that plantation area at Tanah Abang village, District of Talo, Seluma Regency, Province of Bengkulu and efforts or patterns of conflict settlement that have been done. This research is empirical law research. This research is empirical legal research. The data is used in this research is primary data which is gathering directly from observation subject utilizing questionnaire for respondent and interview for the sources. Secondary data is gotten from literature and document study. And then, those data are analyzed in qualitative descriptive. The results arefirst, factors that motivate conflict happened is inconsistency of both company in performing the fixed rules especially about land releasing, local official mentality particularly village leader that took advantage of the situation to get individual profit, there is no apparent border either village or district, and many neglected land that cause other person inside or outside the area occupatied the land.Second, effrot or pattern that has been done to solve conflict is: outside the court that still doesn’t reach final result yet.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI Sarsono Sarsono
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v1i1.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Pertama, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi adalah sebagai mediator yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa, yang kemudian menuangkan hasil gelar mediasi ke dalam Berita Acara Mediasi. Dalam hal mediasi dicapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dengan iktikad baik melaksanakan keputusan hasil mediasi, dan apabila dalam hal mediasi tidak dicapai kesepakatan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali mempersilahkan para pihak yang bersengketa untuk memproses melalui jalur ligitasi. Kedua, kendala penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu: (1) Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa; (2) Tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa; (3) Perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak; (4) Lemahnya peran Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali hanya sebagai mediator (penengah) tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.
REKONSTRUKSI PENANGANAN MASALAH KECANDUAN OBAT NARKOTIKA OLEH POLISI RESORT SURAKARTA Ernawati Ernawati
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan cara menangani kecanduan obat narkotika dan rekontruksi penanganan masalah kecanduan obat narkotika oleh Polres Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empirik dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, penyebab kecanduan narkotika adalah alasan sosial, trauma sosial, dan penyakit mental serta pengembalian untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, rekontruksi dan cara aparat dalam upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika adalah yaitu dengan memberikan diversi, restorative justice, dan rehabilitasi terhadap korban yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
OPTIMALISASI PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI (STUDI KASUS PENGUNGKAPAN PEREDARAN NARKOBA JENIS SHABU-SHABU DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI) Budiyarto Budiyarto
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali, kendala yang dihadapi oleh Polres Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, dan upaya yang dilakukan oleh Polres Boyolali untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan shabu-shabu di wilayah Polres Boyolali antara lain: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor populasi yang rentan. Kedua, hambatan yang dialami adalah hambatan internal, dan hambatan eksternal. Ketiga, upaya yang dilakukan antara lain: memberikan penyuluhan dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan dan talkshow kepada masyarakat akan bahaya narkotika, melakukan kegiatan teknis lain untuk menyiapkan SDM di lingkungan Polres Boyolali untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu-shabu.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK UNTUK WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 Henik Widayati
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak untuk waktu tertentu untuk memperoleh hak-haknya berdasarkan UU Ketenagakerjaan, mengetahui upaya hukum pekerja kontrak untuk waktu tertentu untuk memperoleh hak-haknya berdasarkan UU Ketenagakerjaan.Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Pertama, hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu harus sesuai dengan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan; Pemberian upah bagi pekerja harus diberikan sesuai Pasal 88 UU Ketenagakerjaan; Persyaratan waktu kerja harus sesuai Pasal Pasal 77 UU Ketenagakerjaan; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diberikan sesuai Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan; Pemberian Cuti atau Istirahat harus sesuai Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan; Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) harus diberikan sesuai Pasal 99 UU Ketenagakerjaan. Kedua, upaya hukum pekerja kontrak waktu tertentu untuk memperoleh hak-haknya berdasarkan UU Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan jalan: (1) Musyawarah dan mufakat, (2) melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase; (3) Penyelesaian melalui pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI POLRES SALATIGA Yuniar Endhi Prasetyo
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peranan saksi dan korban dalam mengungkapkan kebenaran dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak, perlindungan hukum saksi dan anak sebagai korban dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, mengetahui kendala dan upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Kesimpulan yang diperoleh adalah: Pertama, (a) keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana, oleh karena itu saksi harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis; (b) Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita karena mengalami kerugian baik bersifat materiil maupun immaterial, oleh karena itu kepentingan korban harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya. Kedua, saksi dan anak sebagai korban penganiayaan mendapat perlindungan hukum yaitu melalui : (a) Perlindungan terhadap hak-hak saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (b) Perlindungan dan bantuan dari LPSK. Ketiga, kendala dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu : (a) Kendala dari saksi menolak untuk bersaksi mengingat ada rasa takut untuk bersaksi sebab ancaman seseorang; (b) Kendala dari korban yang enggan berurusan dengan penegak hukum karena pertimbangan kemungkinan tidak akan mengurangi penderitaannya; (c) Kendala dari LPSK dalam menangani saksi dan korban menyangkut aspek geografis wilayah sulit dijangkau; (d) Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Upaya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana penganiayaan di mana korbannya adalah anak yaitu salah satunya dengan melalui LPSK.
UPAYA PENYIDIK POLRES SEMARANG DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN Miftahudin Budiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana yang diperoleh di tempat kejadian perkara, mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam memperloleh barang bukti di tempat kejadian perkara, mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang guna memperoleh barang bukti tindak pidana di tempat kejadian perkara. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, keadaan dan gejala-gejala lain. Hasil penelitian yaitu: (a) Setelah ditemukan barang bukti dari tindak pidana di TKP diberi tanda; (b) Dilakukan pemotretan; (c) Barang bukti diambil oleh petugas dengan menggunakan sarung tangan dimasukkan dalam kantong plastik diberi label dan tanda; (d) Barang bukti tersebut dikumpulkan menjadi satu dan di foto; (e) Barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di TKP yaitu: (a) TKP sudah tidak status quo lagi, sudah rusak; (b) Bukti-bukti yang ada di TKP sudah rusak; (c) Faktor cuaca; (d) Faktor masyarakat, secara spontan langsung mendatangi TKP untuk melihat kejadian.. Upaya penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di TKP yaitu: (a) Melakukan olah TKP; (b) Pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu.
HAK-HAK PEMILIK TANAH YANG BERBENTURAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA Nanik Sutarni
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembalian hak-hak pemilik tanah yang berbenturan dengan kepentingan umum dalam perspektif keadilan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah statute approach, conceptual approach, analitical approach, dan philosopical approach . Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pemilik tanah yang berbenturan dengan kepentingan umum dapat digantikan dengan ganti rugi yang wujudnya dapat mengembalikan fungsi semula bagi pemilik tanah di mana pemilik tanah mempunyai hak atas tanah yang unsurnya sebagai beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sarana sosial kemanusiaan, sebagai sarana persatuan, sebagai sarana politik dan sebagai sarana menciptakan keadilan sosial.
PERAN ADVOKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN burham pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan bagaimana kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyiapkan advokat Indonesia agar dapat bersaing di dalam MEA saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada data sekunder dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama bahwa dari aspek bidang jasa hukum, Advokat berperan di mana advokat asing maupun advokat Indonesia dapat dengan bebas melakukan tugas profesinya di luar negeri dengan melakukan tugas mengadvokasi sebagaimana dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 yaitu dengan: Penguatan daya saing ekonomi, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, Perbaikan infrasruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan; Pengaturan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menghadapi globalisasi hukum dalam pengaturannya sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang mampu untuk meningkatkan daya saing dengan advokat asing, hal tersebut diantaranya dalam Keorganisasian Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PIDANA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim pidana dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempersepsikan hukum sebagai kumpulan norma positif di masyarakat untuk menyingkap dan mencari kebenaran mengenai obyek yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas putusan hakim pengadilan pidana adalah faktor dari luar dan dalam hakim. Faktor dari dalam adalah penyebutan lamanya masa pidana di dalam tuntutan yang secara psikologis memengaruhi dan mengarahkan masa pidana yang akan diputuskan hakim. Faktor dari luar adalah putusan kurang lengkap mengelaborasi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada latar belakang perbuatan maupun kehidupan terdakwa dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana di pengadilan yang kurang sebanding dengan banyaknya beban pekerjaan pengadilan.

Page 1 of 9 | Total Record : 88

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 1: April (2022) Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue