cover
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
Core Subject : Social,
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 53 Documents
Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial Evan Samuel Grigorius; Mohamad Nur Kholiq
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Corruption has become an action that often occurs in Indonesia, especially in the field of state administration. Corruption itself can actually be implemented as a negative action that can harm others, including corruption in practice in state administration. This certainly worried the public about the corruption of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, who carried out these actions during the COVID-19 pandemic. The research method of this article uses the normative legal research method by looking at the legal certainty of the criminal imposition of the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara against Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption in terms of the concept of criminal law, rule of law, and human rights. In this study, it is known that the imposition of criminal sanctions for the Minister of Social Affairs, Juliari Batubara, is still difficult to implement because there are several problems that are fundamental to the imposition of the death penalty itself. Keywords: Corruption; Death Penalty; Ministry of Social Affairs;Social Grants. Abstrak Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain, termasuk korupsi dalam praktiknya pada penyelenggaraan negara. Hal demikian tentunya sempat merisaukan masyarakat terhadap korupsi Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melaksanakan tindakan tersebut dalam masa pandemi COVID-19. Metode penelitian dari penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melihat kepastian hukum terhadap pengenaan pidana mati terhadap Menteri Sosial, Juliari Batubara terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari konsep hukum pidana, negara hukum, dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya pengenaan sanksi pidana mati bagi Menteri Sosial, Juliari Batubara masih sulit untuk dilaksanakan disebabkan terdapat beberapa permasalahan yang bersifat fundamental untuk penjatuhan sanksi pidana mati. Kata Kunci: Dana Bantuan Sosial; Korupsi; Menteri Sosial; Pidana Mati.
Standar Ganda Penyidik dalam Menerapkan Diskresi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Internet Eka Padmahantara; Asvini Puspa
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Referring to Article 24 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law (KUHAP), detention is imposed on criminal suspects with criminal threats over 5 (five) years. However, on the basis of discretion authority of the police, the police in granting detention for pornography crimes with criminal threats over 5 (five) years, often acting outside of the provisions of applicable laws and regulations. Discretion is actually a long process, which boils down to the final result of taking the act. Decisions on the use of discretionary authority need to be reviewed starting from the beginning of the decision-making process of the use of the board of directors, namely the basis of the investigation. To find out, paradigmatic studies try to elaborate in more detail, refine, and clearly. The difference gradations will be shown to the level of ontology, epistemology, and methodology. The findings will explain that the investigator's understanding of discretion and its application is influenced by the paradigm that overshadows it. Keywords: Detentio;.Discretion; Paradigm; Pornographic. Abstrak Merujuk Pasal 24 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan dikenakan terhadap tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Namun, atas dasar kewenangannya, kepolisian seringkali bertindak di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan penggunaan kewenangannya tersebut perlu ditelaah mulai dari awal proses penentuan keputusan penggunaan kewenangannya tersebut, yaitu dasar pemikirian para penyidik. Untuk mengetahuinya, telaah paradigmatik mencoba menguraikan secara lebih rinci, halus, dan jelas. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif dan pendekatan hukum komparatif. Hasil temuan akan menjelaskan bahwa pemahaman penyidik mengenai diskresi dan penerapannya dipengaruhi oleh paradigma yang menaunginya. Kata Kunci: Diskresi; Paradigma; Penahanan;.Pornografi.  
Rencana Pelarangan Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta : Benturan Antara Kepentingan Pemerintah Dengan Hak Masyarakat Daniel Yonatan; Immanuel Parulian Setiadi; Kevin Bryan Simon Rompas
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Currently Jakarta’s regional government is planning a regulation regarding the prohibition of groundwater use for its residents. This is caused by the fact that the land’s surface in Jakarta experiences a continuous derivation. On the other hand, Jakarta’s residents still have a very high dependence on groundwater, either to fulfil household or industrial needs. This causes a conflict of interest between the government’s attempt to protect the environment and residents’ ground water needs. The constitution stipulates that water and natural resources are used as much as possible for the welfare of the people so that the prohibition on the use of groundwater in Jakarta should actually take into account the water rights of people which are guaranteed by the constitution. The efforts to distribute piped water evenly as a substitute for groundwater are often deadlocked, it will also be seen on how Mexico and Kenya also have problems regarding groundwater overcome this problem, where these countries implement a licensing and monitoring system that restricted the use of groundwater, which can be applied while the installation of piped water to 100% of Jakarta area is completed. The method used in this research is a normative research method using secondary data. Keywords: Conflict of Interest; Government's interest; Ground Water; Right of Water. Abstrak Saat ini pemerintah daerah Jakarta sedang merencanakan regulasi perihal pelarangan penggunaan air tanah bagi penduduk Jakarta. Pelarangan ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan terus-menerus setiap tahunnya. Di sisi lain masih banyak penduduk daerah Jakarta yang menggunakan air tanah sebagai sumber air utama baik untuk menunjang kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan industri. Konstitusi menegaskan bahwa air dan sumber daya alam dipergunakan sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat, sehingga pelarangan penggunaan air tanah di jakarta ini sejatinya harus secara hati-hati memperhatikan hak air yang dimiliki rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini menyebabkan timbul benturan antar kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan dengan kebutuhan warga akan air tanah. Usaha untuk menyalurkan air pipa secara merata sebagai pengganti air juga sering kali menemui titik buntu, daripada hal itu dapat diterapkan pengaturan di negara Meksiko dan Kenya sebagai negara yang mengalami masalah yang sama sebagai suatu solusi. Kedua negara tersebut mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan sistem perizinan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan air tanah. Solusi tersebut dapat diaplikasikan sembari menunggu proses instalasi air pipa merata 100% wilayah Jakarta. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  secara  yuridis  normatif  yang menggunakan sumber data kepustakaan sekunder. Kata Kunci: Air Tanah; Benturan Kepentingan; Hak atas Air; Kepentingan Pemerintah.
Reformulasi Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Konflik Pertambangan Mohammad Vieri Azuri; Muhammad Alfitras Tavares; Stanislaus Demokrasi Sandyawan
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Everyone who participates in fighting for the environment should be protected from the threat of criminal prosecution and civil lawsuits as regulated in Article 66 of the UUPPLH. However, public participation is often reduced because of many efforts to prevent public participation with the Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), which is a strategic action through the courts to eliminate public participation. In a democracy, public participation in development is important and essential. Lack of participation or representation of local communities is one of the driving factors and triggers for conflict. Conflicts that occur in the management of natural resources in the end become counterproductive to development goals. Several laws often trigger conflict with their use in SLAPP cases. Throughout 2020 there were 45 mining conflicts: 8 were cases of criminalization of people who refuse to mine. At the beginning of its development, Pring and Canan defined SLAPP as a lawsuit filed against people who participated in government and resulted in a reduced level of public participation in the future. The government should protect the people from SLAPP more comprehensively and establish necessary judicial mechanisms to ensure the fulfillment of freedom of speech, especially in the context of mining conflict. Keywords: Mining Conflict; Public Participation; SLAPP. Abstrak Seharusnya setiap orang yang berpartisipasi memperjuangkan lingkungan hidup, mendapatkan perlindungan dari ancaman tuntutan pidana maupun gugatan perdata sesuai yang diatur dalam Pasal 66 UUPPLH. Namun partisipasi publik terkadang direduksi karena banyaknya upaya dalam menghalangi partisipasi publik dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu merupakan suatu tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik. Dalam suatu negara demokrasi, partisipasi publik dalam pembangunan merupakan hal yang penting dan esensial. Kurangnya partisipasi atau representasi masyarakat lokal merupakan salah satu faktor pendorong dan pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi pada pengelolaan SDA pada akhirnya menjadi kontraproduktif dari tujuan pembangunan. Beberapa undang-undang kerap menjadi pemicu konflik dengan penggunaannya pada kasus SLAPP. Sepanjang tahun 2020 terdapat 45 konflik pertambangan, di mana 8 diantaranya merupakan kasus kriminalisasi warga penolak tambang. Dalam awal perkembangannya, Pring dan Canan mendefinisikan SLAPP sebagai gugatan yang diajukan terhadap masyarakat yang turut serta dalam pemerintahan dan berakibat pada berkurangnya tingkat partisipasi publik di kemudian hari. Pemerintah perlu mengatur perlindungan dari SLAPP dengan lebih komprehensif serta mekanisme peradilan yang tepat agar hak-hak pejuang lingkungan hidup, khususnya dalam konflik pertambangan, dapat lebih terjamin. Kata Kunci: Konflik Pertambangan; Partisipasi Publik; SLAPP.
Anti-SLAPP : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup Nadya Zahra Aulia; Alya Zafira; Regina Margarettha
Jurnal Legislatif VOLUME 5 NOMOR 1 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Publics' rights to a good and healthy environment are protected by the state. As a result, no one should be denied the right to speak, expressions, or criticisms about environmental issues. Instead of protecting, the trend of criminalizing and suing people who defend human rights and the environment is increasing, or is typical of a strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Alas, the mechanism to combat SLAPP has yet to be incorporated into the legislation. This paper will examine how SLAPP criteria should be written into laws and regulations, as well as how SLAPP cases should be proceed. This study employs a descriptive-qualitative method in the form of a juridical-normative study. The data were gathered from library materials or secondary sources. According to the findings of this study, an Anti-SLAPP implementing regulation in the form of a Minister of Forestry and Environment Regulation and an Anti-SLAPP procedural law regulation are required. To maximize its application in Indonesia, several steps must be taken, including socialization and education, cooperation among law enforcement officers, the development of a national action plan in collaboration with other stakeholders, clear definitions and criteria for Anti-SLAPP in laws and regulations, and, finally, good procedural law enforcement so that environmental activists do not have to go through a trial process and be burdened with provincial sanctions. Keywords : Eco SLAPP; Environmental Law Enforcement; Right of Access to Public Participation. Abstrak Negara menjamin hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam melaksanakan hal tersebut, tidak boleh ada orang yang dirampas haknya atas penyampaian pendapat, ekspresi, atau kritik terkait permasalahan lingkungan. Alih-alih melindungi, tren untuk mengkriminalisasi dan menggugat masyarakat yang membela kepentingan HAM dan lingkungan terus meningkat atau tipikal dari strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Sayangnya, mekanisme melawan SLAPP belum dapat terimplementasikan dalam susunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana kriteria SLAPP sebaiknya disusun dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana proses beracara dalam penanganan perkara SLAPP. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan metode deskriptif—kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penting diterbitkannya peraturan pelaksana Anti-SLAPP berupa Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pengaturan hukum acara Anti-SLAPP. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerapannya di Indonesia, yakni sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar aparat penegak hukum, pembuatan rencana aksi nasional bersama dengan stakeholder lainnya, definisi dan kriteria yang jelas mengenai Anti-SLAPP di dalam peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, perlu adanya penegakan hukum acara yang baik agar pejuang lingkungan tidak perlu melalui proses persidangan dan dibebani pembuktian bahwa dirinya adalah korban SLAPP. Kata Kunci: Eco SLAPP; Hak Akses Partisipasi Publik; Penegakan Hukum Lingkungan.
FORMULASI KONSEP SINGLE PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA M.Rizky Andika Pratama Putra Effendhy; Moh Haris Lesmana
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10216

Abstract

Abstrak:Sebelum pelaksanaan pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pemilu tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi partai politik untuk mengusungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan presidential threshold sebagai syarat pencalonan dinilai sudah tidak relevan pada pelaksanaan pemilu serentak karena tidak ada patokan yang jelas. Selain itu Pengaturan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu sebelumnya akan menghilangkan kesempatan hak politik partai baru peserta pemilu serentak untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pengaplikasian single presidential treshold dalam pemilu serentak penting untuk dilakukan.Kata Kunci: Single Presidential Threshold, Pemilu Serentak, Sistem Presidensial.
IMPLIKASI DIVERSI DALAM MEMBENTUK TANGGUNGJAWAB ANAK MENUJU KEADILAN RESTORATIF Lailatul Mufidah; Uswatul Khasanah
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10217

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak penerapan diversi belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversi yang diberlakukan. Keyword: Diversi; Hak Anak; Tanggungjawab
PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Aji Baskoro
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10218

Abstract

Abstrak: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidenstial threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidenstial threshold bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan mata.Kata Kunci: Tindak Pidana Siber; Kompensasi; Perdagangan Orang
REFORMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MELALUI GAYATRI CURRICULUM PROGRAM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK Andi Aulia Nabila; Fildanasari ,; Arham Alfandi
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10223

Abstract

Abstrak:Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif. Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perhatian penting pemerintah, salah satunya melalui kebijakan affirmative action dan zipper system. Dengan kebijakan tersebut, tentunya diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan untuk ikut menyuarakan suara rakyat melalui lembaga legislatif. Namun berdarkan fakta bahwa nyatanya pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33, 6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17, 86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemenKata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan Gender, Gayatri Curriculum Program. 
REKONSEPTUALISASI WEWENANG AJUDIKASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILUKADA OLEH BAWASLU Muh. Ramdan Yulia Saputra
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10224

Abstract

Abstrak:Bawaslu sebagai penegak hukum proses pemilukada memegang penanan yang sangat penting dalam menjamin pemilukada yang taat asas serta tidak menyimpangi regulasi. Penegakan hukum dalam pemilukada merupakan tolak ukur untuk mencapai keberhasilan yang diselenggarakan secara berintegritas. Namun, tidak semua proses pemilukada berjalan sesuai aturan, sehingga terkadang menimbulkan konflik antara partai politik dan pemerintah. Permasalahan yang timbul menjadikan anggota Bawaslu dari disiplin ilmu lain menjadi hakim adjudikasi, merupakan hal yang tidak relavan. Sehinggga, menimbulkan kontradiktif dan tidak tersingkronisasinya antara tugas dan kompetensi sebagai hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pilkada.Agar hakim adjudikasi dapat memahami tata beracara serta memperluas kewenangan adjudikasi maka yang perlu dilakukan ialah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus pemilukada.Sehingga yang menyelesaikan pemilukada bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan diselesaikan oleh Bawaslu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan wewenang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilukada dengan melibatkan Bawaslu. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan bersifat hukum normatif empirisKata Kunci: Bawaslu; Pemilukada; Pengadilan Khusus; Wewenang Adjudikasi;