cover
Contact Name
Fritz Humphrey Silalahi
Contact Email
fritz.humphrey11@gmail.com
Phone
+628111897169
Journal Mail Official
ksmpmisentris@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sentris
Core Subject : Economy, Education,
International Politics and Security International Politics and Economy International Organizations and Regime Politics, Media, and Transnational Society
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources" : 8 Documents clear
Jokowinomics: A New Developmentalism with Rising Skyscrapers and Sinking Indonesian Civil Rights Liberty Cheryl Pangestu
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4189.1-14

Abstract

Presiden Joko Widodo masih memiliki fokus yang sama – bahkan lebih intens – dalam periode kedua kepresidenannya terkait dengan pembangunan ekonomi. Jokowinomics, yang menjadi jargon model pembangunan ala Presiden Joko Widodo seringkali dipamerkan sebagai prestasi nasional untuk memenangkan hati konstituen melalui gedung pencakar langit, jembatan penghubung dan transportasi umum modern. Pendekatan teknokratik dan pragmatis ini disebut oleh dunia akademisi sebagai bentuk ‘new developmentalism’. Tulisan ini akan membuktikan bahwa agenda pembangunan materialistis dengan Jokowinomics terlalu sempit untuk menjawab tantangan pemenuhan hak-hak sipil warga negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam cakupan agenda no.16 Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations Development Program (UNDP). Ledakan pembangunan infrastruktur di era kepresidenan Joko Widodo dibarengi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang represif terhadap minoritas tertentu, pelemahan beberapa institusi penopang keadilan, hingga pembatasan kebebasan pers kemudian menjadi kontradiksi dalam pembangunan yang seharusnya menyejahterakan dan memerdekakan masyarakat sipil. Dengan menggunakan konsep ‘development as freedom’ oleh Amartya Sen, tulisan ini menawarkan untuk mengevaluasi implikasi dari implementasi Jokowinomics terhadap pemenuhan hak sipil untuk mencapai pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Tulisan ini kemudian akan esensial sebagai studi kasus pembangunan negara berkembang yang saat ini masih didominasi oleh narasi neoliberal pragmatis yang pada akhirnya kurang mengindahkan usaha pemenuhan hak-hak sipil.
A Representation of SDGs: Payments for Forest Environmental Services (PFES) in Loc Tien Commune, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province Mai Thi Khanh Van
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4190.15-29

Abstract

In Vietnam, the policy on payment for forest environmental services (PFES) has been present for a long time, in the orientation of socialization of national forest protection. The role of this policy was not limited to the objective of environmental protection, the overarching objective of PFES has always been the link to develop the sector of environment, economy, and society. This has also been one of the targets of Goal 11: "Sustainable Cities and Communities" within the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), set out by the United Nations. At the study site is Loc Tien commune, in Phu Loc district, Thua Thien Hue province, by in-depth interviews with local people and officials, the implementation of PFES, and its ability to meet the targets in Goal 11 were clarified. The PFES implementation mechanism has been well-established with the full range of stakeholders and their specific roles. However, the gained efficiency from PFES has not met the Vietnamese Government's goals that were to support positive economic, social, and environmental links. The aim to protect the forest environment has been implemented, however, the livelihoods and income of local communities have not improved visibly. In the future, to address current issues, policymakers should consider more solutions to advance the local livelihoods.
Di Balik Ketergantungan Zimbabwe terhadap Investasi Tiongkok Pasca Nasionalisasi Yuan sebagai Mata Uang Zimbabwe Reza Aulia Rakhman
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4191.30-39

Abstract

On December 22nd 2015, President Zimbabwe Robert Mugabe officially declared that Zimbabwe will nationalize Yuan as official national currency. This policy is being done in order to solve default against Zimbabwe's debt to China. In return, China will pay off Zimbabwe's debt. By having this policy, foreign direct investment (FDI) as a foreign aid given by China will impact the economy development of Zimbabwe. This paper will examine Zimbabwe’s interdependence to China’s investment after nationalize Yuan as Zimbabwe’s currency with Theory of Foreign Capital Dependence and Development: A New Direction by Jeffrey Kentor and Terry Boswell
The Eighth Sustainable Development Goal considering the economic system and its contradictions – A Critique José António de Sousa Pinho
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4192.40-52

Abstract

This article focuses on the eighth Sustainable Development Goal (SDG) for the global community, analysing its objectives and recommendations that are to be achieved by 2030 in the sectors of economic growth and employment. It is a critique of the SDG chosen, in light of the current economic system and its contradictions, taking into account the new factors of the decade, such as technology and the environmental crisis. Economic growth was present in every economic analysis in the past decade, but should it be the focus of the next? The current environmental concerns have forced the global community to rethink the way we look at economic growth and the system in general. The article will also explore the contradictions in employment and work while attempting to explain the problems of this sector. A special attention will be given to profit and the way it prevents the creation of decent jobs. The new possibilities of the green economy and the technological progress will be taken into account and developed. It will finish with a reflection on the economic system in general and the SDGs, while also proposing a solution to the problems of the next decades concerning the economic and employment sector.
PAS: Pendidikan, Arahan, dan Sinergi menuju Indonesia Emas Vanessa Arieputri
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4193.53-61

Abstract

Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi pada tahun 2028. Hal ini ditandai dengan lebih besarnya jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Meningkatnya penduduk usia produktif ini dapat menjadi tantangan, namun juga berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian negara. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara yang maksimal ini, diperlukan solusi yang menyeluruh dan disertai dengan sinergi antara penduduk dengan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk menggagas solusi berupa PAS: Pendidikan, Arahan, dan Sinergi menuju Indonesia Emas. Pendekatan ini menyasar kepada pendidikan sebagai landasan dalam kunci penduduk dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan global, arahan yang berasal dari institusi pemerintahan yang kuat, serta sinergi antar institusi pemerintahan. bertepatan dengan usainya Sustainable Development Goals pada akhir tahun 2030, bonus demografi dapat menjadi pencapaian emas bagi Indonesia.
Triangulasi Konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Menjembatani Kesenjangan Keterampilan di Masyarakat Ekonomi ASEAN Aloysius Efraim Leonard; Richard Theo Parulian; Ruth Latreia T. Saphira
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4194.62-74

Abstract

Implementasi konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah dimulai pada tahun 2015 silam. Kehadiran MEA sebagai bentuk integrasi regional bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan Asia Tenggara dalam konstelasi perekonomian global. Pemberlakuan MEA ditandai dengan penerapan sejumlah hukum internasional terhadap negara-negara anggota, seperti penurunan tarif barang dan peningkatan fasilitas serta kualitas perdagangan dan bisnis. Dalam menganalisis, penulis terfokus kepada sektor perdagangan jasa dengan sub-sektor bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Hal ini didasarkan kepada kondisi geostrategi ASEAN terkait demografi kependudukan yang berpotensi menguntungkan, namun terhambat oleh kesenjangan keterampilan para pekerja antarnegara anggota ASEAN dalam penguasaan bidang teknologi dan mesin. Tanpa penanggulangan yang sesuai, MEA dikhawatirkan dapat menjadi faktor penunjang kegagalan pencapain moto One Vision, One Identity, One Community itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis menganalisis efektivitas salah satu bentuk kerja sama yang diatur dalam kerangka ASEAN, yakni Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui studi pustaka yang dikaji secara kualitatif, penulis menemukan bahwa dengan menambahkan organisasi regional ASEAN kedalam skema triangulasi stakeholder KPBU, strategi pemenuhan visi MEA dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat diadaptasi dan menjadi panduan bagi pengembangan bentuk kerja sama lainnya.
Analisis Efektivitas Implementasi Sustainable Development Goals ke-9 dalam Industrialisasi Pertanian di Rwanda Alfin Febrian Basundoro; Allysa Ramadhani
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4195.75-89

Abstract

Africa has great potential for development with its human and natural resources potential. Many African countries, including Rwanda, have protractedly relied on agriculture as their main source of income; however, the agricultural sector within the region has not faced thorough development due to, for example, limited progress in both agroindustries and agribusiness. Supported by technology and human resources development, global agriculture has progressed rapidly, and agriculture has become a strategic aspect of several national policies. In addition, several international institutions—such as the United Nations (UN), Food and Agriculture Organization (FAO), and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) —have formed various frameworks related to the sector. Utilizing approaches that address problems of human security and food security, this paper explains whether Rwanda’s agricultural industrialization methods are in line with both the four FAO-UNIDO agricultural industrialization pillars and also the ninth Sustainable Development Goals on infrastructure, industry, and innovation
Nordic – India Cooperation in Developing Sustainable Cities Enrico Nataniel
Jurnal Sentris Vol. 1 No. 1 (2020): Sustainable Development Goals on Society and Resources
Publisher : Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Unpar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/sentris.v1i1.4196.90-107

Abstract

Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan sosial berkelanjutan yang masih terjadi hingga dewasa ini, dimana 66% dari penduduk dunia diproyeksikan akan hidup di perkotaan pada tahun 2050. Hal ini menjadi tantangan bagi aktor negara maupun non-negara dalam mengatasi masalah-masalah perkotaan. Masalah tersebut dapat berupa kesenjangan sosial, kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tujuan ke-11 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait dengan sustainable cities and communities yang tentunya berkaitan erat dengan persoalan urbanisasi. Pada paper ini, contoh negara yang dianalisis adalah India sebagai negara yang memiliki persoalan urban yang serius. Selain itu, negara-negara Skandinavia sebagai salah satu pengembang dari program kota berkelanjutan juga menjadi objek analisis pada paper ini dimana pada saat ini mereka sedang melakukan kerjasama dengan India dalam pemenuhan tujuan ke-11 tersebut. Kerjasama ini tentunya melibatkan aktor-aktor negara, disertai dengan aktor-aktor nonnegara seperti perusahaan multinasional. Pada paper ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian baik terhadap literatur, publikasi, maupun berita terkait dengan program kota berkelanjutan negara-negara Skandinavia serta kerjasama antara negara Skandinavia dengan India terkait dengan program yang bersangkutan. Penulis juga akan menggunakan Green Theory dalam melakukan analisis mengenai SDGs dan juga Nordic Sustainable Cities. Melalui penulisan ini, besar harapan penulis agar negara-negara lain dapat mengikuti jejak negara-negara Skandinavia dalam pemenuhan salah satu tujuan dari SDGs yaitu sustainable cities and communities.

Page 1 of 1 | Total Record : 8