cover
Contact Name
Nurul Adliyah
Contact Email
nurul_adliyah@iainpalopo.ac.id
Phone
+6285255575283
Journal Mail Official
jurnalmaddika@iainpalopo.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Jl. Agatis, Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91914
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law
Maddika publishes articles on Islamic Family Law, covering both literary and fieldwork studies. The journal puts emphasis on aspects related to Islamic Family Law studies. Maddika always places Islamic Family Law in the central focus of academic inquiry, and invites any comprehensive observation of Islamic Family Law expressions. The journal, serving as a forum for the study of Islamic Family Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum) Muhammad Tahmid Nur
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1557

Abstract

AbstrakDari sejak 15 abad yang lalu, hukum pidana Islam disyariatkan dan diabadikan dalam al-Qur’an.  Berbagai perintah dan larangan Allah dalam hal kepidanaan disertai dengan jaminan kemaslahatan bagi yang melaksanakannya. Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya serta beberapa masyarakat dan negara yang menerapkannya telah membuktikan keberhasilan sistem hukum pidana Islam, bahkan era masyarakat dan pemerintahan pada masa Nabi saw adalah era terbaik dengan kondisi  masyarakat yang stabil, tentram, aman, dan sejahtera karena sangat rendahnya tingkat kriminalitas di semua lapisan masyarakatnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) Hamzah K; Rizka Amelia Armin; Amirullah Sirajuddin
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1814

Abstract

The research objective was to determine the principle of equality before the law, to see the principle of equality before the law in the perspective of Islamic law. This type of research is literature research, then this research uses a qualitative approach. The data technique in this research is to collect written works in the form of books and so on, then read and record the materials needed to obtain information related to the discussion. The data management steps taken were analysis and descriptive. The results of the research show that equality before the law or as equality before the law is a very important principle in law enforcement. Equality before the law is a means that must be lived and implemented to decide problems, especially in criminal law, so that discrimination does not occur. At the time of the Prophet Muhammad saw that equality before the law in Islam was applied by the existence of the Madina Charter, one of the principles in which a person must act fairly without differentiating between ordinary people and elite society
Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal Pela Gandong) Anita Marwing
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1558

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kearifan lokal pela gandong dan komunikasi budaya, juga komunikasi budaya pela gandong berdasarkan perspektif maqasid syariah. Masalah dalam artikel ini dipelajari dengan menggunakan maqasid syariah sebagai dasar teori dalam mempelajari kearifan lokal pela gandong yang ada di Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pela gandong selain memiliki makna mengikat juga melahirkan pola komunikasi dari dua komunitas. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas hubungan genetik antara warga yang berbeda dari masyarakat dengan panggilan, penamaan salam basudara (saudara). Sebagai komunikasi budaya, pela gandong lahir dari bawah, kearifan lokal pela gandong mengaitkan hubungan manusia yang berkarakter sebagai manusia juga dan tidak dibatasi oleh aturan dan batasan normatif tetapi sebagai kepatuhan dan kesadaran serta penghargaan pada leluhur. Semua pela gandong merupakan karya maksimal dari semua leluhur Ambon - Sewa Maluku dan terbentuk dari cara berpikir dan berperilaku masyarakat ketika mereka menanggapi masalah yang timbul di sekitar mereka. Selain itu, pela gandong cocok untuk maqasid syariah. Hal ini dapat dilihat bahwa sasaran hukum atau pernyataan hukum yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kepentingan umat manusia. Dari akun itu, maqasid syariah dapat dikatakan sebagai manfaat "memberikan semua jenis manfaat atau menolak semua kemungkinan kerusakan". Hal ini sejalan dengan adanya kearifan lokal pela gandong yang diakui masyarakat Ambon dengan tujuan menciptakan perdamaian dalam lintas agama yang dilambangkan dengan persaudaraan (kakak dan adik). Dengan adanya pela gandong, toleransi dalam agama tampak pada kerja sama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan, dll.
MANAJEMEN MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH YANG HIDUP BERBEDA KOTA TEMPAT TINGGAL Arif Sugitanata
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2020): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i2.1745

Abstract

Sakinah family management is the science and art of regulating, cultivating and utilizing the elements of life in accordance with the commands and prohibitions of Allah SWT, so that people who are faithful, intelligent and devoted to Allah SWT are realized. A family is considered sakinah when in the life of the family there can be good communication, mutual love, love each other, and are responsible for the benefit of their family members. This research is a literature study, where in compiling this article is from books and literature related to the study discussed, namely the management of building Sakinah families who live in different cities of residence, the material or data presented in this study is qualitative research. , then the method presented uses analytical descriptive. With the results of his research, the Sakinah family is a family that provides calm and tranquility so that the human desires can be achieved physically and spiritually, where management interacts between husband and wife which Long Distnace Marriage can be described into 7 categories namely, instruments used when communicating, initiatives in communication, impressions and messages built on communication, time in communicating, motives in communication, effects after communicating, and authority in communication, apart from intensive communication, in managing or cultivating a family with a Long Distance Marriage condition to become a sakinah family, it should fulfill 6 characteristics of the Sakinah family, namely straightness of intention and strong relationship with Allah, compassion, openness to each other, courteous and wise, communication and deliberation, forgiveness and tolerance, and patience and gratitude.Manajemen keluarga sakinah adalah ilmu dan seni mengatur, mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT, sehingga terwujudlah insan yang beriman, cerdas dan bertaqwa kepada Allah SWT. Suatu keluarga sudah di anggap sakinah bilamana dalam kehidupan keluarganya dapat terjalin komunikasi yang baik, saling cinta mencintai, saling menyayangi, serta bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya. Penelitian ini merupakan suatu kajian studi kepustakaan, di mana dalam menyusun artikel ini adalah dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yakni manajemen membangun keluarga sakinah yang hidup berbeda kota tempat tinggal, bahan atau data yang disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian kualititatif, selanjutnya metode yang disajkan menggunakan deskriptif analitis. Dengan hasil penelitiannya ialah keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman sehingga tercapainya hajat kemanusiaan lahiriah dan batiniah, di mana dalam manejemen berintraksi antara suami dan istri yang Long Distnace Marriage bisa didiskripsikan kedalam 7 katagori yakni, intrumen yang dipakai ketika berkomunikasi, inisiatif dalam komunikasi, kesan dan pesan yang dibangun pada komunikasi, waktu dalam berkomunikasi, motif dalam komunikasi, efek setelah berkomunikasi, dan kewenangan dalam komunikasi, selain komunikasi yang intensif, dalam mengatur atau mengolah sebuah keluarga dengan keadaan Long Distance Marriage agar menjadi keluarga sakinah, maka sudah seharusnya memenuhi 6 karakteristik keluarga sakinah, yakni lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan allah, kasih sayang, saling terbuka, santun dan bijak, komunikasi dan musyawarah, pemaaf dan toleran, dan sabar dan syukur. 
Hukum Khamr dalam Perspektif Islam Hamidullah Mahmud
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1559

Abstract

AbstrakSyariat Islam telah mengharamkan khamr  sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya khamr  setelah terbukti khamr  dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja) membawa bahaya bagi bangsa. Menyangkut pengharaman khamr dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur’an maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif dari khamr. Merujuk pada Al-Qur’an maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap Asbab An-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al-Nisā/4: 43, al-Māidah/5: 90-91). Berdasarkan penjelasan tentang larangan meminum khamr baik melalui dalil Al-Qur’an maupun hadis, maka dapat dikatakan bahwa motif keharaman khamr dikarenakan beberapa sebab. Pertama, merupakan perbuatan dosa (Al-Baqarah/2: 219). Kedua, merupakan perbuatan yang melampaui batas (Al-‘Arāf/7: 31). Ketiga, merusak nalar (Al-Nisā/4: 43). Keempat, merupakan perbuatan setan (Al-Māidah/5: 90-91). Kelima, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram. Maka menjahui minuman ini guna menyelematkan kehidupan generasi muda dan bangsa adalah suatu keniscayaan.
MENYOAL PENERAPAN PERMA NO. 03 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN (STUDI DI PENGADILA NEGERI PALOPO) nursyamsi ichsan; Muammar Arafat Yusmad; Firman Muhammad Arif
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2020): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i2.1800

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk  mengetahui, memahami, dan mampu menganalisa penerapan PERMA  No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo, dan  menganalisa bagaimana Kontektualisasi  teori Maqashid  Syari’ah terhadap PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  Berhadapan dengan  Hukum di Pengadilan  Negeri Palopo.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Teologis Normatifdan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan data,  klasifikasi data,  verifikasi,  analisisdan terakhir pembuatan  kesimpulan. Hasil penelitan dan analisis kesimpulan yaitu:1) Penerapan PERMA No. 13 Tahun 2017 sebagai pedoman oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan agar mencegah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelecehan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Palopo telah diterapkan meskipun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang masih ada bersifat vulgar, yakni mempertanyakan tentang historyseksualitas seorang terdakwa, namun kembali lagi ada atau tidaknya pertanyaan yang merendahkan tergantung jenis atau pilihan kata yang digunakan. 2) Kontektualisasi teori Maqashid Al-Syari’ah terhadap PERMA dapat  dilihat dengan memahami tujuan di syari’ahkannya suatu hukum yakni untuk kemaslahatan  dan menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga perlindungan harkat dan martabat perempuan di lingkup peradilan merupakan kebutuhan (Maslahah Hajiyyyat) yakni jenis kebutuhan sekunder yang tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidupnya. Namun akan mengalami kesulitan yang mungkin berkepanjangan. Lahirnya PERMA ini diharapkan menjadi alat  terpeliharanya kejiwaan dan akal perempuan sebagaimana tujuan disyariatkannya suatu hukum .
Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba Rustan Darwis
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Maddika: Journal of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1560

Abstract

AbstrakUnsur paksaan dan ancaman karena perkawinan tidak dengan rasa cinta dikarenakan dijodohkan oleh pihak keluarga, dengan adanya tekanan dari pihak keluarga yang dikarenakan wanita pernah menolak lamaran laki-laki sebanyak 3 (tiga) kali. Dasar hukum yang digunakan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dan Majelis Hakim berlandasan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang  melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui  perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
THE ADVANTAGES OF WUDHU FOR SOME CONTEMPORARY PROBLEMS Adinda Putri Alim; Albazar .; Triya Marselina .; Zaim Rais
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 1, No 2 (2020): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i2.1585

Abstract

This article aims to discuss the Hadast (excretion) and najis that are an obstacle for us to perform worship to Allah SWT. Repeating the study of taharah and najis in Islamic Fiqh will make us find a rule and discussion that we have never known before. It is necessary to Clean or clean first to worship to the maximum To get rid of the Hadast and unclean. Clean signals that we should always clean our souls from sin and all vile deeds. Clean is performed not only to achieve worship but also to maintain the cleanliness and health of the human body. We are required to know all the ins and outs of Clean and practice it correctly. There are still many Muslims who even do not understand Clean. The procedure of Clean has been mentioned in fiqh books in great detail. Always, with the method of content analysis and qualitative approach, the author tries to dig back into something that is rarely touched by fiqh books in general. In the reading of Pustaka, the author obtains the status of animal faeces that are halal eaten by the meat; it turns out that the wastes are not unclean according to various sects such as Malikyah and Hanabilah. So far, many people think that the faeces of chickens, goats, cows, and other livestock ate are unclean and can cancel Clean. Contemporary problems arise around Clean, such as a person whose body is full of tattoos and challenging to get rid of for the sake of his hifz An-Nafs Wudu 'remains if the tattoo can not be removed. Taharah has many other benefits, such as preventing Covid-19
Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Ratni Kasmad
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 2, No 2 (2021): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v1i1.1714

Abstract

The existence of Islamic law in Indonesia has a long history, starting from the time of the Islamic empire, where the law lives in a society with the Sultan (King) as the highest power holder who gave birth to the theory of creed or creeds among observers of Islamic law. Then the Dutch colonial period that came to Indonesia began to narrow the space and the development of Islamic law, but Muslims still fight for and maintain the Islamic law until Indonesia's independence. After that the old order where the position of Islamic law is still relatively weak and has no significant change even though at that time has been present Act no. 1 the Year 1974 concerning marriage, Law no. 7 of the 1989 Religious Courts and KHI. Then the new order whose presence was a fresh breeze that gave new spirit and hope for the development of Islamic law but the result was disappointing because the government of that time showed its power. After that emerged a period of reform that is so evolving and progress in society until now, it can be seen by the enactment of some legislation from the values of Islamic law in the national legal system. In such changes, the opportunities and challenges of Islamic law in the national legal system must always experience ups and downs so it needs to be investigated further. This study describes and analyzes the challenges and opportunities of integration of Islamic law in the national legal system. This research uses the Library research method, with the procedure of reduction, presentation, and data analysis. The results show that Islamic law has an opportunity to provide input for the formation of national law because one of them is the majority of Indonesia's population is Muslim. The challenges can be seen structurally, substantially, and culturally.
PRODUK HUKUM ISLAM BAHSUL MASAIL NU DAN TARJIH MUHAMMADIYAH SEBAGAI LEMBAGA PRANATA SOSIAL KEAGAMAAN Muhammad Farhan Abdullah; Nurul Adliyah
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol 2, No 1 (2021): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v2i1.2072

Abstract

Pada masa sekarang ini, dengan banyaknya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan ijtihad jama'i tampak lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat-pendapat pribadi atau ijtihad individual, masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi mufti. Artikel ini ditulis untuk mengetahui produk hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah sebagai lembaga pranata sosial keagamaan.  Penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk penyelesaian permasalahan umat secara kolektif adalah melalui lembaga-lembaga fatwa. Di antara lembaga fatwa yang ada di Indonesia selain Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Kedua lembaga ini telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Akan tetapi dalam perjalanannya, lembaga-lembaga fatwa ini terkadang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda, yang tentunya dipengaruhi oleh metodologi yang dipergunakan.

Page 1 of 4 | Total Record : 31