Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dipekerjakan pada Proyek Konstruksi ]]>
<![CDATA[Arliyanda Arliyanda]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.383
<![CDATA[Anak sebagai pekerja telah menjadi salah satu isu dunia dimana banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir. Penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi yang secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah persyaratan yang harus dipenuhi pengusaha untuk mempekerjakan pekerja anakdan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dipekerjakan kepada pekerja anak. Hambatan serta upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah ]]>
<![CDATA[Ahmad Rosandi Sakir]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.291
<![CDATA[Salah satu kewajiban pemerintah yakni melakukan penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat rakyat. Dalam pembukaan undag-undang dasar 1945 disebut bahwa ‘’ Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah darah Indonesia dan Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa’’ pernyataan ini menjadi cita-cita yang bulat dan semangat bangsa yang dinyatakan dalam Sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan ‘’Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’’ dan yang landasan Strukturalnya terumuskan secara jelas dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (3), oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan KUBE di kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok usaha sebanyak 40 orang dari 4 Kelompok Usaha Bersama. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, yakni mengambil sebagian dari seluruh populasi yang ada, yakni sebanyak 50 % atau 20 sampel penelitian. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, yakni menginterpretasikan data hasil penelitian terkait program KUBE ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KUBE ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial belum cukup baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Faktor penyebab ketidakberhasilan tersebut lebih banyak dikarenakan faktor aspek ekonomi belum menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan faktor sosial relatif lebih baik sekalipun hanya pada tingkat kurang. Oleh karena itu, proses pemberdayaan dalam aspek ekonomi masih perlu dapat perhatian yang serius.]]>
<![CDATA[Manajemen Risiko Tata Kelola Pendidikan di Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Anna Maria]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.311
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi manajemen yang tepat untuk prediksi risiko dalam tata kelola pendidikan di AKJP II Pekanbaru tahun ajaran 2022/2023. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi potensi permasalahan pada tahun pelajaran 2022/2023. Hasil/temuan penelitian diperoleh 10 potensi masalah yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 risiko spekulatif, 1 risiko murni, 5 risiko internal, dan 1 risiko eksternal. Pemetaan masalah menghasilkan distribusi risiko: 5 risiko tinggi, 4 risiko sedang, dan 1 risiko rendah. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan strategi pengelolaan risiko dimana manajemen menerapkan berbagai strategi antara lain strategi pembagian risiko untuk risiko ekstrim, strategi pengurangan risiko dan strategi penghindaran risiko untuk risiko tinggi, strategi pengalihan risiko dan pengurangan risiko untuk risiko sedang, dan strategi retensi risiko untuk risiko rendah. Hasil kajian berkontribusi memberikan kontribusi kepada AKJP II Pekanbaru dalam hal strategi manajemen risiko. Diharapkan dengan dilaksanakannya strategi tersebut dapat menghindari dan mengurangi dampak risiko bagi AKJP II Pekanbaru dalam tata kelola pendidikan tahun ajaran 2022/2023.]]>
<![CDATA[Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum ]]>
<![CDATA[M Shabir]]>;
<![CDATA[Usman Usman]]>;
<![CDATA[Kamal Kamal]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.384
<![CDATA[Sejak kemerdekaan sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah banyak dikeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama disekolah, baik dalam bentuk perundang-undangan, keputusan menteri, ketetapan MPR/MPRS dan peraturan pemerintah, diantaranya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII Pasal 31, Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 1954, TAP. MPRS No. XXVII/MPRS/1966, UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan agama pada mulanya tidak masuk kedalam kurikulum sekolah umum. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemerintah/sekolah atau adanya anggapan bahwa pendidikan agam adalah urusan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang ditengah masyarakat terutama sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian ]]>
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Andi Tanwir Mappanyukki]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.365
<![CDATA[Konsepsi hukum tentang perlidungan anak tidak semata-mata berorientasi pada anak dalam perspektif korban namun termasuk pula anak sebagai pelaku kejahatan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah selayaknya manusia pada umumnya termasuk pada perspektif bahwa seorang anakpun dapat khilaf dan berbuat kejahatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar. Penelitian adalah peneltiian empiris yuridis melalui wawancara dan data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Penerapan sanksi sepatutnya tidak menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang salah satunya adalah memberikan efek jera kepada si pelaku. Dari putusan yang diterbitkan oleh hakim dengan menempatkan anak pada balai rehabilitasi membuka ruang perspektif masyarakat mengenai lemahnya hukum dalam menindak suatu perkara. Masyarakat dapat memandang penempatan anak dibalai rehabilitasi sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera jika fungsi rehabilitasi yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anak.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Nurisnah H]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.372
<![CDATA[Keadilan adalah impian setiap manusia di dunia. Tidak ada seorang pun yang menginginkan ketidak-adilan bagi dirinya baik secara individu maupun dalam kehidupan bersosial. Ketidakadilan adalah sebuah masalah yang sering muncul dan dapat menjadi awal munculnya masalah-masalah lainnya. Hukum formil adalah pedoman untuk menjalankan hukum materiil dan dapat menjamin tegaknya hukum materiil itu sendiri sehingga patutlah sebuah hukum formil dapat pula menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan hukum materiil. Sebuah pembalasan dalam bentuk nestapa dianggap sebagai pemberian keadilan terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana akibat terjadinya suatu tindak pidana terhadap dirinya. Terlepas dari sebuah bentuk pembalasan ataupun maksud lainnya, hukum tetaplah sebuah alat untuk mencapai keadilan dan keadilan merupakan hak yang mutlak bagi setiap manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi terpidana dan tingkat efektifitas pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat bagi terpidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penyajian secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana bersyarat hakim mempertimbangkan hal-hal yang meliputi tindak pidana yang dilakukan terpidana menyangkut suatu pelanggaran atau tindak pidana ringan yang penuntutannya dan putusan hakim ditentukan lamanya ancaman pidana tidak lebih dari satu tahun. Aspek psikologi dari terpidana atau aspek-aspek lain yang melekat pada terdakwa saat melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Sehingga dapat dihitung bahwa terpidana dapat mengganti kerugian yang ditimbulkannya.]]>
<![CDATA[Keutamaan Belajar dan Mengajar Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW ]]>
<![CDATA[Kamal Kamal]]>;
<![CDATA[Arifuddin Ahmad]]>;
<![CDATA[Erwin Hafid]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.385
<![CDATA[Belajar merupakan sebuah proses penting dalam hidup manusia guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan ilmu, manusia dapat melakukan berbagai hal dalam hidupnya seperti mencari nafkah dan beribadah. Belajar pada dasarnya menjadi kewajiban yang melekat pada manusia sebagai hamba Allah SWT karena dengan belajar manusia dapat memperoleh keselamatan didunia dan akhirat. Amal tanpa adanya ilmu bagai orang yang dapat berlari namun dia tersesat karena tidak mengetahui arah. Dalam makalah yang sederhana ini akan dibahas mengenai kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban belajar yang bersandar pada kajian hadis tematik. Makalah ini membahas beberapa hadis yang membahsa tentang keutamaan belajar karena pada dasarnya banyak diantara hadis-hadis yang ada isi dan pesannya sama. Sebelum membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam hadis perlu dipahami terlebih dahulu pengertian kewajiban belajar dalam perspektif umum kemudian mengenai kewajiban belajar sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW serta sebagai dasar pembelajaran, kita juga akan membahas mengenai definisi ilmu, klasifikasinya serta keutamaan ilmu sehingga dapat dipahami seccara baik tentang bagaimana kewajiban menuntut ilmu, apa itu ilmu, pembagian ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Lebih lanjut dalam makalah ini adalah untuk membentuk motivasi untuk giat belajar dan mendalami ilmu khususnya agama.]]>
<![CDATA[Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Andi Tanwir Mappanyukki]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.386
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara tindak pidana skimming Polda Sulawesi Selatan. Disamping untuk mengetahui upaya penyelamatan dan pencegahan kejahatan skimming yang dapat dituntutaskan melalui kepolisian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam upaya penanggulang dan pencegahan kejahatan skimming oleh kepolisian. Dan dapat dijadikan sebagai bahan menyelesaikan masalah-masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat secara khusus penanggulang dan pecegahan kejahatan skimming. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait dan dengan metode kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mengkaji berbagai literatur yang berlaku dan sekaligus dikatkan dengan objek kajian, kemudian data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bentuk kejahatan skimming sesuai dengan data yang diperoleh dari 3 (tiga) Instansi penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Sinjai Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Pengadilan Negeri Sinjai, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan skimming yang terjadi di Kabupaten Sinjai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan.]]>
<![CDATA[Analisis Tingkat Suku Bunga Simpanan terhadap Mobilisasi Dana pada PT. Mandiri, Tbk Kantor Wilayah Makassar ]]>
<![CDATA[Agus Suarman]]>;
<![CDATA[Muhammad Zulqifli]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.364
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga simpanan terhadap mobilisasi dana pada PT Mandiri Tbk Kantor Wilayah Makassar”. Metode analisis yang untuk mengetahui hubungan kedua variabel antara tingkat suku bunga dengan mobilisasi dana, maka penulis menggunakan metode korelasi product moment. Data dari tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa nilai t-hitung=5,932, sedangkan nilai t-tabel=1,771. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,932>1,771. sehingga hipotesis yang diajukan bahwa “diduga tingkat suku bunga simpanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap mobilisasi dana PT Mandiri Tbk Kantor Wilayah Makassar di Kota Makassar”, diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap mobilisasi dana yang diperoleh oleh PT. MANDIRI Tbk Kantor Wilayah Makassar di Kota Makassar. Oleh karena itu untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, PT Mandiri Tbk Kantor Wilayah Makassar di Kota Makassar harus meningkatkan suku bunga simpanan agar mobilisasi dana pun meningkat dengan tetap memperhatikan struktur dananya dan melakukan strategi penghimpunan dana yang tepat.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance Dinas Pertanian Manggarai Timur dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian ]]>
<![CDATA[Almuhajir Haris]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v3i1.370
<![CDATA[Colaborative governance adalah sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan dalam mencapai tujuan secara bersama. Kerjasama yang dilakukan pada peningkatan sektor pertanian memberikan arah tujuan yang lebih baik kepada masyarakat guna dapat memberikan pengaruh pada peningkatan sektor peningkatan ekonomi pada bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujun untuk melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pertanian, stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan mutu kualitas kinerja sektor pertanian di Manggarai Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitaitf dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bentuk kolaborasi Dinas Pertanian Manggarai Timur , antara pihak stakeholder dan masyarakat sudah terealisasikan dengan baik, tetapi pada penelitian ini terdapat kendala dilapangan yang menjadi perhatian khusus bagi pihak pemerintah yakni, para petani mengeluhkan dengan langkahnya pasokan pupuk subsisdi pemerintah, selain itu keberpihakan satu sisi atas sumbangan alat pertanian kepada masyarakat diperuntukan pada pihak tertentu, hal ini menimbulkan degradasi semua hasil pertanian masyarakat.]]>
