cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 24   25   26   27   28 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN ( Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie) Nurlaila Nurlaila; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk menjelaskan impementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Suatu Penelitian di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie). Yang pembahasannya dibatasi di Gampong Munjee Mesjid pada Tahun 2021. Yang melalui metode yuridis empiris, adalah dengan melakukan penelitian langsung pengecekan kelapangan serta mengunakan buku kepustakaan. Dari hasil penelitian oleh peneliti memperoleh bahwa pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prgram Keluarga Harapan di Gampong Munjee Mesjid belum terlaksanakan dengan maksimal,hal ini dapat dilihat dari daftar data penduduk miskin Gampong Munjee Mesjid belum bisa dibilang maksimal, serta dari datar data yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial yang menunjukkan masih ada penduduk miskin yang belum mendapatkan bantuan. Faktor pemhambatnya adalah daftar database nama-nama yang mendapatkan bantuan dikirimkan dari pusat yang tanpa pengecekan langsung kelapangan,serta nama-nama perserta yang telah ditetapkan dari pusat untuk peserta penerima program tidak dapat ditukar untuk digantikan ataupun ditambah. Disarankan kepada pemerintah dalam upaya hambatan yang perluh dilakukan baik dari Dinas Sosial dan Kemensos dapat saling kerja sama terutama dengan pemerintah Gampong untuk dapat memastikan yang layak mendapatkan bantuan, supaya tidak terjadi lagi permasalah Program Keluarga Harapan tidak tepat sasaran. Agar sesuai peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial, Tidak Tepat Sasaran.
KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Riski Yanda; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap ekspor dan upaya hukum oleh PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari dalam menyelesaikan permasalahan ekspor saat pandemik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan ekspor oleh PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari pada saat Covid-19 ialah tidak stabil, importir tidak bisa menerima barang, harga kargo logistik naik, pengurusan dokumen menjadi lebih lama dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan  protokol kesehatan, keterlambatan penanganan kapal, keterlambatan barang sampai pada importir. Pengelolaan karyawan mengalami perubahan dengan pembagian jam kerja. Upaya hukum yang Dilakukan dalam Menyelesaikan Permasalahan ialah fokus pada penjualan lokal dan mentaati prokes dan menjamin produk ikan tuna tetap sesuai standar internasional. Disarankan kepada PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari menyiapkan keadaan darurat apabila pandemi Covid-19 berkepanjangan, mencari alternatif pengiriman via udara dan bernegosiasi harga secara langsung dan menerapkan standar internasional tertentu.
PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI PEMERINTAH KOTA SABANG Nurusyifa Nurusyifa; Dedy Yuliansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terahadap PNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mendapatkan data penelitian ini dilakukan wawancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait serta berbagai literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab PNS melakukan pelanggaran disiplin yaitu faktor kepemimpinan dan faktor individu dari PNS. Pelaksanaan Penerapan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Pemerintah Kota Sabang belum sesuai SOP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang melakukan penanganan pelanggaran disiplin pada tingkat hukuman disiplin riangan hal ini bukan merupakan kewenangannya seharusnya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman disiplin lemahnya sumber daya manusia, faktor anggaran. Kata Kunsi : Pemberian Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin
LOCKDOWN IN INTERNATIONAL TRADE A NORMATIVE JURISDICTION BASED ON UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 Djody Riktian Morajaya; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract-This research aims to explain the relationship between the rules in the CISG 1980 and the lockdown in relation to international trade during the Covid-19 pandemic. Then also find solutions for parties who experience problems when conducting international trade transactions during the lockdown. The research found that there are no special rules in the CISG that regulate international trade during a pandemic. Besides that, the pandemic cannot be used as an absolute reason for filing an exception. Re-negotiation on the basis of pandemic is a step that the parties can take before bringing it to a dispute resolution forum. It is recommended that CISG issue legal instruments such as legal guides that provide directions to carrying out international sale of goods during this Covid-19 pandemic and the parties should include force majeure or hardship clauses based on matters agreed upon by the parties.Keywords: CISG; Covid-19 pandemic; lockdown. 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR Zumarni Zumarni; Saifuddin Saifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di Indonesia kasus pelecehan seksual sudah berada pada tahap darurat pelecehan seksual karena angka pelecehan seksual setiap tahunnya selalu mengalami angka kenaikan yang sangat ekstrim. Hal ini tidak hanya menggambarkan angka kasus pelecehan seksual yang semakin meningkat tetapi juga kegagalan penegakan hukum pada kasus pelecehan seksualPenyusunan skripsi ini, bertujuan buat mengenali aspek apa saja yang melatarbelakangi peningkatan angka pelecehan intim terhadap anak terus menjadi bertambah di Kabupaten Aceh Besar dengan memakai optik Soerjono Soekanto. Tidak hanya itu buat mengenali penerapan dari Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014mengenai pelecehan intim terhadap anak dalam realitas. Tata cara riset ini memakai riset hukum kualitatif. Pendekatan nondoctrinal ataupun empirk, memfokuskan kajiannya terhadap hukum selaku seperangkat kenyataan, seperangkat Aksi serta seperangkat sikap. Hasil penelitian bahwa dari segi faktor hukumnya, Qanun Jinayah dalam hal pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual masih belum mencapai efek jera jika dibandingkan dengan KUHP. Faktor aparatur penegakan hukum, belum memenuhi peran perannya. Faktor sarana dan fasilitas masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Qanun Aceh Tentang Jinayat Tehadap Pelecehan Seksual mengakomodir penuh tata pelaksanaan penghukuman namun tidak mendukung perlindungan korban kekerasan seksual.Disarankan menghapus atau merivisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan mengisi didalam Qanun tersebut tentang penghukuman yang lebih tegas dan juga pembuktian yang mudah dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Pendirian posko posko pengaduan dan juga posko untuk rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Melakukan penyuluhan terhadap pelecehan seksual ke masyarakat bukan hanya di aparatur desa saja tapi pemerintah terkait harus turun langsung kedalam masyarakat.
KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILUKADA Muhammad Fajar Hendrawan; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 65 (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwasanya: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota ditentukan dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat tiap 5 (lima) tahun sekali.” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Pasal 65 ayat (1) UUPA setelah direvisinya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada serta implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya posisi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah suatu produk hukum Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi lex specialis bagi Pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2022, dikarenakan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017. Implikasi setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh dengan legal formal, kepemimpinan Aceh pada saat itu kosong, namun jika diisi sebagai Penjabat Gubernur maka pengisian jabatan tersebut tidak sah, dikarenakan Pasal 65 ayat (1) UUPA masih dapat dilaksanakan oleh Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus serta pelimpahan wewenang secara desentralisasi asimetris yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang lain. Disarankan agar Pemerintah Indonesia memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh terutama terkait pemilukada, dan Pemerintah Aceh agar lebih kuat dalam mengawal UUPA, agar kewenangan atau kekhususan yang terdapat dalam UUPA dapat terlaksana dengan maksimal.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TERHADAP MASUKNYA ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA BANDA ACEH Imam Mauzal; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pengawasan atau pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor sebagaimana ditunjuk oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01.2014 tentang tata organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok berkaitan dengan lalu lintas barang masuk dan keluar daerah kepabeanan, namun pada kenyataannya pejabat bea dan cukai belum optimal melakukan pengawasan sehingga masih banyaknya rokok tanpa pita cukai yang masuk ke Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa pta cukai belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian negara. Disarankan kepada Bea dan Cukai agar membina dan mengawasi secara aktif terhadap penyeludupan dan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok tanpa cukai pita cukai dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku peredaran dan penyeludupan rokok tanpa cukai
Pemenuhan Hak Transgender Berdasarkan Teori Keadilan Feminis Seyla Benhabib Soraya Ilza; Roslaini Ramli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa dasar hukum pemenuhan hak transgender, apakah transgender sudah diperlakukan secara adil berdasarkan teori Keadilan Feminis Seyla Benhabib dan upaya yang di lakukan oleh Transgender dalam memperjuangkan haknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak transgender masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini dikarenakan transgender masih dianggap sebagai kaum liyan yang seharusnya dibasmi. Sehingga dalam menangani permasalahan-permasalahan transgender, negara maupun masyarakat gagal menempatkan dirinya di posisi transgender yang mengakibatkan solusi yang diberikan tidak responsif. Dari pihak transgender sendiri sudah berupaya untuk mengupayakan hak-hak mereka terpenuhi, namun kembali lagi mereka dipersulit dalam mengurus proses administrasi karena ekspresi diri mereka. Disarankan alangkah baiknya, jika kita melihat permasalah transgender, para pihak dapat memposisikan diri mereka pada posisi transgender. Sehingga dapat memahami persoalan-persoalan transgender ini sebagai     orang-orang yang termarginalisasi.Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Transgender, Feminis Seyla Benhabib.
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Arju Amalul Alfi; M. Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berlaku untuk daerah Provinsi yang memiliki ketentuan khusus, namun ketentuan tersebut berdasarkan kenyataan tidak terlaksana sepenuhnya terhadap Provinsi Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan kewenangan serta mengakui ketentuan khusus tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh. Hal ini diharapkan mempermudah dan memaksimalkan hasil pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Aceh, Pengelolaan, Tambang, Mineral dan Batubara.  Abstract  - This study aimed to examine the authority of Aceh Government to manage mineral and coal mining under Law No. 3 of 2020 regarding Law No. 4 of 2009 of Mineral and Coal Mining in the administration of mineral and coal mining in Aceh Province Amendments. The study’s findings indicated that the authority specified in Article 173A of Law Number 3 of 2020 regarding Law Number 4 of 2009 of Mineral and Coal Mining Amendments does not apply to provinces with special provisions; however, in Aceh Province, these provisions must be implemented entirely based on current affairs. The Central Government is recommended to grant authority and recognise special provisions for the mineral and coal mining administration in Aceh. This is anticipated to facilitate and optimise mining outcomes for the well-being of the Acehnese populace. Keywords: Authority, Aceh Government, Administration, Mining, Mineral and Coal.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) Ariza Saputri; Mahfud Mahfud; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - artikel ini bertujuan dalam menjelaskan bentuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Bireuen, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris yakni  penelitian yang mengkaji aturan hukum positif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di kabupaten Bireuen adalah pemenuhan hak-hak korban serta perlindungan hukum berupa penyidik memproses laporan dan pemberian informasi kepada korban, jaksa mewakili korban dalam proses peradilan, dan ganti kerugian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindugan terhadap korban tindak pidana penggelapan adalah kendala yang berasal dari masyarakat atau korban itu sendiri, pengaturan hukum dan yang kendala dari aparat penegak hukumKata Kunci : viktimologi, penggelapan, kendaraan roda dua.                                                                                    Abstract – This article aims to explain the forms of protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency, as well as the challenges faced in providing protection to victims of motor vehicle theft. The research utilizes an empirical juridical method, which examines positive legal rules in relation to the realities in society. The research findings indicate that the protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency includes the fulfillment of victims' rights and legal protection in the form of investigators processing reports and providing information to the victims, prosecutors representing the victims in the judicial process, and compensation for damages. The challenges encountered in providing protection for victims of motor vehicle theft arise from the society or the victims themselves, legal arrangements as well as challenges stemming from law enforcement authorities.Keyword :victimology, embezzlement , two-wheeler. 

Page 26 of 28 | Total Record : 272

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue