cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 365 Documents
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN Indra Gunawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT: Studi tentang Koordinasi Fungsional Antara Kejaksaan Dengan Inspektorat Pada Pemerintah Daerah Wendry Finisa
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena banyak pegawai negeri telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena melakukan tindak pidana korupsi tetapi masih menerima gaji dari negara, yang seharusnya berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat. Kejaksaan dan Inspektorat Daerah selalu berkoordinasi dalam merumuskan tindakan seorang pegawai negeri yang berpotensi korupsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk hal-hal penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana bentuk Koordinasi Fungsional antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil? dan kedua, Apa Kendala Koordinasi Fungsional Antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pendekatan secara yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk Koordinasi Fungsional antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah Koordinasi yang bersifat preventif dan represif. Adapun hambatan dalam koordinasi fungsional antara Kantor Kejaksaan dan Inspektorat adalah adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan dan kerja sama dengan penegak hukum hanya semata-mata mencari kesalahan, Keterbatasan Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan bersama antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah dan keberadaan ego sektoral - masing-masing lembaga dalam melakukan pengawasan dan kerja sama.
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Novendra Novendra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The provision of remission for corruptors becomes an interesting issue to bediscussed with the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012 whose substance isjudged to be contrary to the penal code. The Government Regulation contains severaladditional requirements for special criminal inmates. For prisoners of corruption, thereare two requirements that must be met, namely the general terms and the specialconditions that are applied cumulatively if you want to get a reduction in the period ofdetention. This condition resulted in the increasingly difficult inmates of corruption toobtain remission as happened in Penitentiary Class IIA Padang.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.Sus/2013/PN.PLW) Surya Khamisli
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This corporate liability is made possible through the doctrine of strictliability which in this doctrine of criminal responsibility can be charged to theperpetrator of a criminal offense concerned with no need to be proved wrong(intentional / negligent). Rather it is emphasized to the consequences of his actionsthat have caused harm to society.The term of criminal liability is calledtoerekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the perpetrator's crimewith the intention of determining whether a defendant or suspect is accountable for acrime that occurred or not.The current Criminal Code does not regulate corporatecriminal liability in the sense of not knowing corporation as a subject of crime. Theextension of the legal subject in this Act becomes its own particularity compared toother criminal acts which can be prosecuted by corporations (legal entities) notcovered by the Criminal Code.However, legal entities as legal subjects have beenrecognized in the new Criminal Code Bill. As for the formulation of the problem are:First,how the accountability of corporations in the case of forest burning decision ofthe District Court Pelalawan Number 228 / Pid.Sus / 2013 / PN. PLW ?, Second, whatare the forms of corporate responsibility in the case of forest fires? Third, how is theexecution of the judge's verdict on corporations in the case of forest fires? Theresearch method used is Juridical Normative, a study undertaken to review previousstudies on the legal principles of corporate liability for environmental crime in theform of forest fires.Based on the discussion and analysis, it can be concluded asfollows: First, the action of forest and land burning cases conducted by InvestigatorSubdit IV of Riau Police Distresskrimsus in the last 4 (four) years shows an increasein cases.Where the case of forest burning, causing 3 (three) residents died due toshortness of breath and burned when extinguish the fire, corporations as legal entitiescertainly have legal identity. The legal identity of a corporation is based on itsshareholders, directors and other organs.A legal entity as a subject of civil law mayprosecute and be sued in a Court in a civil or criminal relationship. Second, criminalliability can only occur after a person commits a criminal offense based on anelement of criminal liability; accountability, error in the broadest sense and no 345excuses for forgiveness or justification.Third, the enforcement of criminal law aims topunish the perpetrators with imprisonment or fines, corporations that commitcriminal offenses may be punished by fines and levies in the form of disciplinarymeasures such as: forfeiture of profits derived from criminal acts, whole or partialclosures and repairs criminal act.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENYIDIKAN PADA DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP KEBERHASILAN PENYIDIKAN Emil Yoriadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Ditreskrimum Polda Sumbar terdapat banyak penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini memerlukan pengawasan secara internal guna mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan dengan cara menginvetarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara. Terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi. Kendala dalam faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan. Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar belum efektif. karena berdasarkan indikator pada adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat.
EVALUASI PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) TAHUN 2014-2015 DI KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI Yoddizal Ali; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The State of Indonesia emphasizes the principle of social justice explicitly. Article 27 paragraph (2), Article 28H paragraph (3) and 34 paragraphs (1), (2), (3) and paragraph 4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate government responsibility in the development of social welfare. The Central Government provides regional autonomy to improve the welfare of the people within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Local Government shall be given the right and authority to arrange and manage their own community welfare based on Law Number 12 Year 2009 regarding Social Welfare. One Billion One District Program is one of the Jambi Provincial Government's programs for the social welfare development of rural communities. This program was implemented by delegating some tasks and authority of the Governor of Jambi to the regent as head of the district administration. This research was conducted in Siulak Mukai Subdistrict with interview technique to get research data. In Siulak Mukai sub-district the success of this program in 2014-2015 is inseparable from the role of the sub-district head through the activities of home surgery, the cost of education of poor students / students, the procurement of agricultural machinery and non-agricultural equipment for farmer groups, business capital assistance, labor training and Health Insurance Area. However, in the implementation of this Samisake program there are several obstacles experienced by the subdistrict head, such as incomplete document of program beneficiary and limited operational fund.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Studi Pada DitresnarkobaKepolisian Daerah Sumatera Barat Elvi Elvi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.002 KB) | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.168

Abstract

Informan yang menjalankan teknik undercover buyadalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikandan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut: 1) Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;2) Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;3) Sudah dewasa;4) Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik. Sedangkanperaturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidikdalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000,“tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.Kendala–kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung,justru bersal dari faktor kurang nya kualitas(tidak menguasai teknik penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum(polisi), seringna terjadi penggantian anggota I reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjaring pelaku yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan dana operasional, faktor masyarakat yakni paradigm masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di Negara mereka tidak dilarang.Kata
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Ab. Ghafur; Philips A. Kana; Wirna Rosmely
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reformation form of the imprisonment system established by the government is Law No. 12/1995 on Penalization. In the community system, the rights are given to human rights and the exercise of human rights, remission is the right of all prisoners of special crime is not easy to obtain such remission because it is contained in Article 34 A paragraph (1) because it is related to Government Regulation No. 99 of 2012 which determines the prerequisites to be met by the inmate can be said to be a constraint in the remission of the perpetrators of special criminal acts.This research is analytical descriptive with approach method used is normative juridical as main approach and supported by empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented analytically descriptively. Based on the discussion and analysis it can be concluded that the first obstacles encountered in the provision of remission to special prisoners of crime based on Government Regulation No. 99 of 2012 is the provision of remissions to convicts of special criminal offenses based on the discussion and analysis of the writer can be said not effective because the implementation of remission to convicts a special crime in Class II A Correctional Institution in Padang City is carried out in accordance with Article 34 of Government Regulation Number 99 of 2012 and 34 A Paragraph 1 of Regulation No. 99 of 2012 in addition to the process and procedure of granting remission is based on Regulation of Minister of Law and Ham Number 21 year 2013 on the procedure of giving Remission Asi milasi, Leave visiting family, Parole, Leave free, and Conditional leave. The effectiveness of giving remission to special prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012 has not run optimally since there are still obstacles, especially the coaching programs of Class II A Padang prison officers have not been fully accepted and can be fully implemented by prisoners.
EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Alam Suryo Laksono
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.203

Abstract

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Namun prakteknya, sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menjadikan limitasi atas profesi advokat yang merupakan salah satu pintu dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat khususnya dalam proses peradilan pidana. pembahasan dan analisis maka disimpulkan, pertama Eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana ditinjau dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbatas pada ancaman pidana dalam suatu tindak pidana dan tergantung pada pemahaman hukum yang dimiliki penyidik dalam memberikan hak seutuhnya kepada tersangka sejak awal dimulainya proses pemeriksaan. Sehingga eksistensi advokat sebagai penegak hukum akan berpengaruh dalam proses peradilan yang dibatasi oleh bentuk tindak pidana dan ancaman pidana serta subjek pada setiap tingkatan pemeriksaan. Kedua, Implikasi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana adalah terbatasinya peran advokat dalam proses peradilan, sehingga tidak dapat hadir pada setiap perkara pidana dan peran advokat tidak dilibatkan sejak awal dimulainya proses peradilan sehingga mengakibatkan tumbuhnya praktek bina jaringan guna mendapatkan peran dalam suatu proses peradilan pidana yang dapat mencederai makna officium nobile yang melekat pada diri seorang advokat.
PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG Mai Yudiansyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The guidance of prisoners conducted under the Correctional system aims to getinmates prepared according to reunite with the community, so as to te-act as to be afreeman and have responsibility as member of society. To make the purpose happen, one ofthe efforts that have been made is assimilation. Based on the introduction and to get thesolution, the author formulate some of the problems such as follows: 1. How is theimplementation of guidance of convicts in the stage of Assimilation in Class IIA StatePenitentiary of Padang that has been applied so far? 2. What are the problems inimplementing the assimilation of prisoners in the Class IIA Penitentiary of Padang andhow to overcome these obstacles? 3. How good is the prospect of implementing theassimilation as an effort to foster prisoners based on the Correctional Law? The methodused in the thesis is analytical descriptive with normative juridical approach. Alsosupported by an empirical juridical approach. The data source that author use issecondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively andpresented in analytical descriptive form. Based on the results of research and discussion, itcan be concluded that the Implementation of Prisoners Assimilation Stage in Class IIAState Penitentiary of Padang has been implemented in accordance with applicableprocedures, but actually the implementation of it, constraints and obstacles has been foundwhich experienced by warden and prisoner itself, the lack of socialization of officers toprisoners, Family visiting can not run well due to overcapacity, there is still unenthusiasticattitude from some inmates in following assimilation activities, guarantors that are not inaccordance with the rules, the absence of family as a guarantor, out of town guarantor, theJustice Collaborator (JC) processing difficulties, the lack of budget within theCorrectional Institution.

Page 4 of 37 | Total Record : 365


Filter by Year

2017 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue